Halloween Costume ideas 2015
June 2018

AMP - Tulisan ini ditujukan untuk meluruskan pemahaman tentang keberadaan Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP-GAM). Sangat disesalkan, ambisi-ambisi kekuasaan beberapa orang yang berada dilingkaran gerakan perjuangan telah menyebabkan terjadinya pertikaian antar sesama petinggi GAM. Bahkan orang yang tidak bersalah pun ikut menjadi korban fitnah tersebut. Tulisan ini tidak ditujukan untuk membuka aib orang lain, apalagi hal itu menyangkut tentang eksistensi kawan seperjuangan. Tetapi mengingat adanya kesimpang-siura n sejarah yang sengaja diciptakan, yang boleh jadi akibat dari infiltrasi kepentingan-kep entingan asing guna mengacaukan konsolidasi internal, maka tulisan ini kiranya perlu saya tuliskan.

Konon lagi saat ini, berita-berita fiktif itu telah berkembang dalam masyarakat Aceh, dan belum ada pihak yang memiliki otoritas sejarah yang berani meluruskannya. Almarhum Tgk Hasan M. di Tiro pernah berpesan ”sesuatu yang salah akan dianggap benar, bila kebanyakan orang mengatakan itu benar, sebaliknya kebenaran yang diketahui harus ditegakkan meskipun kita hanya seorang diri” . Sedikit flash back, MP-GAM adalah organ yang dibentuk di Kuala Lumpur pada tahun 1999, oleh para senior GAM yang masih setia kepada perjuangan. Inisiatif pembentukan majelis ini merupakan sikap antisipatif mengingat kondisi kesehatan Wali yang mulai menurun akibat terkena stroke pada Agustus 1997, ditambah lagi dengan fakta rancunya konsolidasi perjuangan setelah diambil alih oleh Malik Mahmud. Malik telah menyingkirkan relatif 90% para loyalis perjuangan di Stockholm dan Malaysia, termasuk diantaranya Panglima Angkatan Darat Tgk. M. Daud Husin.


Beberapa tokoh penting generasi awal sudah tidak lagi mendapat tempat. Sebaliknya Malik pun mulai membangun hegemoni kekuasaannya bersama orang-orang yang relatif mudah dikendalikannya . Secara tidak langsung, bisa kita simpulkan bahwa Malik telah melakukan Kudeta Garis Kepemimpinan.

Banyak orang yang lupa atau tidak mengetahui bahwa (alm.) Tgk. Hasan M. di Tiro telah membentuk Majelis Negara dan menandatangani dekrit pada tanggal 17 Maret 1979, sesaat sebelum beliau berangkat keluar negeri. Dekrit tersebut menegaskan bahwa dalam kondisi Wali Negara yang absen, misalnya karena sakit atau keluar negeri, maka Pemerintahan dijalankan oleh Majelis Menteri (Council of Ministers), yang dikepalai oleh Perdana Menteri dengan beberapa orang Wakil Perdana Menteri.


Dalam kondisi absen tetap, seperti kematian, maka kepemimpinan digantikan secara berturut-turut sesuai dengan ranking senioritas yang telah ditentukan sebagai berikut: Perdana Menteri-1 (PM-1): Dr. Mokhtar Y. Hasbi, Wakil PM-1: Tgk. Haji Ilyas Leube, Wakil PM-2: Dr. Husaini Hasan, Wakil PM-3: Dr. Zaini Abdullah, dan Wakil PM-4: Dr. Zubir Mahmud.

AMP - South Korea and Mexico national team will return to compete in the World Cup 2018. Both will meet each other in a match that was held at Rostov Arena on Saturday (23/06/2018) at 22:00 pm.
The South Korean meeting with Mexico is believed to be very interesting. Therefore, both teams are both eyeing victory when the second game of Group F match 2018 World Cup.
South Korea must victory in this fight if you want to retain his reason to qualify for the round of 16 large. Because, in the inaugural match World Cup 2018, Son Heung-min and friends must swallow the defeat of Sweden with the score 0-1. Therefore, the optimal appearance will certainly be shown the South Korean penggawa in the game.
However, South Korea's move is certainly not going to be easy to win in the second match of this 2018 World Cup. Because, the opponents they will face have the same mission. Mexico is determined to continue its positive trend in South Korea counter action.
The sweet results did get Mexico in the inaugural match World Cup 2018. Surprisingly, they managed to silence the German step to achieve full points in the opening match of Group F. As a result, Mesut Ozil and his friends failed to achieve a single point in the face of Mexico because of 0 -1.
Although Mexico is more favored, desperate to win remains open for South Korea. Because, South Korea managed to record more neat results in previous meetings. Of the six meetings, South Korea can win three wins and hold Mexico's draw once. Of course, this result becomes a big capital of South Korea in the wading game tonight.

AMP - Sebanyak tujuh pintu bilik santri Dayah Babul Huda, di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, ludes terbakar, Jumat (22/6) sekitar pukul 18.15 WIB. Api yang menghanguskan dayah dipimpin oleh Teungku Mahdi Aiyub tersebut diduga berasal dari korsleting listrik.

“Api diduga berasal dari korsleting listrik dan menghanguskan tujuh bilik santri,” kata Kapolsek Muara Satu, AKP Ahmad Yani kepada AJNN, Jumat (23/6) malam.

Kapolsek menjelaskan, adapun kronologi kejadian bermula tiba-tiba api muncul dari salah satu bilik tersebut. Karena biliknya berkontruksi kayu dan beratap rumbia, membuat api mudah menjalar dan membesar sehingga menghanguskan tujuh bilik di dayah tersebut.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Hanya saja kerugian material diperkirakan mencapai Rp 15 juta,” ungkapnya.

Peristiwa kebakaran yang menghanguskan tujuh bilik berkontruksi kayu itu berhasil dipadamkankan oleh mobil pemadam kebakaran milik PT Perta Arun Gas (PAG) dan juga mobil pemadam kebakaran Pemko Lhokseumawe.

“Tidak ada yang bisa diselamatkan, semuanya habis terbakar. Dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.45 WIB,” pungkasnya.


BANDA ACEH - Berita Polling Bupati Aceh Selatan pilihan pembaca Media Online LintasAtjeh.com sudah resmi ditutup, Sabtu (16/06/2018), 11 hari jelang Pilkada Serentak tanggal 27 Juni 2018.

Seiring hal tersebut, Pimpinan Redaksi Ari Muzakki menjelaskan bahwa polling ini dilakukan secara independen dan dihitung otomatis oleh mesin web berdasarkan vote para pembaca.

"Semoga dengan adanya polling ini bisa mempengaruhi publik setia LintasAtjeh.com khususnya warga Aceh Selatan untuk memantapkan pilihan pada tanggal 27 Juni mendatang," harapnya.

Namun, berita yang dimuat di LintasAtjeh.com justru dianggap berita bohong alias 'hoax'. Hal ini diketahui dari komentar netizen menanggapi link berita Lintas Atjeh berjudul "Ini Hasil Akhir Polling Bupati Aceh Selatan Pilihan Pembaca Lintas Atjeh" yang dibagikan akun Facebook Al Zikri Rahmatillah, Sabtu (16/06/2018).

"Hoax nyan heheee....(emoticon)," begitu tulis akun Mukhlis Latief dalam postingan komentarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Redaksi Media Online Lintas Atjeh sangat menyayangkan komentar tidak berdasar tersebut. Apalagi dalam pemberitaan sudah dijelaskan metode hasil polling tersebut.

Terlebih selama ini, Media Online Lintas Atjeh mengusung slogan "Menginspirasi, Mengedukasi dan Anti Hoax".

"Untuk itu, kami meminta penjelasan Sdr. Mukhlis Latief tentang postingan 'hoax' dimaksud. Apalagi dari informasi yang didapat, ternyata akun tersebut adalah milik seorang ASN Pemkab Aceh Selatan sebagai Kasubbid LSM, OKP dan ORMAS Kesbangpol Asep," jelas Ari Muzakki.

Pimred Lintas Atjeh dalam akun Facebook Cak Riri juga mengirim permintaan klarifikasi postingan komentar Mukhlis Latief.

Berikut permintaan klarifikasi tersebut:

Kepada Yth.
Sdr. Mukhlis Latief

Saya, atas nama Pimpinan Redaksi Media Online LintasAtjeh.com, meminta penjelasan postingan anda di kolom komentar yang menanggapi berita dimaksud adalah hoax.

Untuk itu, redaksi mengharap klarifikasi postingan tersebut. Mohon ditunjukkan fakta dan data apa yang dijadikan dasar dan rujukan anda bahwa berita kami mengandung unsur hoax.

Apabila dalam waktu 1 x 24 jam, anda tidak bisa menunjukkan bukti tersebut, patut diduga anda sengaja melakukan fitnah ke media LintasAtjeh.com sekaligus upaya pencemaran nama baik.

Apabila tidak ada etikat baik untuk meminta maaf kepada redaksi dan menghapus postingan tersebut, maka kami akan menempuh jalur hukum.

TTD.
Ari Muzakki
Pimpinan Redaksi
[Red]

AMP - Tender proyek di lingkungan Pemerintah Aceh 2018, diduga dikuasai oleh 9 (sembilan) oknum "cacing" dari pesisir ujung barat, Aceh.

Pasalnya proyek tahun anggaran 2018 yang sudah ditenderkan empat bulan lalu, teryata hanya slogan dan pencitraan dari Gubernur Aceh. Selama ini peryataan Gubernur Aceh bahwa setiap tender dikerjakan secara profesional dan harus bersih tanpa meminta jatah (fee) atau meminta proyek kepada gubernur, hanyalah slogan semata.

Menanggapi hal tersebut, tokoh Masyarakat Anti Korupsi Aceh (MAKA) Rijal Abu Bakar SH, mengatakan, lelang tender dan proyek  prosesnya disebut tidak transparan lagi dan tidak profesional dalam lelang.

"Kepada pihak penegak hukum Aceh, usut tuntas oknum kesembilan cacing," ujar Rijal Abu Bakar kepada media ini, Sabtu 9 Juni 2018.

Fakta dilapangan menunjukan proses tender dan lelang termasuk pengumuman pemenang, jauh hari sudah dipersiapkan dan sudah ada pemenang, seperti dikotak-kotak pembagian proyek. Padahal belum diumukan oleh pihak terkait. Diduga semua proyek dan tender sudah diatur oknum 9 "Cacing" dari pesisir ujung barat dalam pemenangan tender tersebut. Kesembilan oknum cacing yakni, inisial ZY, SB, SD, RP, Tr, Is, SA, AM dan IY.

"Program Aceh Hebat dan Aceh Bermartabat akan tercoreng oleh kesembilan oknum cacing dari pesisir barat, dan mereka akan bebas melakukan aksinnya serta mengorbankan Rakyat Aceh demi meraih kekayaan semata," pungkas Rijal Abu Bakar.

Sementara itu tokoh masyarakat Aceh, Ridwan Saidi Abdulah, meminta setiap proyek dan tender yang sebagian telah diumukan dijelaskan dan dibuka kepada publik agar masyarakat Aceh dapat mengetahui dan bisa mengawasi setiap pekerjaan kontraktor yang bertugas mengerjakan proyek-proyek.

"Sungguh disayangkan bahwa program Gubernur Aceh Bapak Irwandi Yusuf yang sudah bagus dan menyentuh rakyat, tapi rusak oleh ulah sembilan oknum tersebut dengan memanfaatkan dan mengambil keuntungan pribadi untuk kelompoknnya sendiri," sesal Ridwan Saidi Abdullah.

Hal itu sebutnya, dapat berakibat fatal terhadap elektabilitas partai Pemerintahan Aceh pada Pilpres 2019 nanti. Padahal katanya, Irwandi Yusus telah berusaha keras mensejahterakan semua pihak, pada pilpres dan pilkada 2019 mendatang.

Sementara, Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani, menegaskan tidak ada kebijakan bagi bagi proyek. "Saya ingin menyampaikan tidak ada kebijakan Pemerintah Aceh untuk memberikan hak hak dispensasi kepada oknum oknum untuk memenangkan tender pemenangan umum atau menguasai proyek proyek di Pemerintah Aceh," tegasnya saat dikonfirmasi IJN via seluler, Sabtu 9 Juni 2018.

Dia menegaskan, apabila ada oknum yang memancing di air keruh, baik dari pejabat di Pemerintah Aceh atau sipil, akan diambil tindakan tegas. "Kalau tahu (orangnya), silahkan laporkan untuk diambil tindakan tegas," pungkasnya.

loading...

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget