Aceh Merdeka Post - Haba Nanggroe: Sejarah

9 Fakta Penting dari Sosok Deklarator GAM Tgk Hasan Tiro, Dari Bendera Hingga Karim yang Misteri

AMNews - Saya akan merasa gagal jika tidak mampu mewujudkan hal ini, harta dan kekuasaan bukanlah tujuan hidup saya dan bukan pula tujuan perjuangan ini. Saya hanya ingin rakyat Aceh makmur sejahtera dan bisa mengatur dirinya sendiri.” kutipan itu tertuang dalam buku Tgk Hasan Muhammad Ditiro berjudul, "The Price of Freedom: The Unifinished of Diary (1981) halaman 140.

Buku setebal 226 halaman itu merupakan cacatan hariannya ketika ia berperang di hutan Aceh pada 1976-1979.

Di buku itulah ia menukilkan kepulangannya kembali ke Aceh pada 1976, setelah 25 tahun tinggal di Amerika Serikat.

Kiprah Tgk Hasan Tiro di tubuh organisasi GAM semasa hidupnya menjadi inspirasi dan simbol semangat perjuangan pengikut setianya yang bergerilya di hutan-hutan Aceh hampir 30 tahun lamanya.

Setelah Aceh damai, Tgk Hasan Ditiro sudah tiada. Berikut ini sekilas catatan sejarah bernilai yang ia tinggalkan untuk Aceh.

1. Bendera Aceh Bulan Bintang

Bendera Bulan Bintang diciptakan sebagai simbol perjuangan GAM. Pada masa pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf tahun 2013 resmi menetapkan bendera Gerakan Aceh Merdeka tersebut sebagai bendera resmi Propinsi Aceh. Penetapan ini dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013.

Disebutkan Bendera Aceh berbentuk segi empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, 2 buah garis lurus putih di bagian atas, 2 buah garis lurus putih di bagian bawah, 1 garis hitam di bagian atas, 1 garis hitam di bagian bawah.

Pada bagian tengah bendera terdapat gambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih, dan hitam.

Garis hitam bermakna untuk mengenang jasa para syuhada yang telah syahid dalam perjuangan.

Garis putih bermakna kesucian perjuangan atau perang di jalan Allah (prang sabi).

Lambang bintang bulan bermakna Islam sebagai hukum tertinggi mengatur tatanan pemerintah.

Sedangkan latar belakang bendera berwarna merah adalah simbol darah para syuhada dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama Islam dan tanah air Aceh.

Bendera bintang bulan ini juga disebut sebagai Pusaka Nanggroe.

Sampai sejauh ini tidak diketahui kapan awal mulanya bendera ini gunakan dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah.

Namun sejak Tgk Hasan Muhammad Ditiro mendeklarasikan GAM pada 3 Desember 1976, bendera ini sudah digunakan.

Saat upacara memperingati Milad GAM, bendera ini dikibarkan diiringi dengan suara azan.

2. Rekaman Suara Asli Tgk Muhamad Hasan Tiro
Meski Wali Nanggroe Tgk Hasan Muhammad Ditiro telah tiada, namun suara aslinya masih dapat didengar hingga sekarang.

Rekaman suara dan jejak perjuangan Hasan Tiro menanamkan ideologi GAM kepada pengikutnya ini direkam sekitar tahun 70-80 an ini beredar luas di internet, khususnya di channel youtube.

Rekaman suara tersebut juga menjadi salah satu bukti otentik bahwa selain menjadi ideolog, Hasan Tiro juga menjadi guru spritual dan sejarah bagi pengikut setianya.

3. Meninggalkan Karya Monumental Berupa Buku Sejarah Aceh dan Gerakan Perjuangan GAM.

Teungku Hasan Tiro adalah sosok yang brilian, dan ahli sejarah Aceh. Pengetahuan sejarahnya yang mumpuni dan mendalam itu mendorongnya memberontak dan mendirikan Negara Aceh Merdeka.

Semua ide perjuangan di medan gerilya dan diplomatik ia tuangkan dalam beberapa buku dengan harapan ide kemerdekaan Aceh membumi dan diketahui dunia.

Adapun buku-buku yang ditulis Hasan Tiro, yaitu Acheh in World History (Atjeh Bak Mata Donja) diterbitkan New York pada 1968.

One-Hundred Years Anniversary of the Battle of Bandar Acheh (Sireutoih Thon Mideuen Prang Bandar Atjeh), New York, 1973.

The Political Future of the Malay Archipelago (Masa Ukeue Politek Donja Meulaju), New York, 1965.

The Struggle for Free Acheh (Perdjuangan Atjeh Meurdehka), 1976.

Semua buku tersebut sangat efektif membuka mata dunia tentang kedaulatan dan kemerdekaan Aceh.

Di mata Hasan Tiro, Aceh tidak pernah menyerah kepada penjajah Belanda.

Ketekunan menulis di medan gerilya juga dibuktikan Hasan Tiro saat menulis naskah drama, "The Drama of Achehness History”.

Hasan Tiro mengetik naskah itu sepanjang hari dari pukul 07.00 pagi sampai 18.00 WIB sore.

“Kadang-kadang ketika Teungku mengetik, seorang pengawal dari balai penjagaan mesti mendatanganinya untuk menyuruh Tengku berhenti mengetik karena penjaga melihat pasukan musuh yang lewat dekat mereka,” kata mantan Menteri Pendidikan Negara Aceh Sumatera, Dr Husaini M Hasan MD dalam bab pendahuluan naskah tersebut.

4. Cikal Bakal Berdirinya Lembaga Wali Nanggroe

Sejatinya Tgk Hasan Muhammad Ditiro adalah sosok yang diangkat rakyat Aceh sebagai Wali Nanggroe.

Namun cita-cita itu terputus di tengah jalan menyusul deklarator GAM itu menghadap Sang Khalik pada 3 Juni 2010 dalam usia 84 tahun.

Saat itu Tgk Hasan Tiro meninggal di Aceh, tanah kelahirannya setelah 30 tahun mengasingkan diri dan menetap di Stokchlom, Swedia.

Sebelum ia mangkat Pemerintah Indonesia memberinya status Warga Negara Indonesia kehormatan. Status Wali Nanggroe saat ini dijabat Tgk Malik Mahmud Al Haytar, rekan seperjuangan Hasan Tiro.

Lembaga Wali Nanggroe juga menjadi salah satu simbol kekhususan Aceh, dan poin penting yang disepakati dalam perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki 15 Agustus 2005.

Dengan adanya Lembaga Wali Nanggroe ini, Pemerintah Aceh turut membangun sebuah 'istana' megah di Jalan Soekarno-Hatta, Aceh Besar sebagai kantor menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya di pemerintahan.

Bersamaan dengan itu, di Aceh juga dibentuk Partai Politik Lokal sebagai jalur perjuangan politik rakyat Aceh di parlemen.

5. Bangga dengan Sejarah Aceh hingga Hadiahkan Perangko Tengku Tjhik di Tiro kepada Raja Faisal
Dalam bukunya, The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro disebutkan meski pun berada dalam pengintaian Pemerintah Indonesia, selama di Amerika, Hasan Tiro merasa dirinya sukses besar dalam dunia bisnis.

Ia masuk ke jaringan bisnis besar dan berhasil menembus lingkaran pemerintahan di banyak negara, seperti di AS, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan, kecuali Indonesia.

Ia menghindari berhubungan dengan Indonesia. Dari hasil keuletannya itu, Hasan Tiro memiliki relasi bisnis dekat dengan 50 pengusaha ternama AS.

Perusahaan-perusahaan mereka bergerak dalam bidang petrokimia, pengapalan, konstruksi, penerbangan, manufaktur, dan industri pengolahan makanan.

Hasan Tiro punya hubungan kerja sama dengan beberapa perusahaan itu.

Sebagai seorang konsultan, dia banyak memimpin delegasi-delegasi pengusaha AS untuk bernegosiasi dalam transaksi bisnis besar di Timur Tengah, Eropa, dan Asia.

Salah satu kunjungan adalah tahun 1973. Hasan Tiro melawat ke Riyadh dan disambut Raja Faisal.

Ada dua hadiah yang dipersembahkan Hasan Tiro kepada Raja Arab Saudi itu.

Satu potret Raja Faisal berlatar belakang industri Arab Saudi.

Dan, satu lagi adalah album koleksi perangko bergambar Al- Malik Tengku Tjhik di Tiro.

Ini diberikan untuk mengingatkan Raja Faisal akan kepahlawanan Aceh, sekaligus kakek buyut yang dikaguminya.

Meskipun Hasan Tiro datang sebagai ketua konsorsium pengusaha Amerika, dia masih tetap seorang Aceh, bukan warga Indonesia.

6. Tidak Pernah Mencampur Urusan Bisnis dengan Politik.

Rekan-rekan bisnisnya tidak tahu apa yang ada dalam benak Tgk Hasan Tiro yang tinggal di pengasingan.

Terutama tentang ambisinya mewujudkan kemerdekaan Aceh Sumatera.

Ia tidak pernah meminta simpati, nasihat, dan dukungan mereka.

Karenanya, nama dan perusahaan para pengusaha AS itu tidak disebutkan Hasan Tiro dalam buku hariannya yang belum selesai tersebut.

7. Disiplin dan Selalu Menjaga Penampilan

Bukanlah seorang Hasan Tiro bila tidak disiplin dalam berpenampilan.

Penampilan bagi Hasan Tiro menujukkan identitas siapa lawan bicaranya.

Ia akan sangat senang apabila tamu yang datang berpenampilan rapi, bahkan ia lebih suka si tamu memakai jas.

Fakta ini sempat dialami sejumlah wartawan yang meliput kepulangan Hasan Tiro ke Aceh untuk pertama kali setelah 30 tahun hidup di pengasingan pada 2008 silam.

Semua wartawan yang akan menemuinya harus berpenampilan rapi, terkadang harus mengenakan jas hanya untuk menemui sang proklamator GAM itu. Konon, Hasan Tiro enggan mau menerima tamunya bila tidak berpakaian rapi.

Di usianya yang sudah renta, Hasan Tiro masih tetap menjaga penampilannya. Ia selalu mengenakan jas dan sepatu pantofel.

Sosok seorang diplomat dengan pemikiran yang cerdas juga masih terpancar dari sorot matanya yang tajam.

8. Meninggalkan Anak Semata Wayang Demi Perjuangan
Karim sangat berkesan bagi Hasan Tiro. Kemana pun dia pergi, Karim selalu dibawa.

Karim mendapat tempat istimewa dalam The Price of Freedom: the Unfinished Diary of Teungku Hasan Di Tiro yang ia tulis semasa berada di medan gerilya.

Bahkan, ketika Hasan Tiro sudah berada di Aceh, salah satu kamp di hutan dinamakan sebagai Karim.

Bocah Karim telah menunjukkan watak tertentu saat berusia empat dan lima tahun.

Ceritanya, ketika Karim dibawa ke sebuah toko permen, segerombolan anak-anak mencoba mencuri permen.

Penjaga toko tidak mengetahuinya. Hasan Tiro yang sedang melihat-lihat beragam permen berpikir untuk melakukan sesuatu.

Tapi belum sempat ia berpikir, telah ada bunyi peluit. Gerombolan itu pun lari pontang-panting. Saat menoleh ke arah bunyi tersebut, ia melihat Karim dengan sebuah peluit di tangannya.

Wanita tua penjaga toko itu pun berterima kasih pada Karim.

Di lain kesempatan, cerita Hasan Tiro dalam buku The Price of Freedom: the Unfinished Diary of Teungku Hasan Di Tiro, Karim diajaknya ke masjid untuk shalat Jumat.

Karim selalu menjadi pandangan orang dan bahkan dipeluk para diplomat yang shalat di gedung PBB, New York.

Diajaknya Karim shalat di tempat itu, untuk membuat dia mengerti akan perintah agama.

Suatu ketika, Hasan Tiro sedang berjalan-jalan dengan Karim di Fifth Avenue, New York.

Banyak orang yang mendekati bocah itu untuk sekedar berbicara atau memegang pipinya.

Bila berjalan-jalan bersama Karim, Hasan Tiro merasa dirinya seperti mendampingi orang penting. Karena putranya selalu menjadi perhatian para pejalan kaki lain.

Di lain hari, Karim ditinggalkan ayahnya di lobi Hotel Plaza.

Hasan Tiro pergi sebentar untuk menelepon seseorang.

Belum selesai menelepon, ia melihat senator Eugene McCarthy, yang kemudian menjadi seorang calon Presiden AS, berbicara dengan Karim.

Senator itu kemudian menghampiri Hasan Tiro untuk memberi pujian kepada Karim.

"Saya harus menghampiri dan berjabat tangan dengan putra Anda, sebab ia terlihat tampan sekali!" kata senator itu.

Mengenang itu semua, Hasan Tiro galau dalam perjalanan pulang ke Aceh memimpin gerilya dalam upaya memproklamirkan Negera Aceh Merdeka.

Tepat 30 Oktober 1976, Hasan Tiro berhasil menyusup ke Aceh dengan sebuah kapal motor kecil.

Ia mendarat dengan selamat di Pasi Lhok, Kembang Tanjong, Pidie. Hasan Tiro meninggalkan segala kemewahaan di New York, Amerika Serikat kemudian memimpin gerilya di Aceh.

Termasuk, Karim kecil dan istrinya Dora, ia tinggalkan di Amerika Serikat.

Sampai saat ini tidak banyak informasi yang terungkap tentang keberadaan Karim di Tiro, anak satu satunya pewaris Hasan Tiro dari perkawinannya dengan Dora, warga Amerika Serikat keturunan Yahudi yang memeluk Islam. Sesuatu yang misteri.

Bagi Hasan Tiro, kelahiran Karim mendapat tempat istimewa di hatinya. Bahkan naskah berjudul drama “The Drama of Achehness History” ia dedikasikan untuk putranya, Karim.

Beberapa informasi menyebutkan Karim di Tiro kini menetap di New York, Amerika Serikat.

Ia telah menjadi seorang akademisi, asisten professor dan mendalami sejarah Amerika.

Sampai akhir hayat ayahnya, Karim tidak pernah muncul ke publik. Kala itu banyak orang di Aceh menunggu kepulangannya. Tapi itu tidak pernah terjadi.

9. Di Akhir Perjuangan, Hasan Tiro Kembali ke Pangkuan Tanah Kelahirannya Aceh

Seperti sudah mendapat panggilan hati, Hasan Tiro akhirnya kembali ke Aceh, tanah kelahirannya setelah 30 tahun hidup terasing di Swedia.

Kepulangannya

Hasan Tiro pulang ke Aceh pada 11 Oktober 2008 ternyata menjadi akhir dari perjuangannya di organisasi GAM.

Pada 2 Juni 2010 Hasan Tiro meninggal setelah 13 hari dirawat di RSUZA.

Sehari sebelum ia menutup mata untuk terakhir kalinya, Pemerintah Indonesia resmi memulihkan status WNI Hasan Tiro.

Surat itu disampaikan Menkopolhukkam Djoko Suyanto kepada perwakilan mantan petinggi GAM, Malik Mahmud dan kerabat dekat Tiro, di Banda Aceh.

Dalam surat itu disebutkan salah-satu pertimbangannya, yaitu alasan kemanusiaan, khusus dan politik.

Pertimbangan lainnya adalah nota kesepahaman damai antara Indonesia dan GAM.

Sebelumnya Hasan Tiro memegang kewarganegaraan Swedia sejak tahun 1979.

Sumber: serambinews.com

Agen Lokal CIA di Sumatra

AMNews - Suatu pagi, pengusaha Hasjim Ning menemani Presiden Sukarno sarapan di Istana Merdeka. Selagi makan, Sukarno menyuruh Hasjim untuk pergi ke Padang menemui Letkol Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng dan Komandan Resimen IV. Sebagai bentuk protes terhadap pemerintah pusat, Husein mengambil alih pemerintahan sipil dari Gubernur Sumatra Tengah, Ruslan Muljohardjo, dan mengangkat dirinya sebagai Ketua Daerah.

Sukarno meminta Hasjim menyampaikan pesannya: "Katakan pada A. Husein bahwa dia telah aku pandang anakku sendiri. Tindakannya mengambil oper pemerintahan dari gubernur dapat membahayakan negara. Karena mungkin panglima atau komandan militer lainnya akan melakukan hal yang sama."

Besok harinya Hasjim berangkat ke Padang. Dia langsung ke rumah Husein di Jalan Hatta, kemudian menjadi Jalan A. Yani. "Di sana aku juga bertemu dengan St. Simawang bersama Rus Alamsjah," kata Hasjim Ning dalam otobiografinya, Pasang Surut Pengusaha Pejuang.

Selanjutnya>>>

Melihat Peristiwa Penting di Balik Runtuhnya Tembok Berlin

AMNews - Tembok Berlin, sebuah simbol global pemisah Timur dan Barat, perang antara komunisme dan kapitalisme. Tembok ini didirikan oleh kediktatoran Republik Demokratik Jerman (DDR), atau lebih dikenal dengan nama Jerman Timur, pada 1961.

Dikelilingi oleh perbatasan beton dan kawat berduri yang dijaga ketat sepanjang 155 kilometer, warga di Berlin Barat hidup bebas ditengah DDR komunis, berbeda dengan warga di Jerman Timur yang selama beberapa dekade selalu memandang penuh kerinduan ke arah Barat yang rasanya tidak terjangkau, berharap suatu hari nanti dapat melarikan diri.

Namun, semua berubah dalam sekejap pada 9 November 1989, ketika kebijakan perjalanan Jerman Timur yang baru, diumumkan melalui konferensi pers yang disiarkan langsung di TV pemerintah. Undang-undang itu mengumumkan bahwa semua warga Jerman Timur dibebaskan bepergian ke Barat dan langsung berlaku usai diumumkan. Setelahnya, ribuan orang berlarian ke perbatasan di jantung kota Berlin, yang baru akan dibuka beberapa jam kemudian.

Foto-foto perayaan warga di kedua sisi perbatasan tersebar di seluruh dunia, menandai akhir dari pemisahan Jerman. Kurang dari setahun setelahnya, yaitu pada 3 Oktober 1990, negara yang sebelumnya terbagi menjadi Timur dan Barat setelah Perang Dunia II, akhirnya kembali bersatu. Tidak bisa dimungkiri bahwa peristiwa bersejarah ini hanya dimungkinkan terjadi atas persetujuan pemenang Perang Dunia II, yaitu Sekutu Barat - AS, Inggris dan Perancis, dan Uni Soviet.

Selanjutnya

Ishak Daud Sang Fenomenal, Pernah Ditenggelamkam di Laut, Memimpin Gerilya GAM Hingga Akhir Hayatnya

Ishak Daud dan cover dokumen yang diterbitkan USCR terkait pendeportasian dan perjanjian rahasia tentang pelarian politik Aceh antara RI dan Malaysia. Oleh Haekal Afifa*)

MENULIS tentangnya membuat pikiran saya kembali pada tragedi Semenyéh. Peristiwa pembantaian pada 25 Maret 1998 di beberapa kamp penjara Malaysia yang dihuni oleh ratusan pelarian politik dan tenaga kerja asal Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dibawah Perdana Menteri Dr Mahathir Muhammad dengan Pemerintah Indonesia kala itu di bawah Presiden Suharto.

Pembantaian ini menjadi perbicangan hangat bagi publik Malaysia kala itu. Ternyata, ini adalah bagian dari “Operasi Bujuk” hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dari tahun 1994 sampai tahun 1998.

Hal ini terungkap dalam dokumen rahasia yang di tulis oleh Jana Mason, analis dari United State Committee for Refugees (USCR).

Dalam dokumen yang berjudul “The Lask Risk Solution; Malaysia’s Detention and Deportation of Acehnese Asylum Seekers” yang terbit tahun 1998 itu menceritakan bagaimana pihak Malaysia melakukan penahanan, penyiksaan, dan deportasi tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh UNHCR serta perjanjian rahasia antara RI dan Malaysia terkait pemulangan imigran asal Aceh saat itu.

Ishak Daud, saat kejadian Semenyéh terjadi berada di Malaysia sebagai salah satu anggota Komite Pelarian Politik Aceh di Malaysia bersama Yusra Habib Abdul Ghani, Razali Abdullah, Mahfud Usman lampoh Awé, Syahrul Syamaun dan beberapa aktivis Aceh Merdeka lainnya.

Mereka di tuduh sebagai dalang mobilisasi, sehingga menjadi target penangkapan pasca meledaknya kerusuhan di beberapa Kamp Penjara Malaysia. Akibatnya, Ishak Daud diculik oleh Intel Gabungan (Malaysia-Indonesia) di seputaran Shah Alam pada pukul 09.00 tanggal 26 Maret 1998.

Menjelang siang, giliran Burhan dan Syahrul Syamaun diangkut oleh pasukan yang sama, tepat sehari setelah peristiwa Semenyéh.

Setelah ditangkap dan disiksa oleh pasukan gabungan itu, ia dibawa berobat ke Raimah Hospital, Klang Malaysia. Esoknya (27 Maret 1998) ia di deportasi ke Aceh menggunakan kapal.

Dengan kondisi tangan terikat dan dibungkus dengan plastik, dia bersama Burhan Syamaun dan Syahrul Syamaun (Tgk Linud–Wakil Bupati Aceh Timur sekarang) dilempar di tengah laut Dumai, Riau. Di Selat Malaka, dia bersama dua temannya mengarungi derasnya gelombang dengan selembar papan. Hanya Ishak dan Syahrul yang selamat setelah mengarungi ganasnya lautan.

Mungkin, dia dan Syahrul satu-satunya perenang yang berhasil mengarungi Selat Malaka hingga akhirnya ditangkap dan disiksa oleh pihak TNI AL dan Polres Bengkalis, Riau.

Setelah itu, dia dibawa ke Polda Aceh hingga akhirnya diseret ke Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe dengan dakwaan kasus Penyerangan Pos ABRI di Buloh Blang Ara, Lhokseumawe pada tahun 1990.

Dari persidangan inilah, Ishak Daud mulai menjadi fenomenal. Ia bersikukuh untuk tidak mau diadili atas nama Pengadilan Indonesia. Bahkan, ia selalu memprotes hakim yang menyebutnya sebagai “Gembong GPK”.

Ia lebih memilih disebut sebagai GAM, bukan GPK.

Sehingga, dalam setiap sidang yang digelar, ia selalu membalut dirinya dengan selembar Bendera Bulan Bintang dan mengikat kepalanya dengan kain bertuliskan “Aceh Merdeka”.

Setelah tiga kali sidang digelar, PN Lhokseumawe diteror dengan Bom sehingga akhirnya 8 Oktober 1998 dia dipindahkan ke PN Sabang.

Pada 13 November 1998, Effinur dan Zainal Zein Koto; dua Jaksa Penuntut Umum menuntut Ishak Daud dengan Hukuman Seumur Hidup. Ketua Majelis Hakim PN Lhokseumawe, M Islam Kareng Dunie memvonis Ishak Daud dengan Hukuman 20 Tahun Penjara.

Setelah menjalani satu tahun di LP Siborongborong, Tapanuli Utara, berdasarkan Keputusan Presiden No. 157/1999 tertanggal 10 Desember 1999, Ishak Daud dan keenam temannya; Abu Bakar (Kasus Perampokan BCA Lhokseumawe pada 1997), Muzir Ramli, Mustafa Razali, Nur Irhamsyah Feruzi, Joni Yasin dan Abdul Manaf Sarông (Lima dari mereka didakwa kasus Penyerangan di Gunung Geurutée pada 10 Juni 1999) mendapat amnesti dari Presiden BJ Habibie.

Di LP Siborongborong, dia menikahi perempuan cantik Cut Rostina, istri mendiang temannya Rahman Paloh yang meninggal dalam satu pengepungan pada 24 Maret 1997 di Mon Kala, Kandang.

Istri pertamanya, dara ayu bernama Siti Zubaidah binti Omar merupakan warga Malaysia, darinya ia dikarunia dua orang Anak.

Setelah bebas, ia merasa lagi taka aman tinggal di Aceh. Lantas, 3 April 1999 ia berangkat ke Jakarta untuk mencari suaka Politik di Kantor Perwakilan PBB.

Permintaannya di tolak, sehingga dia memutuskan kembali ke Aceh dan berjuang kembali atas nama Aceh Merdeka.

Walaupun hanya menempuh pendidikan sekolah sampai kelas IV SD, Ishak Daud adalah sosok alumni pesantren yang cerdas, rasional, berani, lemah lembut, tegas dan berkomitmen.

Secara resmi, dia bergabung dengan GAM pada tahun 1987, dan itu menjadi tiketnya untuk menempuh pendidikan semikomando di Libya selama satu tahun.

Karena, 1989 pendidikan untuk semua GAM di Libya ditutup.

Dia juga seorang orator ulung, bahkan dia sering diminta untuk mengisi ceramah-ceramah Aceh Merdeka kala itu.

Kala itu, saya sering mendengar ceramahnya baik yang diadakan di Wilayah Peureulak ataupun Pasé. Kemampuan orasinya mampu menghipnotis ribuan pengunjung dengan doktrin perjuangan yang ia kuasai secara mumpuni.

Pernah, suatu hari ia bertandang ke rumah kami. Kala itu, dia curhat kepada orangtua kami terkait penculikan dan penyerangan yang ia lakukan.

“Bang, ureung njöe (Elit GAM) hana yakin lom keu ulôn. Maka peureulé kamöe cök peuneutöh lagée njöe (penculikan),” ucapnya.

Dia menjelaskan, bahwa setelah ia ditangkap tahun 1998, dalam “budaya” elite GAM sangat sulit dipercaya orang-orang GAM yang kembali bergabung setelah ditangkap, seakan dicurigai sebagai alat yang sudah “dicuci” oleh Pemerintah.

Sehingga, Ishak Daud membuktikan komitmenya pada elite GAM untuk selalu melakukan penyerangan dan penculikan saat itu.

Akhirnya, komitmen itu ia buktikan.
Dia Syahid bersama istri keduanya (Rostina) dalam kontak sejata selama dua jam di Alue Nireh, Aceh Timur pada 8 September 2004.

Bahkan, setelah dahinya tertembak (meninggal) ia kemungkinan besar disiksa dan ditembak kembali.

Istrinya yang tidak mau meninggalkan jasad suaminya juga mengalami kemungkinan yang sama, hingga kedua-duanya syahid dan dikebumikan satu liang.

Mimpi untuk membawa kelurganya di Malaysia tinggal ke Aceh jika nanti Aceh Merdeka pupus sudah. Ishak Daud sudah mencapai “kemerdekaan” hakiki dengan jalannya.
Ia menjadi panutan dengan pembuktian yang sudah ia berikan.

Kepergiannya hanya meninggalkan satu pesan: “Tanyöe sidröe beudjéut manfaat keu uréung Ramée.”

15 tahun sudah The Phenomenal ini pergi, semoga Allah selalu melapangkan kuburnya! Al Fatihah.(*)

PENULIS Haekal Afifa, Ketua Institut Peradaban Aceh.

Sumber: atjehdaily.id

Tragedi Meurah Pupok, Dipancung oleh Ayahandanya Sendiri Sultan Iskandar Muda

Komplek Pemakaman Kherkoff di Jalan Teuku Umar, Banda Aceh di mana di dalam komplek ini terdapat makam anak Sultan Iskandar Muda, Meurah Pupok. FOTO | Seuramo

Oleh Sudirman
Menjelang berakhir abad ke-16, fajar kegemilangan Kerajaan Aceh mulai bersinar. Pada tahun 1607, Iskandar Muda diangkat menjadi Sultan Aceh. Iskandar Muda adalah cucu Sultan Alaiddin Riayat Syah Saidil Mukamil (1588-1604).

Dari hasil perkawinannya dengan putri raja Lingga, Iskandar Muda memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Meurah Pupok.

Dalam karya-karya penulis asing dan Indonesia tentang sejarah Aceh disebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dan masyhur dalam deretan nama-nama sultan yang memerintah di Kerajaan Aceh.

Di bawah pemerintahan sultan ini, Kerajaan Aceh dapat mencapai puncak kejayaannya dalam bidang hukum, politik, kemiliteran, ekonomi, agama, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

Dalam Bustanus Salatin karya Nuruddin ar-Raniri disebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda sangat giat mengembangkan agama Islam di Kerajaan Aceh.

Di setiap daerah diperintahkan mendirikan masjid sebagai tempat ibadah. Selanjutnya, Bustanus Salatin juga memberikan gambaran bahwa sultan adalah seorang yang shaleh dan taat menganut agama Islam. Ia selalu menganjurkan kepada rakyatnya supaya memeluk dan melaksanakan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh dan sempurna.

Bermacam peraturan dikeluarkan untuk mencegah orang melanggar ajaran agama, seperti melarang orang berjudi dan minum-minuman keras. Selain itu, Iskandar Muda juga disebut sebagai sultan yang sangat pemurah. Setiap kali pergi melaksanakan shalat Jumat, ia tidak lupa membawa bermacam hadiah dan sedekah untuk diberikan kepada fakir miskin.

Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga berhasil membuat ketetapan-ketetapan tentang tata cara yang berlaku di Kerajaan Aceh dan mengenai penggunaan cap siekureueng atau stempel halilintar. Kumpulan ketetapan itu kemudian disebut dengan nama Adat Meukuta Alam.

Dengan demikian, budaya Aceh merupakan aspek peradaban yang tidak identik dalam pemahaman budaya pada umumnya, karena segmen-segmen integritas bangunan budaya juga bersumber dari nilai-nilai agama atau syariat yang menjiwai kreasi budayanya. Roh Islami itu telah menjiwai dan menghidupkan budaya Aceh, sehingga melahirkan nilai-nilai filosofis yang akhirnya menjadi patron landasan budaya ideal dalam bentuk hadih maja, “Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Lakseumana”.

Po Teumeureuhom, lambang pemegang kekuasaan. Syiah Kuala, lambang hukum syariat atau agama dari ulama. Qanun, perundang-undangan yang benilai agama dan adat. Reusam merupakan tatanan protokuler atau seremonial adat istiadat dari ahli-ahli atau pemangku adat. Pengembangan nilai-nilai tatanan tersebut mengacu kepada sumber asas, yaitu “Hukum ngon adat, lagee zat ngon sifeut.”

Suatu peristiwa yang mengharukan dan menggetarkan setiap jiwa, ketika Sultan Iskandar Muda mengeksekusi mati anaknya sendiri (Meurah Pupok) sesuai dengan vonis pengadilan. Semua pembesar kerajaan pada waktu itu terdiam, karena tidak berani membantah keputusan sultan. Menteri kehakiman yang bergelar Sri Raja Panglima Wazir berusaha membujuk, tetapi sultan tetap pada keputusannya.

Sultan sendiri dengan tegas mengatakan apabila tidak ada seorang pun yang mau melakukan hukuman ini maka ia sendiri yang akan melakukannya. Sultan Iskandar Muda mengatakan, “Aku akan menerapkan hukum kepada Putra Mahkota yang seberat-beratnya. Dengan tanganku sendiri akan kupenggal leher putraku karena telah melanggar hukum dan adat negeri ini.” Dari peristiwa inilah muncul ungkapan masyhur, “Mate aneuk mupat jeurat, gadoh adat pat tamita (mati anak jelas kuburannya, hilang adat (hukom) ke mana hendak dicari’).” Maksudnya, begutu pentingnya menegakkan hukum yang adil, tanpa tebang pilih.

Perilaku adil

Sebagai masyarakat muslim, orang Aceh selalu mengaitkan keadilan dengan ajaran Islam yang mereka yakini. Menurut ajaran Islam, keadilan atau bersikap dan berbuat adil, sejauhmana seseorang mampu menerapkan semua nilai dan norma-norma yang ada dalam ajaran wahyu atau konsistensi seseorang dengan nilai wahyu dalam kehidupannya sehari-hari.

Wahyu merupakan sumber kebenaran yang mutlak, keadilan yang diartikan di dalamnya merupakan keadilan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, konsep keadilan yang dijalankan oleh sultan Aceh tersebut tidak terlepas dari pengaruh nilai agama yang menganjurkan manusia berbuat adil.

Untuk itu, muncul ungkapan dalam masyarakat Aceh, “Raja ade raja disembah, raja lalem raja disanggah (Raja adil raja disembah, raja zalim raja dibantah).”

Dalam perkembangan masyarakat, keadilan memang bukan tujuan akhir, tetapi keadilan menjamin bahwa tujuan akan lebih mudah dicapai. Tujuan akhir yang hanya dapat dicapai melalui keadilan tersebut adalah kesejahteraan rakyat. Tanpa keadilan, kesejahteraan hanya dinikmati oleh sekelompok orang.

Untuk itu, para sultan yang memerintah di Aceh memahatkan kata adil pada mata uang yang dikeluarkannya sebagai “pengingat” bagi setiap orang untuk berbuat adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Apalagi seorang raja terhadap rakyat yang dipimpinnya.

Kecuali dari kitab suci Alquran, belum dapat ditelusuri dari kitab mana sultan-sultan kesultanan Aceh mengambil ungkapan as-sultan al-adil untuk dicantumkan pada mata uang yang mereka keluarkan.

Namun, dapat diduga bahwa sultan Aceh mendasarkannya pada Alquran Surat An-Nahl: 90 yang terjemahannya sebagai berikut, “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan kedurhakaan. Dia memberi pelajaran kepada mu agar kamu mengerti.”

Ayat tersebut seperti yang didasarkan pada bukti kutipan yang termaktub dalam kitab Taj-al-Salatin atau Taju-as-Salatin, yaitu kitab Mahkota Segala Raja yang dikarang oleh Bukhari al Jauhari.

Kitab tersebut berisi pedoman cara mengendalikan pemerintahan berdasarkan ajaran Islam yang tersebar di kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Sebagian ayat yang dikutib dari fasal ke-6 Taju-as-Salatin, yaitu “Innallaha yakmurukum bil adli wal ihsan (sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan).”

Sultan yang memerintah di Aceh menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umat, di antaranya melalui perilaku adil. Para sultan yang memerintah di Aceh pada masa lalu begitu peka terhadap keadilan tersebut, jangan sampai karena ketidakadilan, orang saling membunuh dan perampasan hak orang lain secara tidak sah.

Hal itu seperti yang dicontohkan oleh Sultan Iskandar Muda, yang telah menghukum anaknya sendiri karena dianggap telah berbuat kesalahan.

Oleh karena itu, ketika mendengarkan kata adil, orang Aceh selalu teringat dan merindukan masa lalunya, suatu masa yang katanya pernah mengantarkan masyarakatnya ke puncak kejayaan dalam segala bidang, terutama dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum dengan sungguh-sungguh, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

Penulis adalah PNS pada BPNB Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Aceh-Sumut. E-mail: dirmanaceh@ymail.com

Sumber: Serambi Indonesia

Van Heutsz, Pahlawan di Belanda Penjahat di Aceh

PADA 26 Maret 1873, kapal komando Citadel van Antwerpen melego jangkar di perairan Aceh. F.N. Neuwenhujzen, perwakilan Dewan Hindia Belanda memaklumatkan perang karena Kesultanan Aceh menolak tunduk pada kuasa kolonial. Berkobarlah Perang Aceh (1873-1914).

Johannes Benedictus van Heutsz (1851-1924) hadir ketika pemerintah kolonial nyaris kehilangan akal sambil menghitung kerugian sumberdaya manusia dan ekonomi akibat Perang Aceh. Di awal perang Van Heutsz hanya seorang letnan dua, pangkatnya melesat menjadi gubernur militer di Aceh pada 1898.

“Sukses Jenderal van Heutsz di Aceh membuatnya menjadi pahlawan ekspansionis yang populer, dan pendukungnya berhasil membungkam keraguan dan suara kritis (dari pendukung antiimperialisme) di media dan parlemen Belanda,” tulis sejarawan Adrian Vickers dalam A History of Modern Indonesia.

Untuk menaklukan Aceh, Van Heutsz tukar pikiran dengan Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936), penasihat kolonial bidang bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam. Hasilnya, dia melakukan manuver mematikan mulai dari mengadu domba garda depan perlawanan gerilya rakyat Aceh, kaum ulama dan uleebalang (bangsawan); merestrukturisasi pasukan, dan strategi bumi hangus, sampai pembantaian. Berkat aksinya di Aceh, pamor Van Heutsz kian naik sampai puncak menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda (1904-1909).

Meski namanya kontroversial sebagai figur kolonialis dan imperialis Belanda, Van Heutsz tetap meninggalkan warisan ketokohan besar yang membuat namanya tetap dikenang dalam memori kolektif masyarakat Belanda. Namanya diabadikan mulai dari nama kapal sampai lagu mars.

Kapal

Kapal Van Heutsz diluncurkan pada Maret 1926. Kapal penumpang ini melayari rute Hindia Belanda ke Singapura dan Cina dalam naungan Perusahaan Pelayaran Kerajaan Belanda (KPM). Selama Perang Dunia II, Van Heutsz disewakan kepada Kementrian Transportasi Perang Inggris terhitung sejak 25 Juni 1942, sebelum akhirnya berhenti beroperasi pada 1957. Dua tahun kemudian jadi besi tua.

Monumen

Pada 1932, monumen Van Heutsz didirikan di Aceh dan Batavia (sekarang Jakarta). Monumen di Batavia terletak di Menteng, begitu megah dengan relief orang Aceh, Jawa dan Papua yang melambangkan tuntasnya pasifikasi Belanda pada masa pemerintahan Van Heutsz. Sejak zaman pendudukan Jepang, monumen ini jadi sasaran perusakan karena melambangkan sentimen kolonial. Monumen ini dihancurkan pada 1953 dan di lahannya didirikan Masjid Cut Meutia.

Pada 15 Juni 1935, Ratu Belanda Wilhelmina meresmikan monumen Van Heutsz di Amsterdam di tengah kritik keras dari kaum komunis dan sosialis. Monumen itu tingginya 18,7 meter, dengan patung perempuan memegang lembaran hukum, dan relief-relief lainnya. Pada 1943, anak Van Heutsz, seorang perwira SS Nazi, Johaan Bastiaan Heutsz, menulis surat kepada walikota Amsterdam meminta monumen itu dipugar.

Setelah menjadi target vandalisme berulang kali, bahkan empat kali percobaan peledakan dengan dinamit, monumen ini akhirnya dipugar pada 2004 dan namanya diganti menjadi Monumen Belanda-Indonesia untuk mengenang hubungan historis kedua negara.

“Semenjak awal, Monumen Van Heutsz menjadi fokus protes menentang pemerintahan kolonial, penindasan, dan bahkan dugaan kejahatan perang oleh pasukan Belanda,” tulis Willeke Wendrich, “Visualizing the Dynamics of Monumentality,” termuat dalam Approaching Monumentality in Archaeology suntingan James F. Osborne.

“Namun tetap saja, ingatan kultural akan monumen yang ‘lama’ tetap terpatri, dan pada tahun 2011 sekali lagi monumen ini mengalami aksi perusakan,” tambahnya.

Jalan

Tak jauh dari Monumen Van Heutsz di Menteng, terdapat jalan Van Heutsz Boulevaard. Jalan raya lebar ini dibangun untuk memfasilitasi kawasan elite Menteng yang penuh dengan bangunan-bangunan mewah. Ketika Indonesia merdeka, Van Heutsz Boulevaard berganti nama menjadi Jalan Teuku Umar, pahlawan perang Aceh.

Resimen

Citra militeristik Van Heutsz hidup kembali dalam nama resimen infantri tentara Kerajaan Belanda, Regiment van Heutsz, yang dibentuk pada 1 Juli 1950. Resimen yang berperan dalam aksi pertahanan udara ini dibentuk sebagai “pembawa tradisi KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda)” dan dipersiapkan sebagai partisipasi Belanda dalam Perang Korea (1950-1953).

“Pasukan yang personelnya terdiri dari beragam latar belakang itu dibentuk, termasuk dari mantan anggota resistansi (perlawanan), pasukan pembebas Belanda, bahkan mantan tentara Nazi. Mereka ditempatkan di Korea sampai 1954. Total 158 perwira dan 3.192 personel lainnya bertempur di Korea,” tulis Paul M. Edwards dalam United Nations Participants in the Korean War: The Contributions of 45 Member Countries.

Resimen Van Heutz terlibat dalam tiga pertempuran kunci antara 1951-1953. Resimen ini mendapat medali penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat dan Belanda. Resimen ini masih aktif sampai sekarang dan tugas terakhirnya pada 2010 sebagai pasukan multinasional di Afghanistan.

Mars

Nama Van Heutsz turut diabadikan dalam sebuah mars militer, seperti tercantum dalam sebuah situs tentang Van Heutsz (vanheutsz.nl). Mars tersebut, yang dinamakan Mars Van Heutsz, diciptakan oleh A. Van Veluwen dan dipentaskan untuk kali pertama pada 1954. Mars ini menjadi mars milik Resimen Van Heutsz. Komposisi mars ini kemudian menginspirasi lagu yang populer di kalangan komunitas Indo-Belanda, berjudul “Ajoen."[Historia]

Kemenangan dan Kegagalan di Aceh

Snouck Hurgronje dan J.B. van Heutz. (gahetna.nl dan europeana.eu).

PELURU meriam dari kapal Citadel van Antwerpen menghantam benteng di tepi pantai Aceh. Tembakan itu berbalas. Saling balas tembakan meriam pada pagi 27 Maret 1873 itu menandai mula Perang Aceh.

Setelah lebih dari sepekan, ribuan tentara pemerintah Hindia Belanda akhirnya mendarat dan merangsek ke pedalaman. Tapi, di depan Masjid Raya, pertempuran kembali terjadi. Bahkan pemimpin pasukan, Jenderal Kohler, tewas. Van Daalen, wakil Kohler, lekas menarik mundur pasukan.

Para pembesar militer berupaya menyusun ulang strategi penyerangan. Berkali-kali mereka menyerang Aceh, berkali-kali pula mereka gagal menaklukan Aceh.

Snouck Hurgronje berada di Mekkah ketika dia memperoleh kabar rentetan kegagalan pemerintah Hindia Belanda di Aceh pada 1889. Sumbernya suratkabar dan mulut para haji asal Hindia Belanda, termasuk dari Aceh.

Snouck bahkan mengetahui ada pengiriman senjata secara rahasia dari Kesultanan Utsmani di Istanbul, Turki, ke orang-orang Aceh yang menyamar jadi haji.

“Para pemberontak yang melarikan diri dan dicari oleh para pembesar Belanda, diketahui berada di Tanah Suci Islam,” tulis P. SJ. van Koningsveld dalam Snouck Hurgronje dan Islam.

Menguliti Aceh

Perang Aceh sudah berjalan hampir 16 tahun. Tapi pemerintah Hindia Belanda belum mampu menaklukan Aceh. Snouck tertarik dengan kenyataan itu. Snouck mengajukan permohonan pergi ke Aceh. Permohonannya dikabulkan pembesar Belanda di Den Haag dan Batavia.

Snouck tiba di Aceh pada 16 Juli 1891 dan mengemban perintah khusus dari van Teijn, gubernur Aceh, untuk mengupas kedudukan para ulama. Tapi dia menghadapi kesulitan.

“Di Aceh dengan segera saya mengetahui bahwa data-data yang tersedia mengenai bahasa, negeri, dan rakyatnya masih belum memenuhi sama sekali apa yang diperlukan, oleh karena itu, saya memperluas penelaahan saya melampaui batas-batas tugas yang diberikan kepada saya,” tulis Snouck dalam Aceh di Mata Kolonialis, jilid 1.

Snouck mencari data tambahan dengan berkunjung ke seorang penyair Aceh bernama Dokarim. Dari Dokarim, dia mempelajari syair Aceh yang digunakan sebagai penguat iman orang Aceh untuk berperang melawan Belanda. Syair Dokarim berjudul Hikajat Prang Kompeuni.

Snouck juga tak segan masuk ke lingkungan pergaulan orang-orang Aceh terkemuka, ulama, dan uleebalang (bangsawan). Pengetahuannya tentang Islam dan bahasa Aceh membuat Snouck mudah diterima di kalangan orang Aceh. Jalan untuk menguak relung terdalam orang Aceh pun kian terbuka.

Snouck memperoleh banyak bahan hingga Februari 1892. Dia kemudian mengolah bahan-bahan itu di Batavia dan menghasilkan laporan empat jilid tebal tentang situasi politik, agama, dan kebudayaan orang Aceh untuk keperluan pemerintah Hindia Belanda.

Dua jilid laporan tebal itu terbit sebagai buku De Atjehers pada 1893 dan 1894. Dua jilid lainnya tidak diterbitkan pemerintah Hindia Belanda.

Dua jilid terakhir itu memuat dua bahasan. Pertama, kejadian-kejadian penting dalam Perang Aceh yang berhubungan dengan watak orang Aceh. Kedua, kesimpulan akhir dari penyelidikan Snouck terhadap orang Aceh dan rekomendasinya untuk pemerintah Hindia Belanda.

Rekomendasi-rekomendasi Snouck antara lain berupa strategi militer, pemilihan kawan sekutu yang tepat, dan pemahaman yang mumpuni tentang Islam.

Terkait strategi militer, Snouck mengatakan, “pemerintah Hindia Belanda harus mengubah strategi: dari lini bertahan yang kuat menjadi lebih aktif dan agresif melalui perang gerilya,” tulis Christina Carvalho dalam Christiaan Snouck Hurgronje: Biography and Perception, tesis pada Universiteit van Amsterdam.

Snouck menyarankan pemerintah bersekutu dengan kaum uleebalang. Alasannya, kaum uleebalang memiliki kesetiaan pada pemerintah Hindia Belanda.

Snouck melarang keras hubungan dengan kaum ulama dan anggota Kesultanan Aceh. Menurut Snouck, kaum ulama tak pernah menginginkan perdamaian, sedangkan Kesultanan Aceh tidak mempunyai pengaruh besar dalam perang.

Snouck mengkritik keras segala pandangan yang salah mengenai Islam dan orang Aceh. Sebagian besar pandangan tersebut berasal dari penasihat perang sebelumnya.

Snouck bilang bahwa para penasehat sebelumnya luput melihat Islam sebagai sesuatu yang tertanam kuat dalam pikiran dan jiwa orang Aceh. Dan terhadap orang Aceh, mereka begitu membenci dan menyebut orang Aceh sebagai orang-orang bejat sehingga menutupi kenyataan sesungguhnya.

Rekomendasi Snouck tak lantas diterapkan pemerintah Hindia Belanda. Deijkerhoff, gubernur Aceh pengganti van Teijn, dan sejumlah pejabat militer bahkan terang-terangan menyerang Snouck. Mereka menganggap Snouck sok tahu, hanya melampiaskan hobinya terhadap Islam, dan membesarkan-besarkan posisi ulama.

Pergantian pejabat daerah dan pemimpin militer di Aceh melapangkan jalan bagi penerapan rekomendasi Snouck.

J.B. van Heutz, pemimpin tentara Hindia Belanda di Aceh, menjalankan rekomendasi Snouck dan memperoleh hasil gemilang. Kemenangan demi kemenangan diraih. Sejengkal demi sejengkal wilayah Aceh takluk. Van Heutz pun naik pangkat jadi gubernur jenderal Hindia Belanda pada 1904.

Ketika pemerintah Hindia Belanda mulai mengendalikan Aceh, Snouck mengeluarkan rekomendasi baru berupa asosiasi budaya pada 1906. Konsep ini meletakkan posisi peradaban Barat-Kristen lebih tinggi ketimbang Islam. Tapi posisi ini bisa sejajar jika penganut Islam bersedia menerima cara pandang, nilai, dan gagasan peradaban Barat. Demikian menurut Snouck dalam Nederland en de Islam (Belanda dan Islam).

Pemerintah Hindia Belanda berupaya menerapkan rekomendasi ini dengan pembangunan sekolah dan merombak hubungan antara uleebalang, ulama, dan rakyat jelata. Tapi mereka gagal mencabut akar Islam. Rakyat Aceh tetap lebih dekat kepada ulama ketimbang uleebalang. Pandangan mereka tentang dunia masih dipengaruhi para ulama. Dan para ulama mendasari pandangan dunianya dari Islam.

Amirul Hadi dalam Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi menyebut rekomendasi Snouck dan penerapannya justru berbuntut petaka pada 1945. Kaum uleebalang menjadi sasaran kebencian orang Aceh. Revolusi sosial berdarah meletus di Aceh, menyingkirkan kaum uleebalang dan rekomendasi Snouck.[Historia]

Kilas Balik Konflik Aceh: Riwayat Militer GAM

Pasukan GAM saat konflik Aceh. Foto: MH/Dok. Aceh Magazine.

AMNews - Enam anggota Tentara Neugara Aceh (TNA) berbaris rapi memegang senjata terakhir mereka. Berseragam hitam-hitam, bertopi baret, dan sepatu lars, tanpa simbol GAM. Mereka bukan sedang latihan di tengah hutan, tapi di lapangan Blang Padang, Banda Aceh, mengikuti upacara penghancuran senjata terakhir milik mereka, 21 Desember 2005.

Sesaat kemudian, masih dengan komando militer, mereka bergerak mendekati tim decommissioning Aceh Monitoring Mission (AMM), tim yang memantau damai Aceh. Dengan sebuah penghormatan, senjata itu diserahkan, dan kemudian dihancurkan. Itulah upacara resmi penyerahan senjata terakhir milik GAM, disaksikan ratusan pengunjung, pejabat pemerintah, para wakil TNI/Polri, GAM, serta anggota AMM.

“Tadi malam telah ada konfirmasi tertulis dari GAM. Semua senjata, amunisi, dan bahan peledak telah dimusnahkan,” sebut Pieter Feith, Ketua AMM dalam sambutannya saat itu.
Faith menyebutkan, surat tersebut juga telah diberikan kepada Pemerintah Indonesia. Setelah surat itu dikeluarkan, maka tidak boleh lagi ada anggapan negatif dalam proses perdamaian Aceh. Semuanya harus saling percaya, GAM telah komitmen dalam menyerahkan semua senjatanya untuk dihancurkan.

Sampai tahap keempat atau terakhir, GAM telah menyerahkan senjatanya sebanyak 1.023 pucuk. Diterima oleh AMM sebanyak 840 pucuk senjata, selebihnya ditolak karena dinilai produk rakitan. Sementara TNI sendiri masih mempermasahkan 71 pucuk senjata yang diterima AMM. Artinya, TNI hanya mensahkan 769 pucuk. Tapi, keputusan terakhir ada di AMM.

Mayjen Bambang Darmono, perwakilan Pemerintah Indonesia di AMM, dalam sambutannya menetralkan hal itu. Pemerintah RI tidak akan mempermasalahkan lagi senjata yang masih jadi pertimbangan itu. “Kita tidak lagi bicara jenis dan jumlah senjata GAM, yang penting kita bicarakan adalah menyakinkan masyarakat, bahwa tidak ada lagi senjata GAM yang tersisa,” sebutnya.

Bambang menyebutkan, pemerintah percaya kepada GAM kalau semua senjata mereka telah dimusnahkan. Pemerintah juga paham kesulitan GAM dalam mengumpulkan senjatanya, untuk itu pihak Pemerintah Indonsia masih menerima senjata GAM, jika kemudian secara tidak sengaja ditemukan kembali, sampai 31 Desember 2005, batas decommissioning sesuai MoU Helsinki.

Selanjutnya, jika ditemukan kembali senjata di Aceh, maka senjata tersebut akan dianggap ilegal dan kasusnya adalah kriminal. Penindakannya juga akan dilakukan oleh kepolisian Indonesia. “Ini adalah sukses besar dalam upaya perdamaian yang bermartabat,” sebut Bambang.

Sementara itu, Irwandi Yusuf, perwakilan GAM di AMM saat itu, mengatakan pemusnahan senjata adalah keberhasilan satu tahap dalam proses perdamaian di Aceh. “Kami bergerak ke arah yang tepat dan akan terus bergerak,” sebutnya.

Dia menyebutkan, suatu kesedihan bagi GAM saat ini ketika melihat semua senjata mereka dimusnahkan di depan mata. Senjata-senjata yang telah menemani GAM selama berjuang bertahun-tahun untuk martabat masyarakat Aceh, mempunyai arti tersendiri. Sebagian personel GAM malah telah meninggal, tanpa melihat damai.

Tapi, saat ini GAM telah mengucapkan ‘selamat tinggal’ untuk alat perang itu, “Kami menyambut masa lain, di mana senjata tidak diperlukan lagi. Sekarang alat baru, yaitu ikut dalam politik di Aceh,” sebut Irwandi.

Irwandi mengungkapkan, acara itu juga menandakan TNA sebagai militer GAM telah dibubarkan. Nantinya, GAM juga mengumumkan kepada media dan masyarakat, kalau sayap militer mereka telah dibubarkan dan dialihkan ke sipil. “Nanti kita keluarkan keputusan resmi, masih dalam bulan ini (Desember 2005),” sebutnya.

Tepat 27 Desember 2005, GAM mengumumkan secara resmi pembubaran TNA, sayap militernya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Panglima TNA GAM, Muzakir Manaf, dan Juru Bicara TNA GAM, Sofyan Dawod, dalam konferensi pers di Kantor GAM, kawasan Lamdingin, Banda Aceh, 28 Desember 2005.

Muzzakir Manaf menyebutkan TNA dan segala atributnya sudah dibubarkan, “Sekarang yang ada hanya KPA, sebuah organisasi sipil,” sebutnya kala itu.

Komite Peralihan Aceh (KPA) yang dimaksudkan Muzakir adalah organisasi sipil untuk menampung semua mantan TNA, untuk kemudian dibantu dalam mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. “Kita tetap akan membantu mantan TNA untuk beralih ke sipil,” jelas Sofyan.

Selanjutnya>>>

Kilas Balik Konflik Aceh: Awal Kiprah Tim Pemantau Asing

Parade menjelang penandatanganan kesepakatan damai di Aceh, 7 Agustus 2005. Foto: Adi Warsidi

AMNews - Konflik panjang di Aceh berakhir setelah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia sepakat berdamai di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Peristiwa itu dikenal sebagai "Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki". Memperingati 14 tahun damai Aceh, sepanjang Agustus 2019, redaksi acehkini menurunkan laporan kilas balik konflik. Tentang korban, penyintas, dan kenangan para pihak bertikai. Bukan untuk mengungkit luka lama, tapi untuk belajar agar perang tak terulang.

Tahun 2005. Aceh saat itu masih sarat akan konflik dengan potensi kontak senjata yang bisa terjadi kapan saja. Warga masih was-was. Sementara pembangunan pasca-tsunami terus dipacu. Perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, hampir mencapai kata sepakat.

Pieter Feith, belakangan menjadi Ketua Tim Pemantau Perdamaian Aceh. Foto: Adi Warsidi

28 Juni 2005, dua hari setelah kontak senjata antara TNI dan GAM di Indrapuri, Aceh Besar, satu per satu utusan dari Uni Eropa dan ASEAN turun dari pesawat Garuda Indonesia di Bandara Sultan Iskandar Muda.

Mereka terbang dari Jakarta setelah mengadakan pertemuan penting dengan Pemerintah Indonesia, terkait misi kemanusiaan dan perdamaian di Aceh. Menteri Informasi dan Komunikasi, Sofyan Djalil, turut serta mendampingi mereka.

Para utusan disambut langsung Plt Gubernur Aceh, Azwar Abubakar; Kapolda Aceh, Irjen Pol Bahrumsyah Kasman; dan Panglima Kodam Iskandar Muda, Supiadin AS. Itulah awal kunjungan satu tim yang bakal menjadi pemantau keamanan di Aceh. Kesepakatan damai pada titik terang.

Mereka yang datang terdiri dari tujuh utusan Uni Eropa, antara lain Pieter Feith dan Kozlowsk Lomez; dan tiga orang utusan dari ASEAN, yakni Adnan Haji Otman, Kamal Naswan, dan Paitoon Saukaco. Selain itu, hadir pula dua utusan dari Crisis Management Initiative (CMI) yang memfasilitasi pertemuan Pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Janko Oksanen, dan Juha Cristensen.

Tujuan mereka, selain memantau kondisi Aceh menjelang kemungkinan tercapainya kesepakatan damai, juga untuk bertemu dengan tokoh pemerintahan dan masyarakat Aceh, demi menampung aspirasi.

“Pertemuan itu sangat penting, menyelesaikan masalah konflik di Aceh dan perbaikan kehidupan masyarakat pasca-tsunami,” kata Sofyan Djalil saat itu.

“Tim ini ingin melihat dulu kondisi lapangan, kesiapan lapangan, dan apa yang mereka butuhkan nantinya,” sambungnya. Keputusan mengundang mereka untuk menjadi tim monitoring tergantung pemerintah nantinya.

Keesokan harinya, tim dari Uni Eropa, ASEAN, dan CMI mengadakan pertemuan secara tertutup dengan tokoh masyarakat Aceh, pejabat pemerintahan, dan juga TNI/Polri di Pendapa Gubernur Aceh. Pertemuan tanpa dihadiri GAM.

Usai rapat, tak satu pun dari mereka yang mau bicara kepada awak media. Saat tim pemantau mengunjungi Ulee Lheu, Banda Aceh, untuk melihat kondisi pasca-tsunami, para jurnalis juga menyusul ke sana. Namun, tak ada keterangan apa pun yang didapat.

Tim kembali ke Hotel Cakradonya, Banda Aceh, tempat mereka menginap. Di sana, hanya Sofyan Djalil yang memberikan keterangannya. “Kalau kesepakatan di Helsinki tercapai, perlu tim monitor,” sebut Sofyan singkat.

Selanjutnya, para utusan terbang keliling Aceh, mengunjungi Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Aceh Selatan dengan helikopter. Di daerah kondisinya juga sama, tak ada dari mereka yang buka mulut tentang perkembangan perundingan, sampai mereka kembali ke negaranya dua hari kemudian.

Hampir sebulan kemudian, 22 Juli 2005, sebuah tim dari Parlemen Uni Eropa kembali ke Aceh, dengan personel yang sedikit berbeda. Tujuannya kali itu hanya untuk mengamati kondisi penyaluran bantuan bencana alam pasca-tsunami. Sebanyak 14 anggota tim itu diketuai oleh Miss Andreas.

Tentang kemungkinan mereka bagian dari Tim Pemantau Asing sebagai hasil kesepakatan Helsinki. “Kita akan pantau semua, soal menjadi pemantau hasil dialog RI-GAM di Helsinki, kami masih menunggu keputusan antara kedua belah pihak pada Agustus 2005 nanti,” kata Andreas kala itu.

Baca di Sumber

Balada Meriam Hasan

MEMASUKI tahun 1947, serbuan tentara Belanda makin menggila di Medan Area. Hampir setiap hari pesawat pemburu mereka mondar-mandir keliling kota Medan. Tembakan dari udara menghujani kubu-kubu pasukan Republik, khususnya yang berada di front barat. Di sini, banyak orang-orang Aceh yang tergabung dalam Resimen Istimewa Medan Area (RIMA)

“Pada tanggal 5 Januari 1947, mereka membom serta menghujani Sungai Semayam dengan tembakan dan serangan-serangan dari udara. Serangan udara Belanda datang secara bertubi-tubi tanpa mengenal ampun,” ujar Nukum Sanany kepada penulis B. Wiwoho dalam Pasukan Meriam Nukum Sanany.

Serangan udara Belanda mengakibatkan korban berjatuhan. Dua orang luka-luka berlumuran darah dan seorang lainnya tewas. Prajurit yang gugur itu bernama Kopral Suparman yang berasal dari Batalion IX.

Kapten Nukum Sanany, komandan pasukan meriam RIMA memutuskan memindahkan basis pertahanan dari Sungai Semayam ke Kampung Lalang. Untuk menghindari serangan udara musuh, kubu pertahanan diperkuat dengan membuat parit-parit dan benteng. Pada saat-saat demikian, terjadilah suatu lelucon di tengah perang.

Seorang prajurit bernama Hasan Cumbok bikin ulah. Pangkatnya sersan satu dan bertugas sebagai komandan meriam ukuran pucuk 13 ponder. Sebagaimana dicatat Amran Zamzami dalam Jihad Akbar di Medan Area, sebelum bergabung dengan pasukan meriam, Hasan pernah menjadi pasukan Heiho di zaman Jepang. Prajurit Aceh asal Pidie ini berpendidikan rendah namun wataknya keras nan berani.

Sekali waktu Hasan Cumbok nekat membawa meriam ukuran 18 ponder kaliber 7,5 ke Sungai Sikambing. Tanpa instruksi komandannya, Hasan langsung melepaskan sebanyak dua kali dengan jarak maksimal. Hasan menargetkan markas tentara Belanda akan hancur lebur kena hantam meriamnya.

Menurut Nukum Sanany, Hasan belum begitu lama mengikuti latihan menembak meriam sehingga kurang menguasai sepenuhnya teknik pengoperasiannya. Dalam aksi solonya itu, Hasan mengabaikan berbagai hal, mulai dari cara bidik, mengukur jarak tembak, elevasi, dan koordinat tembakan. Tidak ayal, tembakannya melampaui sasaran.

Alih-alih mengenai tentara Belanda, tembakan Hasan malah nyasar ke kawan sendiri. Peluru-peluru meriam jatuh di kota Matsum dan Tembung. Dua kawasan ini merupakan kubu pertahanan Republik yang berada di front Medan Timur.

“Sebagai Komandan, bukan alang kepalang marah saya menyaksikan kelancangannya. Namun demikian saya berusaha menahan sabar seraya memaklumi kegelisahan anak-anak anggota pasukan yang belum terlatih betul,” kenang Nukum Sanany.

Laporan dari komandan seksi Hasan menyebutkan bahwa Hasan ingin membalas dendam karena menyaksikan rekan-rekannya diterjang peluru pesawat pemburu Belanda. Dia tidak peduli perintah komandan, tidak peduli koordinasi, tak peduli strategi dan taktik. Emosinya yang meluap menyingkirkan akal sehat.

“Yang penting hutang nyawa dibayar nyawa, hutang darah dibayar darah. Kalau lawan bertolak pinggang kita pun harus melakukan hal yang sama,” kata Amran Zamzami sang komandan seksi.

Pada 8 Januari 1947, persiapan parit-parit dan kubu pertahanan pasukan meriam di Kampung Lalang rampung. Namun kisah Hasan dan meriamnya tetap menjadi pembicaraan yang menggelikan di kalangan pasukan meriam. Di kemudian hari, apa yang dilakukan Hasan Cumbok ini menjadi bahan tertawaan dan ejekan terhadap Pasukan Artileri RIMA. [Historia]

Gerilyawan Aceh di Medan Area

AMNews - Akhir Desember, 1946. Amran Zamzami masih berusia 18 tahun saat berangkat dari Langsa menuju Medan. Bukan sesuatu yang aneh bila perjalanannya sekedar jalan-jalan. Namun nyatanya, Amran datang ke Medan hanya untuk satu tujuan: bertempur melawan tentara Belanda.

“Kami ingin segera menghabisi mereka. Ingin rasanya cepat-cepat menikam Belanda yang bertahan di kota Medan,” tutur Amran kepada penulis Sugiono MP dalam Belajar dan Berjuang.

Amran, pemuda Aceh kelahiran Kutabuloh, seorang pasukan TRI jebolan sekolah Kadet Bireun. Dia merupakan satu dari sekian banyak pemuda Aceh yang ikut bertempur dalam palagan Medan Area. Medan Area adalah pertahanan di mulut pertempuran di mana Belanda terkepung di kota Medan.

“Sejarah mempertemukan perjalanan hidupku di Medan Area. Bergabung dalam Resimen Istimewa Medan Area (RIMA), di bawah pimpinan Komandan Resimen-ku sendiri, Teuku Cut Rachman dari Meulaboh,” kenang Amran.

Di Medan Area, para pasukan Aceh ini terkonsentrasi di front Barat. Kehadiran mereka lebih dari sekedar bala bantuan. Cukup banyak yang terlibat di garis depan.Dalam beberapa pertempuran terbuka, tentara Belanda dibikin keder juga. Dengan senjata seadanya, pejuang Aceh kerap menebar teror bagi tentara Belanda. Inilah kisah mereka.
Menjemput Lawan

Sejak Oktober 1945, kota Medan jatuh ke tangan musuh. Pasukan Sekutu yang terdiri dari British-Indian Army dan pasukan Belanda, NICA telah mencaplok ibu kota Sumatera Utara itu. Objek vital di Medan disegel dan ditandai sebagai “Fixed Boundaries Medan Area” untuk dijadikan basis militer. Dari sini kemudian dikenal istilah “Medan Area” yang menjadi palagan pertempuran merebut kembali kota Medan.

Sekutu dan Belanda menjadikan gedung-gedung utama sebagai markas pasukannya. Tak hanya itu, rumah-rumah penduduk Medan tak luput dari sasaran untuk kepentingan tertentu. Demi keselamatan diri, warga sipil terpaksa eksodus dari kota Medan. Mereka mencari tempat yang lebih aman ke pedalaman atau ke arah utara menuju Aceh.

“Penduduk kota itu berbondong-bondong meninggalkan tempat tinggalnya. Diantaranya banyak yang mengungsi ke pedalaman Aceh melalui Tanah Karo dan terus ke Aceh Tengah lewat Kutacane, Blangkejeren dan Takengon,” tulis Abdul Karim Jakobi dalam Aceh Daerah Modal: Long March ke Medan Area.

Selain gelombang pengungsi yang silih berganti berdatangan, Di Aceh tersiar kabar mengkhawatirkan. Muncul desas-desus tentara Belanda hendak merebut pusat pertambangan minyak, Pangkalan Berandan di Langkat. Pangkalan Berandan adalah pintu gerbang menuju Aceh. Tak ingin menunggu di tempat, pejuang Aceh lebih memilih untuk menjemput lawan.

Memasuki 1946, orang-orang Aceh mulai berdatangan ke Medan untuk bertempur. Setiba di Medan, pejuang-pejuang Aceh tergabung ke dalam Resimen Istimewa Medan Area (RIMA) di bawah komando Mayor Teuku Cut Rachman, perwira TRI asal Meulaboh kemudian Mayor Hasan Achmad.

Selain tentara profesional yang tergabung dalam TRI, ikut serta para veteran yang menamakan diri Gerilyawan Muslimin. Mereka adalah gerilyawan Aceh dari dataran tinggi Gayo. Di antara mereka, pada zamannya tenar sebagai “Pang”, jagoan yang telah bertempur melawan Belanda sejak zaman kolonial akhir abad 20 sampai masa pendudukan Jepang. Dari barisan laskar, turut pula Laskar Rakyat Mujahidin dan Laskar Rakyat Hizbullah.
Aksi Legiun Aceh

Reputasi pejuang Aceh yang datang ke Medan cukup diperhitungkan. Mereka tergabung dalam pasukan Resimen Istimewa Medan Area (RIMA) yang terdiri dari sebelas batalion. Selain dengan senjata ringan, pasukan ini dilengkapi dengan meriam-meriam 4 cm, Penangkis Serangan Pantai (PSP), Penangkis Serangan Udara (PSU), mortir 2 dan 3 inci, bom, dan granat.

Batalion terkuat berkedudukan di Kampung Lalang berdampingan dengan Pasukan Meriam Nukum Sanany yang terkenal ampuh menggempur musuh. Pada 15 Januari 1947, kota Medan digempur pasukan dari Aceh dengan lindungan tembakan meriam. Duel meriam berlangsung selama satu jam.

“Pertahanan Kampung Lalang terkenal sekali kuatnya. Menurut Belanda, front tersebut merupakan pertahanan Republik satu-satunya yang payah dihadapi di Medan Area,” tulis Teuku Alibasyah Talsya dalam Modal Perjuangan Kemerdekaan: Perjuangan Kemerdekaan di Aceh 1947-1948.

Yang lagi menakutkan, pasukan Aceh kadangkala bergerak dalam kelompok kecil di malam hari. Mereka kerap menyambangi tangsi-tangsi tentara Belanda atau membuntuti patroli musuh yang lengah. Dengan bermodal senjata tajam macam parang, klewang, atau rencong, tak sedikit tentara Belanda yang jadi korban teror pasukan Aceh, kena tebas atau luka parah.

Untuk mengimbangi luapan pejuang Aceh, markas tentara Belanda sampai-sampai mengirim telegram ke Padang dan Palembang. Isinya behubungan dengan permintaan pasukan tambahan. “’Wij zitten in de miet zend gouw help,” (Kami sedang terjepit, harap segera kirim bantuan),” demikian bunyi pesan itu sebagaimana dicatat Amran Zamzami.
Pasukan Lebah

Selain menggunakan senjata tajam, pejuang aceh di Medan kerap bertempur dengan cara tak lazim. Terhembuslah rumor, pasukan Aceh dibantu oleh “Kompi Pasukan Lebah”. Pengerahan serangga bersengat ini dimobilisasi oleh Pang Lokop, pawang lebah asal Takengon yang disebut-sebut memiliki ilmu tenaga dalam. Selain lebah, menurut Abdul Karim Jakobi, para veteran Aceh suka bertempur dengan senjata tradisional dalam bentuk panah beracun.

Konon katanya, lebah-lebah gaib dari Aceh ini bisa terbang jarak jauh dari Gayo sampai ke kota Medan. Mereka menyengat tentara Belanda hingga musuh pingsan, bahkan bisa mematikan karena sengatnya sangat berbisa. Lebah-lebah itu digerakkan dengan mantera-mantera.

Isu “pasukan lebah” itu cukup membesarkan moril pasukan Aceh di front Medan Barat. Akan tetapi, sekali waktu pernah diinspeksi cara kerja lebah-lebah itu. Apa yang terjadi? Lebah-lebah sama sekali tak bergerak. Pang Lokop memberi keterangan bahwa anggota kesatuannya itu “ngambek” karena kekurangan logistik berupa cabe merah. Maka dimintakan dana dari markas untuk membeli makanan lebah tersebut berkilo-kilo.

“Setelah lebah-lebah itu puas makan, Pak Lokop mengomando dengan mantera-mantera segala, binatang itu pun terbang ke sana ke mari menyengati Pak Lokop. Ternyata pasukan lebah hanya isapan jempol,” kenang Amran Zamzami dalam Jihad Akbar di Medan Area.
Epilog

Hampir empat dekade kemudian, tepatnya pada 1984, kebenaran Pasukan Lebah terkuak. Dalam event International Bridge Invitation, Amran Zamzami bertemu-cengkrama dengan Henk Maaten, Ketua Umum Nederland Bridge Bond. Amran saat itu menjadi pelopor olahraga Bridge di Indonesia. Sementara Henk, tak lain merupakan keponakan langsung dari Dr. J.J. van der Velde, penasihat politik Gubernur Jendral Belanda, H.J. van Mook dan penulis buku Surat-surat dari Sumatera.

Nostalgia di antara keduanya pun terjadi. Henk mengatakan saat revolusi Indonesia, dia menjadi komandan peleton tempur di sekitar kota Medan pada tahun 1947 dengan pangkat Eerste Luitenant (Letnan Satu). Pos penjagaannya di sekitar Glugur, Petisah, dan Sei Sikambing, persis berhadapan langsung dengan kompi Amran yang siaga di Kampung Lalang. Tak berapa lama di Medan, Henk kemudian dipindahtugaskan ke wilayah Tapanuli. Dia cukup mahir berbahasa Batak.

“Di antara tentara Belanda saat itu, kalau bisa menghindari tugas di Front Barat (Medan Area), karena ada tentara Aceh yang terkenal nekad dan bangga akan kematian. Itu cukup menakutkan kami,” kata Henk.

“Jadi anda pernah merasakan sengatan tawon Pang Lokop?,” tanya Amran.

“Ya, apa itu tawon?,”

“Sebangsanya lebah berbisa yang dapat mematikan karena bisanya.”

“ha..ha..ha..,” Henk tertawa terbahak-bahak. “Di Holland kami biasa meminum madunya,” katanya.

Pengakuannya yang bernada guyon, disambung ucapan, “Ooh! The world is getting smaller.” Suasana akrab terjalin diantara keduanya. Dendam di masa peperangan telah sirna.[Historia]

Kapitalisme Belanda dan Perbudakan

PADA tahun 1944, pemikir anti-kolonial Karibia, Eric Williams, menulis karya klasiknya Capitalism and Slavery. Buku itu berargumen bahwa kekayaan melimpah yang dipompa Inggris dari perkebunan-perkebunan budak di Hindia Barat pada abad ke-18, berkontribusi secara signifikan bagi Revolusi Industri, dan karena itu juga bagi kelahiran kapitalisme modern.

Tetapi dalam diskusi ini, Belanda dan kerajaan kolonialnya diabaikan. Seringkali sejarawan imperial konservatif di Belanda melihat pertanyaan tentang kontribusi perbudakan bagi kapitalisme sebagai sesuatu yang tidak relevan karena Belanda cukup terlambat dibanding Inggris dalam melewati revolusi industri. Argumen ini mengabaikan peran penting kapital dagang Belanda bagi terobosan yang lebih luas dari kapitalisme Eropa. Secara umum, sejarawan-sejarawan ini biasanya berargumen bahwa kontribusi perbudakan di Hindia Belanda adalah kecil. Mereka juga cenderung untuk memperlakukan sejarah kolonisasi, kekerasan dan perbudakan di Amerika secara terpisah dari sejarah kolonialisme Belanda di Asia, seolah-olah keduanya tidak berkaitan Namun, narasi ini mulai bergeser, bahkan di antara sejarawan-sejarawan yang bekerja di Belanda. Ini dapat menolong untuk menyediakan landasan bagi penulisan kembali sejarah keterlibatan global kerajaan Belanda dalam perbudakan, yang mempertemukan dunia sekitar Samudra Atlantik dan Samudra Hindia dan yang menunjukkan bagaimana kekayaan yang ditimbun di kedua belahan bumi ini menyuplai akumulasi kapital Eropa, dengan kapital Belanda sebagai inisiator, penegak, pengorganisir, dan penengah.

Pedagang-pedagang Belanda terlibat dalam perbudakan global sejak abad ke-16. Mereka tetap berperan demikian hingga paruh pertama 1860-an, ketika Belanda menjadi bangsa terakhir Eropa yang secara formal menghapus perbudakan di koloni-koloninya. Bahkan setelah itu Belanda memberlakukan kerja paksa yang lebih parah lagi kepada subjek-subjek yang sebelumnya diperbudak. Di Hindia Belanda, hal ini diorganisir dalam bentuk “sistem tanam”, yang telah menggantikan perbudakan dengan tipe kerja paksa lain pada periode sebelumnya. Di Suriname dan koloni-koloni Belanda lainnya di Karibia, dekrit emansipasi tahun 1863 menuntut 10 tahun tambahan di perkebunan, di mana populasi Afrika diwajibkan untuk terus bekerja untuk tuan-tuan mereka yang sebelumnya. Peran kerajaan Belanda dalam perbudakan global bersifat ekstensif, termasuk transportasi dan penjualan ratusan ribu tawanan di wilayah Samudra Atlantik dan Samudra Hindia, dan operasi kerja perbudakan di koloni-koloni yang pada titik-titik tertentu mencakup Brazil Utara, New Amsterdam (sekarang New York), Suriname, Afrika Selatan, Indonesia hari ini, Sri Lanka, dan banyak bagian lain Asia. Eksperimen skala besar pertama dengan perkebunan budak oleh Belanda tidak dilakukan di Barat, tetapi di Pulau Banda di Maluku Selatan, tempat pala dihasilkan, setelah Gubernur VOC Jan Pieterszoon Coen mengorganisir genosida penduduk lokal. Di mayoritas area di bawah kontrol VOC, Belanda mengombinasikan perbudakan dengan banyak bentuk kerja paksa lain. Ini berbeda dengan koloni-koloni di Atlantik seperti Suriname, yang sepenuhnya diorganisir di sekitar institusi perkebunan budak Afrika di mana bentuk-bentuk lain dari kerja paksa pada penduduk asli didorong sampai ke marjin.

Sebagaimana yang terjadi pada Inggris dan Perancis, gelombang terakhir dari bentuk klasik perbudakan dagang yang sentral posisinya dalam argumen Eric Williams, terjadi di kerajaan Belanda sepanjang abad ke-18, ketika sirkuit perdagangan dan keuangan Atlantik meledak dengan skala masif. Dan sebagaimana Williams sendiri mengusulkan sekian dekade lampau, pemasukan-pemasukan utamanya tidak ditarik dari perdagangan budak saja, tetapi dari barang-barang yang diproduksi dari perkebunan oleh kerja-kerja para budak: gula, kopi, tembakau, nila, kakao dan produk-produk lain pasar Eropa. Minggu ini, kolega saya Ulbe Bosma dan saya akan menerbitkan artikel panjang dalam jurnal utama tentang sejarah sosial dan ekonomi di Belanda yang menantang anggapan bahwa Belanda hanya menarik keuntungan ekonomi yang marjinal dari perkebunan budak abad ke-18 di wilayah Atlantik. Artikel ini merangkum hasil kerja tim peneliti yang dalam 5 tahun terakhir melihat pentingnya perbudakan di Hindia Belanda bagi ekonomi Belanda. Dengan mengambil tahun 1770 sebagai titik awal, yang adalah tahun rata-rata paruh kedua abad ke-18, kami menunjukkan bahwa 5,2 persen dari PDB Belanda bersumber langsung dari perkebunan budak. Angka itu sendiri telah menunjukkan bahwa kita bicara tentang sektor yang besar. Baru-baru ini, sebuah studi yang dilakukan oleh ekonom-ekonom Amerika Serikat yang bekerja untuk pemerintah federal menyimpulkan bahwa bobot seluruh “ekonomi digital” — lembah Silikon, e-commerce, infrastruktur digital hingga atau mencakup perusahaan-perusahaan kabel — adalah sekitar 6,5 persen dari PDB Amerika Serikat hari ini. Namun, persentase PDB hanya menunjukkan kepada kita sepenggal kisah tentang bobot ekonomi dari perbudakan. Adalah penting juga untuk memahami di mana pemasukan-pemasukan ekonomi dari perbudakan itu mendarat. Dalam kasus Belanda, sebagian besarnya adalah di sektor komersial yang masif yang berlokasi di bagian Barat negara tersebut, provinsi terkata di Belanda yaitu Holland. Di sana, menurut perhitungan kami, pada 1770 10,36 persen dari PDB-nya berasal dari perbudakan di Atlantik. Bahwa persentase ini begitu tinggi adalah hasil langsung dari pentingnya barang-barang yang diproduksi budak dalam sektor dagang Belanda, yang masih mendominasi ekonomi pada saat itu. Dari semua barang yang melalui pelabuhan Belanda, 19 persen diproduksi langsung oleh para budak. 4 hingga 5 persen lainnya adalah barang-barang untuk kebutuhan perkebunan dan kapal-kapal budak.

Ibukota Belanda diuntungkan bukan hanya dari eksploitasi koloni-koloni budak yang dikontrol oleh perusahaan-perusahaan kolonial Belanda dan negara. Dari masa Revolusi Belanda di abad ke-16 dan setelahnya, Amsterdam telah berfungsi sebagai penghubung krusial perdagangan dan keuangan yang lebih luas di Eropa. Pada abad ke-17, peran distribusi ini telah melibatkan perdagangan barang-barang kolonial, tetapi secara absolut perdagangan-perdagangan Eropa mendominasi sirkuit investasi kapital. Hal ini secara bertahap berubah di abad ke-18, ketika Belanda kalah bersaing di area-area lain, tetapi sanggup mengompensasikannya dengan menambah bobot perdagangan barang-barang kolonial baik dari wilayah Samudra Atlantik maupun Samudra Hindia. Pada paruh kedua abad ke-18, Belanda bukan hanya mengimpor kopi dan gula dari Suriname, tetapi juga memegang jutaan pon kopi dan gula yang diproduksi di perkebunan utama koloni Prancis St. Domingue. Hubungan antara ekonomi Belanda dan St. Domingue ini bertahan, hingga revolusi budak pada 1791 membawa emansipasi dan pembentukan Haiti merdeka. Sementara itu, jaringan ketat para bankir, pedagang, pemberi hutang dan pemilik uang mengikat pasar finansial Amsterdam pada pemilik-pemilik kebun di koloni-koloni Spanyol, koloni-koloni Karibia milik Denmark, dan Amerika Serikat bagian Selatan.

Argumen-argumen tentang ekonomi Atlantik Belanda ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang hubungan antara kapitalisme dan perbudakan yang diajukan oleh Eric Williams harus didekati dengan kerangka yang lebih luas daripada sekadar hubungan antara Revolusi Industri Inggris dan kompleks gula Inggris di Hindia Belanda. Ia juga menantang ide beberapa sejarawan Belanda bahwa perbudakan Atlantik hanya punya peran yang marjinal dalam ekonomi Belanda. Tetapi ada yang bisa dikerjakan lebih daripada itu, jika sejarah perbudakan betul-betul didekati dengan skala global. Ini tidak harus berarti hanya mengopi metode-metode yang digunakan untuk menghitung signifikansi ekonomi perbudakan Atlantik dan menerapkannya pada kerajaan VOC. Sementara di dunia Atlantik, perkebunan budak menjadi titik yang kepadanya seluruh aktivitas komersil bertumpu, di Asia kerajaan-kerajaan kolonial kebanyakan mengombinasi banyak bentuk kerja paksa pada saat yang sama, sehingga menjadi sulit untuk memperkirakan apa yang mengonstitusikan keuntungan dari perbudakan saja. Juga bahwa perkebunan-perkebunan di wilayah Atlantik dimiliki secara langsung oleh orang-orang Eropa, sementara di Asia VOC sering bergantung pada perantara-perantara seperti raja-raja, bangsawan-bangsawan pemilik tanah, atau pedagang Cina dan petani-petani penyewa. Mungkin yang lebih penting pada tahapan ini, daripada mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut untuk membuat perhitungan yang persis dan sebanding, adalah menghadapi tantangan untuk membawa sejarah-sejarah perbudakan kolonial menuju kerangka bersama. Hubungan-hubungan antara perbudakan di Samudra Atlantik dan Samudra Hindia tidak berakhir dengan pengalaman Belanda dengan perkebunan budak di Pulau Banda, yang dilaksanakan oleh personil VOC dan WIC lintas samudra hingga wilayah Atlantik. Mereka berlanjut hingga era penghapusan perbudakan secara formal, ketika Johannes van den Bosch mengawasi ‘modernisasi’ perkebunan budak di Suriname sebelum ia mengorganisir sistem penanaman di Jawa, dan ketika pekerja-pekerja lepas dari India dan Indonesia dipindahkan ke Suriname untuk membangun kekuatan kerja paksa yang baru setelah dekrit emansipasi tahun 1863.

Menuliskan kembali sejarah perbudakan kolonial Belanda dengan cara yang demikian terhubung akan sangat diperkuat dengan kerjasama antara peneliti-peneliti yang mengerjakan topik-topik ini di Indonesia, Karibia, dan Belanda. Di Belanda sendiri, para sejarawan secara bertahap mulai mengungkap cerita global tentang pentingnya perbudakan untuk kapitalisme Belanda. Akhirnya.***

Pepijn Brandon adalah Asisten Profesor Sejarah Sosial dan Ekonomi di Vrije Universiteit, Amsterdam, dan Peneliti Senior di International Institute of Social History. Ia terhubung dengan Huntington Library, University of Pittsburgh dan Harvard University. Ia telah mempublikasikan secara luas karya-karyanya tentang sejarah perang, kolonialisme dan perbudakan di kerajaan Belanda, juga tentang ide-ide Karl Marx dan Rosa Luxemburg. Monografnya, War, Capitalism, and the Dutch State (1588-1795) diterbitkan dalam seri Historical Materialism dari penerbit Brill/Haymarket.[indoprogress.com]

Bau Busuk Terduga Jagal … di Istana

JOKOWI melantik Wiranto menjadi Menteri urusan Politik, Hukum dan Keamanan pada 27 Juli 2016 lalu, genap dua puluh tiga tahun setelah aparat merangsek, menculik dan membantai pendukung Megawati di kantor PDI di Jakarta—dengan gratis tanpa ada proses hukum hingga detik ini, tentunya.

Mungkin tanggal jahanam itu sengaja dipilih untuk membasuh luka dengan cuka, supaya rakyat makin paham dan menyadari bahwa di mata elit politik, nyawa mereka cuma barang mainan murahan. Tapi yang nampak terang, ini hanyalah satu langkah terbaru dari arah perjuangan untuk meneguhkan haluan negara di jalur pengabdian pada kepentingan Kapital Dunia, seperti yang sudah dilaksanakan Orde Bau sejak lahir dengan banjir darah genosida yang mengamputasi cita-cita Proklamasi.

Darah rakyat memang tak pernah ada yang mau menanggung. Pun darah rakyat pendukung Megawati yang ditumpahkan aparat saat ia tampil berperan seakan oposisi bagi Soeharto dan Orde Bau, tidak pernah dibela—bahkan ketika Megawati bersemayam di Istana Negara setelah berhasil mengkhianati Gus Dur.

Sudah jauh-jauh hari PBB telah menuduh Wiranto melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan saat memimpin tentara dan milisi yang mengintimidasi lalu mengamuk sejadi-jadinya ketika Indonesia kalah dalam Referendum di Timor Leste. Pengangkatannya itu justru mengingatkan bahwa tuduhan-tuduhan PBB itu, serta surat perintah penangkapan yang pernah diterbitkan untuknya, dibiarkan saja tanpa ditanggapi selama belasan tahun.

Dan Wiranto belum pernah menghadapinya dengan jiwa kesatria yang pantas dimiliki seorang jendral TNI. Setelah dilantik, ia malah mengatakan ‘Itu biasa, setiap saya muncul selalu ada reaksi penolakan terkait kasus pelanggaran HAM. Ya nanti kami selesaikan.’

Si wartawan yang mewawancarai Wiranto pun tidak mengajukan pertanyaan susulan, misalnya, mengapa soal pelanggaran HAM dianggap biasa? Dan mengapa soal yang sudah belasan tahun jadi masalah ini akan diselesaikan nanti, bukannya dulu-dulu?

Pesan yang sampai kepada warga Negara Indonesia dan warga dunia dengan pengangkatan Wiranto sebagai Menkopolhukam cukup jelas: Indonesia dan pemerintahan Presiden Jokowi tidak peduli dengan soal-soal HAM, dan tidak pula mampu melahirkan pemimpin baru, sehingga pemimpin dari Orde Keropos perlu dimunculkan lagi, tak peduli betapa kontroversial. Sedapnya lagi, pengangkatan tersangka pelanggar HAM berat menjadi Menkopolhukam beberapa hari sebelum eksekusi terpidana mati yang banyak mendapat tentangan komunitas internasional, seperti lebih menegaskan lagi sikap Indonesia menegasi nilai-nilai universal HAM.

Episode lanjutannya boleh kita perkirakan. Barangkali akan ada pasang naik lontaran-lontaran setengah matang di media sosial yang melecehkan gagasan-gagasan HAM, bahwa HAM bertentangan dengan keadilan, bahkan bertentangan dengan agama, dan tentu bertentangan dengan kepentingan Nasional. Para pegiat HAM akan makin disudutkan dan stigma sebagai ‘antek asing’ dan bahkan cap ‘musuh Islam’ akan disematkan beramai-ramai.

Anda boleh gemetar, Anda boleh merasa ngeri-ngeri sedap, tapi ini dibutuhkan demi restorasi Orde Bau secara murni dan konsekuen dan sejalan dengan gerakan menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. ‘Pembangunanisme’, yang menyamar sebagai Pancasila dengan program Nawacita, adalah sejatinya ideologi rezim saat ini.

Beginilah caranya.

Pembangunanisme yang menolak nilai-nilai HAM tapi mengaku berdasarkan Pancasila dibutuhkan untuk menyatukan emosi rakyat Indonesia guna mensukseskan program-program besar yang kontroversial semacam pembangunan ‘food estate’ di Merauke dan tempat lain. Tanpa ada gerakan menolak nilai-nilai HAM, sulit mengatasi persoalan-persoalan di mana rakyat kecil ngelunjak dan sok tahu apa yang bagus untuk mereka, lalu menolak investasi duit—semisal para petani di Kulon Progo yang menolak tambang besi dan bandara, dan ibu-ibu petani di pegunungan Kendeng yang berani-beraninya berkemah untuk melawan obral kiloan gunung Kendeng Utara oleh investor demi pembangunan pabrik semen.

Penolakan nilai-nilai HAM juga dibutuhkan untuk mengatasi ‘separatisme’ di Papua. Apalagi mengingat belakangan ini perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri terbukti mampu menarik simpati dunia dengan aksi-aksi massal yang berdisiplin dan tanpa kekerasan maupun rasa takut ditahan dan dipenjara. Juga dibutuhkan pendapat umum yang sangat anti-HAM, demi kesuksesan represi atas gerak warga Negara yang menghalangi derap laju modal, baik di Papua maupun di tempat lain, misalnya di Teluk Benoa dan di Teluk Jakarta.

Selain sebagai tanda ditolaknya nilai-nilai HAM di Negara (konon) Pancasila ini, pengangkatan Wiranto sebagai Menko Polhukam bisa pula ditafsirkan sebagai tanda bahwa sangat mungkin ormas kekerasan berkedok agama makin banyak digunakan untuk memecah belah dan menakut-nakuti rakyat sehingga mudah ditaklukkan dan dimanipulasi untuk kepentingan elit. Janji-janji Jokowi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM, mulai dari soal genosida ’65 yang di sini haram disebut genosida, hingga diskriminasi terhadap kaum Syiah dan Ahmadiyah serta suku-suku di pedalaman yang tak berguna bagi pembangunanisme dan dianggap sekadar bagian dari fauna yang menjengkelkan di lahan-lahan sawit, boleh jadi akan diselesaikan dengan cara-cara pemaksaan.

Kalau kita semua dipaksa mengatakan bahwa soal-soal HAM sudah selesai, maka selesailah soal-soal tersebut. Barang siapa menganggap bahwa soal pelanggaran HAM yang dikatakan selesai itu belum selesai bahkan tambah gelap, tentunya ia adalah antek asing yang kalau tidak digebuk secara resmi oleh aparat, boleh berharap dikeroyok ormas pentungan.

Mungkin semua pemikiran ini keliru dan alangkah bahagianya bila benar saya keliru.

Boleh jadi Wiranto samasekali tidak pernah terlibat pelanggaran HAM. Ia justru akan membantu Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk menyelesaikan soal-soal pelanggaran HAM berat yang membebani sejarah bangsa.

Bisa saja dalam beberapa hari ke depan Menkopolhukam akan melibatkan pihak-pihak kompeten yang independen untuk memverifikasi keberadaan kuburan-kuburan massal terkait Fitnah’65. Lantas, sejarah Orde Bau dapat ditulis ulang dengan lebih sesuai dengan pemahaman akademis di atas klaim-klaim politis. Mungkin sebentar lagi kita akan mendengar apresiasi Negara terhadap temuan Pengadilan Rakyat Internasional soal ’65 bahwa telah terjadi genosida dengan peran Negara di tahun-tahun kelam awal Orde Bau itu. Mungkin sebentar lagi kita akan menyaksikan Negara turun tangan mendampingi dan membela rakyatnya yang di sana-sini berhadapan dengan kepentingan modal. Mungkin ormas-ormas berkedok agama yang berkecambah di masa awal Reformasi setelah dibentuknya Pam Swakarsa yang terbukti sukses menggebuki mahasiswa yang mendemo Habibie kala itu, akan mendapat hidayah dan mengedepankan kasih lemah lembut serta meninggalkan pentungan-pentungannya sehingga berubah sifat menjadi kebalikan dari jati dirinya selama ini.

Semua itu sangat mungkin terjadi bilamana memang benar bahwa Orde Bau telah tumbang dan ke depan haluan Negara kita kembali ke Pancasila yang dicita-citakan Proklamasi sesuai mukadimah UUD’45. Namun semua kemungkinan itu hanya mimpi siang bolong, bila ternyata Orde Bau memang tak pernah tumbang.

Nyatanya, Orde Bau tak pernah hancur . Ia sekadar mundur ke belakang panggung, mengadakan konsolidasi, lalu kembali lagi dengan segala kegagahannya ketika berhasil mengusir Gus Dur dalam piyama ke luar dari Istana Negara.

Sejak saat itulah kembali berkuasanya Orde Bau semakin mantap dari hari ke hari.[indoprogress.com]

Ramalan Ulama Aceh Sebelum Indonesia Merdeka

AMNews - Pada tahun 1288 H/1871 Masehi, ulama Aceh, Syekh Ibrahim ibn Husein Buengcala mewartakan sebuah ramalan :

“Maka insya Allah ta’ala pada tahun Hijriah 1365 (1945 Masehi) lahir satu kerajaan yang adil-bijaksana dinamakan kerajaan al-jumhuriyah al-Indonesiyah yang sah.. ”

Ramalan dari Syekh Ibrahim ibn Husein di atas diucap 57 tahun sebelum Sumpah Pemuda, 74 tahun sebelum Indonesia merdeka. Artinya, jauh hari, sang ulama kasyaf ini telah mewartakan bahwa pada tahun 1945 akan tegak negara al-jumhuriyah al-Indonesiyah. Al-Jumhuriyah kalau dipadankan dengan bahasa kekinian sinonim dengan “Republik”. Dan, dalam ramalan itu, Syekh Ibrahim ibn Husein mengabarkan bahwa Republik Indonesia akan mencapai titik menjadi kerajaan yang adil-bijaksana.

Lebih lanjut, Syekh Ibrahim ibn Husein juga menjelaskan bahwa Republik Indonesia adalah pemeriksaan yang sah.

Sejarah pun membuktikan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, al-jumhuriyah al-Indonesiyah itu memproklamirkan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta, atas nama Bangsa Indonesia menjadi penanda teks kemerdekaan itu.

Mari kita simak lebih lanjut. Lima tahun sebelum ramalan kemerdekaan oleh Syekh Ibrahim ibn Husein itu, tepatnya pada tanggal 14 Juli 1866 (12 Rabiul Awal 1283 H), empat ulama Aceh berkumpul, yakni : Syekh Sayyid Abu Bakar Al-Aydrus Tengku di Bukit, Syekh Abbas bin Muhammad Kutakarang, Syekh Muhammad Marhaban Taballah Lambhuek, dan Syekh Muhammad Amir Turki Kurdiq.

Keempat ulama Aceh mengeluarkan semacam manifesto politik tentang al-jumhuriyah al-Indonesiyah. Dalam manifesto itu juga disebut tentang lima landasan bernegara. Ada satu paragraf menarik yang layak saya kutip :

“Pegang olehmu agama Islam yang suci lagi benar, selamat dunia-akhirat, dan taat setialah pada janin syarak (konstitusi-pen) kerajaan al-jumhuriyah al-Indonesiyah dan jangan sekali-kali bughat, yakni durhaka melawan kerajaan al-jumhuriyah al-Indonesiyah yang sah, dan jangan sekali-kali dalam kerajaan mendirikan lagi kerajaan, dalam negeri mendirikan lagi negeri”

Keempat ulama ini juga mewartakan akan berdirinya sebuah kerajaan al-jumhuriyah al-Indonesiyah, Republik Indonesia. Dan, mereka, empat ulama itu, memberi semacam “wanti-wanti” kepada umat Islam untuk setia dan tunduk pada konstitusi Kerajaan al-jumhuriyah al-Indonesiyah, tidak melakukan bughat atau pemberontakan maupun mendirikan negara dalam negara.

Dari Aceh, berpuluh tahun sebelum kemerdekaan, para ulama telah meramal dan sekaligus melakukan ijtihad politik kebangsaan. Al-Jumhuriyah al-Indonesiyah, termasuk Pancasila di dalamnya, adalah konsekuensi logis berbangsa dan bernegara.

Tujuan akhirnya adalah mewujudkan al-jumhuriyah al-Indonesiyah yang adil dan bijaksana, adil sekaligus mengayomi.

Ulama-ulama Aceh telah memberi ramalan dan panduan tentang al-jumhuriyah al-Indonesiyah, tugas kita mewujudkan ramalan itu. Al-Jumhuriyah al-Indonesiyah yang mengayomi semua agama, etnis, dan keyakinan.[Sumber: Islami.co]

Aceh Merdeka Post - Haba Nanggroe

Labels

Nusantara

Sejarah

Sosok

Breaking News