Aceh Merdeka Post - Haba Nanggroe

AMP - Gaji 13 sejumlah guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Aceh Utara dipotong Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPTD) dan kantor kupati. Jumlah gaji yang dipotong untuk infaq kegiatan 17 Agustus itu mencapai ratusan ribu rupiah.

Salah seorang guru yang bertugas di SD di Nisam Antara mengaku gaji 13 yang masuk ke dalam rekening pada Senin (7/8) tidak sesuai daftar gajinya.

“Seharusnya gaji 13 yang saya terima Rp 3,6 juta, namun saat saya cek ternyata yang masuk dalam rekening hanya Rp 2,8 juta,” kata guru tersebut.

Ia menyebutkan, setelah mengetahui hal tersebut dirinya langsung mendatangi pihak UPTD di kecamatan untuk mempertanyakan prihal kekurangan gaji 13 yang diterimanya.

“Saat itu pihak UPTD langsung mengembalikan uang saya sejumlah Rp 600 ribu, seharusnya hak yang saya terima itu Rp 800 ribu dari jumlah kekurangan gaji 13 yang saya terima,” ujarnya guru yang tak mau namanya ditulis itu.

Guru sekolah dasar tersebut menambahkan, saat dirinya coba mempertanyakan kembali sisa atas kekurangan Rp 200 ribu kepada bendahara UPTD. Mereka berdalih uang itu dipangkas untuk infaq kegiatan perayaan 17 Agustus dan uang minum bendahara.

Dia menyebutkan, hampir rata-rata gaji 13 guru yang mengajar di sekolah dasar di kawasan pedalaman itu dipotong, dengan jumlah bervariasi.

Sepengetahuannya, untuk perayaan 17 Agustus sudah dipotong dari gaji rutin sebelumnya.

"Itu sempat saya pertanyakan kepada bendahara UPTD, namun tidak ada jawaban logis yang dapat saya terima," katanya.

Menurutnya, secara aturan gaji 13 PNS tidak boleh dipotong dengan alasan atau dalih apapun.

Hal senada juga dikisahkan guru di SMPN 1 Matangkuli, dia menyebutkan gaji 13 dipotong UPTD. Namun nilainya lebih kecil dibandingkan guru SD di Nisam Antara,

"Pemotonganya mulai Rp 38 ribu untuk guru golongan III A dan Rp 108 ribu bagi guru golongan IV," katanya.

Dia menyebutkan, gaji 13 SMPN 1 Matangkuli dibagikan bendahara sekolah, karena jumlahnya tidak sesuai daftar gaji yang biasa diterima, kepala sekolah datang ke UPTD untuk mempertanyakan hal itu.

"Bendahara UPTD mengaku bila pemotongan itu dilakukan oleh pihak kantor bupati langsung, katanya untuk infaq. Bila dihitung-hitung total pemotongan gaji 13 di sekolah ini mencapai Rp 3 juta lebih,” ujar guru wanita yang tidak ingin disebutkan namanya itu.

Hingga berita ini diunggah, AJNN belum berhasil melakukan konfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan Aceh Utara. Pasalnya nomor yang dihubungi tidak aktif, pesan singkat yang dikirimkan juga tak kunjung dibalas.[AJNN]

Oleh: Muhammad Syah Irsan*

Latar Belakang Penulis mencoba membahas isu yang sedikit melebar keluar batas Indonesia; bila akhir-akhir ini isu Nasional; PEMILU 2014, Korupsi, Skandal, yang sering dibicarakan oleh banyak kalangan, ada baiknya kita membuka cakrawala ke isu Regional dan Internasional; sebagai penyegaran dan sekaligus pemahaman baru terkait isu-isu besar yang seharusnya lebih menjadi perhatian kita. Dinamika dunia Internasional paling santer dibahas saat ini adalah mengenai pergeseran hegemoni Amerika Serikat; khususnya di kawasan Asia-Pasifik sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh pesatnya pertumbuhan di China. Amerika Serikat tentunya tidak menginginkan terjadi ketimpangan pengaruh; karena dengan hilangnya hegemoni di kawasan Asia-Pasifik akan membawa dampak kerugian sangat besar pada semua aspek kehidupan Amerika Serikat. Disisi lain, China, direncanakan atau tidak, mereka telah menjelma menjadi sebuah kekuatan besar baru membawa dampak positif dan negatif; sehingga pertumbuhan di China merupakan koin yang memiliki 2 (dua) sisi; ancaman dan peluang. Indonesia, secara geografis memiliki kelebihan luar biasa di kawasan Asia-Pasifik; terutama karena daerah perlintasan perdagangan Internasional yaitu jalur Laut China Selatan sebagai perairan tersibuk dan lalu Selat Malaka merupakan wilayah teritori Indonesia, tentu hal ini menjadi sebuah berkah bagi Indonesia namun dalam saat yang sama menjadi semacam kutukan dikarenakan letak strategis inilah, Indonesia menjadi magnet pihak “asing” untuk menancapkan “pengaruh dan kontrol”. Gambar: Dok. Pribadi Sejarah “Asing” di Indonesia Kembali melihat rentang perjalanan sejarah Indonesia dikaitkan dengan pihak “asing”; dapat kita runut bahkan mulai dari jaman pra-kolonial, pada jaman tersebut Indonesia atau lumrah juga disebut Nusantara merupakan kawasan yang terdiri dari kumpulan kerajaan-kerajaan tersebar di beberapa kawasan pulau-pulau utama. Pada jaman tersebut Indonesia telah menjadi daya tarik pihak “asing”, terutama bangsa-bangsa berasal dari China dan Arab, yang sebagian besar pada jaman tersebut mereka tertarik untuk menjalin hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan agama; dalam pandangan penulis mungkin hanya pada jaman ini sepanjang sejarah kita sampai dengan sekarang, pihak “asing” menjalin hubungan baik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Memasuki jaman kolonial; pihak “asing” sudah memiliki agenda lain selain menjalin hubungan damai, pihak “asing” mulai menguasai tidak saja dengan cara baik maupun dengan cara buruk sehingga terjadilah penjajahan terhadap bangsa ini oleh Portugis, Spanyol, Belanda dan Jepang yang menjadi masa-masa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1945 akhirnya bangsa Indonesia dapat sedikit mengangkat kepala dengan memproklamirkan Kemerdekaan, hanya saja kemerdekaan tersebut bagi pihak “asing” menjadi semacam “surprise” yang tidak diperhitungkan sebelumnya, jangan pernah kita melupakan bahwa sebelum kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tahun 1942 di Wina ada sebuah kesepakatan dibuat oleh Sekutu; “Negara-Negara sekutu sepakat untuk merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Jepang untuk dikembalikan kepada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari wilayah pendudukannya”, selanjutnya dikenal dengan nama Perjanjian Wina 1942, dan secara psikologis masih menjadi dasar pihak “asing” (sekutu) merasa memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Maka dari sinilah rangkaian intervensi “asing” menjadi semacam sesuatu yang akan selalu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia, walaupun kita telah merdeka beberapa kejadian besar selalu melibatkan pihak “asing” didalamnya seperti: Awalnya Indonesia terlibat aktif dalam pertemuan Non-Blok (KTT Asia-Afrika, Bandung, 1955) namun magnet kelompok blok sangatlah besar dan pada era 1960-an terjalin kedekatan Indonesia dengan kubu sosialis/kiri (Soviet) membuat timbulnya pergesekan di dalam dan luar negeri, berlanjut pecahnya konflik pada tahun 1965 dengan kejadian G30SPKI, lalu berkembang menjadi gejolak politik, Presiden Soekarno harus kehilangan jabatannya; tidak lepas juga dari campur tangan kubu kapitalis/kanan (Amerika Serikat). Pada tahun 1998, yang masih melekat dalam ingatan sebagian besar bangsa Indonesia, sebuah pergerakan yang membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, menurut beberapa kalangan dan juga penulis yakini selain dikarenakan rentannya kondisi perekonomian Indonesia saat itu kejadian ini juga disinyalir digerakan oleh tangan-tangan “asing” dengan alasan terkesan dramatis salah satunya karena Presiden Soeharto saat itu terindikasi mulai mendekatkan diri kembali ke kubu sosialis/kiri (Rusia) dengan membatalkan pembelian pesawat tempur dari Amerika Serikat lalu memilih memesan pesawat tempur dari Rusia (1996-1997).

Referendum dan lepasnya Timor-Timur dari Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Habibie, langsung ataupun tidak langsung pihak “asing” berperan aktif terhadap kejadian tersebut. Kedekatan Gus Dur dengan Israel, seakan menjadi pemantik diatas siraman bensin; selain karena alasan kesehatan, keinginan menjalin hubungan dengan Israel membuat gerah banyak kelompok, sehingga Gus Dur akhirnya juga harus mengalami pemakzulan secara politik. Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, terjalin kerjasama dengan pihak-pihak “asing” melalui penjualan beberapa BUMN terkait kesulitan keuangan Negara, yang harus digaris-bawahi justru adalah keran kerjasama Indonesia mulai dibuka lebar untuk kubu sosialis/kiri (China), salah satu kerjasama yang benar-benar mengejutkan pada saat itu sampai dengan sekarang adalah kontrak penjualan gas LNG Tangguh; harus diakui bahwa indikasi kedekatan dengan China tersebut telah membuat gerah Amerika Serikat, dan sangat mungkin kekalahan Megawati pada PEMILU 2004 dipicu karena besarnya kekhawatiran kubu kapitalis/kanan (Amerika Serikat) apabila Megawati kembali menjadi Presiden Indonesia akan memperbesar pengaruh kiri (China) di Indonesia sedangkan pengaruh yang selama ini ditanam oleh pihak kanan (Amerika Serikat) akan memudar. Pada masa kepemimpinan Presiden SBY, dapat dikatakan merupakan masa-masa bulan madu antara Indonesia dan kubu kapitalis/kanan, contoh kedekatan dapat terlihat ketika Indonesia bersedia negosiasi dengan GAM, kontrak-kontrak SDA yang lebih cenderung ke kubu kapitalis/kanan, The Fox yang didukung kekuatan “asing” mengawal perjalanan politik SBY, lobby-lobby luar negeri secara bilateral Indonesia lebih intensif dengan kubu kapitalis/kanan; dan indikasi pengaruh dan kedekatan lainnya yang mungkin pembaca lebih mengetahuinya. Tahun depan 2014, Indonesia akan melakukan perhelatan besar yaitu PILEG dan PILPRES, dari ilustrasi diatas penulis pikir, pembaca sudah cukup cerdas melihat apa yang sebenarnya terjadi nanti pada pesta demokrasi yang akan kita laksanakan tersebut. Apabila anda berpikir tahun depan adalah sebuah kegiatan bagi kepentingan sekelompok partai politik di Indonesia saja, anda bisa jadi salah besar karena tidak melihat kepentingan “asing” bermain. Kanan vs Kiri Pemberitaan mengenai Amerika Serikat yang dalam kondisi ‘Shut Down’ telah mengguncang dunia Internasional; pada saat bersamaan pertumbuhan China dalam segala aspek juga telah menarik perhatian dunia Internasional. Kedua kondisi diatas telah membuat terjadinya pergeseran hegemoni, salah satunya di kawasan Asia-Pasifik, saat ini dunia sedang mencari titik keseimbangan baru. China mulai menunjukan eksistensinya selama 1 (satu) dekade terakhir dan akan terus meningkat pada dekade-dekade mendatang, terutama pada wilayah Laut China Selatan, klaim wilayah oleh China berdasarkan 9 garis putus-putus perbatasan kuno yang memasukan hampir semua wilayah Laut China Selatan sampai ke perairan Natuna bukanlah sebuah wacana, hal ini paling berpotensi besar kearah konflik antar Negara yang luar biasa besar, Indonesia dengan posisi strategisnya hampir dapat dipastikan akan terseret masuk ke konflik kawasan.

Manuver militer China sudah mulai menunjukan kearah konflik besar dan melebar seperti beberapa rentetan kejadian berikut: 2009: Kapal selam bertenaga nuklir milik AL China berlayar dalam parade di perairan Qintao, China, 23 April 2009. Hampir semua Negara Asia yang memilki garis pantai memperkuat armada kapal selam mereka di tengah memanasnya sengketa wilayah, salah satunya Laut China Selatan. link terkait 2010: awal bulan Juli 2010 Angkatan Laut China mengadakan latihan pendaratan di dekat Pulau Natuna dengan menggunakan kapal pendarat kelas Yuyi. link terkait 2011: Sengketa antara Filipina dan China atas klaim yang bertentangan terhadap Kepulauan Spratly meningkat pada tahun 2011, juru bicara Pemerintah Filipina mulai menyebut seluruh kawasan laut tersebut sebagai Laut Filipina Barat. Dalam layanan Administrasi Atmosferik, Geofisika, dan Astronomik Filipina (PAGASA) bersikukuh bahwa kawasan tersebut akan selalu disebut sebagai Laut Filipina. 2012: China pamer kekuatan, Perdana Menteri Wen Jiabao menggambarkan pengerahan kapal induk dengan panjang 300 meter, menunjukkan 'keperkasaan dan kekuatan yang besar". Berlayarnya kapal tersebut berlangsung di tengah ketegangan China dengan Jepang dan Filipina serta sejumlah Negara lainnya terkait dengan konflik teritorial di kawasan. link terkait 2013: Sebuah kapal perusak AS akan bergabung dengan kapal Angkatan Laut Filipina, untuk latihan perang mulai Kamis (27/6/2013) dekat daerah yang diklaim China di Laut China Selatan. Manuver itu, menambah ketegangan dengan China soal klaim teritorial. link terkait Kemarahan Taiwan atas Filipina terkait penembakan nelayannya pekan lalu masih berlanjut. Hari ini Taiwan menggelar latihan perang dekat perbatasan maritim Filipina. link terkait Ketegangan ini dipertajam dengan rencana Amerika Serikat yang akan pindah fokus dari Timur Tengah ke Asia-Pasifik pada tahun 2020 dengan menempatkan 60% kekuatan Angkatan Laut di wilayah Asia-Pasifik, melalui pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon. E. Panetta disampaikan bahwa rencana tersebut tidak terkait dengan usaha membendung kekuatan China di Asia-Pasifik. Akan tetapi langkah tersebut setidaknya membuat Pemerintah Indonesia ketar-ketir, melalui Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan kekhawatirkan dan menegaskan bahwa Indonesia berada pada posisi tidak baik yaitu memilih diantara 2 (dua) kekuatan; Amerika Serikat dan China. link terkait Kondisi Amerika Serikat yang sedang carut marut; menjadi semacam anti klimaks dari peran sentral Amerika Serikat di kancah Internasional, laju pertumbuhan China yang belum terlihat akan berhenti; cepat atau lambat akan mulai mengimbangi bahkan sangat mungkin melewati kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat dan hal ini sangat disadari oleh China dan pihak lainnya, baik yang berseberangan maupun beraliansi.

Dari postur kekuatan perang, berdasarkan peringkat yang dirilis oleh Global Fire Power 2013, Amerika Serikat masih menduduki peringkat pertama dengan index 0.2475 sedangkan China pada peringkat ketiga dengan index 0.3351. Dengan memanfaatkan momentum saat ini maka China akan mulai mengejar untuk bersanding sejajar dengan Amerika Serikat, terlihat pada nilai belanja militer, China bercokol membayangi Amerika Serikat pada urutan kedua; nilai belanja militer China akan terus membesar dan Amerika Serikat justru akan mengecil atau stagnan kalaupun bertambah, nilainya tidak akan signifikan: 15 Negara dengan belanja militer terbesar (Dalam Milyar $ USD): 1. Amerika Serikat (682) 2. China (166) 3. Rusia (90,7) 4. Inggris (60,8) 5. Jepang (59,3) 6. Perancis (58,9) 7. Saudi Arabia (56,7) 8. India (46,1) 9. Jerman (45,8) 10. Italia (34,0) 11. Brasil (33,1) 12. Korea Selatan (31,7) 13. Australia (26.2) 14. Kanada (22,5) 15. Turki (18.2) …… Indonesia (8.3) Dengan kondisi dunia seperti saat ini, penulis meyakini waktu 6 tahun (2014-2020) sangatlah cukup bagi China mengejar posisi Amerika Serikat setidaknya untuk mengimbangi kekuatan dan pengaruh pada kawasan Asia Pasifik. Hal ini tentunya membuat Amerika Serikat dalam posisi mewaspadai; dan juga Negara-Negara di kawasan terutama yang bersengketa langsung dengan China mulai menyusun strategi perang. Indonesia yang berdasarkan peringkat kekuatan berada pada posisi 15, sebaiknya tidak terlena karena bila dilihat dari belanja militer Indonesia yang hanya 8 Milyar USD sangatlah tidak berarti; 1/20 belanja militer China, 1/85 belanja militer Amerika Serikat bahkan apabila Indonesia meningkatkan belanja militer 2 (dua) kali lipat menjadi sebesar 16 Milyar USD posisi tersebut masih dibawah belanja militer Turki yang berada di urutan 15, dan harus disadari walaupun target Minimum Essential Force (MEF) akan tercapai pada tahun 2019 seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro, kondisi ini masih cukup memprihatinkan mengingat potensi ancaman besar dan nyata akan dihadapi dalam kurun waktu dekat. Masa Depan Indonesia Berbicara aktor dalam peta persaingan dunia, terdapat 4 (empat) aktor utama; selain kubu kanan dan kubu kiri terdapat kubu yang penulis namakan kubu depan dan kubu belakang. Penamaan kubu depan karena karakteristik cenderung terang-terangan di depan berseberangan dengan semua kubu lainnya mewakili sebagian besar bangsa Arab dan penamaan kubu belakang karena karakteristik cenderung di belakang layar mewakili sebagian besar bangsa Yahudi; penamaan dengan istilah kanan, kiri, depan, belakang agar unsur-unsur SARA hilang dan pembahasan ini tidak melebar ke perdebatan keyakinan dan perlu ditegaskan juga bahwa penulis tidak menggali persoalan ideologi dan agama tetapi fokus tulisan ini adalah persoalan pengaruh dan kontrol terutama terhadap aspek-aspek politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Aktor-aktor dunia tersebut merupakan refleksi kondisi di Indonesia selanjutnya penulis namakan kelompok, berdirinya Indonesia juga merupakan konsolidasi 3 (tiga) kelompok yang dekat/dipengaruhi kubu-kubu; kanan, kiri dan depan sedangkan kubu 1 (satu/belakang) masuk daftar hitam Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut Indonesia terkait konsep kemerdekaan (Israel vs Palestina), kalaupun kubu belakang pernah akan diakomodir masuk Indonesia adalah saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Gus Dur namun sebelum terjadi, mereka langsung di “cut” oleh kelompok kiri dan depan sehingga balik ke habitatnya di belakang layar; 3 (tiga) kelompok tersebut, pada awalnya dirangkul bersama oleh pendiri bangsa Indonesia; Soekarno, sejalan dengan waktu pergesekan terjadi dan menyebabkan perpecahan dimulai dari DI/TII dan puncaknya G30SPKI akhirnya dimenangkan kelompok kanan + 1 (satu/belakang). Apa yang sedang terjadi saat ini juga cukup jelas terlihat bahwa sedang berlangsung pertarungan politik dari 3 (tiga) + 1 (satu/belakang), hanya saja kelompok depan selalu dijadikan tameng khususnya oleh kanan + 1 (satu/belakang); mengambil contoh dari Afghanistan pada masa pendudukan oleh Uni Soviet, Taliban disokong secara penuh oleh Amerika Serikat agar Uni Soviet dapat terusir dari Afghanistan, akan tetapi setelah Uni Soviet hengkang alih-alih kemandirian yang didapatkan malah sekarang di Afghanistan, Amerika Serikat yang menjadi musuh Taliban.

Kejadian yang mirip dengan Afghanistan dapat terlihat di Indonesia dalam skala cerita lebih kecil dengan kejadian yang baru saja dipertontonkan, ketika Menteri Dalam Negeri melontarkan wacana tentang FPI dan Kepala Daerah yang berkembang menjadi konfrontasi antara kiri dan depan, kalau saja kelompok kiri dan depan sedikit membuka mata mungkin tidak perlu terjadi konfrontasi; karena mereka sedang dimanfaatkan untuk saling berhadapan sehingga kanan + 1 (satu/belakang) tidak perlu mengotori tangannya untuk bertarung secara terbuka. Dengan melihat dinamika yang ada; seharusnya kelompok kiri dan depan dapat bersatu atas dasar common enemy (kanan) + 1 (satu/belakang) bukan malah dengan mudahnya dibenturkan satu dengan lainnya, strategi seperti ini merupakan strategi kuno yang seharusnya kiri dan depan sudah mulai bersikap dengan cerdas menghadapinya bukan justru mengulangi sejarah kelam; pada jaman pra-kolonial, kerajaan-kerajaan Nusantara hidup berdampingan dengan damai bersama China dan Arab sampai akhirnya dirusak dengan adu domba oleh penjajah (kolonial). Dari penjabaran singkat diatas, semuanya sudah cukup terang benderang mengenai kondisi saat ini dan masa depan Indonesia, namun ada satu isu lagi yang ingin penulis sampaikan dan cukup mengejutkan adalah apa yang ada didalam agenda pihak-pihak “asing” terutama kanan + 1 (satu/belakang) terkait masa depan Indonesia, salah satunya adalah rekomendasi resmi dikeluarkan oleh RAND Corporation kepada Pentagon (Amerika Serikat) bahwa Indonesia harus dibagi 8 wilayah. Target kanan sudah dapat ditebak; status QUO, sebagai pihak berpengaruh dan mengontrol atau bila pengaruh dan kontrol tidak dapat dipertahankan maka tidak boleh ada kelompok lain yang berpengaruh dan/atau mengontrol di Indonesia (with us or against us), sehingga agenda memecah wilayah Indonesia ataupun menyerang Indonesia merupakan ancaman yang tidak dapat di pandang enteng. Dimanakah posisi kiri dan depan terkait Indonesia kurang lebih sama yaitu ingin berpengaruh dan mengontrol, penulis akan meminjam pemikiran dari Hans Morgenthau: bahwa pria dan wanita memiliki “keinginan untuk berkuasa”. Hal ini dapat kita lihat didalam dunia politik khususnya politik internasional; “politik adalah perjuangan memperoleh kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya dan cara-cara memperoleh, memelihara dan menunjukan kekuasaan menentukan teknik tindakan politik”.

Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Tidak banyak yang memikirkan kompleksitas kepentingan, karena permasalahan Nasional saja sudah sangat pelik terutama masalah korupsi sistematis hingga dapat dikategorikan sebagai bahaya laten; dengan apa yang sedang berkembang di masyarakat; penulis menangkap 1 (satu) esensi dasar bahwa masyarakat sudah muak, membuat tingkat kepercayaan yang sangat rendah terhadap pelaksana Pemerintahan dan Negara sehingga masyarakat sedang aktif bergerak memimpikan perubahan, kearah yang lebih baik; fenomena ini harus dibayar mahal oleh kelompok kanan + 1 (satu/belakang), kehadiran mereka selama ini telah sangat mengecewakan dan akan segera ditinggalkan; pengaruh dan kontrol mereka akan mulai terkikis drastis disisi lain menjadi peluang yang akan diperjuangkan untuk dimenangkan oleh kelompok kiri, sedangkan kelompok depan dalam situasi ini belum dapat menunjukan eksistensi mereka secara politik. Dikarenakan semua pihak berkeinginan untuk berkuasa, penulis berpendapat skenario perang hampir dapat dipastikan terjadi, kapankah? Melihat beberapa kejadian besar diatas maka dalam jangka pendek target pertamanya adalah perebutan melalui jalur politik pada PEMILU 2014, dari hasil PEMILU 2014 ini maka tindakan selanjutnya berkembang ke PEMILU 2019 dan 2020-2030. Beberapa skenario yang dapat penulis bayangkan adalah sebagai berikut:  Didalam Intelijen, umum dikenal cara menghitung tingkat ancaman dengan rumus yang merupakan kombinasi dari Intention (niat), Capability (kemampuan), Circumstances (keadaan); terkait ancaman perang antara kanan dan kiri penulis mencoba memberikan ilustrasi secara singkat sebagai berikut: Intention (Niat):Kanan – Dengan agenda memecah Indonesia dan pergerakan kekuatan pada tahun 2020 demi mempertahankan pengaruh di Negara-Negara Asia-Pasifik, kuat mengindikasikan bahwa status QUO akan dipertahankan dengan ataupun tanpa kekuatan.Kiri – Manuver dan unjuk gigi kekuatan khususnya di perairan Laut China Selatan serta intensifnya China melakukan komunikasi dan menancapkan pengaruh terhadap Negara-Negara di Asia Tenggara kuat mengindikasikan bahwa China akan merebut pengaruh dan kontrol terhadap kawasan Laut China Selatan dan Negara-Negara di kawasan (Asia Tenggara).

Capability (Kemampuan):Kanan – Dari ilustrasi peringkat dan belanja militer diatas, Amerika Serikat sangat siap untuk perang.Kiri – Memanfaatkan kondisi Amerika Serikat yang mengalami hantaman perekonomian dan momentum pertumbuhan pesat China, dalam rentang waktu 6 tahun (2014-2020) China akan siap untuk perang. Circumstances (Keadaan):Terjadinya perang tergantung dari Indonesia yang akan berperan sebagai war maker;Kanan – Apabila pengaruh Amerika Serikat hilang terhadap Indonesia dan/atau Indonesia berpihak kepada China maka berpeluang besar terjadi perang; sulit terelakan karena besarnya kepentingan mereka di Indonesia maka usaha merebut kembali atau malah menyerang Indonesia dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merebut kepentingan mereka di Indonesia dengan mudah. Kiri – Apabila China dapat memastikan Indonesia memihak dan/atau pengaruh dan kontrol dipegang oleh kelompok pro China, atau setidaknya Indonesia dalam posisi tidak memihak siapapun; China akan siap untuk berkonfrontasi karena dengan keberpihakan atau ketidak-berpihakan Indonesia maka perang terbuka akan seimbang bahkan peluang China memenangkan perang menjadi sangat besar. Dapat terlihat bahwa 3 (tiga) unsur ancaman sudah terpenuhi pada tingkatan yang menurut penulis sudah pada level tinggi dan penulis yakin skenario perang telah disadari oleh Pemerintah walaupun akan terdapat perbedaan perspektif ukuran faktor ancaman Pemerintah dan penulis, dan semoga melalui tulisan ini, ancaman tersebut dapat disadari dan diketahui juga oleh rakyat Indonesia.

Khusus pada faktor keadaan mengapa penulis nilai pada level tinggi karena kanan + 1 (satu/belakang) akan kehilangan pengaruh dan kontrol atas Indonesia dan kelompok kiri yang lebih dekat ke China akan mengambil alih pengaruh dan kontrol tersebut secara politik pada PEMILU 2014, dari 2 (dua) partai yang memiliki kedekatan dengan kelompok kiri berpotensi besar dan juga masing-masing memiliki jagoan Capres dengan elektabilitas tertinggi nomor 1 dan nomor 2 menurut sejumlah survei, sepertinya akan memenangi mayoritas kursi legislatif dan perebutan Kepemimpinan Nasional, kedua partai ini merupakan koalisi sehingga dapat berkuasa secara stabil dan skenario kelompok kiri dapat berjalan tanpa hambatan berarti nantinya. Dengan hasil seperti ini, dapat ditebak akan memunculkan kemarahan Amerika Serikat, dan puncaknya adalah opsi cara-cara dengan menggunakan kekuataan akan terjadi. Mengapa Indonesia begitu penting; hal ini dikarenakan Indonesia memiliki letak sangat strategis, menguasai Laut China Selatan belum berarti banyak apabila tidak bisa berpengaruh terhadap Selat Malaka; dan untuk berpengaruh di Selat Malaka yang merupakan wilayah teritori Indonesia berarti harus dapat memegang pengaruh dan kontrol di Indonesia, selain itu Indonesia dikenal berperan sebagai perekat kawasan (Asia Tenggara), apabila perekatnya hilang maka kawasan (Asia Tenggara) akan tercerai berai sehingga mudah diintervensi. Keberpihakan Indonesia akan membuat China mendapatkan keuntungan, Indonesia dapat menjadi semacam pemotong dan/atau penghambat kekuatan terutama yang bergerak dari Australia, Singapura dan Malaysia. Atau setidaknya yang dibutuhkan oleh China adalah Indonesia dalam posisi tidak memihak siapapun, hal ini sama saja kawasan (Asia tenggara) tidak memiliki perekat dengan kondisi tersebut sudah lebih dari cukup bagi China memenangkan peperangan. Peluang Amerika Serikat mempertahankan pengaruh dan kontrol atas Indonesia sangat kecil bila dikorelasikan dengan kondisi politik di Indonesia terkini, masyarakat sedang dalam titik terendah tingkat kekecewaannya terhadap Pemerintah yang mengelola Negara ini, kelompok kanan + 1 (satu/belakang) yang selama ini diuntungkan oleh penguasa telah diberikan cukup waktu untuk menunjukkan peranannya, anggap saja mulai dari tahun 1965 sampai 2014 berarti hampir 50 tahun keleluasaan didapatkan akan tetapi tidak memberi manfaat yang baik bagi Indonesia bahkan cenderung kesengsaraan, disisi lain kelompok kiri menawarkan harapan perubahan. Ditambah dengan kondisi Amerika Serikat (prahara ekonomi), kalau dianalogikan mereka sekarang bagaikan kartu mati, tetap bersama mereka Indonesia tidak memiliki harapan perubahan malah sebaliknya memburuk karena akan dimanfaatkan untuk membantu menyehatkan keadaan mereka yang sedang sakit parah, disisi lain kondisi China sangat menjanjikan bagaikan sebuah bunga yang baru mekar dan sedang harum. Skenario perang sudah didepan mata, rangkaian waktu akan dimulai pada saat pergantian pengaruh dan kontrol di Indonesia dari kelompok kanan + 1 (satu/belakang) ke kelompok kiri, namun ada sebuah pertanyaan lebih besar lainnya yang harus dijawab terkait isu ini, tidak saja kapan terjadinya; tetapi apa yang telah kita siapkan apabila terjadi? Secara mental dan psikologis, penulis tidak akan meragukan kesiapan angkatan bersenjata maupun rakyat Indonesia atas skenario apapun yang akan dihadapi oleh bangsa ini, bukan tanpa alasan penulis meyakininya dan dapat terlihat dari beberapa argumen berikut, karena:

Argumen pertama adalah karena secara budaya bangsa Indonesia dari jaman dahulu (pra-kolonial) terkenal sebagai bangsa perang, cerita-cerita kejayaan kerajaan Nusantara melegenda terutama di kawasan Asia sampai ke daratan India dan China sebagai bangsa penguasa dan siap bila peperangan terjadi. Argumen kedua adalah Indonesia cukup berpengalaman berperang pada jaman kolonial, kisah-kisah peperangan menghiasi perjalanan bangsa Indonesia demi kebebasan. Argumen ketiga adalah jaman Kemerdekaan, Indonesia dihiasi dengan peperangan pada 1 (satu) dekade awal merdeka. Argumen keempat adalah dijaman orde baru dan reformasi; peperangan Timor-Timur, peperangan melawan OPM dan GAM, ataupun peperangan dalam konteks dan skala berbeda yaitu konflik internal terutama masalah politik (Pilkada, Pilpres, dan lainnya). Argumen kelima adalah contoh nyata dari kasus khusus yaitu dengan Malaysia baik masalah sengketa perbatasan ataupun yang lebih sederhana persaingan pertandingan olahraga sepakbola, segenap komponen bangsa bergerak untuk menantang Malaysia berperang. Kesimpulannya, secara mental dan psikologis Indonesia siap berperang, dan penulis justru memiliki penilaian sendiri mengenai karakteristik bangsa ini terkait perang; bahwa bila terjadi konflik terutama dengan pihak “asing” bangsa ini akan cenderung memilih berperang tanpa memikirkan menang atau kalah dan semangat atau kenekatan ini yang menjadi faktor "deterrence" penyebab musuh segan terhadap Indonesia. Akan tetapi dalam memenangkan peperangan tidak cukup hanya bermodalkan mental, dukungan persenjataan juga harus diperhitungkan; Seperti sedikit disinggung diatas, saat ini Indonesia berada pada peringkat 15 kekuatan militer dunia akan tetapi melihat ke belanja militer yang hanya 8 Milyar USD masih sangat jauh dari cukup dalam menghadapi perang yang telah diilustrasikan. Penulis berpendapat,selanjutnya

AMP - Kabar adanya tanah negara yang disulap menjadi mal (pusat perbelanjaan) nampaknya bukan isapan jempol belaka. Ada sederet bukti, diantaranya Plasa Atrium di Senen Jakarta Pusat.

Lahan seluas 68.000 meter persegi tersebut dijadikan mal yang disebut-sebut sebagai salah satu yang teramai di ibu kota.

Kemudian ada Blok M Square di Jakarta Selatan yang dibangun di atas lahan seluas 22.000 meter persegi. Ada juga pusat perbelanjaan emas Cikini Gold Center yang juga memiliki luas 22.000 meter persegi.

"Lahan pusat perbelanjaan Atrium, Blok M Square dan Cikini Gold Center semuanya adalah milik Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta," ujar Prabowo Soenirman, mantan direktur utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya, Minggu (5/3).

Prabowo yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta tersebut mengatakan, jika swasta saja diperbolehkan membangun pusat perbelanjaan di atas lahan negara, seharusnya pemerintah daerah juga mau membangun rumah hunian untuk warga Jakarta di atas lahan negara.

"Dengan begitu masyarakat yang sampai saat ini belum memiliki rumah, dapat membeli dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuannya," tutup politikus Gerindra ini.[mr/jpnn]

AMP - Rezim Jokowi kena jebakan Freeport? Menjelang batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pada Kamis lalu, PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya melakukan menawarkan 10,64 persen saham kepada pemerintah yang setara dengan USD1,7 miliar atau Rp23,69 Triliun (Kurs Rp13.935 per USD).

Menanggapi hal ini, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya tidak membeli saham yang ditawarkan oleh Freeport. Pasalnya, hal ini merupakan jebakan dari Freeport agar tidak merugi ketika pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak PTFI.

"Menurut saya ga ada swasta dan orang lain yang mau membeli. Kalau kita beli kita pasti rugi. Jangan sampai terkena jebakan batman. Itu jebakan batman beli saham Freeport," ujar Fuad saat ditemui di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Minggu (17/1/2016).

Menurut Fuad pemerintah seharusnya menyadari rendahnya harga saham PTFI yang terjun bebas pasca penurunan harga bahan komoditas dunia. Sehingga, apabila pemerintah memutuskan untuk membeli saham PTFI, maka hal ini akan memberikan kerugian kepada negara.

"Kalau tahun 2021 pemerintah tidak memustuskan untuk memperpanjang, harga saham ini akan jatuh lagi. Ditawari keliling dunia pun itu (saham) tidak akan ada yang mau beli. Lebih baik nanti tunggu tahun 2019. Jangan sekarang cemplungin kaki dulu," jelasnya.

Sekadar diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sebelumnya menuturkan bahwa Kementerian BUMN siap untuk membeli saham PTFI hingga 30 persen. Namun, saat ini Kementrian BUMN masih menganalisa harga copper hingga reserve dari penawaran saham Freeport.(Konfr)

Opini Bangsa - Lahirnya PP Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 34 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT bakal membuat kinerja BUMN jauh dari peran untuk menyejahterkan rakyat.

Bahkan yang terjadi jutru BUMN-BUMN tersebut bakal gencar menjual anak usahanya dengan dalih aksi korporasi. Apalagi dalam mekanisme penyertaan modal negara (PMN) non fresh money tak lagi melapor ke DPR.

�Dengan adanya PP ini, corporate action BUMN dapat dilakukan dengan lebih mudah dan longgar, sehingga berpotensi dilakukannya praktik penjualan aset anak-cucu perusahaan dengan cepat,� ungkap Pengurus Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan, di Jakarta, Kamis (19/1).

Apalagi nanti ketika sudah ada holding, kata dia, perusahaan yang saat ini sebagai BUMN maka kemudian bisa menjadi anak perusahaan. Sementara di UU BUMN, anak perusahaan tidak dianggap sebagai perusahaan BUMN. Sehingga semakin leluasa mereka melakukan privatisasi.

�Konsep holdingisasi sendiri sejak awal memang bukan untuk memperbaiki kinerja BUMN, tapi yang ada justru untuk mencari pendanan besar secara jangka pendek. Bisa dengan menjual anak usaha BUMN atau dengan menumpuk utang,� papar dia.

Bahkan ke depan, PP ini akan menggerus kontribusi dividen secara sugnifikan dari banyak BUMN. Ini tentu sangat merugikan keuangan negara.

�Karena setoran dividen yang biasanya dilakukan secara langsung oleh semua BUMN, justru harus dikurangi biaya operasional, remunerasi direksi dan komisaris holding, serta biaya-biaya lainnya gara-gara ada holding ini,� pungkas Dani. [opinibangsa.com / ac]

Opini Bangsa - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengecam kebijakan terbaru dari pemerintah terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam PP Nomor 72 Tahun 2016.

PP yang ditandatangi Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Desember 2016 itu seolah menjadi sinyal buruk bagi pengelolaan BUMN ke depannya. Apalagi lewat PP itu, justru peran DPR yang sebagai pengawas telah dikebiri.

�Kinerja BUMN bisa semena-mena dalam aksi korporasinya. Karena peran pengawasan DPR kian diperlemah. Sementara kinerja BUMN selama ini masih banyak yang merugi. Makanya kami harap Pesiden membatalkan PP itu,� ungkap Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, di Jakarta, Kamis (19/1).

Selama ini, kata dia, kinerja BUMN di bawah Menteri BUMN Rini Soemarno tak ada kemajuan berarti. Bahkan konsep Rini untuk mengembangkan BUMN pun tak ada.

�Bagaimana pengembangan bisnis BUMN untuk menjadikan pilar kesejahteraan rakyat? Tak punya visi sama sekali. Konsep holding justru hanya untuk memudahkan privatisasi. Apalagi adanya PP 72 ini, yang ada nantinya hanya akan menjadi bancakan elit-elit tertentu,� ujar Yenny.

Lebih jauh Yenny menegaskan, PMN yang hanya sesuai persetujuan DPR dalam bentuk fresh money. Sementara PMN lainnya, dengan adanya PP ini tak lagi sesuai persetujuan DPR, seperti PMN pengalihan aset.

Di aturan itu, kata dia, berkaitan dengan bentuk PMN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membagi kewenangan tersebut pada masing-masing Direktur Jenderal (Dirjen). Untuk PMN fresh money, kewenangan dilimpahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) yang kemudian pembahasannya bersama dengan DPR.

�Tapi, jika PMN berupa pengalihan aset, fungsi pengalihan aset justru fungsinya berada dalam kewenangan DJKN sepenuhnya. Tanpa berkoordinasi dengan DPR tapi berkoordinasi dengan unit terkait. Ini yang salah, karena peran DPR dinegasikan,� tandasnya.

Terkait dengan PMN dalam bentuk koversi piutang negara di BUMN. DJKN hanya melakukan koordinasi dengan dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Ditjen Perbendarahaan dan Ditjen Pengelolaan Utang.

�Kemana peran DPR-nya? Makanya kami minta agar UU BUMN juga cepat direvisi agar semakin jelas pengawasan DPR,� pungkasnya. [opinibangsa.com / ac]

AMP  – Beredarnya uang baru Rp 1000 dengan gambar Pahlawan Aceh Cut Nyak Meutia memicu debat di kalangan publik Aceh. Ada yang berpendapat, Cut Nyak Meutia memang tidak memakai jilbab, apalagi model jilbab seperti model sekarang ini. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa perempuan Aceh khususnya dari kalangan pejuang sesungguhnya pribadi yang syar’i dan karenanya sudah pasti berjilbab atau berhijab sesuai ketentuan syar’i pula.

Bagi yang yakin bahwa Cut Nyak Meutia tidak berjilbab mengacu kepada dokumen-dokumen dan lukisan yang pernah ada, dan memang Cut Nyak Meutia tidak berjilbab. Beberapa foto yang dimiliki oleh Belanda dan kini bisa diakses oleh publik juga tidak berjilbab atau tidak menggunakan penutup kepala.

Sebaliknya, bagi yang yakin perempuan Aceh memakai penutup rambut atau jilbab, berargumen dokumen yang beredar bukanlah cermin perempuan Aceh. Itu bagian dari propaganda Belanda untuk merusak citra perempuan Aceh.

Tuanku Warul Waliddin, keturunan dari Sultan Aceh terakhir meyakini bahwa perempuan Aceh sesunguhnya, khususnya perempuan pahlawan dari keturunan bangsawan, adalah pribadi yang syar’i dan karenanya berhijab. Berikut pandangannya yang ditulis di dinding facebook:

“seorang Bangsawan sejatinya memiliki identitas diri yang membedakan antara dirinya dengan kelas dibawahnya (terutama Pada masa itu). cara bertutur kata hingga berbusana adalah menentukan siapa dirinya dan latar belakangnya. pada photo ini, Yang berdiri ditengah adalah Teungku Putro Gamba Gadeng bin Tuanku Abdul Madjid yang merupakan Permaisuri Sultan Alaidin Muhammad Daudsyah (Sultan Aceh Terakhir). Ibunda daripada Tuanku Raja Ibrahim. disamping kiri kanan beliau adalah para dedayang istana (lamiet). mengacu kepada trending topic mengenai kontroversi bagaimana seorang Cut Meutia dan Cut Nyak dhien yang notabene seorang keturunan bangsawan pada masanya seharusnya berbusana dapat dilihat pada photo ini. dayang berbusana tanpak rambut kepala meskipun badan tertutup rapi, dan seorang Permaisuri menutup aurat dari kepala hingga Ujung kaki. semoga memberi pencerahan.”

Sebelumnya, Warul Waliddin juga pernah menggalang gerakan menghijabkan perempuan pejuang Aceh yang selama ini selalu ditampilkan tanpa hijab. “Jangan pernah lagi gambar Cut Nyak Dhien dan para syuhada perempuan kita ditampilkan tanpa hijab, sebagaimana keyakinan mereka,” tandas Tuanku Warul Walidin sebagaimana pernah dilansir sejumlah media.

Menurut Warul Waliddin, perempuan pejuang dari kalangan bangsawan Aceh adalah perempuan yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat sehingga berani terjun berjuang. “Dengan bekal pemahaman keagamaan itu maka tidak mungkin jika perempuan Aceh mengabaikan pakaian yang syar’i, tidak masuk akal,” pungkasnya.

Tuanku Warul Walidin yang akrab disapa Raja Ubit itu menghimbau pemerintah untuk mau menggelar musyawarah terlebih dahulu manakala ingin menampilkan sosok pejuang Aceh khususnya pejuang perempuan. “Tidak berat untuk bertanya pada sejarawan Aceh dan pihak lainnya di Aceh agar hasilnya tidak malah melukai rakyat Aceh, atau menimbulkan konroversi sesama rakyat di Aceh,” pungkasnya. [*]

Sumber: acehtrend.co

AMP - Di akhir kepemimpinan Zaini Abdullah-Mazakir Manaf, Pemerintah Aceh berutang kepada bank asing mencapai Rp1,3 triliun lebih. Beban bagi rakyat dan kepemimpinan Aceh berikutnya.

Pemerintah Aceh harus membatalkan pinjaman pada Jerman. Demikian disimpulkan seluruh peserta diskusi ‘Sudah Haruskah Aceh Berhutang?’ di Kantor LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), 23 Mei 2016, Banda Aceh.

Pertemuan Senin itu menghadirkan antara lain anggota Komisi III DPRA Kautsar, Kepala Bappeda Aceh Zulkifli Hs, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin, pengamat hukum Aceh Mawardi Ismail, akademisi dari Universitas Abulyatama Wiratmadinata, LSM, dan kalangan media massa.

Diskusi digelar akibat kebijakan Pemerintah Aceh berutang sebanyak €250.000 (250 ribu Euro) atau saat ini setara Rp1,3 triliun lebih. Masalahnya, utang itu mesti dilunasi dalam waktu 10 tahun dan 5 tahun masa tenggang dengan persentase bunga antara 2,5–2,9 persen per tahun.

Jika ditotal, sebut Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik MaTA, Pemerintah Aceh mewariskan utang sebanyak Rp2,3 triliun pada Bank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Jerman, hanya untuk membangun 3 Rumah Sakit Regional (RSR) dan satu pusat kanker di RSUZA lama di Aceh.

Dua tahun sebelum diskusi itu, tepatnya pada Senin 2 Juni 2014, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan rombongan temui petinggi Bank KfW di Frankfurt, Jerman. Hasilnya, KfW sepakat kucurkan soft loan kepada Pemerintah Aceh.

Zaini membawa pulang semangat pembangunan Aceh dari Negeri Hitler. Berbagai pihak disurati (LIHAT: Infografis Surat-Menyurat Pemerintah Aceh). Misalnya pada 2 April 2015, Gubernur Aceh surati Ketua DPRA berisi persetujuan pinjaman luar negeri berbentuk soft loan dari Bank KfW.

Setahun kemudian, giliran pihak KfW terbang ke Aceh dari Jerman. Dua perwakilan KfW, Mr Christopher Twerenbold dan Jochen Saleth jumpai Zaini di Kantor Gubernur Aceh, yang juga dihadiri Wali Nanggroe, DPRA, dan beberapa pejabat lainnya.

Puncaknya, 24 Oktober 2016, DPRA menggelar sidang paripurna. Sebanyak 5 dari 7 fraksi DPRA menyetujui usulan Pemerintah Aceh pinjam Rp1,3 triliun dari KfW Jerman untuk bangun tiga RSR di Bireuen, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat, serta satu RS di RSUZA lama, Banda Aceh.

Fraksi NasDem dan Demokrat menolak. Dalimi dari Fraksi Demokrat menyatakan, dua fraksi itu sangat mendukung pembangunan ketiga RSR di Aceh namun mereka menolak kebijakan Pemerintah Aceh yang berutang pada bank asing.

Sebab katanya kepada Pikiran Merdeka, biaya komitmen, manajemen, dan bunga yang harus dibayar nantinya mencapai Rp985 miliar. Belum lagi pinjaman pokok sebesar Rp1,396 triliun. Dengan begitu, total pinjaman yang harus dibayar Pemerintah Aceh mencapai Rp 2,381 triliun.

“Kalau kami lihat dokumen pinjaman pada KfW itu, dana akan dikucurkan bertahap, bukan sekali turun Rp1,3 T. Ini kan seharusnya Pemerintah Aceh bisa menggunakan APBA,” ujar Wakil Ketua III DPRA itu, Sabtu (29/10/16).

Pihaknya setuju Pemerintah Aceh bangun RSR, tapi tidak dengan berutang. Melainkan dengan menggunakan APBA atau dana hibah dari APBN.

“Apalagi pemerintahan Jokowi sedang prioritaskan pembangunan rumah sakit regional di Indonesia, seharusnya Pemerintah Aceh menjemput bola,” imbuhnya.

Catatan MaTA, setidaknya dalam kurun 2011-2016, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) terus meningkat. Tahun 2011 APBA berjumlah Rp7,974 T, naik menjadi Rp9,511 T pada 2012, Rp11,779 T pada 2013, 2014 Rp13,368 T, 2015 Rp12,749 T, dan Rp 12,874 T pada 2016.

“Kita semua saat itu setuju dengan pembangunan rumah sakit regional di Aceh, tapi tidak dengan berutang ke luar negeri. Kenapa tidak menggunakan APBA saja yang semakin tahun semakin besar jumlahnya?” ujar Hafidh kepada Pikiran Merdeka, Kamis (27/10/16).

Dia menjelaskan, Pemerintah Aceh dan DPRA seharusnya memikirkan beban Aceh saat melunasi utang tersebut kelak. Aceh mulai membayarkan pinjaman baik cicilan pokok maupun bunga mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2036.

Hafidh menjabarkan, Pemerintah Aceh masih dalam masa melunasi utang ketika dana Otsus menjadi 1 persen pada 2023 dan berakhir pada 2027. Sederhananya, sebut dia, Pemerintah Aceh berutang ketika kapasitas APBA cukup kuat dan wajib membayar ketika kapasitas APBA melemah.

“Lebih tepatnya meminjam di kala kaya dan membayar di kala miskin,” tandas Hafidh.

Parahnya, menurut penelusuran MaTA dari surat menyurat Gubernur Aceh dengan DPRA dan Kementerian Keuangan, didapati  bahwa peminjaman akan dilakukan dengan mata uang Euro.

Kebijakan itu sangat mengancam manajemen keuangan Aceh, karena kurs rupiah terhadap mata uang asing sangat fluktuatif. Sedikit saja goncangan akan melemahkan nilai rupiah, ujarnya, sehingga harus membayar dalam jumlah lebih besar.
TIDAK MASUK AKAL

“Dalam diskusi itu saya melihat, Pemerintah Aceh kelihatannya tidak  memahami betul perencanaan keuangan daerah. Kepala Bappeda saat itu (Zulkifli Hs_red) hanya menjalankan visi-misi gubernur saja,” kata Wiratmadinata, Dekan Fakultas Hukum Universitas Abulyatama.

Pada pertemuan itu, sambungnya, semua yang hadir sepakat menolak rencana pinjaman lunak Pemerintah Aceh pada Bank KfW Jerman. Tapi kemudian tampaknya, perwakilan Pemerintah Aceh itu belum punya analisis yang kuat untuk meyakinkan siapapun  bahwa pinjaman lunak itu tak logis.

Wiratmadinata memberikan filosofis. Utang biasanya diambil ketika menghadapi kekurangan atau tidak punya biaya. “Mari kita lihat di Aceh, kita punya uang atau tidak? Saya harus katakan, kita (Aceh_red) punya uang,” tegasnya.

Keuangan Aceh (APBA) menurutnya melesat jauh mulai dari sebelum adanya dana TBH Migas dan Otsus. Bahkan naik Rp1 T setiap tahunnya jika dilihat dalam 10 tahun terakhir.

Secara hukum, kata dia, berdasarkan kajian Ombudsman RI perwakilan Aceh, pinjaman luar negeri itu tak melanggar hukum. Tapi dilihat dari perekonomian Aceh, itu kebijakan yang tak tepat.

Dia mengungkapkan, Aceh dalam satu dekade terakhir juga merupakan daerah konsumtif, bukan daerah produktif. Sudah menjadi wacana umum seluruh kebutuhan Aceh dibeli di luar Aceh. Sementara Aceh tak memiliki sentra produksi apapun.

Dia menambahkan, “Artinya Aceh mampu membeli tetapi tidak mampu membangun pondasi perekonomian dengan uang yang banyak. Itulah sumber problem.”

Dia mengatakan, kalau memang Pemerintah Aceh menjadikan pelayanan kesehatan sebagai program prioritas, harus dibuat perencanaan jangka panjang yang tepat. Sebab pelayanan kesehatan bukanlah kebutuhan temporer, tapi berkelanjutan.

“Harus ada blue print dan dibuat qanunnya, sehingga prioritas ini menjadi dokumen pemerintahan Aceh, bukan dokumen seorang gubernur. Jadi siapapun gubernurnya, cetak biru itu tetap dijalankan,” sebutnya.

Pelayanan kesehatan semestinya juga menjadi program prioritas Pemerintah Aceh sejak dulu. Tidak tiba-tiba membangun rumah sakit regional dalam waktu bersamaan. Harusnya, pemerintah bisa alokasikan APBA setiap tahun untuk membiayai sejumlah RS di daerah.

“Kenapa ini tidak dilakukan? Berarti kita tidak layak bicara utang, tapi bicara bagaimana Aceh mengelola uang,” kata Wiratmadinata.

Jika menjadikan pembangunan RS regional sebagai program prioritas, dia mempertanyakan, kenapa Pemerintah Aceh lebih mengejar pembiayaan renovasi Masjid Raya Baiturahman yang menyerap APBA hampir setengah triliun di tahap awal.

Sebagai sumber dana pembangunan RS regional, dia menyebutkan, Pemerintah Aceh bisa saja mengurangi 50 persen Tunjangan Prestasi Kerja pegawai SKPA yang besarannya sekitar Rp1 T juga setiap tahunnya. Aceh juga memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) setiap tahunnya yang mencapai Rp1 T.

“Kenapa tidak dialihkan untuk pembangunan. Jadi ada banyak sumber yang bisa dialihkan untuk pembangunan RS regional. Jadi kita bukan tidak punya uang, tapi hanya tidak memiliki kemampuan pada perencanaan keuangan,” tambah Wiratmadinata.

Padahal salah satu visi misi pemerintahan Zikir, sebutnya, adalah pengembangan industri usaha mikro kecil menengah (UKM) jangka panjang untuk penyerapan tenaga kerja.

Dia menyebutkan, itu bagian dari visi misi Gubernur Aceh dalam sinergisitas pembangunan ekonomi antarkab/kota, berdasarkan potensi daerahnya masing-masing. Sehingga setiap kab/kota memiliki sentra industri tertentu yang dibiayai melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

“Seharusnya inilah yang menjadi prioritas utama pemerintahan sekarang, tapi tidak dijalankan,” sebutnya.

Wiratmadinata mengatakan, masyarakat akan sehat jika perekonomiannya bagus, sedangkan orang sakit jika perekonomiannya tidak bagus. Karena itu Pemerintah Aceh sebaiknya lebih mengedepankan pembangunan ekonomi daripada pembangunan infrastruktur kesehatan.

Kini, katanya, jika pinjaman lunak itu tak dibatalkan, maka Pemerintah harus pikir bagaimana cara membayar utang itu di saat Aceh masih menjadi daerah konsumtif. “Bagaimana kita membayar utang jika tidak punya bisnis?”

Sumber keuangan Aceh saat ini nyaris 100 persen dari Pemerintah Pusat, sebut dia. Jika berharap pada Pendapatan Asli Aceh (PAD Aceh), ungkapnya, dalam 10 tahun terakhir Pemerintah Aceh hanya memperoleh Rp1 T, tak pernah meningkat.

“Jangan sampai utang pemerintah saat ini harus dibayar oleh pemerintahan selanjutnya, oleh generasi Aceh di masa depan. Ini yang selalu terjadi di Aceh,” simpulnya.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani mengatakan, kebijakan Pemerintah Aceh meminjam dana luar negeri itu harus dilihat dari dua sisi.

Satu sisi, rumah sakit regional memang dibutuhkan di Aceh tapi di sisi lain, Pemerintah Aceh akan terbeban saat menutupi cicilan bunga kepada pihak ketiga yang cukup besar.

“Membangun rumah sakit memang dibutuhkan publik sekarang, karena kapasitas di RSUZA sudah tidak mencukupi. Kami sudah melakukan penelitian tentang hal ini. Mau tidak mau Pemerintah harus ambil kebijakan meminjam pada pihak ketiga,” ujar Askhalani.

Awalnya, sebut dia, Pemerintah Aceh akan memanfaatkan dana otsus tapi tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan UUPA.

Askhalani menyesalkan sikap DPRA kemudian yang tanpa lebih dulu meminta pendapat publik sebelum memparipurnakan usulan pinjaman dana tersebut.

“Kami sempat menduga, kebijakan ini mengarah kepada konflik kepentingan dalam konteks untuk mendapat keuntungan lain, misalnya ada tender pengadaan alat-alat rumah sakit nantinya,” sebut dia.

Dia berasumsi, keputusan saat ini berada di tangan Pemerintah Pusat. Jika misalnya Pemerintah Aceh kelak tak mampu melunasi utang tersebut kepada KfW, akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.

DPRA memang sudah setujui Loan KfW Pemerintah Aceh. Tapi bukan berarti sudah berakhir. Setidaknya, imbuh Koordinator Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik MaTA,  pihaknya  sudah menyurati KPK untuk menelaah perjanjian pinjaman lunak tersebut.[pikiranmerdeka.co]

AMP - PT Astra Honda Motor (AHM) telah meluncurkan CBR250RR pada 25 Juli 2016. Kini angka pemesanannya sudah mencapai 2000 unit.

"Saya rasa kalau melihat seperti ini, antusiasme orang sangat tinggi. Dan inden itu bukan hanya orang melakukan pemesanan, tapi ada booking fee-nya Rp 5 juta," ujar Direktur Pemasaran AHM, Margono Tanuwijaya, kepada wartawan.

Margono menganggap dengan angka pemesanan 2.000 unit, padahal dari segi spesifikasi kendaraan, dan harga belum dipastikan secara rinci, menurutnya ke depannya nanti akan baik.

"Kayak kemarin di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) itu 86 orang inden di situ, dan semuanya bayar booking fee, kalau dilihat kan memang itu konsumen-konsumen yang niat, ya jadi cukup bagus," tutur Margono.

Dari sisi konsumen sendiri, AHM tidak menargetkan di kota mana saja CBR250RR ini akan laris terjual. "Enggak lah, kalau mapping itu pasti sudah dilakukan. Tapi motor-motor seperti ini memang lebih banyak di kota-kota besar," ujar Margono.

Dari 2.000 unit yang telah dipesan, Margono mengatakan pemesanan bukan hanya datang dari kota-kota besar, tapi dari seluruh Indonesia, dan untuk cara pembeliannya pun berbeda-beda.

"Ada yang langsung ke diler, ada yang online, ada yang di pameran GIIAS," ucap Margono.

Untuk target penjualan sendiri, CBR250RR ini ditargetkan mencapai angka 25.000 sampai 30.000 unit. "Per tahun," tambah Margono.(Detik.com)

AMP - Kunjungan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Amerika Serikat, yang dilakukan terpisah pada rentang September-Oktober 2015, berbuntut tak sedap. Kunjungan itu diwarnai kasus penyelundupan senjata oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

JK bertandang ke Amerika dalam rangka mewakili Jokowi pada 23 September hingga 4 Oktober 2015. Ia menghadiri sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Sedangkan Jokowi berkunjung ke AS untuk bertemu dengan Presiden Amerika Barack Obama pada 26-28 Oktober 2015.

Tiga personel Paspampres terlibat dalam kasus itu, yakni Erlangga Perdana Gassing, Danang Prasetyo Wibowo, dan Arief Widyanto. Nama mereka tercatat dalam berkas persidangan kasus senjata ilegal No. 1:16-cr-00007 di Pengadilan Distrik New Hampshire pada 5 Juli 2016.

Persidangan itu menyeret seorang tentara Angkatan Darat Amerika keturunan Indonesia, Sersan Audi A. Sumilat, sebagai terdakwa. Dokumen sidang yang diperoleh detikX menyebutkan, Sumilat mengaku bersalah telah memasok senjata kepada Paspampres tanpa prosedur resmi.

Terdakwa (Sumilat) mengaku bersalah sesuai dengan salah satu dakwaan, yakni konspirasi membuat laporan palsu dalam kepemilikan senjata. Terdakwa sengaja membuat keterangan salah dalam rekam lisensi kepemilikan senjata untuk menyelundupkan barang dari AS,” tulis dokumen setebal 19 halaman itu.

Sumilat membeli lima pistol di toko senjata El Paso Gun Exchange, Texas. Harganya US$ 200-300 atau Rp 2,6-3,9 juta tiap pucuknya.

Setiap pembeli senjata api di AS harus mengisi formulir pernyataan yang dikeluarkan oleh Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak AS (AFF). Sumilat menjawab “ya” untuk pertanyaan dalam formulir apakah ia adalah pembeli sebenarnya.

Tentara yang berdinas di Pos Angkatan Darat Fort Bliss, El Paso, itu lantas mengirim lima pistol plus dua pistol lainnya ke toko senjata Renaissance Firearms, Rochester, New Hampshire, untuk diambil Feky Ruland Sumual.

Sumual singgah sekitar satu jam dalam setiap kedatangannya ke Washington dan New York. Data tersebut didapatkan penyidik dari rekam kartu tol dan kartu debit. “Presiden Indonesia saat itu sedang melakukan kunjungan resmi ke AS dari tanggal 25 hingga 28 Oktober 2015,” tulis dokumen itu.

Lalu, sebelumnya, berdasarkan rekam jejak diplomatik sebagai anggota Paspampres, Erlangga diketahui berkunjung ke Amerika pada 20-30 September 2015. Ia berada di gedung PBB pada waktu JK mengikuti sidang di tempat tersebut.

Sedangkan dua anggota Paspampres lainnya, yakni Danang dan Arief, terdeteksi mentransfer uang ke rekening Sumual pada rentang waktu 9 hingga 23 Oktober 2015. Transfer tersebut sebesar US$ 26 ribu atau sekitar Rp 340 juta.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan pihaknya masih menyelidiki apakah pistol tersebut diselundupkan melalui pesawat kepresidenan. Yang jelas, katanya, kalau lewat grup inti Presiden atau Wapres, penyelundupan pistol bisa lebih mudah.

Namun juru bicara Presiden, Johan Budi, membantah bila dikatakan bahwa pesawat kepresidenan digunakan untuk mengangkut senjata ilegal. Jokowi ke AS pada Oktober 2015, sedangkan pengadilan menyebutkan transaksi jual-beli dilakukan sejak September. “Dipastikan tak melalui pesawat kepresidenan,” katanya.
 

 Rencana pembelian senjata itu sebetulnya sudah lama disusun. Tepatnya saat Sumilat bertemu dengan Erlangga, Danang, dan Arief dalam latihan bersama di Fort Benning, Georgia, AS, pada 2004. Ketiga anggota Paspampres itu tengah mengikuti pertukaran latihan tentara.

Mendapat order, Sumilat lantas mengatur agar Erlangga berkomunikasi langsung dengan Sumual. Keduanya aktif berkomunikasi melalui Facebook. Mereka berbincang mengenai senjata apa yang ingin dibeli, ketersediaan senjata, serta pembayaran yang akan dilakukan.

Jual-beli ini nyaris berjalan mulus. Sayangnya, istri Sumual, Tuti Budiman, mengendus rencana rahasia suaminya. Tuti sakit hati karena Sumual berniat pulang ke Indonesia dan hidup bersama kekasih gelapnya di Indonesia.

Tuti-lah yang membeberkan rencana jual-beli senjata yang terekam dalam percakapan Facebook itu. Ia membawa hasil beberapa bukti percakapan tersebut saat melapor ke Kepolisian Dover, New Hampshire, pada 11 November 2015.

Alhasil, Sumilat dan Sumual ditangkap FBI. Sumilat tinggal menunggu vonis pada 11 Oktober mendatang. Ia diancam hukuman lima tahun penjara dan denda maksimal US$ 250 atau Rp 3,3 miliar. Sedangkan Sumual baru akan diajukan ke pengadilan pada 19 Juli ini.

Adapun Polisi Militer TNI sebetulnya sudah mengendus kasus itu dan melakukan pemeriksaan sejak Mei 2016. Sebanyak 22 senjata yang diselundupkan bukan cuma dipakai oleh ketiga personel Paspampres.

Pada akhirnya, delapan personel Paspampres terbukti menguasai senjata ilegal tersebut. Namun mereka tak diproses hukum. Hanya dikenai hukuman disiplin. “Kena sanksi administrasi, melanggar disiplin. Atasan yang berhak menghukum, Komandan Paspampres,” kata Gatot.

Saat ini Komandan Paspampres dijabat oleh Brigjen (Marsekal) Bambang Suswantono. Kasus ini terjadi ketika Komandan Paspampres dijabat oleh Mayjen Andika Perkasa, yang kini menjabat sebagai Pangdam XII Tanjungpura. Keduanya enggan memberi jawaban atas masalah ini.

Jika melihat ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, ancaman hukuman atas kejahatan senjata ilegal adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau setinggi-tingginya 20 tahun penjara.

Seorang sumber detikX juga mengatakan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Erlangga dan kawan-kawan cukup istimewa karena mereka berstatus perwira menengah dan perwira pertama. Jika mereka anggota biasa, sudah pasti dipecat. Namun Erlangga mengalami nasib apes karena kariernya tak bakal menyentuh jabatan jenderal.

“Sanksi disiplin ini sebenarnya berat juga karena, secara karier, untuk naik ke jenderal, agak sulit nantinya,” ujarnya.

Dari penelusuran detikX, Erlangga merupakan anak Mayor Jenderal (Purnawirawan) Idris Gassing (almarhum), mantan Panglima Kodam I Bukit Barisan. Sedangkan Mayor Infanteri Danang Prasetyo Wibowo merupakan anak mantan Panglima Kostrad Mayjen (Purnawirawan) Erwin Sudjono.

Wakil Ketua Hukum, Etika, Disiplin, dan Advokasi Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Henry Yosodiningrat mengingatkan, prosedur kepemilikan senjata untuk pribadi harus melalui Polri. Perjanjian jual-beli pun turut dilampirkan karena menentukan peruntukan kepemilikan senjata itu.

“Itu kan bukan untuk kesatuan (TNI), tapi pribadi. Kalau pribadi, itu harus dilihat apakah dia sudah pamen (perwira menengah). Minimal sudah kolonel atau belum. Dan harus ada izin dari Polri, karena TNI tidak boleh keluarkan izin,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, memberikan peringatan yang sama. Menurut dia, ada prosedur yang dilanggar dalam kepemilikan senjata api oleh Paspampres itu.

“Membawa barang yang dilarang oleh negara masuk melintasi wilayah sebuah negara melalui sarana diplomasi itu jelas tidak boleh,” ucapnya.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Tatang Sulaiman berdalih, pembelian senjata di AS dilakukan secara legal. Hanya, kelengkapan administrasi di Indonesia saja yang tidak ditindaklanjuti. Prajurit yang memiliki senjata api harus melapor kepada atasan untuk mengurus izin ke Mabes Polri dan Perbakin.

"Hasil pemeriksaannya, pembelian senjata ini sebenarnya legal, ada fakturnya. Hanya saja, prosedur berikutnya tidak diikuti dengan benar," katanya kepada detikX.

Tatang juga menjamin, senjata yang dibawa dari AS itu tidak dipakai untuk macam-macam. Hanya untuk hobi menembak. Selain mumpuni dalam hal intelijen dan tempur, personel Paspampres mempunyai mental bagus dan loyalitas yang tinggi.

"Tidak dimungkiri memang ada anggota yang punya hobi menembak. Mungkin yang bersangkutan ingin memiliki senjata tersebut karena keandalannya," ujar Tatang.

Sumber: x.detik.com

AMP - "Kami tak melakukan kesalahan apa-apa, tapi bagaimana kami bisa kalah." Itu kata-kata terakhir dari CEO Nokia, Stephen Elop setelah mengumumkan perusahaan raksasa ponsel itu dibeli oleh Microsoft dengan harga 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 79 triliun.

Nokia, salah satu raja pembuat ponsel sebelum ini tidak menyangka mereka akan lumpuh dalam waktu yang sangat singkat. Namun apa yang menyebabkan Nokia lumpuh dengan begitu parah sekali?

Mereka memang tidak membuat kesalahan. Tapi kekeliruan mereka adalah terlalu nyaman sehingga lupa untuk berubah seiring dengan tren masa kini.

Akibatnya, perusahaan mereka dipangkas oleh pesaing dengan begitu cepat sekali.

Ketika perusahaan produsen ponsel lain sedang sibuk mengeluarkan ponsel Android yang baru, Nokia masih nyaman dengan ponsel-ponsel Symbian mereka. Dan akhirnya mereka yang jadi pecundang.

Coba bayangkan apa akan terjadi jika Nokia dengan segera mengeluarkan ponsel Android ketika sistem operasi buatan Google itu booming? Tentu perusahaan mereka masih hidup hingga sekarang, dan mungkin makin bertambah perkasa.

Satu pelajaran paling penting dalam kisah kejatuhan Nokia ini adalah: "Jika Anda tidak berubah seiring dengan perkembangan waktu, Anda akan keluar dari kompetisi."

Kisah kejatuhan Nokia ini patut dijadikan pelajaran, tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan di luar sana, bahkan untuk individu sendiri.

Tetapi berubah tidak selalu berarti meniru cara orang lain berubah. Kita mungkin dapat menciptakan cara kita sendiri yang sesuai dengan situasi sekeliling, asalkan kita tidak berada di jalur lama.

Kesimpulan

1. Keuntungan yang kita miliki semalam mungkin bukan lagi satu kelebihan pada keesokan harinya. Jadi, jangan berbangga-bangga dengan kelebihan semalam dan lupa memperbaiki diri.

2. Untuk berubah, kita harus menerima bahwa cara kita itu salah atau sudah tidak releven. Ini berarti perubahan memang sesuatu yang susah. Tapi jadikan kisah Nokia ini sebagai pelajaran dan jangan sampai sudah mau tenggelam, baru ingin naik ke permukaan.

(Sumber: Siakapkeli.my)

AMP - Pengemuman hasil seleksi Pendamping Lokal Desa di nilai tidak profesional dan besar kemungkinan nepotisme .

Dari data yang di terima AMP dan beberapa sumber di lapangan mengatakan banyak peserta yang lolos dari dugaan hasil rekom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan rillis kelulusan pun ada data peserta yang lulus tidak melengkapi syarat di karenakan usia masih di bawah 25 tahun.

Sementara dalam document yang di keluarkan oleh Pemerintah Aceh melalui  Badan Pemberdayaan Masyarakat ada salah seorang peserta di kecamatan Nisam Lulus dengan usia di bawah 25 tahun.

"Di kecamatan Nisam satu keluarga lulus sebagai pendamping desa lokal, dan keluarga tersebut dari PKB," tutur salah seorang yang namanya tidak boleh di tulis media.

Berikut syarat penerimaan Pendamping Lokal Desa (Berkedudukan di Desa)

AMP - Gubernur Aceh Doto Zaini Abdullah mengatakan dirinya segera menemui Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero untuk menanyakan alasan terjadinya pemadaman listrik di provinsi itu.

"Saya kalau ada waktu ingin melihat dan saya bertemu Dirut PLN, untuk kita bisa mengetahui kenapa ini bisa terjadi. Tidak tahu saya apa kita dibohongi atau tidak oleh PLN, tapi kenyataannya kita digelapi, digelapkan dengan tidak ada listrik," katanya di Meulaboh, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (14/5/2016). 

Pernyataan tersebut disampaikan usai meresmikan acara pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Aceh ke XIII 2016 yang dipadukan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-44 Aceh di lapangan Teuku Umar Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Zaini menyampaikan, selama terjadi ketidakcukupan energi listrik yang menjadi alasan pemadaman arus di seluruh wilayah Aceh selalu dikaitkan dengan Provinsi Sumatera Utara, padahal daerah itu merupakan lumbung energi.

Menurut dia, tidak patut apabila kondisi daerah Aceh yang banyak berdiri perusahaan pembangkit listrik, kecukupan energi malah tidak dirasakan masyarakatnya, hal demikian semestinya tidak terjadi.

"Mereka (Dirut PLN) harus tahulah, apalagi sudah ada arahan dari bapak Wapres Yusuf Kalla. Bagaimana bisa listrik kita dikaitkan dengan Sumatrea Utara, apalagi disanakan sudah bagus," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Doto Zaini juga menyampaikan hal penting menyambut bulan puasa Ramadan 1437 Hijriah, semua itu diharapkan tidak terjadi dan harus ada solusi untuk tidak terjadi pemadaman saat ummat muslim di Aceh beribadah.

Kemudian kepada para pedagang dan spekulan dimintakan sejak dini tidak melakukan perbuatan melangar hukum seperti melakukan penimbunan berbagai mata barang kebutuhan masyarakat yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga.

Untuk itu Pemprov Aceh dalam waktu dekat ini akan melakukan sidak untuk memantau ketersediaan sembako sekaligus sebagai upaya antisipasi terjadinya gejolak kenaikan harga barang karena ulah spekulan.

"Kita akan mengadakan sidak, kita akan konsolidasi dengan mereka semua, jangan sembunyikan bahan pokok sehingga terjadi kenaikan harga. Semua itu nanti kita lakukan agar harga barang kebutuhan masyarakat aman," tambah dia. (metro/antara)

AMP - Kelahiran motor bermesin seperempat liter terbaru Honda terus dinanti publik. Motor itu yakni CBR250RR, yang merupakan edisi terbaru dengan penjejalan dua silinder. Diketahui, Honda sepertinya tampak wajib mengeluarkan senjata barunya itu, mengingat para rival di kelas serupa seperti Kawasaki Ninja 250 dan Yamaha R25 sudah bermain di dua silinder.

Kelahiran motor yang digadang-gadang bakal diproduksi di Indonesia tersebut masih gelap. Sejumlah pejabat Astra Honda Motor (AHM) yang ditemui juga masih memilih mengunci mulut rapat-rapat.

Namun dari info sejumlah sumber, dan telah santer beredar di kalangan wartawan, sedianya motor ini akan meluncur, Agustus atau Oktober 2016 mendatang. Motor ini juga kabarnya akan diproduksi di Indonesia, dengan memanfaatkan pabriknya di Karawang, Jawa Barat.

Namun ada setitik info yang disampaikan seorang sumber di diler Honda di Pondok Pinang, Jakarta Timur, yang ditemui VIVA.co.id, Kamis, 12 Mei 2016. Menurut sumber tersebut, CBR250RR belum akan meluncur dalam waktu dekat. "Belum waktu dekat, soalnya masih melihat pasar, kan Honda baru meluncurkan CBR150R," kata dia.

Namun dirinya menyebut, kemungkinan proses produksi Agustus bisa dilakukan. Tetapi sejauh ini masih melihat teknologi produksi dan kandungan lokalnya. Artinya, memang masih belum clear.

Meski demikian, dirinya mengetahui bocoran harga yang bakal disematkan pada CBR250RR di Indonesia. Kata dia, harga akan berada di atas R25, namun tak terlalu jauh. Dengan fitur seabrek yang diusung Honda pada CBR250RR, motor itu tetap akan mengejar pasar motor sport agar dapat bersaing dengan kompetitor.

"Untuk harga di atas Rp60 juta sampai Rp65 jutaan. Tetapi memang belum resmi, tergantung nanti pasarnya bagaimana," kata dia.

Jika melihat harga Yamaha R25, dengan banderol Rp55,6 - 61,6 memang terbilang logis. Sebab, Honda memang terlihat serius dengan garapan barunya ini, termasuk fitur dan peranti yang diusungnya. Sementara Kawasaki Ninja 250, saat ini dijual dengan banderol Rp53,4 - Rp68,6 juta.

Sementara itu, menurut laporan Indianautosblog, CBR250RR akan datang dengan gaya yang sangat agresif. Motor bermesin seperempat liter itu juga disebutkan dijejali dengan fitur-fitur umum sebuah motor sport terbaru. Dapur pacunya, yakni 250cc dua silinder, sistem bahan bakar injeksi, dan ada pilihan pengereman Antilock Braking System (ABS).

Di Indonesia, rencananya CBR250RR akan ditawarkan dengan empat pilihan warna, yakni; merah, putih, hitam dan oranye (Repsol). Sementara di India, CBR250RR juga akan mendapatkan saingan dari TVS Akula 310 yang kabarnya dijadwalkan meluncur di sana dalam waktu yang sama.(viva)

AMP - Sempat lama diperdebatkan, akhirnya Aceh harus rela menerima bagi hasil minyak dan gas bumi sebesar 30 persen. Sementara 70 persen lainnya menjadi hak Jakarta alias Pemerintah Pusat. Padahal, MoU Helsinki menyebut Aceh berhak menguasai 70 persen kekayaan sumber daya alamnya. Bagaimana ini bisa terjadi?

Mari kita simak satu per satu pembahasan soal bagi hasil minyak dan gas bumi sejak Mou Helsinki ditantangani oleh perwakilan Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005.

Poin 1.3.4 MoU Helsinki menyebutkan,”Aceh berhak menguasai 70 persen hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial di sekitar Aceh.”

Namun, angka itu berubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ada yang lebih besar, ada juga yang jauh lebih kecil. Pada pasal 181 UUPA yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Agustus 2006 disebutkan:
Dana bagi hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumberdaya alam lain, yaitu:
1. Bagian dari kehutanan sebesar 80 persen.
2. Bagian dari perikanan sebesar 80 persen.
3. Bagian dari pertambangan umum sebesar 80 persen
4. bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80 persen
5. bagian dari pertambangan minyak sebesar 15 persen.
6. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30 tiga puluh persen.

Selain Dana Bagi Hasil, Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh yaitu:
a. Bagian dari pertambangan minyak sebesar 55 persen
b. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40 persen

Maka ketika Pemerintah Aceh menuntut jatah 70 persen dari hasil pertambangan minyak dan gas bumi saat penyusunan PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, Jakarta berpegang kepada UUPA yang telah sah secara hukum. Artinya, Aceh telah kecolongan saat UUPA disahkan. Poin 1.3.4 MoU Helsinki pun tak lagi menjadi rujukan.

Walhasil, dalam PP No. 23 Tahun 2015 yang diteken Presiden Jokowi pada 5 Mei 2015 Aceh hanya mendapat bagi hasil 30 persen dari minyak dan gas bumi. Memang, ada penambahan 15 persen dari pertambangan minyak. Jika dalam UUPA disebut Aceh mendapat 15 persen dari pertambangan minyak, dalam PP No. 23 Tahun 2015 menjadi 30 persen.

Berikut poin lengkap PP No. 23 Tahun 2015 terkait bagi hasil minyak dan gas bumi.

Pasal 69
Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa bagi hasil dalam pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi adalah untuk Pemerintah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan untuk Pemerintah Aceh sebesar 30% (tiga puluh persen).

(Poin ini sesuai dengan UUPA, bahkan ada penambahan 15 persen untuk bagi hasil pertambangan minyak, tetapi tidak sesuai dengan MoU Helsinki yang menyebut 70 persen untuk Aceh)

Pasal 70
Bonus tanda tangan yang diterima oleh Pemerintah Pusat akibat penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dibagi dua antara Pusat dan Pemerintah Aceh, masing-masing mendapat 50 persen.

Pasal 71
Bonus produksi yang diterima oleh Pemerintah sebagai hasil tercapainya target produksi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) wajib dibagi dua antara Pemerintah Pusat dan Aceh, masing-masing mendapat 50 persen.(atjehpost.com)