Aceh Merdeka Post - Haba Nanggroe

AMNews - Kontak tembak antara pasukan TNI dari Yonif 713/Satya Tama dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) Organisasi Papua Merdeka (OPM), di dekat Pos Kaliasin, Keerom, Papua, Senin pagi (30/12/2019). Akibat kontak tembak yang terjadi didekat perbatasan Papua New Guinea (PNG) ini menyebabkan anggota Yonif 713/ST, Serda Miftachur Rohmat gugur dan Prada Juwandhy Ramadhan terkena luka tembak.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Cpl Eko Daryanto mengatakan, kontak tembak bermula saat 10 orang anggota Satgas Pamtas RI-PNG Pos Bewan Baru yang dipimpin oleh Serda Miftachur Rohmat berangkat dari Pos Bewan Baru Menuju Pos Kaliasin untuk mengambil logistik berupa bahan makanan.

"Sekitar 5 kilometer dari pos tepatnya di jembatan kayu, Anggota Satgas Pamtas tiba-tiba mendapat gangguan tembakan (penghadangan) yang dilakukan oleh sekitar 20 orang yang diduga dari KKSB pimpinan Jefrizon Pagawak dengan menggunakan senjata api laras panjang. Melihat hal tersebut anggota Satgas Pamtas RI-PNG dengan sigap berpencar untuk mencari tempat perlindungan dan membalas tembakan ke kelompok tersebut. Sekitar 15 menit membalas tembakan, anggota Satgas berhasil memukul mundur kelompok tersebut," kata Kapendam dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (30/12/2019).

Menurut Kapendam, setelah kontak tembak berhenti, anggota Satgas melakukan pengecekan, dan didapatkan dua orang personel terkena tembakan.

"Dimana seorang personel atas nama Serda Miftachur Rohmat terkena luka tembak pada bahu kiri depan dan dinyatakan meninggal dunia dan seorang personel Prada Juwandhy Ramadhan terkena luka tembak (rekoset) pada pelipis kanan dan pinggang kiri dan dinyatakan selamat,” ungkap Kapendam.

Melihat dua orang rekan mereka terkena tembakan, anggota Satgas yang lain dengan cepat membawa korban ke Pos Bewan Baru untuk menunggu evakuasi dan selanjutnya untuk Prada Juwandhy Ramadhan mendapat penanganan medis oleh Bakes Pos Bewan Baru. [Sindonews]

AMNews - Aktivis Organisasi Papua Merdeka dan simpatisannya di sejumlah negara menggelar aksi mengibarkan bendera Bintang Kejora, untuk memperingati hari deklarasi manifesto politik bangsa West Papua 1 Desember.

Berbagai kegiatan itu disatukan lewat tagar #GlobalFlagRaising di media sosial, demikian seperti dikutip dari ABC Indonesia, Selasa (3/12/2019).

Bendera Bintang Kejora pertama kali dikibarkan di tanah Papua pada 1 Desember 1961—jauh sebelum wilayah bekas jajahan Belanda ini dimasukkan ke dalam wilayah NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang diadopsi menjadi Resolusi PBB Nomor 2509.

Sejak itu, Pemerintah RI melarang pengibaran bendera yang oleh pejuang OPM telah dijadikan simbol perlawanan mereka.

Warga di Warrnambool, salah satu kota di Australia misalnya, sudah sejak 10 tahun terakhir selalu ikut merayakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua.

Bahkan di kota pedalaman itu, sejumlah warga membentuk organisasi Australian West Papua Association south-western Victoria.

Hari Minggu (1/12) akhir pekan lalu, organisasi ini menggelar pengibaran Bintang Kejora di Civic Green Warrnambool dihadiri sekitar 20 orang.

Menurut jubir John Gratton Wilson, kegiatan tersebut untuk menunjukkan dukungan bagi perjuangan rakyat Papua, sekaligus perlawanan atas pelarangan Bintang Kejora oleh Pemerintah RI.

"Saya pribadi menyaksikan sendiri bagaimana orang Indonesia memperlakukan penduduk lokal (Papua)," kata Wilson seperti dikutip media setempat The Standard.

“Mereka menganggap orang Papua sebagai sub-human. Tapi kita tahu siapa sebenarnya yang sub-human dari cara mereka memperlakukan orang lain," ujarnya.

Selanjutnya

AMNews - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM membantah kabar bahwa dua anggotanya ditembak mati oleh personel TNI.

"Kami membantah pernyataan militer Indonesia. Justru sebaliknya," ujar juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambon melalui pesan teks hari ini, Ahad, 1 Desember 2019.

Sebby menjelaskan, justru pihaknya yang menembak mati satu anggota TNI. "Dua lainnya mengalami luka tembak di lengan."

Menurut dia, kontak senjata dengan TNI terjadi di lapangan terbang Mugi, Distrik Derakma, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, pada Jumat lalu, 29 November 2019.

Dalam kontak senjata itu, TPNPB-OPM mengklaim, tak ada anggotanya yang terluka.

Berdasarkan informasi yang beredar, kontak senjata tersebut berawal ketika anggota Batalyon Infanteri Raider 514/Sabbada Yudha di Pos Mugi sedang menunggu helikopter TNI yang membawa logistik dari Kabupaten Mimika.

Kemudian terdengar suara tembakan dari kelompok bersenjata sehingga dibalas oleh TNI. Dua orang diduga tewas. Belum diketahui dari pihak mana yang menjadi korban tewas dalam baku tembak di Mugi, Papua, itu.[Tempo]

AMNews - Sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua dan berbagai organisasi lainnya menggelar aksi unjuk rasa menuntut referendum di Bundaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ahad, 1 Desember 2019.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa beragam poster menolak diskriminasi, rasisme, penjajahan, penangkapan aktivis pro-demokrasi, pembatasan akses media massa meliput, dan segala bentuk tekanan militer. "Referendum tuntutan paling demokratis," kata Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Nasional, Jhon Gobai, Ahad, 1 Desember 2019.

Dalam orasinya, mahasiswa Papua meneriakkan Papua bukan merah putih, tapi bintang kejora. Bintang kejora merupakan simbol yang digunakan pendukung Papua merdeka.

Mahasiswa juga memprotes segala bentuk kriminalisasi dan penangkapan aktivis pro-demokrasi. Mereka mendesak agar polisi membebaskan Surya Anta, aktivis yang ditangkap karena memperjuangkan pembebasan Papua. Mereka juga mengecam kriminalisasi terhadap aktivis Veronica Koman.

Yogyakarta, kata Jhon Gobai, menjadi pusat lokasi aksi peringatan kebangkitan hari lahir Papua 1 Desember 1961 itu. Di Papua, aksi peringatan kemerdekaan Papua juga berlangsung. Tapi, peringatan hanya berjalan melalui ibadah karena tekanan militer. "Hentikan operasi militer di Nduga yang penuh kekerasan dan penindasan," kata dia.

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Pranadipa Ricko Syahputra menyebutkan pemerintah Indonesia seharusnya mengakui bahwa Papua Barat telah merdeka sejak 1 Desember 1961.

Indonesia dan PBB, kata dia, harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam menentukan nasib sendiri, meluruskan sejarah, dan menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat Papua Barat.

Ia menuturkan PBB harus membuat resolusi untuk mengembalikan kemerdekaan Papua Barat sesuai hukum internasional. "Hentikan beragam diskriminasi rasis dan kolonialisasi Indonesia di Papua Barat," kata dia. [Tempo]

AMNews - Gelombang kepulangan mahasiswa Papua dari berbagai kota studi terus bertambah. Pemerintah Papua mencatat 2.047 mahasiswa telah kembali ke wilayah paling timur Indonesia ini.

Data ini sebagaimana laporan para bupati di Papua dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Gedung Negara Jayapura, Senin (16/9) malam.  Jumlah kepulangan mahassiwa terbanyak berasal dari Kabupaten Yahukimo sekitar 600 mahasiswa, sedangkan mahasiswa asal Nduga mencapai 500 orang.

Bupati Yahukimo Abock Busup saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Negara, membenarkan kepulangan mahasiswanya dari sejumlah kota studi. Dari 1.800 mahasiswa, 600 orang telah kembali ke Papua.

“Khusus untuk mahasiswa Yahukimo, tadi siang kami sudah bertemu dengan mahasiswa di asrama Yahukimo di Jayapura dan dipastikan ada 600-an mahasiswa Yahukimo sudah di Jayapura,” kata  Abock Busup.

Dalam pertemuan itu, jumlah mahasiwa terbanyak yang menempuh studi di luar Papua berasal dari Kabupaten Biak Numfor. Namun dari 2.500 mahasiswa Biak Numfor, baru empat mahasiswa yang dilaporkan pulang.  Sementara Sarmi belum satu pun mahasiswa dilaporkan pulang dari total 700 mahasiswa.

Selain membahas jumlah kepulangan mahasiswa, para bupati juga mengusulkan adanya kesepakatan bersama untuk mencari solusi gelombang kepulangan mahasiswa dari kota studi.  “Harus sepakat kalau pulang dengan mempertimbangkan dampak buruknya,” ujar Bupati Deiyai, Ateng Edowai.

Ateng juga mengungkap pengawasan berlebihan oleh aparat membuat mahasiswa ketakutan hingga memicu gelombang kepulangan mahasiswa bertambah. “Mahasiswa takut, mereka meminta pulang. 338 mahasiwa asal Deiyai sudah pulang,” terangnya.

Pandangan serupa juga disampaikan Bupati Puncak, Willem Wandik bahwasanya perasaan tidak nyaman yang dirasakan mahasiswa Papua di kota studi membuat gelombang kepulangan terus bertambah.

Bahkan, ketakutan tak hanya dirasakan di luar Papua, melainkan warga di Kota Jayapura. Dia pun melaporkan dari total 500 mahasiswa asal Puncak yang berada di kota studi, 20 diantaranya telah kembali ke Papua.

“Masyarakat di Jayapura takut keluar rumah, apalagi mahasiswa kita di luar sana. Mereka meminta pulang dan kalau merasa tidak aman, kami akan pulangkan,” kata Wandik.

Sejauh ini, Gubernur Papua Lukas Enembe masih berupaya berkomunikasi dengan ribuan mahasiswa yang telah kembali ke Papua. Namun upaya tersebut sulit terealisasi lantaran mahasiswa menolak menemuinya.

“Saya di Jawa Timur ditolak mahasiswa, padahal saya sebagai orang tua mereka. Di sini lagi mereka tolak saya, undangan sudah saya sampaikan untuk pertemuan di sini (Gedung Negara), mereka tidak datang,” tuturnya dengan nada heran.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Rudolf Albert Rodja menyebut data kepulangan mahasiswa Papua diambil dari manifest pesawat yang tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Sementara  mahasiswa yang kembali menggunakan kapal laut belum terpantau. | pospapua.com

AMNews - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan tersebut disampaikan Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Hasan Kleib.

Keputusan tersebut dihasilkan saat gelaran debat publik negara calon anggota Dewan HAM di Jenewa belum lama ini. Dalam gelaran tersebut, Indonesia mendapat sejumlah pertanyaan terkait referendum Papua dari berbagai pihak.

Berikut Hasil Pertemuan Wakil Tetap RI di PBB dengan Sekjen PBB yang diterima Okezone.

1. Pada 10 September 2019, di New York, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani bertemu dengan Sekjen PBB, António Guterres untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Papua, dan status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.

2. Hasil pertemuan, sebagai berikut:

a. PBB mendukung Kedaulatan dan Integritas wilayah Indonesia dan Isu Kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB.

Status Final Papua di dalam Indonesia berdasarkan uti possideti iuris, NY Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB 2504 (XXIV) 1969.

b. PBB melihat outcome dari pembangunan Pemerintah pada era Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat. Namun, perlu diperkuat dengan hal-hal simbolis.

c. PBB memahami adanya kelompok separatis yang terus-menerus membuat berita hoax dan demo anarkis dan tindak kekerasan. Pihaknya mengingatkan agar aparat kepolisian tetap menahan diri agar tidak menimbulkan dampak yang buruk dan menyulitkan pemerintah.

d. Terkait Vanuatu pihaknya menyadari bahwa sering mengangkat isu Papua dalam beberapa agenda internasional.

3. Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa PBB tetap mendukung Kedaulatan Indonesia atas Papua sehingga menutup peluang referendum bagi para tokoh dan simpatisan KSP.

Namun, statemen isu kedaulatan bukan suatu pertanyaan juga menegaskan bahwa PBB akan tetap memperhatikan Papua dalam permasalahan lainnya seperti kesejahteraan, kemiskinan, HAM, kesehatan, pendidikan, dsb.[Okezone]

AMNews - Bendera Bintang Kejora, simbol Gerakan Papua Merdeka berkibar di depan Markas Besar TNI dan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Bendera itu dikibarkan oleh mahasiswa Papua di tengah aksi unjuk rasanya.

Berdasarkan pengamatan Suara.com, aksi ratusan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme itu melakukan aksi sejak pukul 12.00 WIB.

Mereka berbaris rapih menutup 3 lajur di Jalan Medan Merdeka Utara, kemacetan pun tak terhidarkan.

Satu persatu peserta aksi demo memberikan orasi bernada menggelorakan Papua agar mendapat hak menentukan nasib sendiri alias self-determination right.

Setelah menyampaikan pendapat, mereka membuka baju untuk menunjukkan simbol perlawanan dan mengibarkan tiga bendera Bintang Kejora di depan Mabes TNI dan Istana Negara.

Mereka kemudian berlari mengitari bendera tersebut sambil berteriak "Papua Merdeka!" dan menyanyikan lagu "Papua bukan Merah Putih, Papua Bintang Kejora”.

Koordinator massa aksi, Ambrosius mengatakan tujuan mereka mendatangi Kantor Jokowi dan Mabes TNI adalah untuk menyatakan referendum memisahkan diri dari NKRI.

"Mahasiswa papua yang ada di luar Papua sepakat, kita harus referendum, kami minta referendum,"

Mereka juga meminta pemerintah untuk menarik seluruh pasukan aparat tambahan yang saat ini diterjunkan di wilayah Papua.

"Pengiriman tentara yang dari Jawa ke Papua itu harus kembali," tegasnya.

Melihat aksi tersebut, petugas kepolisian dan TNI yang berjag tidak melakukan apapun, mereka tetap menjalankan tugas mengamankan aksi unjuk rasa.[Suara.com]

AMNews - Sedikitnya 139 pengungsi dari Kabupaten Nduga, Papua, meninggal dunia karena menderita berbagai penyakit. Data ini dihimpun oleh Tim Solidaritas untuk Nduga dari Desember 2018 hingga 16 Juli 2019.

"Untuk bulan ini saja sampai 16 Juli, tiga orang meninggal dunia. Sebagian meninggal dalam proses pengungsian dari Nduga ke Wamena dan ada yang meninggal di Wamena," kata peneliti dari Marthinus Academy, Hipolitus Wangge, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (19/7).

Wangge yang juga anggota Tim Solidaritas mengatakan ada sekitar 5.000 warga Nduga yang mengungsi ke Wamena karena konflik berkepanjangan antara kelompok bersenjata dengan aparat TNI/Polri.

Tim Solidaritas juga mencatat korban tewas akibat konflik di Nduga sebanyak 168 orang, dari Desember 2018 hingga Juli 2019. Korban tewas itu berasal dari warga, kelompok bersenjata, TNI/Polri, termasuk 139 pengungsi. Selebihnya, ada sembilan aparat TNI/Polri yang terkena luka tembak dan lima orang hilang.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Bupati Nduga Yairus Gwijangge untuk mengklarifikasi jumlah pengungsi dan korban tewas di Nduga dan Wamena. Namun ponsel Yairus sedang tidak bisa dihubungi.

Hipo melanjutkan ratusan pengungsi yang tewas di Wamena disebabkan serangan penyakit.

Kata dia, Tim Kesehatan GKIS sepanjang tahun ini sudah beberapa kali mendatangi kamp pengungsian untuk meninjau keadaan para pengungsi. Masing-masing dilakukan pada 21-29 Maret, 18-26 April, dan 2-9 Juni lalu.

Dari kunjungan itu tim mendapati para pengungsi banyak terserang penyakit ISPA, anemia, diare. Penyakit ISPA disebabkan oleh asap kayu bakar yang dihirup pengungsi dan udara dingin. Sementara penyakit anemia dan diare dipicu faktor makanan dan infeksi cacing.

"Para pengungsi makan seadanya. Mereka kekurangan asupan makanan," kata Hipo.

Hipo menerangkan kondisi pengungsi di Wamena yang memprihatinkan karena minim bantuan.

Dia tak menampik ada bantuan dari pemerintah daerah setempat, namun dalam dua bulan terakhir bantuan semakin jarang disalurkan karena konflik yang terus terjadi di Nduga dan sekitarnya.

Masalah lain yang membuat bantuan sulit tersalurkan, menurut Hipo adalah sikap pemerintah Indonesia yang sampai saat ini belum mengakui ada konflik bersenjata di Nduga.

Hipo mengatakan sejauh ini pemerintah hanya memandang konflik yang terjadi di Nduga sebagai konflik biasa alias aksi kriminal.

"Jadi perlu diakui dulu status konflik di Nduga ini apa. Pemerintah tak bisa menutup mata bahwa ada aspek perjuangan politik dalam konflik bersenjata ini," kata dia.

Keberadaan pengungsi menurut Hipo dapat ditangani dengan baik jika status konflik di Nduga telah jelas, yakni konflik antara pemerintah dengan kelompok pro kemerdekaan. [CNN]

AMNews - A release from the office of the chairman of the United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda, says it's the first time the three major factions have come under a single arm.

Under the This 'Vanimo Border Declaration', the Liberation Movement is taking political leadership of the new grouping, formed today and dubbed the West Papua Army.

Mr Wenda says they are ready to take over Papua and are calling for international and domestic support.

"We welcome any assistance in helping us achieve our liberation. Indonesia cannot stigmatise us as separatists or criminals any more, we are a legitimate unified military and political state-in-waiting," he said in a statement.

The new force includes the West Papua Liberation Army, which is fighting a bloody war with state forces in Nduga regency.

Also joining the united front are the West Papuan National Army and the West Papua Revolutionary Army.[rnz.co.nz]

AMNews - Kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB) blakblakan merekrut anak-anak remaja sebagai tentara untuk melawan militer Indonesia. Tindakan itu jelas melanggar konvensi internasional.

TNPB mendokumentasikan pembentukan tentara anak itu sebagai bahan propaganda. Dalam salah satu foto terlihat anak-anak remaja dengan wajah dicat hitam. Mereka memegang senapan lengkap dengan amunisi dan mengenakan seragam ala militer.

Foto itu diambil di suatu tempat di perbukitan terpencil Papua Barat pada bulan Mei. Foto tersebut dirilis kelompok TNPB, sebuah kelompok separatis yang selama ini melawan militer Indonesia dan mencoba memproklamasikan kemerdekaan Papua Barat.

"Anak-anak ini secara otomatis menjadi pejuang dan penentang militer kolonial Indonesia," kata Sebby Sambom, juru bicara TNPB, seperti dikutip Asia Pacific Report, Senin (24/6/2019).

Dia mengatakan sekitar selusin tentara anak berusia antara 15 dan 18 tahun saat ini berjuang untuk kelompoknya di berbagai daerah di Papua.

Menurut Kelompok Kerja PBB untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, dalam hukum hak asasi manusia internasional, 18 tahun adalah usia legal minimum untuk perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam permusuhan.

Sedangkan penggunaan anak-anak usia 15 tahun ke bawah sebagai tentara didefinisikan sebagai kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional.

Sambom, yang berbasis di Papua Nugini, mengaku menyadari bahwa perekrutan anak-anak sebagai tentara perang merupakan pelanggaran konvensi internasional. Namun, dia mengatakan pendaftaran anak-anak sebagai kombatan diperlukan karena apa yang terjadi di Papua Barat adalah penindasan oleh militer Indonesia.

Dia juga mengakui anak-anak telah berjuang untuk berbagai kelompok separatis di Papua selama beberapa dekade.

TNPB telah menjadi sorotan media sejak melakukan serangan di Kabupaten Nduga sejak akhir tahun lalu.

Pada bulan Desember, kelompok itu membantai sedikitnya 16 pekerja konstruksi Indonesia di Nduga yang sedang mengerjakan proyek Jalan Trans-Papua.

Serangan yang juga menewaskan seorang tentara Indonesia itu adalah yang paling berdarah dalam beberapa tahun terakhir dan memicu perburuan besar-besaran yang dipimpin oleh militer Indonesia terhadap para anggota separatis.

TNPB pernah menuduh militer Indonesia melakukan taktik bumi hangus di Papua Barat, namun tuduhan itu dibantah keras oleh militer.

Para ahli mengatakan penggunaan tentara anak di Papua adalah bagian dari siklus kekerasan, di mana orangtua mereka telah tewas ketika bergabung dengan kelompok separatis yang melawan militer Indonesia.

"Beberapa dari mereka merasa marah. Jika tidak ada proses penyembuhan trauma untuk anak-anak ini, itu masalah waktu pada tahun-tahun mendatang. Dalam beberapa bulan mendatang, mereka akan bergabung dengan teman-teman mereka di hutan," kata Hipolitus Wangge, seorang peneliti Indonesia yang mewawancarai orang-orang yang dipindahkan dari Nduga pada bulan ini.

Dia mengatakan seorang bocah lelaki yang dia wawancarai di sebuah kamp pengungsian Wamena—yang dia perkirakan berusia antara 10 dan 11—menyatakan keinginan untuk bergabung dengan TNPB di Nduga yang dipimpin oleh Ekianus Kogoya, seorang komandan ambisius yang berusia sekitar 20 tahun.

"Untuk beberapa pengungsi, mereka masih melihat Eki sebagai komandan, sebagai salah satu orang kuat di Dataran Tinggi (Nduga) saat ini. Karena dia bisa bertarung, dia bisa membunuh, dan bagi beberapa orang dia bisa menjadi simbol perlawanan orang Papua," ujar Wangge.

Chris Wilson, seorang dosen senior di Universitas Auckland yang berspesialisasi dalam terorisme dan konflik di Indonesia, mengatakan penggunaan tentara anak-anak akan memperpanjang kekerasan di Papua.

"Akan sangat sulit bagi mereka untuk diintegrasikan kembali ke masyarakat begitu mereka terlibat dalam kekerasan aktual dari jenis usia itu," ujarnya.

Wilson mengatakan kehadiran mereka juga akan memperumit bentrokan bagi militer Indonesia, yang kemungkinan akan dicegah untuk menggunakan "kekuatan luar biasa" jika mereka mengetahui anak-anak berada dalam barisan separatis.

Kapendam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, mengatakan dia tidak tahu tentang penggunaan tentara anak oleh TNPB. [Sindonews.com]

AMP - Aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tembagapura, Papua makin jadi. Minggu (29/10) siang, Pos Satgas Brimob di Mile Point 66 dan Mile Point 67 Distrik Tembagapura menjadi sasaran tembak mereka.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, masyarakat sekitar terpaksa dievakuasi ke Sport Hall Tembagapura di Mile Point 68 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal menjelaskan, penembakan tersebut diduga dilakukan oleh KKB, terhadap Pos Brimob yang bertugas sebagai Satuan Tugas (Satgas) Amole.

“Penembakan terhadap Pos Satgas Brimob di MP 67 dan MP 66 PTFI, yang diduga dilakukan oleh KKB. Anggota menempati RPU mile 67, setelah anggota ditembak dari arah ketinggian sebelah kiri, apabila dari mile 68,” sebut Kamal seperti dilansir Radar Timika.

Setelah ditembaki, anggota Satgas membalas tembakan sebanyak beberapa kali, dan kemudian kembali dibalas oleh KKB dengan lima kali tembakan. Kamal mengatakan, aparat gabungan Satgas Brimob dan TNI kemarin masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan, yang diduga melarikan diri ke area Hidden Valley di Mile Point 66.

"Pada pukul 11.05 WIT, empat personel Satgas TNI BC64 beserta tim patroli zona melakukan standby di pertigaan Hiddan Valley MP66,” tuturnya.

Sekitar pukul 14.00 WIT, kembali terdengar bunyi tembakan dari arah barat markas Polsek Tembagapura "Sebanyak tiga kali letusan, kemudian dibalas oleh anggota tim khusus yang siaga di kantor Mapolsek Tembagapura. Lalu kelompok tersebut kembali melepaskan lagi tembakan dari arah yang sama sebanyak dua kali, kemudian dibalas lagi oleh anggota kepolisian,” kata Kamal.

Selanjutnya, sekitar pukul 14.10 WIT anggota Timsus Polda Papua melaporkan kejadian tersebut kepada Iptu Roesman (Kasub Satgassus Polda Papua), kemudian melepaskan satu buah tembakan senjata api jenis kastior, ke arah sisi kanan bukit samping Polsek dengan jarak 400 meter ke arah barat serong 30 derajat ke kanan dari Mapolsek, guna mengetahui posisi kelompok kriminal bersenjata jika ada di sekitar jatuhnya peluru kastior.

Sekitar pukul 14.20 WIT, alarm sirene Kota Tembagapura dibunyikan, dengan tujuan untuk mengingatkan warga Kota Tembagapura, agar tidak keluar rumah dan selalu waspada.

Pada pukul 15.00 WIT, anggota Polsek Tembagapura atas nama Bripka Piter Paembonan mendapat informasi dari warga yang berada di dekat Kampung Utikini, bahwa KKB telah membuat jalan dekat tenda-tenda yang sudah dibakar beberapa hari lalu, dan telah bersiaga di sisi kiri dan kanan jalan yang ada semak-semaknya.

“Sementara anggota kepolisian bersama TNI masih bersiaga di Mapolsek Tembagapura, sampai menunggu penambahan pasukan Brimob maupun TNI, untuk mem-backup personel yang ada,” paparnya. [JPNN]

AMP - Peristiwa penerobosan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne oleh pendukung Papua Merdeka pada hari Jumat (6/1) lalu telah memicu kecaman dari pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri telah mendesak Australia untuk mengusut kejadian ini dan menangkap pelakunya.

Peristiwa tersebut membawa pertanyaan seberapa besar sesungguhnya dukungan terhadap aspirasi dan gerakan untuk penentuan nasib sendiri bagi Papua di Negeri Kanguru itu. Selain itu muncul pertanyaan bagaimana dukungan tersebut diberikan dan apakah hanya berasal dari warga diaspora Papua yang bermukim di sana atau juga menyebar kepada masyarakat warga Australia sendiri.

Salah satu yang patut diamati adalah sebuah organisasi yang menamakan diri The Free West Papua Party of Australia (FWPP) atau Partai Papua Merdeka Australia. Partai ini sudah berdiri sejak September tahun 2015 dengan ketua pertama partai ini adalah Paul Madden.

Namun, terhitung mulai akhir Desember 2016, terjadi pergantian kepemimpinan. Paul Madden mengundurkan diri oleh karena alasan pribadi, digantikan oleh Anthony Craig, salah seorang anggota pertama partai tersebut.

Menurut situs resmi partai ini, saat ini anggota terdaftar FWPP baru 350 orang. Diperlukan sedikitnya 550 anggota untuk bisa  terdaftar secara resmi sebagai partai. Biaya pendaftaran untuk menjadi anggota AUS $ 1.

Sebelum ini Anthony Craig dikenal sebagai juru bicara luar negeri FWPP. Ia sering mengunjungi Papua dan menyuarakan apa yang ia anggap sebagai aspirasi rakyat Papua.

Pekan lalu, Craig mengirim surat kepada sejumlah orang, termasuk Perdana Menteri Australia, Menteri Pertahanan dan Kedutaan Besar negara-negara asing. Isinya mengatakan bahwa latihan militer bersama Australia dan Indonesia adalah kejahatan perang, menurut hukum Australia dan internasional, didasarkan pada apa yang terjadi di Papua dan Timor Leste.

Craig mengklaim hanya FWPP yang menyuarakan hal ini di Australia. Partai-partai lainnya, bahkan Partai Hijau sekali pun, menurut dia, tidak membicarakan hal ini. "Itu sebabnya partai ini berdiri," kata dia.

Di situs resmi FWPP, dikatakan tujuan utama FWPP adalah membangkitkan dukungan Australia terhadap pembebasan dan kemerdekaan Papua. Mereka membuka keanggotaan terhadap siapa saja yang setuju pada manifesto partai. Ditekankan pula bahwa partai ini bukan partai agama.

Markus Haluk, salah seorang anggota Tim Kerja United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kelompok yang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri Papua, mengatakan peristiwa yang belum lama ini terjadi di KJRI Melbourne adalah cerminan dukungan rakyat Australia dan dunia inernasional terhadap aspirasi menentukan nasib sendiri Papua.

"Apa yang terjadi di KJRI Australia adalah tindakan spontanitas warga Australia yang prihatin dengan situasi HAM di Papua," kata dia, hari ini (10/1) lewat pesan seluler.

"Pemerintah tidak perlu reaktif dan menyalahkan pemerintah Australia," tambah dia.

Hal sebaliknya dikatakan oleh Juru Bicara Kedutaan Besar Indonesia di Australia, Sade Bimantara. Ia mengatakan kelompok-kelompok pendukung aspirasi Papua merdeka di Australia saat ini tengah frustrasi karena tidak mendapat dukungan. Kelompok ini pula yang melakukan penerobosan ke KJRI di Melbourne.

"Kelompok ini sedang frustasi, karena mereka tidak mendapat dukungan baik dari pemerintah dan pihak oposisi Australia, dukungan publik pun sedikit hanya di dunia maya," kata Sade kepada Australia Plus.

Ia menambahkan, menyampaikan aspirasi atau bentuk kekecewaan terhadap sebuah pemerintahan bukan menjadi hal yang dilarang, terutama di Australia yang memberikan kebebasan berekspresi bagi warganya. Tetapi KBRI mengaku terus berupaya untuk menjelaskan masalah Papua Barat, seperti program sosialiasi dan informasi baik di tingkat pemerintah, parlemen, LSM, diskusi soal Papua dan Indonesia timur, budaya dan festival, yang tahun lalu di Canberra, menurut Sade telah dihadiri 4.000 hingga 5.000 orang.

Sementara itu informasi keberadaan kantor FWPP tidak terungkap di situs resminya. Yang dicantumkan hanya berupa alamat email dan nomor telepon yang dapat dihubungi.(satuharapan.com)

AMP- Kelompok Sipil Bersenjata Papua yang menyebut diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyatakan perang pada pemerintah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Goliath Tabuni di markas mereka di Kwiyawagi, Papua Barat. 

“Kami nyatakan siap perang dengan militer Indonesia untuk Papua merdeka,” kata Goliath Tabuni lewat siaran pers yang diterima GATRA hari ini (Minggu, 8 Januari 2017). Siaran pers itu terima  GATRA.com dari TPNPB atas perintah dari Sebby Sambom, juru bicara Organisasi Papua Merdeka.

Goliath Tabuni mengklaim sebagai pimpinan panglima tinggi Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan pangkat Jenderal. Ia mengaku memimpin 7 Komando Daerah Pertahanan (KODAP) di wilayah pegunungan Papua Barat.

Pernyataan yang disampaikan dalam upacara gabungan 7 KODAP itu, menurut Tabuni, ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, Dunia Internasional, Oranisasi Perjuangan Papua Merdeka, dan Birokrat Orang Asli Papua di seluruh wilayah Papua Barat.

“Kami bukan ras melayu, kami ras Melanesia,” kata Tabuni. Pada puncak acara yang dilaksanakan pada 19 Desember 2016 di Markas KODAP Kwiyawagi Papua Barat itu disebutkan dihadiri oleh ribuan rakyat Papua serta  prajurit TPNPB.

Tujuh KODAP telah berkomitmen satukan semua kekuatan senjata dan amunisi yang dimiliki dari KODAP masing-masing yang telah hadir pada acara itu.  Patok wilayah kekuasaan TPNPB juga telah tentukan.

  

Aparat militer Indonesia, lanjutnya, dilarang melintas dari Habema, Tinggina, dan sekitarnya. Jika kedapatan militer Indonesia melintas wilayah yang telah patok, ancam Tabuni, TPNPB tetap akan tembak mati. 

Hal itu diungkapkan langsung oleh seorang Panglima KODAP Kwiyawagi dalam pernyataanya pada acara itu, 19 Desember 2016.

Tujuh KODAP telah berkomitmen satukan semua kekuatan senjata dan amunisi yang dimiliki dari KODAP masing-masing yang telah hadir pada acara itu.  Patok wilayah kekuasaan TPNPB juga telah tentukan.

  

Aparat militer Indonesia, lanjutnya, dilarang melintas dari Habema, Tinggina, dan sekitarnya. Jika kedapatan militer Indonesia melintas wilayah yang telah patok, ancam Tabuni, TPNPB tetap akan tembak mati. 

Hal itu diungkapkan langsung oleh seorang Panglima KODAP Kwiyawagi dalam pernyataanya pada acara itu, 19 Desember 2016.

Pimpinan KODAP yang turut hadir dalam acara ini adalah, Brigjend Militer Murib selaku panglima KODAP Sinak bersama Kepala Staf KODAP bersama anggotanya, Pimpinan KODAP Kwiyawagi Brigjend. 

Biliru Murib, Panglima Daerah Kwiyawagi dan Panglima Daerah Ilaga Brigjend Peni Murib, serta komandan operasi Lekagak Telenggen selaku Painitia Penyelenggara Kegiatan.

Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Lekagak G. Telenggen, selaku Panitia Penyelenggara kegiatan, di panggung dalam upacara bendera. 

Di akhir upacara, mereka melakukan rapat pimpinan bersama prajurit dari KODAP, menyusun strategi bersama untuk melakukan revolusi.

Pimpinan KODAP yang turut hadir dalam acara ini adalah, Brigjend Militer Murib selaku panglima KODAP Sinak bersama Kepala Staf KODAP bersama anggotanya, Pimpinan KODAP Kwiyawagi Brigjend. Biliru Murib, Panglima Daerah Kwiyawagi dan Panglima Daerah Ilaga Brigjend Peni Murib, serta komandan operasi Lekagak Telenggen selaku Painitia Penyelenggara Kegiatan. 

Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Lekagak G. Telenggen, selaku Panitia Penyelenggara kegiatan, di panggung dalam upacara bendera. Di akhir upacara, mereka melakukan rapat pimpinan bersama prajurit dari KODAP, menyusun strategi bersama untuk melakukan revolusi.(Gatra)

AMP- Polemik jelang Pilgub DKI Jakarta sepertinya sudah mulai memanas dengan diawali dengan kisrum Al Maidah ayat 51.

Ragam pendapat pun bermunculan baik yang pro ataupun yang kontra. Kalau diingat lagi, permasalahan utama merupakan karena Gubernur DKI Jakarta, Ahok merupakan satu-satunya pasangan calon yang beragama non-muslim.

Oleh karena itu, cukup banyak strategi-strategi yang berbau isu SARA dilancarkan terhadapnya sebagai cagub non-muslim.

Menurut penelusuran OkTerus.com, peristiwa ini turut membuatGubernur Papua turut menyorotinya dan mengeluarkan pernyataan yang cukup keras.

Ia meminta untuk kalau Ahok tidak diperkenankan menjadi seorang Gubernur, maka izinkanlah Papua merdeka.

GUBERNUR PAPUA

Lukas Enembe: “Kalau Non Muslim tidak boleh jadi Gubernur DKI atau Presiden Indonesia maka biarkan Papua Melanesia Merdeka”.

Beliau mengkritik politisi kekinian yang menjual ayat agama untuk kepentingan kekuasaan. Makan hasil alam nusantara ini bukan hasil dari ARAB atau Timur Tengah, nanti Utang negara suru Timur tengah yang lunasin, mereka tiap hari hanya urus perang saudara, indonesia juga mau nyusul timur tengah. #Idiot .

AMP - Orang lain yang datang tidak akan pernah membangun Papua. Orang Papua sendiri yang akan bangkit memimpin dirinya sendiri,”pesan singkat Kain kepada saya mengingatkan saya nubuat Pdt. Isak Samuel Kijne yang selalu menjadi buah bibir orang Papua ketika bicara soal pembangunan Papua yang karut-marut  saat ini.

“Di atas batu ini, saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekali pun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri,”tulis I.S. Kijne dalam batu peradaban di Teluk Wondama.

Pesan itu menjadi situs sejarah penting dalam peradaban orang Papua.

Usai membaca nubuat hamba Gereja itu, terlintas pertanyaan di benak.  Mengapa orang bermakrifat tinggi yang mendatanggi orang Papua tidak dapat memimpin orang Papua? Kenapa orang Papua yang harus bangkit memimpin dirinya sendiri? Kapan orang Papua akan bangkit dan akan memimpin dirinya sendiri?

Nubuat hamba Tuhan ini suatu kepastian yang belum bisa kita jawab hari ini. Walaupun belum, kita yakin bahwa ‘waktu’ pasti akan menjawab. Waktu refleksi dan waktu tindakan usaha pembuktian nubuat akan menjadi satu kenyataan, orang akan Papua memimpin dirinya sendiri. Refleksi dan tindakan pembuktian nubuat itu sangat penting.

Waktu refleksi kita meyakini bahwa wejangan I.S. Kinje ini lahir dari suatu pengamatan realitas hidup orang Papua, kemudian masuk ke dalam penafsiran konteks kitas suci. Kalau bicara kitab suci, nubuat ini sangat mendasar. Kitab Perjanjian Lama orang Kristen dan juga kitab orang Yahudi menulis kisah penciptaan alam semesta dan bangsa-bangsa manusia di bumi.

Kisahnya begini. Allah menciptakan alam semesta dengan satu struktur yang sangat teratur. Allah menciptakan langit dan bumi, segala isinya, lalu berpuncak pada menciptakan manusia. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai alam. Kuasa Allah kepada manusia untuk mengolah alam.

“Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi,”Ktab Kejadian berkisah mengenai penciptaan dan kewenangan manusia atas alam semesta. (Baca:Kejadian 1:1-29).

Kalau kisah yang orang Kristen yakini itu satu kepastian, Tuhan tidak mungkin salah dalam menciptakan bumi, isi bumi, dan manusia Papua. Allah tidak mungkin menciptakan alam Papua yang sungguh indah, alam yang suguh kaya raya yang luar biasa ada dengan kemampuan manusia Papua yang rendah. Allah pasti menciptakan manusia Papua dengan kecerdasan dan kebijaksaan yang mampu menguasai alam ciptaan Tuhan yang menjadi miliknya.

“Orang Papua harus yakin bahwa Allah pasti menciptakan manusia Papua dengan kemampuan mengatasi keindahan dan kekayaan alam Papua,”ujar Kain dalam satu diskusi dengan saya. Lalu, kata Kain lagi kepada saya, “Karena itu, sangat salah kalau mengatakan orang Papua tidak bisa, bodoh, dan pemalas. Salahnya terletak pada sistem penyadaran orang Papua akan potensinya yang melebihi alam Papua itu.”

Orang Papua harus kembali kepada satu kesadaran penuh akan kemampuannya. Kemampuan orang Papua yang mengatasi alam itu dengan satu tujuan yang khusus: orang Papua mengolah alam yang indah menjadi lebih indah, mengolah kekayaan alam yang ada menjadi lebih kaya tanpa merusak. Hanya orang Papua yang bisa tahu dan bertidak menjadikan Papua lebih indah dan kaya.

Karena itu, ingat! Orang lain tidak akan mungkin membangun Papua lebih indah dan lebih kaya. Orang lain pasti membuat Papua lebih rusak dan makin lebih buruk dan memuakan orang Papua dengan kemampuan yang Tuhan ciptakan untuk mengolah negeri mereka. Orang Papua pasti makin miskin dan termarginalkan disamping kemampuan orang mengolah alam Papua. Lebih jahatnya, penghabisan orang Papua.

Kita saksikan saja realitas Papua hari ini menuju kepada kehancuran total itu. Orang Papua makin tergantung kepada kekuatan orang lain. Orang lain lebih berkuasa daripada orang Papua. Orang Papua ditidurkan dengan sejumlah tawaran yang merusak. Uang yang merusak moralitas manusia Papua. Uang yang mamatikan potensi manusia Papua mengolah alam dan kekayaannya. Orang Papua mengutamakan materi daripada memelihara hak miliknya sebagai kekayaan warisan leluhur dan anak cucu.

Tindakan imoral itu menodai alam semesta dan menodai keutuhan ciptaan Tuhan yang suci dan luhur yang ada di Papua. Karena itu, “bangsa ini menjadi bangsa yang tidak bermoral,” menjadi satu lebel yang diberikan kepada orang Papua dari bangsa yang menganggap diri bermoral. Lebih itu menjadi satu kepantasan karena memang kenyataan demikian yang orang petakan.

Walaupun moralitas itu relatif, namun, ada pelanggaran nilai-nilai fundamental dan universal membuat kita memang menjadi manusia yang imoral. Kita melanggar kemerdekaan orang menjadi bebas membuat kita memang tidak bermoral. Kita menjadi manusia yang hidup dengan nalusi herder di tengah hutan. Ia mengongong hanya karena desakan nalurinya.

Supaya kita hidup tidak meluluh dengan nalusr, kita perlu mengakui kebebasan orang Papua memimpin dirinya sendiri dengan kemampuan yang Tuhan berikan untuk mengatur diri dan mengolah negerinya. “Orang Papua hanya membutuhkan pengakuan. Kita butuh pengakuan sebagai manusia,”ujar Markus Haluk dalam satu jumpa pers di kantor dewan Adat Papua, 13 Februari 2014  lalu.

Kalau orang lain mengakui konsep penciptaan, kebebasan, dan identitas, orang Papua pun tidak mungkin memimpin dirinya sendiri tanpa melalui satu proses. Orang Papua harus perlu melalui satu langkah proses penting yang memastikan kemampuan mengatasi alam papua itu melalui dunia pendidikan. Sistem pendidian orang Papua harus khusus dan lain dari yang ada sekarang.

Pertama, memperbaiki hidup orang tua Papua. Semua orang Papua harus menolak hal-hal yang merusak hidup. Penolakan itu langkah awal untuk memastikan orang sehat sehat secara jasmani dan rohani untuk menghasilkan benih generasi Papua yang baik, sehat, dan berkualitas.

“Kalau orang Papua mau hidup baik, orang Papua harus menolak semua hal yang orang Papua tidak ingin terjadi pada dirinya dan di negerinya,”ujar Pater Neles Tebay dalam satu diskusi di Aula, STT GKI, I.S. Kijne pada 2009 silam. Konsekuenasi baliknya, menurut Neles Tebay, orang Papua hanya menerima hal-hal yang orang Papua inginkan terjadi pada dirinya dan di negerinya.

Kedua, orang-orang papua yang memastikan diri sehat itu memulai satu pendidikan anak sejak hamil. Orang tua harus mengkonsumsii makanan yang mebentuk AQ dasar, melakukan hal-hal yang mendukung pembentukan AQ anak. Contoh kecil itu mendengar musik, melakukan kecendrungan psositif di bidang-bidang kehidupan yang lebih baik.

Ketiga, ketika anak sudah hadir ke dalam keluarga harus meneruskan pendidikan lebih baik dalam kenyataan hingga di dunia pendidikan formal. Orang Papua menjadikan pendidikan formal itu hanyalah sarana yang membuktikan kemampuan anak secara formal. Pendidikan di rumah harus menjadi perhatian utama.

Keempat, kalau orang tua sudah menyerahkan anak, institusi pendikan harus membantu anak mengembangkan potensi anak dengan merubah sistem pendidikan. Sistem pendidikan Kritis (mendidik anak meragukan segala sesuatu dan mempertanyakannya) yang harus orang Papua bangun untuk mencapai satu kebenaran orang Papua cerdas dan bijak memimpin diri di negerinya sendiri.

Sistem pendidikan kritis itu akan membawa anak didik akan memasuki dan bertemu dengan dunia potensi yang terkubur. Anak Papua akan menjumpai hal-hal yang baru yang membuktikan potensi mental dan fisiknya yang mengatasi alam yang kaya raya. Potensi orang Papua itu akan terkubur selamanya kalau hanya mengatakan bodoh tanpa usaha merubah sistem pendidikan copi paste ke sistem pendidikan kritis. Apakah kita hanya berputar dalam mitos anak Papua tidak kampu tanpa usaha ini? [tabloidjubi.com]

AMP - Bintang Kejora, bendera kontraversi antara pemerintah Indonesia dan organisasi perjuangan kemerdekaan Papua sempat berkibar beberapa jam di halaman sekolah di Dekai, Yahukimo, sebelum upacara kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-71 pada Rabu, (17/8/2016), dilangsungkan. Pelaku pengibaran belum diketahui.

Kontributor Jubi di Dekai melaporkan bahwa Bintang Kejora dikibarkan menggunakan tiang bendera dihalaman SMP Negeri 1 Dekai dan SMA Negeri 1 Dekai. Dua sekolah itu berdekatan, dan berada di Jalan Raya Poros Logbon.

“Sekitar jam 5 lebih, saya dapat telpon dari satu kaka yang sedang lari pagi. Dia lihat ada bendera Bintang Kejora berkibar di SMP sama SMA itu, jadi dia telpon untuk info ke saya. Dia tahu saya adalah wartawan,” kata Piter Lokon, kontributor Jubi di Yahukimo, pagi ini.

“Sekitar jam 6 kurang, saya pergi ke SMP N 1. Saya lihat ada bendera BK di tiang sekolah itu. (Bendera) Merah Putih tidak ada tapi Bintang Kejora. Saat itu masih sepi, saya hanya lihat dua orang, pakai baju biasa yang masuk ke halaman sekolah untuk ambil gambar. Saya juga masuk untuk foto,” ujarnya.

Piter juga menjelaskan, tak jauh dari SMP N 1 Dekai, Bintang Kejora juga sedang berkibar di dalam halaman SMA N 1 Dekai, yang berada dibagian belakang SMP N 1 Dekai. Kedua sekolah ini hanya dipisahkan oleh sebuah pagar besi, yang pendek.

“Kemudian saya ke SMA N 1.  Pintu pagar terbuka dan sudah ada beberapa orang yang lihat dan foto,” ucapnya.

Orang-orang mulai berdatangan. Para pelajar dengan seragam SMP dan SMA begitu pula aparat polisi dari wilayah itu. Jarak kedua sekolah itu dengan kantor polisi Yahukimo kurang dari 1 Km. 

“Sekitar jam 6 lebih, hampir jam 7, saya lihat bendera sudah diturunkan. Saya lihat sudah ada banyak polisi,” ucapnya.

Kepala SMP N 1 Dekai, Yan Makomirin, mengaku telah mendapat informasi sejak tengah malam bahwa bendera Bintang Kejora yang dikibarkan di halaman sekolahnya. Ia tak tahu identitas penelponnya. “Awalnya, dia sudah ditelpon bahwa ada bendera BK yang dikibarkan di sekolah. Dia bilang tidak kenal orang yang telpon dia,” ujar Piter, yang bertemu Kepsek pagi itu.

Hingga laporan ini dikirimkan ke redaksi Jubi pukul 8.30, aparat polisi masih melakukan pemantauan di lokasi sekolah dan di jalan-jalan raya.

Menurut Kepsek Yan, bendera BK diturunkan oleh aparat pada pukul 7.15 waktu setempat. Para siswa diizinkan pulang dan sebagian lagi dikumpulkan dihalaman sekolah untuk kemudian diantar ke kantor Bupati Yahukimo, untuk mengikuti upacara 17 Agustus.

“Siswa kami panik, mereka takut, banyak polisi yang pantau-pantau di sekolah jadi kami pulangkan mereka. Nanti ada beberapa guru yang akan pergi ikut upacara 17 Agustus mewakili sekolah di kantor bupati. Kalau situasi aman, dan memungkinkan, baru kami bisa bawa siswa tapi sebagian sudah pulang,” kata kepsek Yan.

Seorang guru yang tidak ingin disebut namanya, sedang mempersiapkan para siswa SMA N 1 Dekai, untuk ke kantor Bupati mengikuti upacara 17 Agustus.
“Kami menunggu jemputan, pakai bus dan truk polisi kalau banyak orang,” ucapnya. (tabloidjubi.com)

AMP - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Mualimin Abdi mengatakan pihaknya belum melakukan kajian terkait kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di Asrama Mahasiswa Papua, Yogyakarta, pada Jumat (15/7).

Di tempat itu, kepolisian diduga melakukan pengepungan dan kekerasan terhadap warga Papua yang bergabung dalam Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB), yang berencana mengadakan long march dengan rute Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I (Jalan Kusumanegara), Yogyakarta sampai titik nol kilometer.

"Nanti akan kami pikirkan (kajiannya)," ujar Mualimin ketika ditemui di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Mahasiswa asal Papua masih cemas pasca-pengepungan yang dilakukan ratusan polisi di Asrama Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, kemarin. Ruangan bagian depan asrama kosong, Ahad, 17 Juli 2016. Tak ada kursi yang ditempatkan di sana. Mahasiswa asrama biasanya menggelar ibadah Minggu di ruangan ini. “Kami biasanya ibadah di asrama. Tapi hari ini tidak ada ibadah karena khawatir terhadap aparat,” kata juru bicara Persatuan Rakyat Pembebasan Papua Barat, Roy Karoba, kepada Tempo. Patung Bunda Maria terlihat di halaman asrama. Ibadah misa yang biasanya dilakukan sekitar pukul 09.00 kali ini ditiadakan. Ahad pagi, satu mobil polisi masih patroli di sekitar asrama. Polisi juga sempat memarkir mobilnya di depan asrama. Seorang mahasiswa asal Papua lainnya yang ada di asrama menuturkan ada orang yang meneriakkan umpatan nama binatang dari luar asrama pada Ahad subuh. Karena masih cemas, mahasiswa Papua memutuskan untuk tidak mendatangi asrama. Dari 40 mahasiswa yang tinggal di asrama, hanya lima orang yang bertahan di tempat tersebut.

Dia bahkan mengaku belum membaca apapun mengenai kejadian di Yogyakarta itu.

"Belum, saya belum baca," kata Mualimin sambil berlalu.

Dugaan tindak kekerasan itu salah satunya disebutkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang turut mengecam aksi pihak keamanan tersebut.

Peristiwa itu sendiri dimulai dari rencana warga Papua untuk berunjuk rasa memberikan dukungan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) agar menjadi anggota penuh Melanesia Spearhead Group (MSG) dan memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri kepada warga Papua Barat.

Namun, menurut LBH, Kepolisian Daerah Yogyakarta menganggapi rencana itu dengan mengepung asrama agar "long march" urung dilaksanakan.

Selain melakukan pengepungan, lanjut LBH, polisi juga menyemprotkan gas air mata, menyita beberapa sepeda motor, melakukan penangkapan sewenang-wenang dan melakukan pemukulan terhadap warga Papua di asrama mahasiswa tersebut.

Hal itu diperparah dengan pembiaran aparat keamanan terhadap tindakan main hukum sendiri oleh kelompok tertentu yang dalam peristiwa itu mengumbar kalimat kebencian ("hate speech") dan cenderung rasialis.

"Tindakan kepolisian justru meruntuhkan bangunan NKRI yang adalah negara hukum dan demokrasi yang menjunjung tinggi HAM," ujar pengacara LBH Veronica Koman.

Untuk itu, LBH meminta pemerintah segera mengambil tindakan yang tegas bagi para pelaku yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap warga Papua di Yogyakarta.

Sebab, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang tertuang dan dijamin oleh konstitusi, serta dituangkan dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

Lontaran nama-nama hewan dan kata-kata rasialis terdengar menggelegar di siang bolong. Teriakan-teriakan tersebut berasal dari anggota organisasi masyarakat yang mengepung Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, Jumat (15/7). Ada empat ormas yang mendatangi Asrama Mahasiswa Papua, yakni Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja. Total jumlah mereka sekitar 100 orang lebih. Mendengar deretan nama binatang dan ucapan rasialis dihamburkan, para mahasiswa Papua yang berada dalam asrama sontak kaget. Salah satu dari mereka berujar, “Sungguh, mereka katakan, teriakkan itu di depan saya punya mata dan telinga, kepada kami –mahasiswa Papua, masyarakat Papua.”

Ia gusar sekaligus sakit hati. Menurut para mahasiswa Papua itu, aparat Kepolisian yang berjaga di sekeliling asrama mendiamkan saja perilaku rasis tersebut. Ketika itu jumlah polisi tak kalah banyak. Salah seorang warga Yogya, Kindarto Boti, mengatakan Kepolisian mengerahkan pasukan sekitar tiga sampai empat truk. Warga lainnya berkata, para polisi datang bersenjata lengkap, bak hendak menangkap teroris. Tak cuma para polisi yang bersenjata, tapi juga anggota ormas yang mendatangi Asrama Mahasiswa Papua.

“Mereka membawa kayu, linggis, dan benda-benda tajam lain,” kata seorang mahasiswa Papua di Yogya yang meminta namanya tak disebut dengan alasan keamanan, kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/7). Ucapan rasialis diterima para mahasiswa Papua di Yogya sejak Kamis (14/7), melalui pesan singkat atau SMS yang dikirimkan kepada rekan mereka yang menjadi narahubung Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB).

LBH pun mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menegakkan jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan menyampaikan pendapat sesuai UUD 1945, tanpa terkecuali.[Konfron]

Oleh: Bernardo Boma

Kompleksitas sejarah dan manipulasi status politik adalah akar persoalan Papua menjadi masalah yang meninggkat sejak 1 Mei 1963 ketika  wilayah Papua dianeksasi kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendudukan Indonesia di wilayah Papua membawah malapetaka dalam kehidupan rakyat Papua. Persoalan akut dan paling membekas dalam sejarah perjalanan hidup orang Papua adalah kekerasan militer terhadap orang asli Papua dengan berbagai macam dalil dan stigam serta marginalisasi yang menjadi bagian dari kehidupan rakyat Papua sehari-hari

Namun, Penderitaan hingga kini masih berlanjut dan ditutupi oleh rezim otoritarian negara yang penuh dengan pendekatan kekerasan, memarginalisasi orang Papua. Penderitaan rakyat Papua adalah sebuah ancaman serius yang distigma “separatis”, “terbelakang”, “OPM”, “Gerakan Pengacau Keamanan” dan “tidak berbudaya” untuk membenarkan tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Dari berbagai segi kehidupan, baik dari aspek ekonomi, politik dan kebudayaan tidak terlepas dari sejarah perkembangan kehidupan Rakyat Papua. Jika kita menyimak bagaimana awal gagasan pembentukan Bangsa Papua oleh kaum intelektual Papua pada dekade 1960-an tentunya mereka memiliki cita-cita agar Rakyat Papua dapat membangun Bangsa dan Tanah Airnya dengan lebih baik, lebih demokratis, lebih adil dan lebih manusiawi serta lebih sejahtera di negerinya.

Keinginan dan tentang rumusan negara yang dikehendaki para pengagas Bangsa Papua, untuk memerdekakan Rakyat dan membentuk suatu negara adalah wujud cita-cita yang mulia karena menghendaki agar Rakyatnya terbebas dari sebuah penjajahan. Salah satu gagasan dari Resolusi Kongres Nederland Nieuw Guinea Raad (Dewan Niuew Guinea) pada tanggal 19 Oktober 1961, yang memiliki arti penting bagi Rakyat Papua saat ini adalah semboyan “One People One Soul” yang artinya Satu Rakyat Satu Jiwa. Semboyan ini mengartikan persatuan dari seluruh rakyat Papua yang beraneka ragam suka, bahasa, tradisi, adat dan kehidupan ekonominya.

Saat itu Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno yang egois dan angkuh telah melancarkan sebuah usaha untuk menggagalkan lahirnya negara Papua Barat. Yang mana setelah deklarasi kemerdekaan Bangsa Papua Barat 1 Desember 1961, kemudian pada tanggal 19 Desember 1961 Indonesia melalui Soekarno mengumandangkan TRIKORA. Yang diikuti oleh mobilisasi militer dan para militer untuk menguasai Papua dari tangan Belanda. Dengan alasan membebaskan Papua dari penjajahan Belanda, gagasan membentuk sebuah negara Papua Barat adalah murni kehendak Rakyat Papua yang dipelopori oleh kaum intelektual Papua pada waktu itu, diantaranya:  N. Jouwe, M.W. Kaiseppo, P. Torei,  M.B. Ramendey, A.S. Onim, N. Tanggahma, F. Poana dan Andullah Arfan.

Bernardo Boma, mahasiswa Papua di Semarang. (Dok - SP)

Sejak TRIKORA 19 Desember 1961 dan penyerahan administrasi dari pemerintahan sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Indonesia selalu mengunakan militer (TNI-Polri) sebagai tameng untuk menghadapi perlawanan Rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran  Indonesia.

Realisasi dari isi Trikora itu Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.
Operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba             dan lain-lain.

Tidak hanya sampai di situ dalam sejarah Indonesia, pada rezim pemerintah Soeharto yang otoriter militeristik, Propinsi Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM), sehingga beberapa kali terjadi Operasi Militer yang dilakukan oleh ABRI atau sekarang disebut TNI. Pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia menempatkan TNI dalam jumlah besar di seluruh Tanah Papua dan dilakukan operasi besar-besaran terjadi dan menewaskan rakyat Papua dalam jumlah besar. Operasi Militer yang dimaksudkan adalah Operasi Sadar (1965–1967), Operasi Bhratayuda (1967–1969), Operasi Wibawa (1967–1969), Operasi Pamungkas (1969–1971) Operasi militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983–1984) dan Operasi Sapu Bersih (1985), Operasi Militer di Mapenduma (1996). Kemudian masih terus melakukan kekerasan setelah pemberlakukan Otonomi Khusus adalah pelanggaran HAM di Wasior (2001).

Pada 10 November 2001, tepatnya 13 tahun yang lalu, Pemimpin Besar Bangsa Papua Barat, Dortheys Hiyo Eluay, ditemukan tewas dalam mobilnya di Kilo Meter 9, Koya, Muara Tami, Jayapura. pada 08 Desember 2014. 4 (empat) orang Pelajar mati ditembak oleh aparat keamanan (TNI/Polri) dilapangan Karel Gobay pada pagi hari, Namun hingga kini belum ada kejelasan Pemerintah dalam upaya penyelesaian kasus Paniai Berdarah walaupun Komnas HAM sudah merekomendasikan dan sudah membentuk Panitia Ad Hock dan banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Hingga saat ini, dapat kita saksikan sendiri bagaimana kekerasan dan marginalisasi terhadap Rakyat Papua dari segi ekonomi, kesehatan dan pendidikan terjadi di depan mata kita, bagaimana perilaku aparat militer Indonesia terhadap Rakyat Papua, bagaimana tanah-tanah adat dijadikan lahan investasi perusahaan milik negara-negara Imperialis, Ekonomi rakyat seperti Pasar, kios, toko dan ruko dikuasai oleh bukan orang asli Papua sehingga orang asli Papua dimarginalkan dari atas tanahnya sendiri adalah salah satu bentuk diskriminasi rasis di Papua yang dibangun oleh negara melalui pendekatan pembangunan Pos-pos militer, penambahan pasukan militer Organik maupun Non Organik pembukaan lahan bagi perusahan asing yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Papua membawa malapetakan bagi orang Papua dari segi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dulunya kehidupannya alamiah

Tidak cuma itu, tingginya kematian di Papua khususnya kematian Ibu dan Anak ,Tenaga dan prasarana, Tenaga medis sangat minim, bagaimana lapangan pekerjaan yang ada cuma PNS dan buruh perusahaan milik negara-negara imperialis, bagaimana minimnya tenaga guru dan prasarana pendidikan di daerah-daerah pelosok dan masih banyak lagi persoalan lain yang sedang membelenggu Rakyat Papua saat ini.  Hal yang demikian terjadi diseluruh Papua dan tetap akan dipertahankan, guna kepentingan penguasaan terhadap Tanah Papua. Sehingga kesejahteraan menjadi alasan rasional Indonesia terhadap gejolak konflik di Papua yang sebenarnya berkaitan dengan Identitas suatu bangsa yang hendak memerdekakan diri.

Terbelenggunya Rakyat Papua dalam sebuah penjajahan, penindasan dan diskriminasi dikarenakan kita diperhadapkan pada musuh bersama seluruh Rakyat Papua cengkraman maut yang mematikan dari yang namanya Kolonialisme Indonesia, Imperialisme, dan Militerisme.

Kolonialisme Indonesia di Papua Barat dimulai ketika adanya invasi militer ke Papua sejak TRIKORA 1961 dengan pembentukan Komando Mandala untuk melancarkan operasi “Mandala” yang dipimpin oleh Letjend. Soeharto. Ini bertujuan untuk melakukan ekspansi (peluasan wilayah kekuasaan) negara Indonesia.  Ini dilakukan berdasarkan klaim yang tidak logis dan sepihak dari Soekarno, bahwa jauh sebelum Indonesia lahir, papua adalah bagian dari kerajaan  majapahit dan beberapa klaim lainnya.

Hingga kini, untuk menjalankan kolonisasi dan mempertahankan kekuasaannya atas Tanah Papua, mesin birokrasi, sistem politik seperti pemilu  dan militer (TNI-Polri) digunakan untuk melegitimasi keberadaan Indonesia di Papua. Birokrasi merupakan mesin legal Indonesia untuk menjadikan Papua bagian dari NKRI dan militer merupakan alat reaksioner yang digunakan untuk mempertahankan Papua apapun caranya. Dan sistem politik seperti pemilu untuk menunjukkan kalau Rakyat Papua patuh terhadap sistem politik yang berlangsung di Indonesia.

Hal sama seperti yang pernah dilakukan Belanda terhadap Indonesia dan Papua, kembali dilakukan oleh Indonesia terhadap bangsa Papua.

Kolonial Indonesia dengan Sistem politik dan militer, kebijakan politik seperti UU NO 21 Tahun 2001 tentang Otsus, UU Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), UP4B dan kebijakan lain hanya merupakan upaya untuk mempertahankan Papua tetap dalam kekuasaan Indonesia.

Imperialisme, dengan penandatanganan Kontrak Karya PT. Freeport milik Imperialis Amerika dengan pemerintahan Soeharto pada tahun 1967 menunjukan bahwa Papua saat ini sedang berada dalam cengkraman negara-negara Imperialis. Hal ini ditunjukan dengan masuknya berbagai perusahaan-perusahaan berskala Multy National Coorporation (MNC) seperti BP di Bintuni dan LNG Tangguh di Sorong Selatan serta pembukaan perkebunan skala luas seperti MIFEE di Marauke dan Corindo dan Medco yang sudah ada jauh sebelumnya. Untuk mengamankan keberlangsungan aktifitas eksploitasi perusahaan-perusahaan milik imperialis ini, militer (TNI-Polri) selalu digunakan untuk menghalau perlawanan Rakyat pemilik hak ulayat.  Nyatanya, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat mensejahterakan seluruh Rakyat Papua yang berjumlah kurang lebih tiga juta jiwa.

Militerisme, di Papua awal mulai dengan masuknya penjajah Belanda, baru kemudian sifat reaksionernya muncul ketika Indonesia hadir di Papua. Militerisme Indonesia memulai aksinya di Papua paska TRIKORA 19 Desember 1961 dengan adanya seruan untuk memobilisasi umum rakyat Indonesia untuk membebaskan Papua Barat dari Belanda oleh Soekarno. Katanya membebaskan namun faktanya hari ini sedang menjajah.

Penerapan kebijakan operasi militer yang pertama yaitu Operasi Mandala tahun 1961 dan berbagai operasi lain untuk melakukan teror, intimidari, pengejaran, pemenjarahan, pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran fasilitas umum dan kampung, dan aksi kejahatan militer yang lainnya. Selain itu, Daerah Operasi Militer (DOM) melalui Operasi Koteka pada tahun 1970-an, Rakyat Papua dipaksa untuk mengenakan pakaian ala orang Indonesia yang terbuat dari kain.

Penyelesaian persoalan Papua  melawan sistem yang sudah sekian lama menghisap, menindas dan menjajah rakyat Papua, untuk penyelesaian status Politik rakyat Papua adalah Menentukan Nasib Sendiri (The Right to Self Determination) bagi rakyat Papua merupakan satu-satunya tawaran solusi demokratis, adil dan bermartabat yang lahir dari rakyat Papua dalam penyelesaian persoalan Papua sebagai tahapan rakyat Papua untuk menentukan sikap hidup secara, sadar dan demokratis, apa tetap bersama Indonesia atau merdeka sendiri. Melalui mekanisme internasional yang dikenal dengan nama referendum.

Penulis adalah aktivis Mahasiswa Papua di Semarang.

Dikutip: Suara Papua

Pesan ini jika kita cermati, sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Papua sama sekali tidak pernah dipersoalkan negara ini. Pada waktu itu, yang disebut  dengan Indonesia itu dari Sabang sampai Ambonina. Hal ini merupakan sebuah fakta sejarah yang tidak dapat dibantah oleh negara ini.

Papua mulai diinvasi negara ini sesudah belasan tahun Indonesia merdeka. Tepatnya pada tanggal 1 Desember 1961. Invasi ini adalah jalan terakhir dari kebuntuhan jalan yang dihadapi Indonesia dalam upaya menanam benih  kolonialisasi di Papua.

Seharusnya, fakta sejarah di atas tidak dilupakan begitu saja oleh negara ini. Melupakan sejarah berarti juga melanggar pesan dari bapak proklamator negara ini. Tindakan inilah yang akhirnya turut mengabulkan pesan berikutnya "Perjuanganku mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.  

Yah, karena para pemimpin setelahnya lupa akan sejarah yang semestinya tidak  dapat dilupakan begitu saja. Akibat dari ini pula, beberapa tokoh Papua sering berkata "kebenaran sejarahlah yang akan memerdekakan orang Papua".

Dari poin ini jika kita kaitkan lagi dengan kata Ir. Soekarno Jasmerah, mengapa para petinggi negara ini hanya mengingat perjuangan dan pengorbanan para pahlawannya dalam merebut kemerdekaan Indonesia dan Irian Barat dari tangan Belanda. Mengapa mereka selalu identik dengan jargon NKRI harga mati.

Satu hal yang harus dipahami negara ini adalah apakah kata jasmerah itu mengacu pada perjuangan merebut kembali kemerdekan Indonesia dan IRIAN Barat dari tangan Belanda? Jika demikian, Pertanyaannya, apakah penyangkalan dan penolakan manusia dan wilayah Papua oleh  para petinggi negara ini di awal kemerdekaan Indonesia bukan sejarah?

Hati-hati, pendiri negara ini telah mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bukan jangan sekali-kali melupakan sejarah perjungan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia dan Irian Barat dari Belanda.

Sampai di mana perjungan Rakyat Papua?

Rakyat Papua telah mencari jalan untuk membangun kembali sejaranya. Pandangan Jakarta yang selalu melihat Papua dengan kacamata, tertinggal, terbelakang, dan bodok membuat rakayat Papua terus berjuang. Orang bodok selalu berusaha untuk mampu, sementara orang pintar santai dan bangga dengan kepintaranya sambil menstikma orang bodok. Bukankah begitu perbedaan orang bodok dan pintar? Jangan terlalu bangga bro.

Menanggapi semua itu,  kayaknya Indonesia baru bangun tidur. Kaget dengan kemajuan perjuangan Papua. Satu bulan lalu negara mulai memperkuat diplomasinya di wilayah pasifik melalui MENKOPOLHUKAM.  Rasanya, hasil yang di peroleh Indonesia tidak maksimal. Soal kunjungan ini pernah saya tululis  dalam  artkel di babawa ini.

Tidak maksimal, karena dalam pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP)  yang akan berlangsung pada  3-4 Mei di Inggris masih dihadiri bebepara petinggi negara di wilayah pasifik. Seperti Perdana Menteri Tonga dan  juga negara Vanuatu yang mengirim menteri pertahanannya untuk turut serta dalam pertemuan tersebut. Bukan hanya itu, rakyat Vanutau pun turut menuntut ULMWP  untuk diterima sebagai anggota penuh dalam MSG.

Dukungan perjuangan kemerdekan Papua ditingkat Internasional saat ini sangat besar. Seperti di kutip tempo dari situs IPWP, dukungan Gerakan OPM saat ini terus meningkat menjadi 95 orang dari parlemen diberbagai negara.

"Berdasarkan situs IPWP, jumlah anggota parlemen yang mendukung gerakan OPM mencapai 95 orang dari sejumlah wilayah dan negara seperti Inggris, Australia, Belanda, Swedia, Selandia Baru, Swiss, Ceko, Kanada, Amerika Serikat, Komite Eropa, Skotlandia, Finlandia, Samoa, Kepulauan Solomon dan Vanuatu"(m.tempo.co)

Bukan hanya itu, dalam  KTT Ke-20 MSG yang akan berlangsung awal Juni mendatang di PNG,  The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan diterima menjadi anggota penuh di MSG. Hal ini bisa kita lihat dari dukungan negara kepulauan Solomon, Vanuatu, New Caledonia, serta masyarakat sipil di wilayah kelima negara itu.

Selain itu juga, dapat kita ketahui dari perjungan KNPB dan berbagai oranisasi masyarakat Papua  yang terus bersuara mediasi rakyat Papua untuk mendorong ULMWP diterima sebagai anggota penuh di MSG.  Apa lagi, masyarakat di wilayah pasifik (Vanuatu) belum lama ini berdemo menuntut MSG untuk  mengeluarkan Indonesia  dari status asosiasinya di MSG saat ini.

Dalam KTT tersebut bukan tidak mungkin, organisasi penyambung lidah rakyat Papua itu akan menjadi anggota penuh di MSG dalam tahun ini.

 Kami rakyat Papua Akan Referendum

Sampai di sini jelas, kami rakyat Papua akan referendum untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri. Kami tidak membutuhkan campur tangan dari Jakarta. Apa lagi, menawarkan  penanganan yang hanya mencari sensasi, seperti dialog yang diajukan LIPI dan penyelesaian persoalan Ham yang belum lama ini digagas menkopolhukam dan jajarannya.

Anak sekolah dasar pun paham, semua tindakan itu hanya pengalihan isu untuk meredam desakan Internasional. Selain itu, tindakan seperti ini menunjukan kepanikan negara atas kemajuan perjuangan kemerdekaan Papua. Saat ini sudah terlambat bagi Jakarta untuk menggagas hal-hal semacam ini untuk rakyat Papua

Kami rakyat Papua telah bersama negara ini sema 54 tahun. Selam itu pula, negara ini tidak pernah bersedia menggelar referendum dan mengorbankan ribuan rakyat Papua yang tidak berdosa. Akibat dari konspirasi yang dimainkan negara ini bersama Amerika, juga turut mengorbankan masa depan orang Papua. Sederhananya, mana ada maling yang mau mengaku dirinya adalah maling.

Indonesia tidak perlu panik, karena referendum bagi rakyat Papua bukan hal baru yang akan terjadi di bumi ini.  Referendum juga mengajari negara ini tentang kedewasaan dalam menerapkan demokrasi. Selain itu,  untuk membuktikan klaim Indonesia selama ini " Papua terus bergejolak karena  masalah kesejahteraan". Dengan metode ini pula akan turut menjawab, apakah rakyat Papua ingin merdeka atau tidak.

Selain itu terlepasnya Papua melalui referendum,  juga turut mempermudah Jakarta mengatur Indonesia yang selama ini Jakarta selalu berceloteh "berjuta triliyunan rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk memajukan tanah Papua". Yah, kemerdekaan Papua juga turut mengurangi tanggungjawab negara ini dalam mengatur dan memajuka bangsanya.

Artinya kemerdekaan Papua turut mengurangi  tanggungjawab negara atas beban yang dipikul salama ini. Dengan demikian negara bisa menghemat dan memajukan Indonesia kearah yang lebih maju dan lebih baik tanpa orang Papua yang bodok dan terbelakang. Jadi  jika Rakyat Papua merdeka melalui referendum " Indonesia tidak perlu panik". Itu adalah hasil dari perbuatan Indonesia sendiri.

Biarlah orang bodok dan tertinggal hidup di atas tanahnya dengan segala keterbatasanya untuk mulai bersaing dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Hanya dengan begitu harkat dan bartabatnya akan tetap terjaga dan dihargai meskipun hidup dalam kemiskinan. Karena hal itu, lebih bermartabat dari pada kaya dan maju di atas tanah dan hasil kekayaan orang lain.(dihaimoma.com)