AMP - Selamat tinggal Indonesia, mungkin
kata ini tidak terlalu menyakitkan untuk menggambarkan situasi yang akan
terjadi beberapa waktu lagi. Sekian puluh tahun kita bersama, ternyata
kalian melupakan apa kata bapak proklamator negara ini dalam teks
pidatonya "jangan sekali-kali melupakan sejarah (jasmerah)".
Pesan ini jika kita cermati, sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945. Papua sama sekali tidak pernah dipersoalkan negara ini.
Pada waktu itu, yang disebut dengan Indonesia itu dari Sabang sampai
Ambonina. Hal ini merupakan sebuah fakta sejarah yang tidak dapat
dibantah oleh negara ini.
Papua mulai diinvasi negara ini sesudah belasan tahun Indonesia merdeka.
Tepatnya pada tanggal 1 Desember 1961. Invasi ini adalah jalan terakhir
dari kebuntuhan jalan yang dihadapi Indonesia dalam upaya menanam benih
kolonialisasi di Papua.
Seharusnya, fakta sejarah di atas tidak dilupakan begitu saja oleh
negara ini. Melupakan sejarah berarti juga melanggar pesan dari bapak
proklamator negara ini. Tindakan inilah yang akhirnya turut mengabulkan
pesan berikutnya "Perjuanganku mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
Yah, karena para pemimpin setelahnya lupa akan sejarah yang semestinya
tidak dapat dilupakan begitu saja. Akibat dari ini pula, beberapa tokoh
Papua sering berkata "kebenaran sejarahlah yang akan memerdekakan orang Papua".
Dari poin ini jika kita kaitkan lagi dengan kata Ir. Soekarno Jasmerah,
mengapa para petinggi negara ini hanya mengingat perjuangan dan
pengorbanan para pahlawannya dalam merebut kemerdekaan Indonesia dan
Irian Barat dari tangan Belanda. Mengapa mereka selalu identik dengan
jargon NKRI harga mati.
Satu hal yang harus dipahami negara ini adalah apakah kata jasmerah itu
mengacu pada perjuangan merebut kembali kemerdekan Indonesia dan IRIAN
Barat dari tangan Belanda? Jika demikian, Pertanyaannya, apakah
penyangkalan dan penolakan manusia dan wilayah Papua oleh para petinggi
negara ini di awal kemerdekaan Indonesia bukan sejarah?
Hati-hati, pendiri negara ini telah mengatakan jangan sekali-kali
melupakan sejarah. Bukan jangan sekali-kali melupakan sejarah perjungan
bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia dan Irian Barat dari Belanda.
Sampai di mana perjungan Rakyat Papua?
Rakyat Papua telah mencari jalan untuk membangun kembali sejaranya.
Pandangan Jakarta yang selalu melihat Papua dengan kacamata, tertinggal,
terbelakang, dan bodok membuat rakayat Papua terus berjuang. Orang
bodok selalu berusaha untuk mampu, sementara orang pintar santai dan
bangga dengan kepintaranya sambil menstikma orang bodok. Bukankah begitu
perbedaan orang bodok dan pintar? Jangan terlalu bangga bro.
Menanggapi semua itu, kayaknya Indonesia baru bangun tidur. Kaget
dengan kemajuan perjuangan Papua. Satu bulan lalu negara mulai
memperkuat diplomasinya di wilayah pasifik melalui MENKOPOLHUKAM.
Rasanya, hasil yang di peroleh Indonesia tidak maksimal. Soal kunjungan
ini pernah saya tululis dalam artkel di babawa ini.
Tidak maksimal, karena dalam pertemuan International Parliamentarians
for West Papua (IPWP) yang akan berlangsung pada 3-4 Mei di Inggris
masih dihadiri bebepara petinggi negara di wilayah pasifik. Seperti
Perdana Menteri Tonga dan juga negara Vanuatu yang mengirim menteri
pertahanannya untuk turut serta dalam pertemuan tersebut. Bukan hanya
itu, rakyat Vanutau pun turut menuntut ULMWP untuk diterima sebagai
anggota penuh dalam MSG.
Dukungan perjuangan kemerdekan Papua ditingkat Internasional saat ini
sangat besar. Seperti di kutip tempo dari situs IPWP, dukungan Gerakan
OPM saat ini terus meningkat menjadi 95 orang dari parlemen diberbagai
negara.
"Berdasarkan situs IPWP, jumlah anggota parlemen yang mendukung gerakan OPM mencapai 95 orang dari sejumlah wilayah dan negara seperti Inggris, Australia, Belanda, Swedia, Selandia Baru, Swiss, Ceko, Kanada, Amerika Serikat, Komite Eropa, Skotlandia, Finlandia, Samoa, Kepulauan Solomon dan Vanuatu"(m.tempo.co)
Bukan hanya itu, dalam KTT Ke-20 MSG yang akan berlangsung awal Juni
mendatang di PNG, The United Liberation Movement for West Papua
(ULMWP) akan diterima menjadi anggota penuh di MSG. Hal ini bisa kita
lihat dari dukungan negara kepulauan Solomon, Vanuatu, New Caledonia, serta
masyarakat sipil di wilayah kelima negara itu.
Selain itu juga, dapat kita ketahui dari perjungan KNPB dan berbagai
oranisasi masyarakat Papua yang terus bersuara mediasi rakyat Papua
untuk mendorong ULMWP diterima sebagai anggota penuh di MSG. Apa lagi,
masyarakat di wilayah pasifik (Vanuatu) belum lama ini berdemo menuntut
MSG untuk mengeluarkan Indonesia dari status asosiasinya di MSG saat
ini.
Dalam KTT tersebut bukan tidak mungkin, organisasi penyambung lidah
rakyat Papua itu akan menjadi anggota penuh di MSG dalam tahun ini.
Kami rakyat Papua Akan Referendum
Sampai di sini jelas, kami rakyat Papua akan referendum untuk mencapai
kemerdekaan itu sendiri. Kami tidak membutuhkan campur tangan dari
Jakarta. Apa lagi, menawarkan penanganan yang hanya mencari sensasi,
seperti dialog yang diajukan LIPI dan penyelesaian persoalan Ham yang
belum lama ini digagas menkopolhukam dan jajarannya.
Anak sekolah dasar pun paham, semua tindakan itu hanya pengalihan isu
untuk meredam desakan Internasional. Selain itu, tindakan seperti ini
menunjukan kepanikan negara atas kemajuan perjuangan kemerdekaan Papua.
Saat ini sudah terlambat bagi Jakarta untuk menggagas hal-hal semacam
ini untuk rakyat Papua
Kami rakyat Papua telah bersama negara ini sema 54 tahun. Selam itu
pula, negara ini tidak pernah bersedia menggelar referendum dan
mengorbankan ribuan rakyat Papua yang tidak berdosa. Akibat dari
konspirasi yang dimainkan negara ini bersama Amerika, juga turut
mengorbankan masa depan orang Papua. Sederhananya, mana ada maling yang
mau mengaku dirinya adalah maling.
Indonesia tidak perlu panik, karena referendum bagi rakyat Papua bukan
hal baru yang akan terjadi di bumi ini. Referendum juga mengajari
negara ini tentang kedewasaan dalam menerapkan demokrasi. Selain itu,
untuk membuktikan klaim Indonesia selama ini " Papua terus bergejolak
karena masalah kesejahteraan". Dengan metode ini pula akan turut
menjawab, apakah rakyat Papua ingin merdeka atau tidak.
Selain itu terlepasnya Papua melalui referendum, juga turut mempermudah
Jakarta mengatur Indonesia yang selama ini Jakarta selalu berceloteh
"berjuta triliyunan rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk memajukan
tanah Papua". Yah, kemerdekaan Papua juga turut mengurangi tanggungjawab
negara ini dalam mengatur dan memajuka bangsanya.
Artinya kemerdekaan Papua turut mengurangi tanggungjawab negara atas
beban yang dipikul salama ini. Dengan demikian negara bisa menghemat dan
memajukan Indonesia kearah yang lebih maju dan lebih baik tanpa orang
Papua yang bodok dan terbelakang. Jadi jika Rakyat Papua merdeka
melalui referendum " Indonesia tidak perlu panik". Itu adalah hasil dari
perbuatan Indonesia sendiri.
Biarlah orang bodok dan tertinggal hidup di atas tanahnya dengan segala
keterbatasanya untuk mulai bersaing dengan bangsa-bangsa lain di muka
bumi ini. Hanya dengan begitu harkat dan bartabatnya akan tetap terjaga
dan dihargai meskipun hidup dalam kemiskinan. Karena hal itu, lebih
bermartabat dari pada kaya dan maju di atas tanah dan hasil kekayaan
orang lain.(dihaimoma.com)
loading...
Post a Comment