FEBRUARI 2017 mendatang, masyarakat Aceh kembali mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemilihan gubernur dan pejabat lainnya di kabupaten/kota. Di samping harapan besar yang timbul dari pemilihan nanti, kami juga mempunyai kekhawatiran yang tidak kalah besarnya, yaitu pemilihan akan diwarnai dengan kekerasan dan intimidasi seperti yang mengotori Pilkada 2012 yang lalu.
Masyarakat telah mengalami beberapa dekade perang sampai dicapai perdamaian dan self government, kini berhak mendapatkan janji demokrasi yang dituangkan di dalam MoU Helsinki 2005 dan tidak membiarkan kesepakatan itu dikubur dengan membiarkan adanya pemilihan yang tidak demokratis terjadi lagi.
Sebagai orang yang ikut andil di dalam kesepakatan yang bersejarah itu dan sebagai sahabat baik rakyat Aceh, kami percaya bahwa membiarkan adanya pemilihan yang curang merupakan pengkhianatan terhadap apa yang diperjuangkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan gerakan referendum dulu.
Kesepakatan damai atau MoU ditandatangani oleh GAM dan pemerintah Indonesia bertujuan untuk menghentikan kekuatan senjata di Aceh; itu adalah komitmen GAM dan pemerintah. MoU dimaksud untuk membawa perdamaian untuk Aceh. Bukan hanya mengakhiri perang antara TNA dan TNI, tetapi perdamaian kepada semua rakyat dalam keadaaan apa pun.
Kesepakatan damai itu bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan masa depan mereka melalui pemilihan yang bebas dan adil. Kesepakatan damai tidak dimaksud untuk mengganti kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh sesama orang Aceh, dengan membiarkan satu kelompok masyarakat memaksa orang lain untuk memilih mereka.
Kesepakatan damai dimaksud untuk menjamin bahwa semua pimpinan politik di Aceh harus mendengarkan keinginan rakyat, dan keinginan itu diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak, bukan hanya pejabat yang bersangkutan.
Kesepakatan damai dibangun atas dasar keyakinan bahwa semua isu politik diselesaikan dengan kotak suara (pemilihan) dan jalan lain yang disediakan demokrasi. Bahkan untuk menegaskan penuhnya capaian yang didapat dari ruang demokrasi di Republik Indonesia, perjanjian damai ini memberikan kepada rakyat Aceh sebuah hak yang sangat bersejarah dan tidak pernah terjadi sebelumnya yaitu hak memiliki partai politik sendiri.
Dalam perundingan di Helsinki, sebagai ganti dari kesepakatan untuk tidak membawa isu merdeka ke meja perundingan, pemerintah Indonesia menawarkan kepada GAM untuk menjadi penguasa politik tunggal di Aceh dengan memberikan hak hanya kepada GAM untuk membuat partai politik. Saat itu, para perunding GAM, dan kami termasuk di dalamnya sebagai penasehat politik, kami menolak tawaran ini. Sebagai gantinya, GAM dengan bijaksana berkeras pada pendirian bahwa rakyat Aceh berhak untuk memilih wakil-wakil mereka secara demokratis dan berhak mendirikan partai-partai politik lokal sesuai dengan pilihan mereka.
Penolakan GAM untuk memegang kekuasaan yang didapat tanpa pemilihan yang demokratis dan GAM kemudian memberikan kekuatan politik kepada rakyat Aceh, sebagai tanda GAM menjunjung tinggi nilai-nilai Islam untuk mencapai perdamaian dengan cara yang berkeadilan. Dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi sebagaimana terjadi pada Pilkada 2012 lalu, sebagian dari teman-teman kami yang tercinta telah melanggar nilai-nilai mulia ini dan menghancurkan janji-janji damai yang dikandung MoU Helsinki.
Oleh karena itu, menyongsong Pilkada 2017 mendatang, jangan sampai menambah dalamnya kehancuran yang telah terjadi. Tidak boleh ada kelompok apapun di Aceh yang dibolehkan untuk menggertak demi mencapai kekuasaan. Main gertak adalah pengkhianatan terhadap isi dari MoU Helsinki, dan pengkhianatan terhadap apa yang diperjuangkan oleh GAM, DI dan masyarakat Aceh.
Sewaktu Pilkada 2012 yang lalu, sebagian kombatan yang pernah berjuang untuk kemerdekaan Aceh menjadi pelaku kekerasan dan intimidasi, bahkan menyerang calon lain dengan alasan telah berkhianat. Mereka menyerang, bahkan membunuh anggota partai lain walaupun sama-sama pengikut GAM.
Di saat pelantikan gubernur dan wakil gubernur yang sekarang, mantan gubernur yang menghadiri pelantikan dikeroyok oleh sesama anggota GAM. Kami merasa sangat malu atas kejadian seperti ini, karena mereka adalah kawan seperjuangan, bahkan kami kenal dan berjuang bersama mereka di dalam perang, sampai hati melakukan hal seperti ini.
Berbagai pemilihan yang berlangsung ini sayangnya justru menunjukkan bahwa pejuang-pejuang gerilya yang hebat di masa peperangan, kadang-kadang kesulitan untuk menerima cara dan metode demokrasi di masa damai. Karena terlalu sering memberikan perintah dan menggunakan kekuatan dan kekerasan demi tujuan bersama, mereka kesulitan untuk dapat menerima orang yang menentang mereka walaupun zaman sudah berubah, padahal tujuan bersama adalah adanya proses demokrasi itu sendiri.
Saat ini, untuk menegakkan keadilan, maka laki-laki dan perempuan anggota GAM harus meneruskan perjuangan untuk keadilan, pemimpin politik dan pengikut mereka harus mendengarkan suara demokratis rakyat. Suara itu tidak akan pernah mati; suara itu hanya bisa dibungkam sebentar dan pembungkaman ini menghancurkan hal-hal yang sangat berharga yang pernah diraih GAM.
Tidak boleh ada ruang untuk kekerasan dan ancaman kekerasan. Siapa saja yang hendak menjadi pemimpin Aceh atau berpartisipasi dalam menentukan masa depannya harus menolak kekerasan, walaupun dengan itu calon pemimpin lain atau peserta lain yang menang. Inilah demokrasi.
Pilkada 2017 nanti harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang penuh ketentraman, damai dan penuh kebajikan. Pemilihan harus dengan cara yang halal.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai keuntungan politik dengan cara mendukung dan membolehkan ancaman dan tindakan kekerasan dan melawan cara damai, mesti dilihat oleh rakyat Aceh sebagai perbuatan yang haram.
Perdamaian ditegakkan dengan keadilan, keadilan ditegakkan dengan pemilihan yang bebas dan adil. Semoga perdamaian dan keadilan tegak di Aceh. Salam sejahtera untuk semua.
Prof. Damien Kingsbury
William ‘Abu Billy’ Nessen
Penasihat politik GAM pada perundingan Helsinki 2005
Dikutip: serambinews.com
Masyarakat telah mengalami beberapa dekade perang sampai dicapai perdamaian dan self government, kini berhak mendapatkan janji demokrasi yang dituangkan di dalam MoU Helsinki 2005 dan tidak membiarkan kesepakatan itu dikubur dengan membiarkan adanya pemilihan yang tidak demokratis terjadi lagi.
Sebagai orang yang ikut andil di dalam kesepakatan yang bersejarah itu dan sebagai sahabat baik rakyat Aceh, kami percaya bahwa membiarkan adanya pemilihan yang curang merupakan pengkhianatan terhadap apa yang diperjuangkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan gerakan referendum dulu.
Kesepakatan damai atau MoU ditandatangani oleh GAM dan pemerintah Indonesia bertujuan untuk menghentikan kekuatan senjata di Aceh; itu adalah komitmen GAM dan pemerintah. MoU dimaksud untuk membawa perdamaian untuk Aceh. Bukan hanya mengakhiri perang antara TNA dan TNI, tetapi perdamaian kepada semua rakyat dalam keadaaan apa pun.
Kesepakatan damai itu bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan masa depan mereka melalui pemilihan yang bebas dan adil. Kesepakatan damai tidak dimaksud untuk mengganti kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh sesama orang Aceh, dengan membiarkan satu kelompok masyarakat memaksa orang lain untuk memilih mereka.
Kesepakatan damai dimaksud untuk menjamin bahwa semua pimpinan politik di Aceh harus mendengarkan keinginan rakyat, dan keinginan itu diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak, bukan hanya pejabat yang bersangkutan.
Kesepakatan damai dibangun atas dasar keyakinan bahwa semua isu politik diselesaikan dengan kotak suara (pemilihan) dan jalan lain yang disediakan demokrasi. Bahkan untuk menegaskan penuhnya capaian yang didapat dari ruang demokrasi di Republik Indonesia, perjanjian damai ini memberikan kepada rakyat Aceh sebuah hak yang sangat bersejarah dan tidak pernah terjadi sebelumnya yaitu hak memiliki partai politik sendiri.
Dalam perundingan di Helsinki, sebagai ganti dari kesepakatan untuk tidak membawa isu merdeka ke meja perundingan, pemerintah Indonesia menawarkan kepada GAM untuk menjadi penguasa politik tunggal di Aceh dengan memberikan hak hanya kepada GAM untuk membuat partai politik. Saat itu, para perunding GAM, dan kami termasuk di dalamnya sebagai penasehat politik, kami menolak tawaran ini. Sebagai gantinya, GAM dengan bijaksana berkeras pada pendirian bahwa rakyat Aceh berhak untuk memilih wakil-wakil mereka secara demokratis dan berhak mendirikan partai-partai politik lokal sesuai dengan pilihan mereka.
Penolakan GAM untuk memegang kekuasaan yang didapat tanpa pemilihan yang demokratis dan GAM kemudian memberikan kekuatan politik kepada rakyat Aceh, sebagai tanda GAM menjunjung tinggi nilai-nilai Islam untuk mencapai perdamaian dengan cara yang berkeadilan. Dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi sebagaimana terjadi pada Pilkada 2012 lalu, sebagian dari teman-teman kami yang tercinta telah melanggar nilai-nilai mulia ini dan menghancurkan janji-janji damai yang dikandung MoU Helsinki.
Oleh karena itu, menyongsong Pilkada 2017 mendatang, jangan sampai menambah dalamnya kehancuran yang telah terjadi. Tidak boleh ada kelompok apapun di Aceh yang dibolehkan untuk menggertak demi mencapai kekuasaan. Main gertak adalah pengkhianatan terhadap isi dari MoU Helsinki, dan pengkhianatan terhadap apa yang diperjuangkan oleh GAM, DI dan masyarakat Aceh.
Sewaktu Pilkada 2012 yang lalu, sebagian kombatan yang pernah berjuang untuk kemerdekaan Aceh menjadi pelaku kekerasan dan intimidasi, bahkan menyerang calon lain dengan alasan telah berkhianat. Mereka menyerang, bahkan membunuh anggota partai lain walaupun sama-sama pengikut GAM.
Di saat pelantikan gubernur dan wakil gubernur yang sekarang, mantan gubernur yang menghadiri pelantikan dikeroyok oleh sesama anggota GAM. Kami merasa sangat malu atas kejadian seperti ini, karena mereka adalah kawan seperjuangan, bahkan kami kenal dan berjuang bersama mereka di dalam perang, sampai hati melakukan hal seperti ini.
Berbagai pemilihan yang berlangsung ini sayangnya justru menunjukkan bahwa pejuang-pejuang gerilya yang hebat di masa peperangan, kadang-kadang kesulitan untuk menerima cara dan metode demokrasi di masa damai. Karena terlalu sering memberikan perintah dan menggunakan kekuatan dan kekerasan demi tujuan bersama, mereka kesulitan untuk dapat menerima orang yang menentang mereka walaupun zaman sudah berubah, padahal tujuan bersama adalah adanya proses demokrasi itu sendiri.
Saat ini, untuk menegakkan keadilan, maka laki-laki dan perempuan anggota GAM harus meneruskan perjuangan untuk keadilan, pemimpin politik dan pengikut mereka harus mendengarkan suara demokratis rakyat. Suara itu tidak akan pernah mati; suara itu hanya bisa dibungkam sebentar dan pembungkaman ini menghancurkan hal-hal yang sangat berharga yang pernah diraih GAM.
Tidak boleh ada ruang untuk kekerasan dan ancaman kekerasan. Siapa saja yang hendak menjadi pemimpin Aceh atau berpartisipasi dalam menentukan masa depannya harus menolak kekerasan, walaupun dengan itu calon pemimpin lain atau peserta lain yang menang. Inilah demokrasi.
Pilkada 2017 nanti harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang penuh ketentraman, damai dan penuh kebajikan. Pemilihan harus dengan cara yang halal.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai keuntungan politik dengan cara mendukung dan membolehkan ancaman dan tindakan kekerasan dan melawan cara damai, mesti dilihat oleh rakyat Aceh sebagai perbuatan yang haram.
Perdamaian ditegakkan dengan keadilan, keadilan ditegakkan dengan pemilihan yang bebas dan adil. Semoga perdamaian dan keadilan tegak di Aceh. Salam sejahtera untuk semua.
Prof. Damien Kingsbury
William ‘Abu Billy’ Nessen
Penasihat politik GAM pada perundingan Helsinki 2005
Dikutip: serambinews.com
loading...
Post a Comment