Aceh Merdeka Post - Haba Nanggroe

Jakarta - Sembilan orang tersangka teroris kelompok Abu Nusaibah yang menyusup dalam demonstrasi 4 November lalu sudah merencanakan aksinya dengan matang. Namun rencana teror yang menunggu kelengahan polisi itu bisa digagalkan. 

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, setelah bentrok antara massa dan aparat keamanan terjadi pada Jumat (4/11), sekitar pukul 19.30, Abu Nusaibah memerintahkan WS dan UA untuk mengumpulkan 8 orang kelompok Hawariyun di Masjid Al-Fatah, Menteng, Jakarta Pusat.

"Pengakuan tersangka, mereka bergerak berkumpul di Masjid Al-Fatah dari rumah masing-masing, tidak ikut demo di siang harinya, karena mereka akan memanfaatkan jika situasi rusuh," kata Boy kepada detikcom, Senin (28/11/2016).

Mereka yang diminta hadir itu berkumpul di halaman masjid sekitar pukul 20.00 WIB. Sementara di dalam Masjid ada Abu Nusaibah, SU, dan IA. Abu Nusaibah keluar dari Masjid Al-Fatah pukul 20.30 WIB lalu memerintahkan WS membagi menjadi dua kelompok. 

Kelompok pertama dipimpin AF untuk bergerak ke Penjaringan, Jakarta Utara, sebab kerusuhan telah terjadi di lokasi itu. Sementara kelompok kedua dipimpin oleh Abu Nusaibah bergerak dan bergabung dengan massa di DPR. 

"Tugas dan tujuannya adalah, agar berhadapan langsung dengan aparat keamanan dalamchaos dan mencari kelengahan aparat keamanan untuk merebut senjata api atau apabila ada senjata yang jatuh segera ambil," ujar Boy.

Berdasarkan keterangan salah satu tersangka, mereka tidak langsung bergabung dengan massa setiba di Penjaringan. Melainkan langsung menyusup ke barisan di belakang polisi untuk mencari kelengahan aparat. 

"Namun bentrok sudah berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan. Kemudian, kelompok 1 pimpinan AF yang di Penjaringan berpindah menuju DPR RI untuk bergabung bersama massa," terangnya.

Tim Densus 88 Antiteror kemudian berhasil menangkap sembilan orang yang terlibat dalam perencanaan teror itu. Kesembilan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu ditangkap di Bekasi dan Jakarta. Mereka berinisial S alias AN, A, RS, DA, WW, IA, F, Z, AS. 

"Secara umum mereka terdeteksi sebagai pemuda yang melakukan baiat, langsung ke pimpinan ISIS," ujar Boy di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (26/11) lalu. (Detikcom)

SuaraNetizen.com � Ustaz Yusuf Mansyur mengaku sempat menangis, setelah polisi melakukan kesepakatan dengan para ulama dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI soal aksi 2 Desember, yang akan dipenuhi dengan ritual agama.

Ustaz Yusuf mengatakan, hal itu menjadi bukti bahwa tidak ada pertentangan antara ulama dan penegak hukum.

"Saya kemarin, sempat meneteskan air mata. Enggak ada perselisihan antara ulama danumara," kata Yusuf dalam program �Apa Kabar Indonesia Pagi� di tvOne, Selasa 29 November 2016.

Hal ini, kata dia, harus disyukuri bersama. Namun, dia menyadari bahwa sebelumnya ada proses yang cukup panjang hingga kesepakatan ini terjadi.

"Masyarakat juga melihat gesture tubuh ulamanya juga tersenyum. Muka-muka bahagia," kata dia lagi.

Ustaz Yusuf juga mengingatkan bahwa kesepakatan aksi damai, salat, dan zikir bersama di Monas nanti, tidak akan menolerir aksi-aksi yang ingin menunggangi dan melakukan provokasi. Namun, potensi provokasi harus dihindari para jemaah yang akan hadir dalam aksi damai. (VIVA.co.id)

SuaraNetizen.com, Cianjur - Ribuan peserta Aksi Bela Islam Jilid III asal Cianjur, Jawa Barat, akan berangkat ke Jakarta dengan cara berjalan kaki. Hal ini menyusul adanya imbauan dari pihak kepolisian setempat agar perusahaan otobus (PO) tidak menyewakan bus kepada peserta aksi 2 Desember 2016.

Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI wilayah Kabupaten Cianjur Ahmad Yani mengatakan, kepolisian mengimbau kepada para pengelola PO untuk tidak menyewakan bus kepada massa yang akan menjadi peserta Aksi Damai Bela Islam Jilid III di Jakarta.

"Kemarin saya terima informasi terkait hal itu. Namun kami pun punya banyak cara untuk datang meski harus berjalan kaki sekalipun ke Jakarta," tutur Yani ditemui kediamannya di Cianjur, Senin (28/11/2016).

Yani menyayangkan sikap kepolisian tersebut. Ia berharap polisi bijak menyikapi persoalan ini. "Apapun upaya mereka, masyarakat tidak bisa dibendung, tidak bisa diberangus karena itu hak konstitusi untuk melakukan aksi damai," tegas dia.

Dia menyebutkan, ada sekitar 10 ribu umat Islam dari Kabupaten Cianjur yang sudah terdata dan siap berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan kaum muslim lain di Jakarta.

Sementara itu, salah seorang pengelola perusahaan otobus (PO) di Cianjur, Raja Husni Mubarok mengatakan, bagi peserta aksi yang akan menyewa bus harus ada surat izin dari pihak kepolisian.

"Sekarang harus ada surat izin terlebih dahulu dari aparat kepolisian," kata Husni.

Meski demikian, lanjut Husni, hingga saat ini belum ada satu pun pihak dari perwakilan aksi yang menyewa bus untuk mengangkut peserta aksi demo. "Kami sendiri tidak melarang selama armadanya masih tersedia," kata dia.

Meskipun membawa peserta aksi, pihaknya akan meminta pemesan agar selama dalam perjalanan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Ini dilakukan demi keselamatan para penumpang maupun bus yang digunakan. (Liputan6/SN)

Jakarta - Aksi dan Salat Jumat pada 2 Desember 2016 akhirnya disepakati digelar di lapangan Monas. Ketua Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Habib Rizieq menyatakan kesepakatan itu merupakan deal yang terbaik.

"Ini win-win solution," ujar Rizieq dalam konferensi pers di kantor MUI, Jl Prokoklamasi, Jakpus, Senin (28/11/2016).

Turut hadir dalam konferensi pers ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan tuan rumah Ketum MUI Ma'ruf Amin. GNPF MUI awalnya ingin menggelar aksi dan Salat Jumat di Jl Protokol, Sudirman-Thamrin.

Polri tidak setuju dengan rencana itu, dan menawarkan Salat Jumat digelar di Masjid Istiqlal. Namun GNPF MUI tak bersedia memenuhi permintaan Polri karena menilai Istiqal terlalu rawan untuk menampung begitu banyak orang.

Setelah pertemuan antara Tito dan Rizieq yang difasilitasi oleh Ma'ruf Amin pada siang hari ini, akhirnya ditemukan titik temu. Aksi dipusatkan di halaman monas.

"Kami tetap meminta seluruh pintu monas dibuka dan juga ditambah pintu-pintu darurat," ujar Rizieq.

Dalam kesempatan ini Rizieq mengapresiasi MUI dan Kapolri karena kesepakatan tercapai dengan baik.

"MUI menjadi jembatan antara kami dan pemerintah sehingga terbuka pintu komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini polri," ujar Rizieq. (Detik)

Jakarta � Sekretaris Jenderal DPP Front Pembela Islam (FPI) Jakarta, Novel Chaidir Hasan mengatakan, banyak pihak telah menawarkan penginapan gratis nan nyaman untuk para demonstran bela Islam jilid III yang rencananya akan digelar pada 2 Desember 2016 mendatang.

�Memang benar, kami telah menerima penawaran penginapan gratis untuk para demonstran. Karena demonstran ini kan ada juga yang datang dari luar kota Jakarta,� ujarnya ketika dihubungi Kriminalitas.com, Minggu (27/11/2016).

Ia juga membenarkan mengenai fasilitas-fasilitas nyaman yang tengah disiapkan para donatur pada ruang istirahat para demonstran tersebut.

�Memang beberapa yayasan yang bersimpati dengan aksi ini telah menawarkan ruangan ber-AC, makan dan minum secara gratis,� lanjutnya.

Pria yang lebih akrab disapa Habib Novel ini juga mengatakan penawaran yang sama juga diberikan pada demo bela Islam jilid II yang digelar pada 4 November 2016 lalu.

�Alhamdullilah, ini sangat membantu para demonstran. Dan ini adalah penawaran dari pihak-pihak yang memang bersimpati,� pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Kriminalitas.com, beberapa tempat yang menjadi titik menginap demonstran adalah, Yayasan Kafila thoyiba di Bogor, Masjid Al Ikhlas Kebagusan, Masjid Al Ihsan, Masjid Al Ittihad Tebet dan Rumah Quran Youthcare Pasar Minggu.

Fasilitas yang ditawarkan pun tak main-main, yakni ruang tidur ber-ac, sarapan serta kopi pagi. (Kriminalitas)

SuaraNetizen.com - Polda Metro Jaya mulai memproses kasus penghasutan kepada massa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah yang diduga dilakukan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah ketika orasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, dalam demonstrasi 4 November.

Hari ini, pelapor Fahri Hamzah yang menamakan diri Relawan Solidaritas Merah Putih memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi.

"Ini panggilan pertama kami, sebagai saksi pelapor, atas terlapor Pak Fahri karena menghasut pendemo pada 4 November di depan massa aksi," kata Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Silfester mengatakan dua orang saksi yang akan dimintai keterangan penyidik.

"Kami ada dua saksi yang akan dimintai keterangan penyidik, ada Bapak Trijahja Budi, saksi yang berada di lokasi melihat langsung orasi Pak Fahri dan saya sebagai saksi pelapor," ujar Silfester.

Menurut pengamatan Suara.com, Relawan Solidaritas Merah Putih, yang datang sekitar pukul 11.45 WIB, langsung masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Relawan ini melaporkan Fahri ke Polda Metro Jaya pada Jumat (11/10/2016).

"Jadi dalam orasinya 4 November itu Fahri mencoba untuk melengserkan Presiden Joko Widodo di depan para massa aksi, ini yang menurut kami menimbulkan kekacauan terhadap pemerintahan dan stabilitas negara juga sangat terganggu," kata Silfester ketika itu.

"Dia (Fahri) memfitnah, menghasut massa (pendemo) yang mengakibatkan anarkis demo 4 November. Dia mengatakan Jokowi tidak memberikan rasa nyaman kepada hati umat Islam," Silfester menambahkan.

Nomor laporan polisi Relawan Solidaritas Merah Putih yaitu LP/5541/XI/2016/PMJ/Ditreskrimum tanggal 11 November 2016, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. (Suaracom)

MENJELANG unjuk rasa 2 Desember, sejumlah persiapan dilakukan di berbagai daerah, seperti yang dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia cabang Bogor Raya.
Mereka menggelar Silaturahim dan Tablig Akbar Kebangsaan di Masjid Raya Kota Bogor, kemarin. Mereka mengaku akan mengirimkan 50 ribu umat Islam ke Jakarta untuk menghadiri aksi yang bernama Aksi Bela Islam III di Jakarta.

Namun, MUI mengajak masya�rakat mengurungkan niat turun ke jalan untuk berunjuk rasa. �Lebih baik aspirasi diperjuangkan de�ngan musyawarah daripada berunjuk rasa. Baik itu dengan dengan pengambil kebijakan maupun dengan penegak hukum,� ujar Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid, kemarin.

Ia menegaskan MUI sama sekali tak memiliki keterkaitan dengan unjuk rasa 2 Desember. Penggagas unjuk rasa yang menamakan diri GNPF MUI sama sekali tidak memiliki hubungan struktural dengan organisasi yang dipimpinnya.

Zainut menilai aksi itu lebih ba�nyak mudarat ketimbang maslahat. Pihaknya meminta umat Islam berfokus untuk mengawal proses hukum atas Ahok. �Seluruh proses hukum yang sedang berjalan perlu dihormati,� tuturnya.

Sebelumnya, GNPF MUI pusat mengatakan akan menggelar aksi damai dalam bentuk gelar sajadah sekalian salat Jumat di Jalan Thamrin dan Sudirman pada 2 Desember.

Tindak tegas
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau aksi tidak dilakukan di jalan protokol, seperti di Jalan Thamrin dan Sudirman. Ia pun siap menindak tegas peserta unjuk rasa yang melanggar aturan. �Silakan unjuk rasa, tapi jangan di jalan protokol,� ujar Tito di Gedung PBNU, Salemba, Jakarta, kemarin. Tito menjelaskan, demonstrasi diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Unjuk Rasa. Dalam Pasal 6 UU No 9/1998, disebutkan bahwa massa yang berunjuk rasa harus menjaga ketertiban umum.

Kapolri mengklarifikasi bahwa sinyalemen makar tidak ditujukan kepada peserta aksi yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tetapi kepada pihak yang memiliki agenda khilafah Islamiyah dan kelompok teror.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan NU memandang salat di jalan raya tidak sah. Aksi itu tidak lagi relevan karena Ahok sudah di�nyatakan tersangka dan berkasnya sudah dilimpahka�n kepada Kejaksaan Agung. �Mau apa lagi? Kecuali ada agenda politik lain.�

Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga pluralisme. �Pancasila sebagai alat pemersatu harus tetap hidup dalam spirit kehidupan. Jika ideologi bangsa tidak mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, bangsa dan negeri kita akan mengalami risiko kebangsaan,� tandasnya dalam Dialog Kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Senada, Presiden Joko Widodo menilai peran guru sangat pen�ting dalam menanamkan pemaham�an keberagaman pada anak didik. �Kita tetap satu NKRI dalam keadaan apa pun,� katanya pada peringatan Hari Guru Nasional di Bogor, Jawa Barat, kemarin. (Media indonesia)