Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Politik"

AMNews - Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan oleh DPP PNA telah usai dilaksanakan. Dengan menetapkan Samsul Bahri alias Tiyong sebagai Kapten baru melengserkan Irwandi Yusuf di ‘Partai Orange’ tersebut.

Pasca pemilihan itu, Tiyong sebagai nahkoda baru PNA menegaskan bahwa ia akan meminta restu kepada Irwandi Yusuf sang ‘Captan Hanakaru Hokagata’ yang kini sedang tersandung kasus rasuah di Ibukota.

Tiyong berencana akan melakukan rekonsiliasi dan musyawarah kembali untuk menyatukan perbedaan selama ini, guna melahirkan persamaan. Namun gayung tak bersambut baik. Restu yang minta Tiyong, gugatan yang dilayangkan Irwandi.

Hal tersebut sebagaimana yang dilansir oleh serambinews.com (15/9), bahwa Irwandi Yusuf akan menggugat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Aula Ampon Syiek Peusangan Bireuen tersebut.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai (MTP) PNA, Sayuti Abubakar mengatakan Irwandi sepertinya tidak menerima hasil KLB PNA yang telah menetapkan Samsul Bahri alias Tiyong sebagai Ketua PNA.

“Beliau akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan hasil KLB dan menyatakan KLB tidak sah,” kata Sayuti di serambinews.com.

Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) PNA Miswar Fuady saat dihubungi analisaaceh.com (15/9) mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh Irwandi tersebut.

“Secara aturan, apabila Irwandi tidak sepakat ya silahkan gugat, itu dibenarkan di dalam konstitusi. Dan kami siap menghadapi tuntutan tersebut,” jelasnya singkat.

Sebelumnya, kisruh di internal PNA muncul setelah Irwandi Yusuf memberhentikan Samsul Bahri alias Tiyong dari posisi ketua harian PNA dan menggantikannya dengan Darwati A Gani yang merupakan istrinya Irwandi sendiri. Tidak hanya itu, Irwandi juga menunjuk Muharram Idris sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) menggantikan Miswar Fuady.

Dinilai keputusan tersebut tidak sesuai dengan AD/ART, sehingga menimbulkan kekisruhan di tubuh PNA hingga berakhir di KLB. Akan tetapi polemik baru kembali mencuat, atas gugatan yang dilayangkan Irwandi terhadap keputusan KLB tersebut. [analisaaceh.com]

Wiranto dan Prabowo Subianto. FOTO/REUTERS
AMNews - Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, adalah satu dari sekian banyak pensiunan TNI yang terindikasi terlibat pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Salah satunya pelanggaran HAM di Timor Timur (kini Republik Demokratik Timor-Leste). Arsip-arsip yang dideklasifikasi—dibuka setelah sebelumnya berstatus 'rahasia'—oleh National Security Archive Amerika Serikat yang bermarkas di George Washington University hari ini (30/8/2019) mempertegas itu semua.

Arsip ini dikumpulkan dan diberi pengantar oleh Brad Simpson, pendiri dan direktur National Security Archive's Indonesia and East Timor Documentation Project, sekaligus Associate Professor of History and Asian Studies dari Universitas Connecticut. (Arsip-arsip yang dideklasifikasi bisa diakses di sini).

Trial International, organisasi non-pemerintah yang memerangi impunitas untuk kejahatan internasional, mencatat pada 25 Februari 2003, Wiranto pernah didakwa oleh Serious Crimes Unit, badan yang dibentuk oleh United Nations Transitional Administration of East Timor (UNTAET), karena terlibat dalam "pembunuhan, deportasi, dan penyiksaan" di Timor Timur terutama sepanjang 1999.

Wiranto didakwa demikian karena otoritas Indonesia, termasuk dia sebagai Panglima Angkatan Bersenjata saat itu (16 Februari 1998–26 Oktober 1999), "memegang kendali efektif atas milisi-milisi yang melakukan kejahatan kemanusiaan" di Timor Timur. Serious Crimes Unit bahkan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wiranto pada 10 Mei 2004. Tapi, otoritas Indonesia, yang saat itu dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, menolak bekerja sama dengan pengadilan Timor Timur selaku eksekutor.

Baca selengkapnya

AMNews - Sembari ngopi membaca berita di media online, kutemukan paradoks kemeriahan 74 tahun Indonesia merdeka. Sukacita yang harusnya hadir ternyata absen karena salah memahami kedaulatan dan nasionalisme. Barangkali kita sedang berhalusinasi tentang kemerdekaan.

Negara merdeka bukanlah negara yang ketakutan dengan bendera daerahnya sendiri. Bukan pula pemerintahan yang dengan semena-mena terhadap aspirasi rakyatnya. Hanya mental kolonialisme yang begitu, menekan dengan cara militeristik guna meraih SDA.

Dalam hal itu, negara bukan melindungi, namun menjadi momok menakutkan bagi rakyatnya. Dan menariknya, terjadi di dua daerah pemodal bagi negara.

Bahkan kapitalisme sangat menghormati para pemodal. Kok negara pancasila malah sebaliknya?

Apa yang terjadi di Manokwari harusnya tak perlu direspons dengan penambahan pasukan militer. Mereka rakyat yang harus dilindungi, bukan penjajah yang menginjak kedaulatan negara.

Menambah kekuatan militer bukanlah solusi jangka panjang. Menurut saya, malah itu solusi emosional. Solusi tidak kreatif yang nyaris picik setidaknya panik. Tak jauh beda dengan pendekatan orde baru maupun masa Megawati ketika menerapkan hal yang sama pada Aceh.

Sudah jadi rahasia umum, konflik di belahan bumi mana pun tetap berdimensi ekonomi. Kedua daerah yang seolah anak tiri dan anak pungut tersebut memiliki kekayaan alam yang sedang dicari negara mana pun di dunia ini.
Baca Juga: Papua Wajib Merdeka!

Pendekatan militer tidak akan berhasil meredam konflik di Papua. Hal itu sudah terbukti ketika beragam operasi militer dijalankan di Aceh. Justru menambah besar konflik dan korban jiwa.

Baru-baru ini, konflik bersenjata di Kabupaten Nduga menyebabkan 180 orang pengungsi meninggal dunia. Bahkan 113 di antaranya perempuan. Begitulah konflik bersenjata akan jatuh korban jiwa dan dendam yang tak berkesudahan.

Di Aceh, hal yang sama pernah terjadi. Selain korban jiwa dan kerugian materiil, konflik juga menyisakan kisah para perempuan yang diperkosa. Sayangnya peristiwa itu dijadikan catatan sejarah maupun catatan yang diseminarkan tanpa keadilan.

Meski kini GAM dan RI sudah sepakat damai, bukan berarti keadilan dilupakan. Lagian GAM dan rakyat Aceh dua komponen yang berbeda, sama halnya seperti Papua dan OPM.

Sejatinya kedua daerah ini tidak menuntut muluk-muluk. Mereka hanya menginginkan keadilan. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa kemerdekaan itu hak setiap bangsa.

Lalu mengapa pemerintah Indonesia begitu semangat mengorbankan rakyat sipil agar kedua bangsa ini tetap dalam NKRI? Apakah karena SDA mereka yang melimpah? Atau ada alasan logis lain yang menyebabkan nilai kemanusiaan pun dikorbankan?

Mencontoh Singapura yang tidak memiliki SDA melimpah, harusnya Indonesia tak butuh Papua dan Aceh. Indonesia harus menjadi negara mandiri yang tidak selalu bergantung pada SDA Papua dan Aceh.

Apakah benar bahwa tanpa Aceh dan Papua, Indonesia akan bangkrut? Menurut saya tidak. Indonesia memiliki cukup banyak SDM yang berkualitas. Lalu apa yang dibutuhkan dari Papua dan Aceh?

Wilayah geografis Indonesia terlalu luas jika melibatkan Aceh dan Papua di dalamnya. Ketimbang menghabiskan energi, korban jiwa, kerugian materiil, ada baiknya Indonesia melepas Aceh dan Papua.

Kalaupun pemerintah benar-benar ingin mengetahui aspirasi sebenarnya, silakan melalui mekanisme referendum. Ketimbang terus-terusan menggunakan senjata dalam penyelesaian konflik.
Baca Juga: Jakarta Ingkari Janji, Aceh Tertipu Lagi?

Setidaknya kemanusiaan yang adil dan beradab itu bukan hanya hafalan. Namun dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan konflik di Papua maupun Aceh. Momen tersebut nantinya akan mengharumkan Indonesia di kancah internasional.

Indonesia menjadi teladan negara demokrasi yang memberi referendum untuk dua Provinsi sekaligus. Melalui mekanisme itu nantinya ketahuan rakyat maunya bagaimana, bergabung atau pisah dengan NKRI.

Apa pun hasilnya tidak akan merugikan, justru membuktikan bahwa menjadi warga negara Indonesia tidak dipaksa. Tidak harus ditodong pistol atau laras panjang agar mengakui cinta Indonesia.

Indonesia lahir atas kesepakatan. Jika sudah tidak sepakat lagi, mengapa harus dipaksakan bersama? Biarlah Papua memilih jalannya sendiri, biarlah Aceh menentukan masa depannya sendiri.

Jangan lagi menambah korban jiwa, korban perkosaan, anak-anak yang terancam kehilangan masa depan hanya demi obsebsi menjadi NKRI. Masa sih dana rakyat dihabiskan untuk memerangi rakyat? Apa bedanya dengan Belanda dan Jepang di masa lalu?

Apakah menunggu sumber daya alam Papua dan Aceh habis baru melepas mereka? Coba tanyakan pada prajurit TNI/Polri di lapangan, andai diberikan pilihan, mereka bakal memilih memeluk anak-istri ketimbang perang.

Coba tanyakan pada prajurit TNI/Polri yang pernah berperang Aceh. Menyesal, tidak, ketika peluru mereka mengenai anak-anak? Bagaimana perasaan mereka ketika teman mereka wafat dalam tugas?

Coba tanyakan pula pada korban perkosaan, apakah mereka ikhlas menjadi warga negara Indonesia? Kemudian, apakah anak-anak tidak berhak mendapatkan damai? Meraih masa depan, bukan berlarian menghindari peluru.

Pendekatan militeristik tidaklah cocok digunakan untuk rakyat sendiri. Jika ingin Papua damai, dan ingin Aceh sepenuh hati bersama Indonesia, diplomasi cara terbaik.

Namun jika memang tak mampu menyelesaikan dengan cara-cara diplomatik dan simpatik, biarlah Papua dan Aceh merdeka.[qureta.com]

Deklarasi koalisi Gerindra dan PNA di DPRK Aceh Barat. Foto: AJNN.Net/Darmansyah Muda
AMNews - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat sudah menetapkan 25 orang wakil rakyat yang terpilih dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yang lalu.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra langsung membangun koalisi. Partai Nanggroe Aceh (PNA) dipilih oleh Gerindra untuk membangun koalisi poros tengah.

Padahal, Ketua Gerindra Aceh Barat Banta Puteh Syam merupakan wakil bupati setempat. Ia maju bersama Ramli MS yang merupakan politisi Partai Aceh. Keputusan Gerindra membangun koalisi dengan PNA menjadi pertanyaan bagi publik di Aceh Barat. Mungkinkan Banta Puteh Syam sudah ditinggal oleh Ramli MS.

Apalagi selama ini kabar keretakan orang nomor satu dan dua di Aceh Barat itu sudah kencang berhembus. Untuk diketahui, Gerindra berhasil meraih empat kursi dalam Pileg yang lalu, sementara PNA hanya mendapatkan satu kursi.

Bahkan, koalisi poros tengah yang dibangun partai nasional dan partai lokal ini digadang-gadang menjadi penyeimbang dalam pengawasan terhadap pemerintahan kabupaten setempat. Banta Puteh Syam mengaku tidak mau kinerja pemerintahnya bersama Ramli MS tidak diawasi oleh anggota DPRK yang berasal dari partai besutannya itu.

Ia malah mengungkapkan koalisi poros tengah ini merupakan koalisi yang akan menjadi penyeimbang dalam menilai kinerja pemerintahan. Sehingga apabila ada kesalahan pemerintah dalam pembangunan agar dikritik, namun apabila kinerjanya bersama Ramli MS berjalan baik, maka wajib juga diapresiasi.

“Koalisi ini bisa terjadi karena kami dengan tujuan yang sama, dengan harapan masa kerja parlemen lima tahun kedepan benar-benar bisa melaksanakan tugas yang baik, dimana tiga fungsi bisa berjalan dengan baik, sehingga dengan demikian tugas pemerintahan pun bisa berjalan,” kata Banta Puteh, Senin (30/7) malam.

Banta Puteh mengungkapkan kalau Partai Gerindra selama selama dua periode yang lalu harus berpuasa atau tidak mendapatkan kursi. Pasalnya sistim pengelolaan partai itu sebelumnya masih kurang sempurna.

"Bahkan saat tongkat kepemimpinan diserahkan kepada saya, Partai Gerindra Aceh Barat tidak memiliki apapun," ungkapnya.

Keberhasilan Gerindra meraih empat kursi di DPRK merupakan perjuangan panjang yang dilakukan dirinya bersama kader lainnya. Bahkan, tekanan-tekanan dari pihaknya lain cukup banyak, namun itu semua mampu dilalui, sehingga mampu mengantarkan beberapa wakil mereka ke dewan.

“Secara etik saya tidak boleh bilang siapa yang tekan, pokoknya Partai Gerindra mendapat tekanan habis, tapi kami menganggap tekanan ini adalah dukungan. Allhamdulillah selama perjuangan tidak ada selisih faham, kemudian dibarengi dengan doa dan saya mengajak teman-teman untuk harus menonjolkan kesabaran dan santun dalam berjuang,” ungkapnya.

Mantan Sekda Aceh Barat itu juga mengungkapkan kedepan akan lahi koalisi oposisi yang di dalamnya terdapat PAN dan Golkar. Sementara Partai Aceh akan menjadi partai pendukung pemerintahan. Sementara Demokrat, PPP dan PKS, secara otomatis akan membentuk fraksi bersama, namun dirinya tidak tahu akan berlabuh kemana.

"Lewat koalisi poros tengah ini saya sudah sangat siap dikritik kader sendiri. Bahkan jauh hari sebelum berkoalisi saya sudah lebih dulu mewanti-wanti kadernya untuk tidak terpengaruh dengan posisinya sebagai wabup. Saya tetap mengatakan jalankan fungsi dewan, salah satunya pengawasan," kata Banta.

Menurutnya ada dua hal yang harus didorong dalam pemerintahan Ramli-Banta, diataranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penegakan syariat Islam secara kaffah.

“Jadi untuk dua hal ini butuh keseimbangan, jika tidak ada keseimbangan dalam penganggaran dan pembangunan, maka inilah yang harus dikritik dan diberikan masukan oleh koalisi poros tengah,” ucapnya.

Sumber: Ajnn.net

Irwandi Yusuf & Muzakir Manaf
AMNews - Bergabungnya dua partai lokal terbesar di Aceh, Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II di DPRA, cukup mengejutkan.

Tak ada yang menyangka, dua partai yang lahir dari rahim perdamaian Aceh dan sama-sama menaungi eks kombatan GAM ini bisa akur dan bersatu.

Padahal, sekian lama sejak Pilkada 2012 silam, PA dan PNA selalu bersaing dan tak jarang para simpatisan berseteru dalam kontestasi politik di Aceh, baik pilkada maupun pemilu serentak.

Bergabungnya PNA dalam barisan politik DPRA yang digagas PA, sontak membawa ingatan kepada pernyataan Ketua Umum PNA, Irwandi Yusuf beberapa waktu lalu, yang menginginkan terbentuknya koalisi bersama PA.

"Saya ingin membentuk koalisi dengan PA. Saya ingin partai lokal kuat," kata Irwandi seperti diberitakan Harian Serambi Indonesia edisi Rabu 11 Juli 2018 dengan judul berita "Mimpi Irwandi tentang Partai Lokal".

Saat itu Irwandi mengundang khusus Serambinews.com ke ruang kerjanya di Kantor Gubernur Aceh untuk menyampaikan itu.

Namun, belum sempat cita-cita itu diwujudkan, Irwandi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Juli 2018.

Pria yang hobi menerbangkan pesawat itu tersandung kasus rasuah Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 bersama bupati non-aktif Bener Meriah, Ahmadi.
 

Pertemuan pimpinan parpol anggota KAB (Foto: Muhammad Saleh/MODUSACEH.CO)
AMNews -  Tujuh partai politik lokal dan nasional di Aceh kembali melanjutkan dan membentuk koalisi di parlemen Aceh (DPRA) untuk lima tahun mendatang. Namanya tetap; Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Tujuh parpol tadi adalah, Partai Aceh (PA), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai SIRA dan PKPI.

Pertemuan yang digagas bersama ini, dipimpin langsung Ketua DPA PA, H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, Minggu (8/7/2019) di Banda Aceh. Rapat dihadiri sejumlah ketua dan sekretaris parnas dan parlok, peserta koalisi serta juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Azhari Cage.

Anggota DPR Aceh dari PA ini memang cukup berperan dalam membangun lobi dan komunikasi dengan sejumlah parnas dan parlok hingga lahirnya KAB jilid dua tersebut. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami telah sepakat bersama-sama, melakukan kerjasama dan membentuk Koalisi Aceh Bermartabat,” kata Mualem, kepada media ini, usai pertemuan.

Menurut Mualem, koalisi akan terus berlanjut hingga di parlemen Aceh. “Kami memang berbeda kamar atau partai. Namun, ibarat rumah, tetap bersatu demi masa depan Aceh lebih baik dan bermartabat,” sebut Mualem.

Itu sebabnya kata Mualem, anggota koalisi sadar betul tentang, fungsi, peran dan tugasnya sebagai wakil rakyat di parlemen Aceh. Terutama posisi dan kedudukan anggota DPR Aceh sebagai wakil rakyat dan perpanjangan tangan partai di parlemen.

“Kami akan melanjutkan berbagai program kerjasama yang sudah baik selama ini (KAB pertama) dan terus berikhtiar untuk menyempurnakan berbagai kelemahan yang ada,” sebutnya.

Mualem berharap dan menilai, sejak kesepakatan ini dicapai, maka setiap pimpinan parpol koalisi terus membangun komunikasi dan relasi antar sesama anggota koalisi. Sebab, komunikasi merupakan kunci dari berbagai keberhasilan dari perjuangan partai terhadap kesejahteraan rakyat Aceh masa datang. Misal, mengadakan pertemuan rutin bulanan atau tiga bulanan serta program pembangunan yang berpihak pada rakyat.

“Dengan komunikasi yang baik, tentu berbagai masalah yang terjadi di Aceh dapat kita bicara dan selesaikan, demi mewujudkan dan mengawasi berbagai program pembangunan yang memihak kepada rakyat Aceh,” papar Mualem.

Tegas Mualem. “Yang perlu kita sadari bersama adalah, anggota dewan itu dipilih dari rakyat. Maka, tugas kita bersama sebagai pimpinan partai untuk mengawasi dan menjaga mereka agar tetap berpihak kepada rakyat melalui berbagai program pembangunan selama lima tahun ke depan,” tegas Mualem.

Sekedar catatan, sesuai hasil keputusan KIP Aceh, jumlah perolehan kursi di DPR Aceh berjumlah 81, ada 46 diantaranya bergabung dari KAB di DPR Aceh Periode 2019-20224. Misal, Partai Aceh (18 kursi), Gerindra (8), PAN (6), PNA (6), PKPI (I) dan SIRA (1), PKS (6). Ini berarti, ada 35 kursi lagi milik parnas dan parpol di luar KAB seperti, Partai Demokrat  (10 kursi), Golkar  (9), PPP (6) PKB (3), PDA (3), Nasdem (2 kursi) dan Hanura (1) serta PDIP (1).[Modus Aceh]

Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cagee (pakai jas) didampingi wakil ketua, Abdullah Saleh (berpeci) saat memimpin rapat koordinasi bersama Komisi A DPRK se-Aceh di gedung DPR setempat di Banda Aceh, Rabu 19 Juni 2019. (Foto: Tagar/Muhammad Fadhil)
AMNews - Setelah sempat tenggelam, wacana referendum di Aceh kembali muncul. Bukan dari eks Panglima GAM Muzakir Manaf atau Mualem. Kini datang dari DPRK se-kabupaten kota di Aceh.

Wacana itu mengemuka dalam rapat koordinasi antara Komisi I DPR Aceh dengan Komisi A DPRK se-Aceh terkait dengan kondisi politik dan evaluasi 14 tahun perdamaian Aceh di gedung DPR setempat di Banda Aceh, Rabu 19 Juni 2019.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRA Azhari Cage didampingi Abdullah Saleh, Buhari Selian dan sejumlah anggota Komisi I DPRA lainnya.

Azhari Cage menyebutkan, dalam rapat tersebut pihaknya bersama pimpinan Komisi A DPRK se-Aceh menyepakati tiga hal yang harus segera ditindaklanjuti, salah satu soal referendum.

"Hal paling pertama yaitu Komisi A DPRK se-Aceh harus mengadakan paripurna untuk mengeluarkan keputusan, mendesak pemerintah pusat untuk menuntaskan implementasi MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA), jika tidak dituntaskan segera, maka Aceh akan mengambil langkah-langkah konkrit untuk melaksanakan referendum," kata Azhari.

Dia menjelaskan, rapat paripurna setingkat DPRK harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu, keputusan untuk mendesak agar MoU Helsinki dan UUPA dituntaskan segera bisa dilakukan.

Azhari menyebutkan, poin ke dua yang disepakati dalam rapat tersebut adalah Komisi I DPRA perlu mengadakan dengar pendapat dengan tokoh-tokoh Aceh yang melibatkan semua elemen, termasuk ulama, akademisi dan tokoh GAM.

Rapat tersebut, kata Azhari, akan menjadi acuan arah kebijakan DPR Aceh dalam mendesak pemerintah pusat untuk menuntaskan MoU Helsinki dan UUPA.

"Adapun poin ke tiga yakni mendesak pemerintah Aceh dan DPRA untuk membentuk badan percepatan penyelesaian dan implementasi MoU Helsinki dan UUPA," sebut Azhari.

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Aceh ini menuding bahwa pemerintah pusat tidak komit dalam menuntaskan perjanjian damai itu. Buktinya, setiap komunikasi yang dilakukan antara Aceh dan pusat selalu mandek.

"Sudah 14 tahun, baru empat poin perjanjian yang selesai yaitu Lembaga Wali Nanggroe, Otsus Aceh dan pembentukan partai lokal," kata dia.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRA Abdullah Saleh mengatakan bahwa untuk melakukan referendum sulit terjadi, jika tak memiliki alasan yang jelas.

"Jika butir-butir MoU dan UUPA ini tidak diselesaikan maka akan menjadi alasan kita untuk melakukan referendum," kata Abdullah Saleh.

Abdullah Saleh yakin, jika butir-butir MoU dan UUPA dikhianati oleh pemerintah pusat, maka Uni Eropa akan mendukung Aceh untuk referendum.

"Karena Uni Eropa terlibat dalam perjanjian itu, demikian juga negara-negara di Asia, seperti Jepang dan Australia yang ikut membantu Aceh saat gempa dan Tsunami 2004," katanya. []

AMP - Siapakah yang akan mendampingi Nova Iriansyah , apabila Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh) yang sekarang ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK RI pada Selasa malam (3/7/2018) kemarin, jika dia diputuskan bersalah nantinya.

Seperti diketahui, dia (Irwandi) Diduga sebagai penerima ada tiga orang yakni Irwandi Yusuf Gubernur Provinsi Aceh, pihak swasta Hendri Yuzal dan pihak swasta lainnya Syaiful Bahri. Sementara, diduga sebagai Pemberi: adalahAhmadi tidak dibacakan, Bupati Kabupaten Bener Meriah.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria, dalam konferensi pers di Jakarta, bahwa Irwandi diduga menerima suap terkait  pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

“Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyekprovek pembangunan infrastruktur yang bersumber darl Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh TA 2018,” kata Basaria.

Namun, berbagai desak – desuk publik menyebutkan bahwa ada salah seorang dari kader PDI-P, T. Sulaiman Badai disebut-sebut dipilih untuk mendampingi Ir. NOVA Iriansyah MT, untuk menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Aceh apabila Irwandi Diputuskan bersalah nantinya.

Karenanya, posisi Nova Iriansyah yang sekarang ini adalah Wakil Gubernur Aceh akan diangkat menjadi Pj Gubernur Aceh karena posisi Irwandi Yusuf telah ditetapkan sebagai tersangka.

Entah, tapi publik sekarang ini terus mengisukan Sulaiman Badai yang saat ini menjabat Wakil Ketua KADIN Aceh akan digandeng Nova Iriansyah mengingat Partai Pengusung dan pendukung pada Pilkada 2017 adalah Partai Nanggroe Aceh, Partai Demokrat, Partai Damai Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Akan tetapi, kebanyakan meme di Media Sosial (Medsos) ada yang memposting gambar Zaini Yusuf dengan Nova Iriansyah.

Tak lain, Zaini Yusuf yang merupakan Presiden Aceh United itu adalah Adik kandung Gubernur Irwandi Yusuf yang saat ini sudah menjadi tersangka oleh KPK. [Sumber: liputanaceh.com]

AMP - Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma, mengingatkan Sumatera Utara (Sumut) tidak asal klaim wilayah Aceh.

Sebab perbuatan tersebut telah memancing keresahan masyarakat Aceh.

Hal tersebut disampaikan Haji Uma, Senin (13/11/2017) terkait masuknya Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Pulau Panjang dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumut.

“Kita mengingatkan Sumut jangan asal klaim wilayah Aceh,” kata Haji Uma.

Menurut Haji Uma, klaim Sumatera Utara, terhadap wilayah Aceh, bukan kali ini saja.

Sebelumnya kejadian serupa pernah dilakukan terhadap perbatasan walau pada akhirnya wilayah yang diklaim Sumut, tetap masuk Aceh.

Ia menyatakan telah meminta koleganya di DPD RI asal Sumatera Utara, Drs H Rijal Sirait.

Agar menyampaikan kepada Pemerintah Sumut, untuk tidak mengulangi lagi klaim terhadap wilayah Aceh.

“Beliau sudah berjanji akan menyampaikan ke Pemerintah Sumut,” ujarnya.

Sudirman menegaskan dirinya yang dipercaya daerah berada di pusat berjuang keras menjaga keutuhan wilayah Aceh.

“Yang di pusat kita menjaga keutuhan wilayah Aceh,” kata Haji Uma.

Sebagaimana diketahui Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Pulau Panjang, masuk dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumut.

Hal itu menuai rekasi dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat Aceh Singkil, yang tidak rela wilayahnya masuk ke Sumatera Utara.(Serambinews)

AMP - Puluhan anggota TNI diterjunkan untuk mengamankan senjata impor dari Bulgaria di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Tangerang, Banten, Sabtu (30/9).

Informasi yang beredar di kalangan media, sebanyak 79 prajurit TNI gabungan turun dalam pengamanan senjata SAGL kaliber 40mm sebanyak 280 pucuk dan amunisi granat sebanyak 5.932 butir di gudang Kargo Unex.

Pasukan yang ikut mengamankan diantaranya satu Pleton Yonif Para Raider 328, Satu Tim Tai pur Kostrad serta dari Kodim 0506, Marinir, Paskhas dan POM AU.

Dalam laporan tersebut juga menjelaskan, pengamanan senjata berjalan lancar dan tanpa ada situasi yang mengancam kegiatan pengamanan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto menyatakan senjata yang diamankan tersebut merupakan milik Polri dengan dokumen pembelian dan pengiriman yang sah. Tidak hanya itu proses pembelian senjata dan amunisi tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

"Jadi prosedurnya memang barang itu masuk dulu lalu kemudian pada proses karantina sekalian dicek oleh Bais (Badan Intelijen Strategis) TNI apakah sesuai dengan spesifikasi dalam pembelian atau tidak, lalu kemudian keluar rekomendasinya," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9).

Setyo menambahkan, Setyo menambahkan, pihaknya juga sudah mengkonfirmasi soal impor senjata ke Bais TNI. Namun demikian, jika barang yang kini masuk karantina tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, maka akan dikembalikan ke negara asal. [Rmol]

AMP - PDIP menuding Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berpolitik lewat nonton bareng film G30S/PKI. Apa kata Jenderal Gatot?

"Kalau politik, apa saja dipolitisasi, kamu-kamu saja bisa dipolitisasi. Jadi biarin aja," kata Jenderal Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Jenderal Gatot santai menanggapi tudingan itu. Menurutnya, wajar saja bila langkahnya itu dicurigai.

"Saya bilang orang kawin bisa politik, apalagi nonton film gitu. Ya wajar-wajar saja, orang curiga wajar, orang punya persepsi wajar, sekarang komentar apa pun wajar," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan instruksi Gatot menimbulkan reaksi dari beberapa partai politik. Beberapa parpol, seperti PKS dan PAN, jadi ikut-ikutan menggelar nobar film G30S/PKI.

"Sebagai orang politik, (saya kira) adalah ya (muatan politis). Kalau mau nonton, ya nonton aja. Prajurit siap ya, kalau sudah dibuat instruksi ya," ujar Effendi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Detik.com

AMP - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menghimbau Walikota dan Wakil Walikota Sabang, Nazaruddin dan Drs. Suradji Junus untuk memanfaatkan keuntungan geografis Sabang dengan menggali dan memanfaatkan potensi Kota Sabang untuk kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Irwandi Yusuf dalam sambutannya seusai melantik Nazaruddin dan Drs. Suradji Junus, selaku Walikota dan Wakil walikota Sabang Periode 2017-2022 di Gedung Serbaguna, Senin (18/09/17).

"Sebagai putra daerah, saudara tentu paham kalau Sabang memiliki potensi besar di bidang pariwisata," kata Irwandi

Rakyat Sabang kata Irwandi jangan hanya menjadi penonton saja, tapi harus bergerak sesuai dengan naluri sebagai anak Sabang.

"Saya tidak mau sabang  hanya dimajukan oleh-oleh orang dari luar Sabang, tapi juga orang-orang Sabang" ujar Irwandi.
 
Pemerintah dan masyarakat Sabang kata Irwandi harus berusaha untuk  menggali potensi alam yang ada, terutama untuk sektor pariwisata.

"BPKS  dan Pemerintah harus bersinergi agar mampu mewujudkan kota Sabang yang hebat," ujar Irwandi.

Pada kesempatan tersebut, Irwandi juga menyampaikan, pada  akhir tahun 2017 akan diselenggarakan event  Sail Sabang yang akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan serta dihadiri oleh masyarakat dari berbagai negara.

"Disini akan berkumpul orang-orang dari berbagai negara, Sabang harus bisa berjualan, ini akan membuka pintu bagi pariwisata dan investor," kata Irwandi.

Menurut Irwandi, Aceh begitu menggiurkan bagi para investor, tapi banyak diantara mereka tidak berani masuk ke Aceh karena dianggap masih tidak aman dan rawan. Bahkan diluar negeri sekalipun, masih banyak masyarakat yang merasa takut ke Aceh.

"Maka kegiatan Sail Sabang ini kita harap dapat membuka mata dunia, bahwa Aceh lebih aman dari Provinsi-provinsi lain," ujar Irwandi.

Setelah event Sail Sabang, Pemerintah juga akan menggelar kejuaraan marathon dunia dengan sertifikasi internasional yang akan dihadiri lebih 7000 peserta baik dari dalam maupun luar negeri.

"Kita juga akan mempersiapkan pemuda Aceh untuk ikut serta dalam event ini,".

Irwandi yakin, jika event -event tersebut sukses dilaksanakan, komentar masyarakat dunia terhadap Aceh akan berbeda dari sebelumnya.

"Dalam jangka panjang, kita juga akan mengembangkan sabang sebagai kawasan investasi kelas dunia," kata Irwandi.

Untuk itu, berbagai fasilitas untuk kemudahan investasi harus dapat ditingkatkan dengan mengaktifkan sistem pelayanan terpadu satu pintu dengan sebaik-baiknya, sehingga investor merasa nyaman menjalankan aktivitas bisnisnya di kota Sabang.

Pada kesempatan tersebut, Irwandi juga meminta Pemerintah Kota Sabang untuk mengelola dan memperhatikan masalah kebersihan di Kota Sabang.

"Perlu adanya mobil - mobil sampah untuk membersihkan dan mengelola sampah di Sabang,".

Pelantikan tersebut turut dihadiri mantan wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf ,Walikota Banda Aceh, Aminullah, Bupati Aceh Besar, Mawardi, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Aceh dan kota Sabang. (Rill)
 

AMP - Letkol Harold Magallanes Cabunoc cukup populer di Filipina. Meski pangkatnya bukan jenderal, ia dikenal sebagai perwira merangkap blogger. Nama blognya, Ranger Cabunzky's. Di Facebook, Cabunoc memilik Fanpage yang disukai lebih dari 82 ribu akun.

Ulasan alumni Eisenhower Fellowships 2013 ini soal dunia kemiliteran Filipina sering dipuji. Contohnya soal senjata sniper Barrett yang sangat dibanggakan kelompok pemberontak di Mindanao.

Sejak Februari 2017, Cabunoc menjabat komandan Batalion Infanteri Makabayan ke-33. Wilayahnya mencakup dua provinsi: Sultan Kudarat dan Maguindanao. Meski jauh dari Marawi, 149 kilometer ke arah selatan, dua provinsi ini tetap mengerikan.

Saban seminggu sekali, Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro (BIFF)—yang terafiliasi dengan ISIS—kerap melancarkan aksi teror: menyerang polisi atau tentara. Itu tentu beban berat bagi Cabunoc untuk menjaga anak buahnya tetap aman.

Pada 8 Juni lalu, Cabunoc mengunggah foto senjata-senjata milik milisi ISIS sitaan anak buahnya. Sayang, ia tak memberi info detail di mana senjata itu didapatkan. Yang menarik dari tujuh senjata serbu itu—2 buah M16, 3 buah Karabin M4, 1 buah CAR-15—adalah satu di antaranya tampak seperti SS1 milik PT Pindad (Persero), perusahaan negara Indonesia berpusat di Bandung dan Malang yang memproduksi alat tempur militer.

Foto ini seketika memancing perdebatan. Topik diskusi seputar apakah senjata yang mirip Senapan Serbu 1 itu benar senapan bikinan PT Pindad atau FN-FNC (Fabrique Nationale Carabine) buatan Belgia?

Mundur jauh ke belakang, pada 1982, Indonesia membeli 10.000 pucuk senjata FN-FNC dan dua tahun kemudian PT Pindad membeli lisensinya untuk memproduksi dan menduplikasi senjata tersebut guna dijadikan senapan standar TNI/Polri. Karena itulah kenapa prototipe SS1 dan FN-FNC amat begitu mirip.

Seiring waktu, modifikasi-modifikasi kecil dilakukan. Dari sanalah kita bisa melihat perbedaan mencolok antara SS1 dan FN-FNC, khususnya pada front grip (pegangan muka pelatuk). Pada FN-FNC, alur lade (pelindung laras) horizontal searah laras. Sedangkan alur lade pada SS1 berbentuk vertikal mirip seperti pagar.

Menilik foto Cabunoc, front grip pada satu senjata serbu itu memang terlihat mirip SS1. Konfirmasi bahwa itu SS1 diutarakan langsung oleh Cabunoc.

Ketika dihubungi lewat pesan singkat, ia membenarkan senjata yang disita anak buahnya adalah SS1.

"Senjata SS1 yang disita itu kini sudah disimpan oleh Pasukan Operasi Gabungan Marawi. Silakan Anda berkoordinasi dengan Kantor Urusan Publik AFP (Militer Filipina) jika ingin tahu detail soal itu,” ucap Cabunoc kepada saya.

Ketika di Marawi, 22 Juli lalu—perjalanan 18 hari saya di selatan Filipina—saya sempat berdiskusi masalah SS1 dengan juru bicara Pasukan Operasi Gabungan Marawi, Letkol Jo-Ar Hererra, di pusat komando Capitol Hill, Provinsi Lanao del Sur.

Saya minta izin kepada Hererra agar diberi akses ke gudang tempat menyimpan senjata sitaan. Logikanya, dengan memegang senjata itu secara langsung, saya bisa melihat cap resmi PT Pindad dan nomor rangkanya.

“Sebelum Anda ke sana, saya harus menghubungi petugas di sana dan mencarikannya untuk Anda,” kata Hererra.

Namun, setelah menunggu lebih dari dua hari, izin itu tak kunjung diberikan.

“Senjata yang Anda minta dan disita oleh Cabunoc tidak ada di sini. Pasukan Cabunoc tidak beroperasi di Marawi tapi di Sultan Kudarat. Jika menyita senjata, mereka sendiri yang akan menyimpannya, tidak akan mungkin dibawa ke Marawi" kata Kapten Mike Malacad, staf humas AFP di Marawi.

Untuk bisa membuktikan ada sepucuk senjata SS1 disita di Marawi, rekan jurnalis Filipina membantu saya dengan menyodorkan banyak puluhan foto dan video saat proses rilis senjata sitaan dilakukan AFP. Beberapa hari sebelum kedatangan saya—dan sejumlah wartawan lain—Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkunjung ke Marawi. Namun, hasilnya tetap nihil.

Potongan gambar SS1 itu akhirnya bisa dilihat lewat video yang dirilis Mocha Uson di Facebook. Mocha adalah penyanyi dan model cantik terkenal di Filipina. Ia dikenal sebagai propagandis Duterte dan diperkerjakan di Biro Kehumasan Istana Malacanang. Di video itu, Mocha disambut hangat oleh pasukan Filipina yang mengerubunginya.

Mata kamera lantas mengarah ke deretan senjata yang ditumpuk berjejer pada meja yang disusun melingkar. Kamera bergerak lamban mengambil gambar satu per satu senjata itu. Pada detik 1.17, terlihatlah senjata SS1. Terlihat kontras karena SS1 ditumpuk dengan senapan-senapan lawas yang masih berpopor kayu.

Tapi, berbeda dari SS1 di foto Cabunoc yang terlihat SS1-V2 atau berlaras lebih pendek, laras SS1 di video Mocha Uson lebih panjang seperti SS1-V1.

Aib Pindad di Captain Ufuk
Kemunculan SS1-V1 dipakai kelompok pemberontak Filipina bisa dilacak dari insiden penangkapan Kapal kargo M.V. Captain Ufuk pada 2009 di Pelabuhan Batangas, Filipina bagian utara.

Penangkapan Captain Ufuk jadi heboh karena belakangan diketahui bahwa kapal ini membawa senjata serbu milik Pindad sebanyak 20 boks kayu. Setiap kotak berisi lima pucuk SS1-V1 kaliber 5,56 lengkap dengan 15 magasin, lima bayonet, dan lima tali sandang.

Namun, yang lebih ramai, dari 100 pucuk senjata jenis SS1-V1 itu, hampir separuhnya raib entah kemana. Alhasil, yang disita Polisi Filipina hanya 50 pucuk SS1-V1. Tudingan bahwa sisa senjata jatuh ke tangan pemberontak pun muncul.

Mengutip Philstar, aparat penjaga pantai Filipina sebelumnya mengakui telah terjadi pergantian kapten kapal Captain Ufuk. Kapten kapal asal Inggris Bruce Jones diganti oleh John Lawrence Burne.

Jones kabur meninggalkan kapal dengan menumpang perahu kecil. Senjata kiriman yang raib telah dipindahkan ke perahu kecil yang datang dari Subic Bay Yacht Club dan terindikasi dibawa ke Filipina selatan.

Di Indonesia, keterlibatan PT Pindad membikin DPR buka suara. Yang paling vokal menyuarakan isu tersebut saat itu adalah Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Yusron Ihza Mahendra.

“Oh, iya, saya ingat kasus itu cukup heboh,” kata Yusron saat saya bertanya dan mengingatkan kasus tersebut, baru-baru ini. “Setahu saya, Pindad memang tidak salah. Salah itu di Filipina,” ucapnya, lagi.

Majalah Tempo pernah menurunkan isu ini dalam laporan mendalam berjudul “Pesanan Bodong dari Manila” pada edisi 7 September 2009. Kepada redaksi Tempo, PT Pindad menyatakan pesanan dari Filipina hanyalah pembelian pistol P2, sementara senjata laras panjang tipe SS1-V1 adalah pesanan dari pemerintah Mali, Afrika Barat.

Meski begitu, agen pembelian tetap dipegang seseorang yang mengaku bernama William Nestor del Rosario dari perusahaan agen senjata Red White Blue (RWB) Arms Incorporated, yang berkantor di kawasan bisnis Makati, Manila. Semua proses pemesanan dilakukan secara legal dan menyertakan izin dari Kepolisian Filipina dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Republik Mali.

Dalam kontrak itu, Rosario meminta pengiriman senjata menggunakan sistem FOB alias free on board. Artinya, Pindad hanya bertanggung jawab mengurus pengiriman dari pabrik mereka di Bandung hingga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Artinya, jika terjadi sesuatu di laut lepas, setelah keluar dari Tanjung Priok, itu bukan kewenangan kami,” kata Sekretaris perusahaan Pindad Ahmad Jaelani kepada Tempo.

Teka-teki kemana puluhan pucuk SS1-V1 di Captain Ufuk hampir saja terbongkar pada 2010. Saat itu, setelah setahun menghilang, Kapten Bruce Jones akhirnya muncul ke media. Kepada Bulletin, ia bersedia menjadi justice collaborator—saksi pelaku yang mau bekerja sama demi memecahkan sebuah kasus—asalkan aparat memberinya perlindungan keamanan dan jaminan hukum.

Namun, beberapa pekan setelah ia berbicara ke media, Bruce tewas ditembak oleh pengendara motor tak dikenal. Dugaan kuat, Bruce ditembak oleh sindikat internasional perdagangan senjata ilegal.

Alhasil, misteri kemana sisa SS1-V1 yang hilang sampai sekarang belum terpecahkan. Teori saya, kemungkinan salah satu senjata itu berasal dari peristiwa 2009, bagian kecil dari puluhan senjata sitaan milik ISIS di Marawi.

Apa Mungkin SS1 dibuat oleh Pabrik Rumahan, atau Justru Diselundupkan?
Bagaimana dengan SS1-V2 laras pendek yang disita oleh pasukan Cabunoc?

Varian ini tak masuk dalam paket yang dikirim dari Bandung ke Filipina pada 2009 .

Filipina dikenal sebagai surga kulakan senjata. Selain senjata standar bikinan produsen resmi, banyak pula senjata dibikin dan dimodifikasi secara rumahan. Bengkel senjata rumahan ini lazim disebut paltik. Banyak paltik-paltik terbaik bukan berasal dari Mindanao, melainkan Cebu—salah satu provinsi paling maju di Filipina.

Saya sempat mendatangi sebuah paltik di Datu Odin Sinsuat, Maguindanao, salah satu provinsi di Region Otonomi Muslim Mindanao.

Darurat Militer yang diterapkan Duterte di seluruh Pulau Mindanao sejak konflik Marawi meletus pada Mei 2017 membuat paltik yang saya temui untuk sementara waktu tidak beroperasi.

Kata sang pemilik, Archie, ia bisa kapan saja digerebek dan diperas oleh polisi dan militer jika tetap nekat memproduksi senjata.

“Akan lebih berbahaya. Kami hanya pembuat senjata. Kami bukan teroris,” katanya.

Ia menuturkan sudah berpengalaman membikin senjata selama lebih dari 15 tahun. Selain revolver, ia biasa membuat dan memodifikasi M-16, AR-15, atau Karabin M4.

Namun, ketika ditanya apakah mungkin ia bisa membuat dan memproduksi SS1, ia menggelengkan kepala.

“FNC? Saya tidak bisa,” ujarnya, menyebut model senjata buatan Belgia yang diduplikasi oleh Pindad sebagai SS1. “Untuk menduplikasi senjata tidaklah mudah. Butuh waktu trial and error yang lama.”

“Kami tidak ada waktu melakukan itu. Lagi pula, senjata itu tidak begitu laku di sini. Lebih baik membuat senjata yang diminati banyak orang,” katanya.

Berbeda dari Filipina, di Indonesia, varian senapan serbu yang dipakai pemberontak bukanlah hal tabu.

Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, menjadikan SS2 sebagai senjata favoritnya. Di Papua, gerilyawan OPM sering terlihat menenteng SS1. Saat konflik Aceh, banyak tokoh GAM membawa senapan serbu ini.

Tidak menutup kemungkinan SS1-V2 yang ditemukan di Sultan Kudarat dibawa langsung dari Indonesia dan berpindah-pindah tangan hingga akhirnya tiba di sana. Apalagi, saat konflik Poso dan Ambon, banyak senjata SS1 pindah tangan dan berakhir ke tangan para kombatan yang hilir mudik ke Mindanao lewat Bitung-Gensan.

Anda bisa mendengar kisah penyelundupan senjata dari Mustajo Taguere Mediang, tetua Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) yang paling dihormati di General Santos.

Mediang kini sudah tua dan berkata lelah untuk terus berperang. Ia memilih mendekat ke pemerintah. Saat berjumpa dengan saya, ia begitu membanggakan cucunya yang kini jadi anggota Marinir Filipina—kesatuan elite dalam tubuh pasukan militer Filipina.

Semula Mediang dikenal perompak dan penyelundup senjata. Ia pernah ditangkap dan ditahan di Manado selama beberapa pekan. Koneksinya yang luas membuat ia kembali bebas. Berkaca dari pengalamannya, kata Mediang, tidaklah sulit menyeludupkan senjata di perbatasan Filipina-Indonesia.

“Dalam beberapa kasus, biasanya senjata dimasukkan ke dalam karung beras atau ditumpuk bersama ikan di storage. Namun, itu adalah cara yang amatir,” ucap Mediang di kediamannya di Calumpang, Gensan.

“Apakah Anda tahu ada seribu cara untuk melakukan itu. Ini jadi pekerjaan sulit bagi pemerintah saya dan Anda,” tambahnya.
Respons dari Pindad
Soal temuan SS1 yang dipakai di Filipina Selatan, saya coba klarifikasi ke pihak Pindad.

Sejak Selasa pekan lalu, 15 Agustus, saya mengirimkan surat permohonan wawancara kepada humas untuk menemui Ade Bagdja, direktur teknologi dan pengembangan PT Pindad. Sampai laporan ini dilansir, surat tersebut belum direspons.

Saya bertanya kepada sekretaris perusahaan, Bayu A. Fiantoro, dan ia menjawab bahwa informasi soal ini baru ia dengar.

“Terus terang, kok saya baru dengar berita ini. Jadi agak sulit mengonfirmasi," kata Bayu.

“Kita agak sulit mengonfirmasi karena semua peredaran senjata organik sepengetahuan TNI. Oleh karena itu, kita sangat terbuka jika dari pihak TNI maupun Kemenhan (Kementerian Pertahanan) meminta kita untuk menyelidiki lebih lanjut.”[tirto.id]

AMP - Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah kembali menjadi buah bibir. Hal ini setelah dia melemparkan pernyataan kontroversial saat pidato di pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh di Hotel The Pade, Aceh Besar, kemarin.

Seperti diberitakan serambinews.com, Nova di antaranya mengatakan, “Sudah mulai ada gejala kita selalu dihempang di DPRA. Sudah mulai ada gejala, single majority itu digunakan untuk menghambat program-program yang sudah kita susun dengan baik.”

Pernyataan ini sesungguhnya diarahkan untuk membakar semangat partai politik agar bisa meraih hasil maksimal di pemilu 2019 nanti itu.

“Di DPRA merah harus dilawan dengan merah. Biru, kuning, biru muda, hijau belum cukup mampu, jadi kami butuh merah, merah yang lain (PDIP),” katanya.

Pernyataan tersebut kontan menuai reaksi dari kalangan DPRA, khususnya Fraksi Partai Aceh.

Politisi Partai Aceh di DPRA Abdullah Saleh dengan tegas menilai pernyataan Nova itu sebagai sebuah tantangan perang--meski belakangan Nova telah minta maaf.

“Mari kita jawab tantangan ini. Alangkah konyol bila kita sudah tau musuh yang akan menyerang kita, namun kita tidak mengambil sikap mematahkan serangan musuh,” katanya.

Kontroversi ini bukanlah yang pertama dilakukan Nova Iriansyah. Dua pernyataan Nova sebelumnya juga sempat menuai kontroversi.

Yang pertama adalah pernyataan dalam rapat tertutup Demokrat Aceh yang bocor ke luar pada April 2017 lalu. Saat itu, sebuah media online melaporkan bahwa ketua DPD Demokrat Aceh itu menyatakan, "Saya heran dan tidak habis pikir, berada di mall kok malah loncat ke kaki lima."

Hal ini langsung menuai reaksi, terutama dari Hanura Aceh. Meski pernyataan dalam rapat internal, Satria Hanura Aceh saat itu menilai pernyataan itu sangat menyudutkan partai lain. Sebab, pernyataan ini diyakini menyasar sejumlah politisi Demokrat yang pindah partai ke Hanura beberapa waktu lalu.

Baru-baru ini, Nova juga melempar penyataan kontroversial ihwal modifikasi Syariat Islam.

Seperti diketahui, gagasan memodifikasi hukuman cambuk itu disampaikan Nova Iriansyah awal Juli 2017 lalu di Jakarta, usai bertemu presiden. Gagasan itu tentang teknis hukuman cambuk tak lagi dilakukan di depan umum.

Pernyataannya itu langsung viral dan menuai reaksi negatif dari banyak kalangan.

Nova lantas mencoba memberi klarifikasi ihwal gagasan yang banyak menuai kritik itu. Nova mengajak semua pihak tak merespon berlebihan terhadap gagasan tersebut. Sebab, hal itu justru akan membuat Aceh tak produktif.(beritakini.co)

AMP - Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan menjelaskan dalam rapat koordinasi dengan Biro Pusat Statistik (BPS) Aceh terkait data kemiskinan, Jumat 11 Agustus 2017, bahwa terlepas dari peringkat Aceh saat ini dengan persentase kemiskinan tertinggi di Sumatera yang mencapai 16,89 persen pada Maret 2017, namun dalam lima tahun terakhir justru Aceh yang paling berhasil menurunkan persentase kemiskinan di Sumatera.

“Memang menurut data BPS di bulan Maret 2017, persentase penduduk miskin di Aceh adalah 16,89 persen. Sedangkan Provinsi Bengkulu yang tahun lalu persentasenya paling tinggi, kini berkurang menjadi 16,45 persen. Makadi awal tahun 2017 ini Aceh menjadi provinsi dengan kemiskinan tertinggi dari 10 provinsi di Sumatera,” ujar Irwan Djohan.

Terlepas dari data tersebut, menurut Irwan Djohan, untuk menilai kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan juga harus dilihat secara lebih menyeluruh dalam periode yang lebih panjang.

“Untuk menilai secara tepat, selain dilihat angka per tahun, juga harus dilihat dalam satu periode tertentu, misalnya satu periode pemerintahan yang memiliki RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) lima tahunan. Harus dilihat juga latar belakangnya, berangkat dari persentase berapa angka kemiskinan dari setiap provinsi, baru bisa dibandingkan dan disimpulkan hasilnya secara objektif,” ujar Irwan Djohan.

Irwan Djohan menjelaskan bahwa dalam lima tahun masa pemerintahan Zikir (Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf)sejak 2012 hingga 2017,persentase kemiskinan di Aceh bisa dikurangi sampai 2,57 persen.

"Tahun 2012, diawal pemerintahan Zikir, persentase penduduk miskin di Aceh adalah 19,46 persen. Kemudian dalam lima tahun berkurang menjadi 16,89 persen. Walaupun belum sesuai dengan target dan janji kampanye mereka saat Pilkada 2012 lalu, tapi pencapaian ini harus kita akui masih yang terbaik di Sumatera," kata Irwan.

Lebih lanjut Irwan Djohan menguraikan, Provinsi Bengkulu yang selama ini memiliki persentase kemiskinan tertinggi di Sumatera, dalam lima tahun hanya mampu menurunkan persentase kemiskinan sejumlah 1,25 persen.

“Pada tahun 2012 persentase kemiskinan di Bengkulu adalah 17,70 persen, sedangkan Aceh 19,46 persen. Jadi start awalnya saja sudah beda. Alhamdulillah pencapaian kita dalam lima tahun terakhir lebih baik. Bahkan yang terbaik di Sumatera. Ini fakta berdasarkan data BPS dari 10 provinsi di Sumatera,” kata politisi Partai NasDem ini.

Namun begituIrwan Djohan berpendapat,pencapaian 2,57 persen itu masih belum maksimal, karena Aceh memiliki Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan Aceh dan mengentaskan kemiskinan di Aceh secara lebih signifikan.

“Walaupun yang terbaik di Sumatera dalam lima tahun, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah anggaran Aceh (APBA) dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera, seharusnya persentase kemiskinan yang bisa ditekan itu lebih dari 2,57 persen. Kalau dalam lima tahun pemerintahan Zikir mampu stabil menurunkan persentase kemiskinan berturut-turut setiap tahunnya, maka hasilnya bisa di atas itu, mungkin bisa sampai 3 persen," ujar putra mantan Wakil Gubernur dan Ketua DPR Aceh, HT Djohan itu.

Berdasarkan data BPS dari 10 provinsi di Sumatera, selama lima tahun dari Maret 2012 hingga Maret 2017, Aceh menjadi provinsi terbaik dengan penurunan persentase jumlah penduduk miskin mencapai 2,57 persen.Disusul oleh Provinsi Lampung yang berhasil menurunkan hingga 2,49 persen.

Selanjutnya Bengkulu 1,25 persen, Sumatera Barat 1,13 persen, Kepulauan Riau 1,05 persen, Sumatera Selatan 0,59 persen, Sumatera Utara 0,45 persen, Riau 0,44 persen, dan Jambi 0,09 persen.

Sementara Provinsi Bangka Belitung yang paling kecil persentase penduduk miskinnya di Sumatera, pencapaiannya dalam lima tahun adalah 0,17%.[AJNN]

AMP - Ketua Dewan Pimpinan Partai Aceh (DPA-PA), Muzakir Manaf atau Mualem, angkat bicara terkait Ja (37) anggota DPRA dari PA yang baru- baru ini tersandung kasus narkoba.

Diwawancarai Serambinews.com melalui telepon genggam, Minggu (13/8/2017), Mualem mengatakan, bahwa partainya tidak menolerir kadernya yang telibat barang haram tersebut.

"Kita tidak tolerir anggota dewan PA yang demikian," kata Mualem, tegas.

Ia menyebutkan bahwa selama ini, dalam setiap pertemuan dengan kader dan masyarakat, ia selalu menyampaikan bahwa narkoba adalah musuh bersama yang harus dihindari dan dicegah.

"Narkoba musuh bangsa dan musuh kita semua, karena narkoba itu membunuh generasi," kata Mualem.

Ditanya apa sikap yang akan diambil partai untuk Ja? Mualem menegaskan bahwa ia selaku pimpinan akan menjatuhan sanksi tegas.

"Saat ini kita belum rapat, tapi kia tetap akan memberikan sanksi tegas. Ini kesalahan fatal," pungkasnya.(Serambinews)

AMP - Seluruh gubernur di Indonesia menerima senjata api dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pemberian ini ditujukan untuk membantu kepala daerah bisa membantu melindungi diri dari ancaman terhadap mereka selama bertugas. "Penyerahan senjata ini merupakan perintah Panglima TNI kepada seluruh gubernur di Indonesia," kata Panglima Komando Daerah Militer IX Udayana Mayor Jenderal Komaruddin Simanjuntak, Jumat, 11 Agustus 2017.

Pemberian senjata api ini diwakilkan masing-masing Kodam di wilayah Indonesia. Terkhusus di Kodam Udayana, ada tiga orang gubernur yang menerima yakni, Gubernur di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Masing-masing gubernur itu yakni, I Made Mangku Pastika di Bali, Zainul Majdi di NTB dan Frans Lebu Raya di NTT. Ketiganya menerima senjata jenis pistol dengan peluru kaliber 7,65 beserta magasin berisi 20 butir peluru.

Menurut Komarudin, pemberian senjata api itu juga sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan Panglima TNI kepada seluruh gubernur di Indonesia yang telah mengikuti rangkaian kegiatan pembekalan dan pembaretan saat latihan bersama TNI di Kepulauan Natuna beberapa waktu lalu.

Seluruh senjata itu, kata Komarudin, telah dilengkapi izin resmi yang diberikan kepada pejabat tertentu sesuai Perppu Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Menggunakan Senjata Api. Selain itu, senjata api itu juga bukan diambil dari logistik milik TNI, namun sengaja didesain khusus untuk para gubernur di seluruh Indonesia.

"Pengawasan senjata api jenis pistol ini akan dilakukan di masing-masing Korem. Bila gubernurnya sudah tidak menjabat lagi, maka izin tersebut bisa dialihkan atau senjata itu diserahkan kembali kepada pihak berwenang," ujarnya.[modusaceh.co]

AMP - Pasca penangkapan Zainudin alias Geuchik Joi (37), anggota DPRA daerah pemilihan Aceh Timur Fraksi Partai Aceh oleh polisi Rabu 9 Agustus 2017 malam karena kasus narkoba, beredar kabar posisinya akan digantikan oleh Martini yang juga Calon DPRA tahun 2014 lalu.

"Hikmah dibalik kejadian yg menimpa sdr Zainuddin. Krn Insya Allah posisi beliau di DPRA akn diganti oleh sdri Martini yg pastinya seorg perempuan yg pintar & berani serta bertanggung jawab dlm menjalankan tugas. Semoga sukses Martini," posting Juliana via fecebooknya.

Sebelumnya Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh bersama Brimob Polda  Aceh menangkap empat orang pria yang sedang mengesumsi narkotika jenis shabu di salah satu rumah di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, Rabu 9 Agustus 2017 sekitar 22.00-23.00 WIB. Salah seorang dari hasil penangkapan tersebut merupakan anggota DPRA  dari salah satu partai lokal di Aceh Timur.

Keempat orang yang ditangkap tersebut diantaranya, HS (35) warga Desa Paleu Blang Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, JN (37) merupakan Anggota DPRA asal Aceh Timur, JH (30) dan Zul (36) keduanya merupakan warga Desa Paleue Blang Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. 


AMP - Gubernur Aceh, drh Irwandi Yusuf MSc mengatakan perjuangan Bupati Bireuen H Saifannur dalam Pilkada Bireuen mirip perjuangan yang dilakukan Presiden Amerikan Serikat, Donald Trump.

Pernyataan itu disampaikan Irwandi Yusuf dalam pidatonya usai melantik Saifannur SSos dan Dr H Muzakkar A Gani SH MSi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, Kamis (10/8/2017).

“Menurut saya, perjuangan Haji Saifannur dalam Pilkada Bireuen mirip perjuangan Donal Trump,” ujarnya disambut tapuk tangan para undangan.

Menurut Irwandi, Pilkada Bireuen sejak dari awal mendapat tantangan dan halangan. Ternyata berbagai tantangan mampu dilewati dengan baik dan akhirnya meraih suara terbanyak dalam Pilkada lalu ditetapkan sebagai bupati.

“Kemenangan dalam pilkada selain perjuangan juga mungkin memakai nomor enam,” katanya yang kembali mengundang tawa dan tepuk tangan para undangan.

Sebab, Irwandi yang berpasangan dengan Nova juga bernomor enam saat maju pada Pilkada Provinsi Aceh.(Trb)

AMP - Pasca tujuh tahun mengudara, program talkshow Mata Najwa akan berhenti tayang. Pengumuman ini disampaikan presenter kondang Metro TV, Najwa Shihab.

“Menuju Catatan Tanpa Titik” begitu Najwa menulis dalam akun Instagramnya. Dalam pengumuman tersebut, Najwa mengatakan bahwa ‘Eksklusif Bersama Novel Baswedan’ yang tayang 26 Juli 2017 dua pekan lalu menjadi episode live terakhir Mata Najwa. Dia memutuskan keluar dari MetroTV per Agustus ini setelah 17 tahun menjadi presenter MetroTV.

Najwa Shihab keluar dari Metro TV setelah mewawancarai Novel Baswedan? Wah, saya baru tahu nih. Alhamdulillah jika benar. Mungkin dia tersadar setelah mendengarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh pak Novel.

Sekadar info: Teman-teman masih ingat tentang saya yang pernah diwawancarai oleh Metro TV beberapa bulan lalu, lantas hasil wawancaranya dipelintir oleh mereka?

Reporter yang saat itu mewawancarai saya, namanya Yasmin, pun kini telah resign dari Metro TV. Menurut info dari seorang sahabat yang bekerja di sebuah stasiun TV nasional, kejadiannya berawal ketika suatu hari Yasmin shalat malam, lantas tiba-tiba dia tersadar dan merasa bersalah karena selama ini bekerja di TV yang penuh pembohongan tersebut.

Dulu ketika rame-ramenya demo lilin untuk Ahok, sempat viral sebuah video dari Metro TV, di mana ada ibu-ibu yang berteriak “siap mati untuk Ahok”, lantas ada reporter Metro TV (perempuan) di sampingnya. Nah, itu adalah Yasmin. Dia keluar dari Metro TV beberapa hari setelah liputan di video tersebut.

Alhamdulillah, bahagia dan bersyukur karena ternyata masih banyak wartawan yang punya hati nurani. Mereka tidak bisa menipu diri sendiri, sehingga akhirnya sadar dan memutuskan untuk resign.

Sekadar info, Teman-teman sekalian:
Banyak sekali wartawan yang baik, termasuk para wartawan yang bekerja di Metro TV, Kompas, Berita Satu, dst. Saat menulis berita, mereka menulis sesuai fakta dan objektif.

Namun, wartawan di lapangan hanyalah staf biasa. Mereka tidak punya wewenang. Hasil liputan berita mereka biasanya diserahkan ke redaktur, dan si redaktur inilah yang bertugas untuk memelintir berita, membuat framing sesuai visi misi mereka, dan seterusnya.

Karena itu, kita seharusnya bisa bersikap lebih bijaksana terhadap para wartawan di lapangan. (.portal-islam.id)
loading...

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget