Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Din Minimi"

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin berkunjung ke rumah Nurdin Ismali yang akrab disapa Din Minimi. | Foto: Musliadi
AMP - Nurdin Ismail yang akrab disapa Din Minimi menyakini Presiden Jokowi akan segera memberikan amnesti kepada dirinya beserta anggota.
 
Amnesti ka lam jaro, nyan mandum melalui proses, Presiden Jokowi ka pasti geu bi amnesti ke kamoe. Amnesti sudah dalam genggaman, itu semua melalui proses, Presiden Jokowi pasti akan memberikan amnesti kepada kami,” kata Din Minimi kepada mediaaceh.co.

Informasi itu kata Din Minimi, disampaikan langsung oleh Sutiyoso Kepala Sutiyoso Kepala Badan Inteljen Negara (BIN). Dia mengaku sering ditelpon Sutiyoso menanyakan keadaan dirinya, keluarga dan anggota, termasuk soal amnesti.

Si uro sige geu telpon le Bang Yos, geu tanyeng kondisi jino, kondisi keluarga dan anggota lon dan geu tanyeng so manteng yang bertamu. Sehari sekali Bang Yos menelpon, menanyakan kondisi saya, keluarga dan anggota saya, dan menanyakan juga siapa saja yang berkunjung ke rumah,” kata Din Minimi,

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi berjanji akan memenuhi semua permintaan Din Minimi dan anggotanya, termasuk amnesti. Tentunya tuntutan Din Minimi itu harus melalui proses.{*}





Salahsatu Istri Dan anak Alm. Anggota TNI Kodim 0103 Aceh utara


AMP- Kedua janda 2 anggota Intel Kodim Aceh utara sempat mendatangi Polres Lhokseumawe untuk mempertanyakan perkembangan kasus pelaku yang membuat yatim anak-anak mereka, Seperti dilansir VIVA.co.id,Kamis (7/1/2016).

“Kami sudah mendatangi Polres Lhokseumawe, kami hanya ingin bagaimana kelanjutan proses hukumnya terhadap pelaku pembunuh suami saya,” Ungkap Tuti salah seorang isteri almarhum anggota intel Kodim Aceh Utara yang tewas dibunuh kelompok bersenjata di Aceh,

Kedua Janda Anggota Intel Kodim Aceh Utara Yakni Niswati Istri (alm) Sertu Indra Irawan dan tuti Istri (alm) Serda Hendrianto,anggota TNI yang ditemukan tewas dengan mengenaskan di desa Alue Papeun, Nisam Antara pada 24 Maret 2014 lalu.

Kedua istri anggota TNI meminta pihak kepolisian agar mengusut tuntas penembakan dan pembunuhan terhadap suami mereka,keduanya juga tidak mendukung jika Presiden memberian amnesti kepada Din Minimi dan kelompoknya jika memang mereka adalah pelakunya.

Menurut keduanya,kedatangan mereka ke polres untuk mempertanyakan kelanjutan kasus pelaku penembakan dan pembunuh suami mereka dilatarbelakangi pemberitaan di media yang menyebutkan jika para pelaku yang terindikasi telah membunuh suami mereka akan mendapat pengampunan dari Presiden.

Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe AKP M. Yasir, membenarkan dua istri almarhum TNI tersebut mendatanginya. Yasir mengatakan, keduanya menemuinya di Polres Lhokseumawe guna menanyakan kelanjutan proses hukum terhadap pelaku penembakan terhadap suaminya.

“Benar, mereka menemui saya guna menanyakan sejauh mana proses hukum bagi pembunuh suaminya itu, apakah masih diproses atau tidak, apalagi kelompok tersebut sudah turun gunung dan meminta amnesti,” kata Yasir.(*)

Din Minimi
AMP - Memutuskan turun gunung, Nurdin Ismail alias Din Minimi, media massa seolah berlomba memberitakan dirinya. Dari segala sisi. Salah satunya adalah beritagar.co.id. Media yang bermarkas di Jakarta ini, mengirimkan reporter dan fotografernya untuk mewawancarai Din Minimi secara khusus pada 4 Januari 2016. Kepada mereka, Din Minimi bicara banyak hal. Berikut adalah hasil wawancara mereka dengan Din Minimi. 
 
***

Din Minimi ingat betul pohon duren di depan rumah orangtuanya masih kecil, menempel di batu--sebelum dia pergi bersembunyi ke hutan. Empat tahun berlalu, ia kembali, batu itu pecah terbelah akar, pohon durennya pun sudah berbuah. "Di hutan bukan waktu yang sebentar," kata pemilik nama tulen Nurdin bin Ismail Amat ini bercerita.
  Dia mengajak Heru Triyono dan fotografer Bismo Agung dari Beritagar.id duduk di halaman rumah orang tuanya, berupa rumah panggung, agak lebih besar dari tipe 36. Rumah itu dikelilingi pohon pinang, sementara bagian belakangnya menghadap hutan. "Silakan duduk," ujarnya Senin sore (04/01/2016), Desa Ladang Baro, Julok, Aceh Timur.
Dari kota Lhokseumawe, jarak tempuh menuju lokasi diperlukan waktu tiga jam. Jalannya berkelok, dan melewati beberapa jembatan kayu rusak.
  Jalan masuk dijaga belasan anak buahnya, yang merupakan gabungan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka, dan anggota yang baru bergabung--di masa Din memberontak dengan senjata. "Saya kecewa dengan Pemerintah Aceh," kata pria berusia 40 tahun ini.
Din memimpin anak buahnya itu selama di hutan. Jumlahnya ia sebut ada 42 orang. Puncaknya, di akhir 2014, ia menyatakan perang terhadap Gubernur Aceh Zaini Abdullah, mantan menteri luar negeri GAM dan wakilnya, Muzakir Manaf, mantan panglima Tentara Nasional Aceh. 
  Keberadaan mereka dicari. Apalagi pasca tewasnya dua intelijen tentara di Nisam Antara, Aceh Utara--yang diduga dibunuh anggotanya. Din, sebagai ketua kelompok bersenjatanya, diburu dalam keadaan hidup atau mati. "Kami hanya jaga diri," katanya, mengelak dipersalahkan.
  Namun belakangan ia melunak. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatur penyerahan dirinya sebelum tahun baru kemarin, dengan janji amnesti. Din menyambut dan menuntut agar janji itu jangan dilanggar. "Saya sudah niat baik. Jangan dikhianati," ujarnya. Ketika wawancara, empat pria--badannya lebih besar dari Din--terus menyipitkan mata ke kami. Mereka memeriksa barang yang dicurigai sebagai senjata, seperti tas berisi tripod--sebelum bisa bertemu dengan pemimpinnya. "Isi tas itu apa? Jangan macam-macam," kata salah satu pengawal Din. 
  Selama sejam ia menjawab lugas setiap pertanyaan Beritagar.id tentang perjalanan hidup, pemberontakan, dan hari-harinya menunggu amnesti. Terkadang matanya melotot nanar jika disinggung soal proses hukum yang juga menunggunya. "Kalau proses hukum itu ada, kembalikan senjata saya, biar kita perang lagi," katanya. Berikut petikannya:
  Sejak bersama anggota turun gunung apa saja kegiatan Anda?
Kah (kamu) lihat sendiri, saya terima tamu. Tenda juga belum dicabut karena banyak keluarga ingin bertemu. Kalau tidak ada, ya paling main HP (telepon seluler). Saya biasa di hutan, jadi agak kebingungan.
Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Minggu (03/01/2016), juga bertamu, apa yang dibicarakan?
Itu kawan lama.

Ada motivasi kedatangan dia?
Tidak. Kami hanya bicara tentang masa lalu, bukan soal apa maksud saya untuk turun gunung.

Berapa lama berpikir hingga akhirnya mau menyerahkan diri dan turun gunung?
Saya tidak perlu berpikir. Ketika salat, saya selalu minta diberikan jalan oleh Allah.
Apa sih yang membuat Anda akhirnya melunak dari bujukan BIN (Badan Intelijen Negara)?
Saya bilang tadi. Ini jalan Yang Maha Kuasa. Kalau kita niat baik, maka Allah memberi jalan.

Siapa yang menjembatani Anda dengan BIN? Atau Anda langsung berkomunikasi dengan Sutiyoso?
Juha Christensen (ketua penasihat politik Ketua Aceh Monitoring Mission) datang ke tempat saya di gunung (tempat pelarian), sekitar awal Desember. Saya sudah mengenalnya ketika masa konflik dan perdamaian. Dia dua kali datang ke gunung dan meyakinkan saya tentang jalan ini (penyerahan diri dan amnesti). Ketika turun, dia menemui Pak Sutiyoso, dan barulah Pak Sutiyoso menjumpai Presiden. Setelah itu Pak Sutiyoso menemui saya.
  Apa yang membuat yakin dengan tawaran Juha Christensen?
Bukan menawarkan. Saya dan dia hanya ngobrol tentang misi saya. Di situ saya jelaskan, bahwa misi saya adalah menyejahterakan anak yatim, Inong Balee, fakir miskin. Kami banyak diskusi dulu, bukan jumpa langsung deal. Sampai sekarang saya masih berkomunikasi dengan Juha, dan juga Pak Sutiyoso, lewat HP
  Anda memiliki hubungan khusus dengan Juha?
Insya Allah, walaupun dia kafir ha-ha-ha. Tapi ada sisi baiknya juga dia.

Bagaimana dengan Sutiyoso? Anda langsung percaya dengan dia?
Dia (Sutiyoso) bicaranya tidak terbalik-balik. Dari mulai komunikasi lewat telepon hingga jumpa tidak ada perubahan, konsisten.

Apa syarat yang Anda ajukan kepada Sutiyoso dan Juha?
Amnesti dan kesejahteraan untuk masyarakat kecil agar layak hidupnya. Intinya ada enam poin, yang saya sebutkan ketika berjumpa Sutiyoso.

(Berikut ini enam tuntutan Din Minimi):
1. Lanjutkan proses reintegrasi
2. Kesejahteraan para janda korban dan mantan GAM dijamin oleh pemerintah
3. Kesejahteraan anak-anak yatim piatu korban dan keluarga mantan GAM dijamin kepastiannya oleh pemerintah
4. KPK menyelidiki dugaan penyelewengan dana APBD oleh Pemda Aceh
5. Ada pemantau indenpenden dalam Pilkada Aceh pada 2017
6. Pemberian amnesti kepada seluruh anggota kelompok Din Minimi yang menyerahkan diri
Dalam hitungan Anda ada berapa banyak anak yatim dan janda eks kombatan GAM yang harus dibantu?
Ada sekitar 5 ribuan. Saat dialog ke Pak Sutiyoso sudah saya sampaikan, dan dia bilang siap membantu.

Sepanjang yang Anda tahu sudah sejauh mana proses amnesti dilakukan?
Belum tahu.

Sutiyoso pada 4 Januari lalu, secara resmi menyerahkan surat pengajuan amnesti Anda kepada Presiden Joko Widodo. Komentar Anda?
Saya tahu, tapi persisnya bagaimana, tidak tahu. Pak Sutiyoso sudah hubungi saya langsung soal itu, ini pertanda baik.

Optimistis amnesti diberikan?
Yakin. Karena begini. Presiden tidak mungkin berubah. Kecuali kita ini pencuri. Kita ini tujuannya untuk menyejahterakan rakyat. Tapi kalau mau ribut terserah, kalau dari saya tidak. Silakan memulai (keributan), tapi jangan dari saya. Tanpa senjata pun saya berani, ayo berkelahi.
Tapi oleh aparat, kelompok Anda dicap kriminal?
Kami bukan bertindak kejahatan, tapi gerakan saya ini untuk kebaikan.

Polisi ingin catatan kriminal kelompok Anda diproses secara hukum dulu sebelum diberikan amnesti. Komentar Anda?
Sanggup nanti mengatasi saya? Proses hukum bagaimana? Jangan lagi buat masalah. Malam ini dikasih senjata saya siap. Saya tidak takut mati. Mati saya dalam kebaikan.
(Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia Badrodin Haiti, kelompok Din Minimi terlibat sembilan kasus, di antaranya pembunuhan terhadap dua anggota Intel Kodim 0104 Aceh Utara)
Ada janji khusus dengan tim perunding dari BIN sehingga proses hukum ini tidak perlu dilakukan?
(Tidak menjawab)
Artinya Anda memang tidak bersedia diproses secara hukum?
Tidak mau. Kalau ada proses hukum, kembalikan senjata saya, biar kita perang lagi. Jangan main-main. Kita sudah baik-baik dengan yang sana (pusat). Jangan bicara hukum ini itu, saya tahu hukum juga. Pemberian amnesti itu hak presiden. Panas kuping kalau bicara hukum terus. Jangan khianati saya lagi.

Anda juga meminta pemberian amnesti kepada seluruh anggota. Ada berapa jumlahnya?
Saya ingat-ingat dulu. Nama sandi saja ya, Tengku Plang, Doyok, Komeng, Dakir, Kobra, Skinhead, Siglok, Sitong, Sami, Siting. Ada satu lagi yang ditahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Aceh Utara.
(Sutiyoso menyatakan, pemerintah akan memberikan amnesti untuk 150 anggota kelompok bersenjata pimpinan Din Minimi di Aceh, termasuk yang di dalam tahanan)

Kabarnya ada beberapa tahanan yang mendompleng atau mengaku-ngaku anak buah Anda agar diberi amnesti?
Tidak bisa lah. Mereka bukan kelompok kami. Kalau kelompok saya itu sudah didikan semua.

Bagaimana Anda mengawasinya kan susah...
Itu tidak boleh terjadi. Kalau Komeng dan Tengku Plang memang anggota saya. Keduanya pernah latihan.

Polisi telah menangkap 30 anggota kelompok Anda sepanjang 2015. Apakah itu anak buah Anda semua?
Tidak. Mereka (tahanan lain) bisa jadi minta duit dengan mencatut nama saya, biar dapat amnesti. Banyak yang mengaku-ngaku anggota saya. Dari telepon juga ada yang meminta.

Bagaimana nasib anggota Anda di dalam tahanan selama proses amnesti ini?
Mereka semoga sabar. Butuh proses juga. Kan tidak semudah membalikan telapak tangan.

Kapan Anda bertemu dengan Sutiyoso kembali?
Tanggal 26 Januari (2016).

***
Jalifnir alias Tengku Plang berjalan menuju kursi tamu depan ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lhoksukon, Aceh Utara dengan tertatih. Ia memakai tongkat penyangga yang diapit di bawah kedua ketiaknya. Dia dan Faisal bin Arani alias Komeng bersedia ditemui Beritagar.id dan satu wartawan lokal, pada Senin (04/01/2016) untuk bicara soal amnesti.
Keduanya, yang merupakan anggota Din Minimi, dituduh membunuh dua intelijen tentara di Nisam Antara. "Saya minta doanya agar amnesti diberikan. Saya tidak membunuh tentara," kata Komeng.

Mereka mengklaim kelompok Din dalam masa gerilyanya tidak memakai pola intimidasi dan kriminal. Sehingga banyak simpati muncul dari penduduk, yang kemudian justru ikut bergabung. "Bang Din tegas. Ia memberi instruksi ke penduduk untuk menelponnnya jika ada teror yang mengatasnamakan kelompok kami," ujar Tengku Plang.

Tapi sidang pengadilan untuk keduanya sudah di depan mata. Polisi mengklaim sudah mengumpulkan cukup bukti untuk menyeret mereka ke penjara. Komeng mengatakan, ia seharusnya disidang hari ini, tapi entah kenapa hal itu ditunda.

Wawancara hanya sebentar. Keduanya pun kembali berbaur bersama tahanan lainnya.

Kembali ke wawancara dengan Din Minimi

Kapan predikat nama Minimi yang melekat di belakang nama Din Anda sandang?
Selama konflik 2002. Waktu itu anggota lain memanggil saya Minimi karena saya selalu menyebut nama ayah yang juga mendapat panggilan sama. Saya tidak tahu lagi kuburan ayah saya, sehingga saya selalu menyebut namanya ketika perang era 2000 hingga masa perjanjian Helsinki sedang berproses.
Senjata Minimi (sejenis senjata serbu buatan Belgia) adalah senjata pertama yang Anda pegang?
Saya lupa.
Bagaimana awalnya Anda memegang senjata dan ahli menggunakannya?
Saya mengenal senjata dari Ayah (Ismail Minimi). Dia mahir, dan senjata ya sudah biasa di keluarga.
(Menurut Komeng--anak buahnya yang ditahan--Din paling jago berburu di dalam hutan. Dengan senapan AK-47, Din tidak pernah meleset dalam menembak rusa. Karena itu ia disegani).
Keluarga besar Anda berafiliasi ke GAM. Bahkan di rumah ayah Anda (di Geureudong Pase) diadakan rapat pertama perjuangan GAM. Anda menyaksikannya?
Saya melihat. Sejak dulu memang orang-orang itu rapat di rumah saya, mereka ingin Aceh sejahtera, ingin merdeka, karena melihat ketimpangan. Waktu itu usia saya 12 tahun, jadi saya agak lupa siapa saja elit GAM yang hadir.

Seperti apa gambaran keadaan ekonomi di keluarga Anda ketika itu?
Saya orang susah. Ayah dan ibu dapat penghasilan dari hasil panen cabai dan kacang di ladang. Tapi mereka begitu giat, meski baru tiga bulan sekali bisa panen. Saya ketika kecil bandel, disuruh mengaji atau sekolah terkadang tidak mau. Atau bilangnya sekolah tapi tidak sampai. Dan ketika itu sekolah juga dibakar GAM.

Jadi Anda tidak pernah mengenyam pendidikan?
Saya sempat sampai sekolah dasar, dan ketika itu sudah pisah sama bapak dan mamak. Saya harus cari makan sendiri.

Bagaimana ceritanya kemudian Anda masuk GAM?
Saya sebenarnya bukan GAM, ya karena ayah saja, sehingga dicap GAM. Tapi tidak ada paksaan masuk GAM.

Apa sebenarnya cita-cita sewaktu kecil?
Saya ingin jadi operator alat berat dan sopir. Saya lihat abang-abang (pria lebih tua) mengoperasikan alat berat itu, ya saya suka. Dan itu tercapai. Saya menjadi operator alat berat (Deco) di RGM (Raja Garuda Mas) tahun 1999 sampai 2003. Saat itu saya bekerja sampai ke Pekan Baru, Meulaboh dan Jakarta.

Siapa idola Anda?
Tidak ada. Karena saya tidak terlalu tahu dunia luar. Kalau dari hutan pergi ke desa, tidak pernah banyak cakap. Duduk ya duduk, bekerja ya bekerja.

Bagaimana mulanya Anda mulai beraksi karena ketidakpuasan terhadap elit GAM sendiri yang kini berada di Pemerintahan Aceh?

Ini bukan masalah ketidakpuasan. Mereka ini sebelum naik telah menjanjikan. Saya tidak mau sekadar ucapan. Sebelum Pemilu, per kepala keluarga dijanjikan Rp1 juta. Mereka juga menjanjikan menyejahterakan anak yatim dan janda para pejuang, naik haji gratis, juga pengaspalan jalan. Saat ini tidak ada.

Jadi gerakan atau aksi Anda ini murni karena kekecewaan itu atau apa?
Ini reaksi. Mana yang mereka janjikan? Sudah sekitar 4 tahun lebih kami beraksi dan bersembunyi di hutan tapi tidak ada bukti.

Apakah selama itu tidak pernah ada komunikasi dengan Pemerintah Aceh?
Tidak sama sekali, malah saya diburu.

Sebenarnya apa kekecewaan terbesar Anda terhadap mereka?
Saya ini anak yatim, saya mau ingatkan bahwa banyak anak yatim yang sengsara. Ini tidak adil.

Kalau yang jadi musuh adalah Pemerintah Aceh, tapi kenapa tentara dan polisi yang diserang?
Bukan berarti saya memegang senjata untuk menembaki aparat. Tidak. Senjata ini saya bawa karena untuk jaga diri. Karena saya diburu.

Anda pernah minta bantuan orang luar ketika di hutan?
Komunikasi keluar saja tidak, saya hanya minta bantuan ke Allah.

Bagaimana Anda dan para anggota bertahan hidup di sana?
Masak saja yang ada. Kami masak bergantian, memegang senjata juga gantian. Satu pucuk senjata itu dipegang lima orang. Senjata itu bukan untuk menembak, kalau kita ditembak baru membela diri. Paling berat, ya pas kontak senjata. Ketika kawan terkena, bawa lari.

Ada berapa orang yang bersama Anda ketika di hutan?
42 orang.

Mereka masih ada yang di dalam hutan?
Tidak ada. Ya mana tahu datang Din Minimi lain. Yang saya tahu, anggota kita sudah turun semua, jangan coba-coba ganggu.

Anda mendapat pasokan senjata dari mana?
Bekas dulu (GAM), mana ada yang memasok ke kami.

Dengan sikap memberontak Anda apakah ada faksi GAM lain yang keberatan dengan Anda?
Pasti ada.

Terakhir. Sebenarnya apa arti Indonesia untuk Anda?
Belum tahu.

Sumber: suksesyahud

AMP - Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol T. Saladin, mengatakan Din Minimi bisa saja menjadi tokoh publik jika bersedia menjalani proses hukum yang berlaku. Hal itu dikatakannya saat menjadi pembicara dalam diskusi publik “Menakar Teka-teki Din Minimi” di Universitas Islam Negeri Ar-Ranirry, Banda Aceh, Kamis, 7 Januari 2016.

“Din Minimi akan menjadi tokoh kalau mau diproses secara hukum,” kata Saladin dalam acara yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry tersebut.

Saladin mengatakan hal tersebut karena berdasarkan kaca mata kepolisian, Din Minimi adalah kriminal yang harus menjalani proses hukum. Ia juga memaparkan beberapa catatan kepolisian terkait tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Din Minimi.

“Memiliki senjata saja sudah menjadi tindakan kriminal, belum lagi penculikan, pembunuhan dan banyak lagi," kata dia. [portalsatu]

NURDIN bin Ismail alias Din Minimi tidak bisa santai sejenak. Sejak kabar penyerahan dirinya merebak pada 29 Desember 2015, banyak tamu berdatangan ke rumahnya di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. “Saya harus melayani ratusan tamu yang berkunjung untuk memuliakan saya. Apalagi, mereka datang jauh-jauh dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh,” kata Din Minimi kepada Media Indonesia, kemarin. Rumahnya yang tidak terlalu besar itu menjadi sumpek. Tamu yang sudah bertemu dengan Din Minimi memilih berdiri di luar rumah dan mempersilakan tamu yang sedang antre untuk segera bertemu dengan tuan rumah.

Tamu yang hadir di antaranya Sudirman, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Aceh. Kemudian ada rombongan mewakili Teungku Tajuddin alias Abi Lampisang, ulama karismatik yang pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh pada pilkada tiga tahun lalu. Teungku Tajuddin tidak bisa hadir karena sedang sakit. “Tapi tidak ada satu pun dari Pemerintah Provinsi Aceh dan pemkab yang menghubungi saya atau bersilaturahim ke sini,” ujar pria berkumis itu tersenyum. Meski sudah menyerahkan diri bersama 120 anggotanya, rumah tersebut tetap dijaga anak buah Din Minimi.

Untuk berkunjung ke rumahnya, para tamu harus diperiksa ketat oleh puluhan anak buahnya. Sedikitnya ada dua lapis pemeriksaan. Lapis pertama berjarak sekitar 100 meter dari rumahnya. Lapis kedua persis di pintu masuk rumah Din Minimi. Pemantauan rumah Din Minimi juga dilakukan anggotanya yang berada di radius 10 km, masih di wilayah Desa Ladang Baro. “Anggota saya tetap mengawasi berbagai kemungkinan walaupun sekarang tidak lagi bersenjata. Niat kami tulus, tapi kan tidak tahu bagaimana orang di luar kita,” ujar bapak dua anak ini. Dia pun belum tahu akan bekerja apa setelah menyerahkan diri.

Ia kini masih fokus mengontrol anak buahnya yang diklaim berjumlah sekitar 200 orang yang menyebar di berbagai wilayah. Pascapenyerahkan diri, ia masih didampingi 42 anak buahnya yang loyal. Ia pun sudah menyerahkan seluruh senjata api yang dimilikinya, yakni 13 pucuk AK 47 dan AK 56, serta 2 pucuk senjata serbu SS1. “Ada 42 pucuk senjata yang kembali dikumpulkan. Masih ada tiga senjata yang dulu dipegang anggota kami yang desertir. Sekarang sedang kami cari keberadaannya,” ungkapnya.

Penyerahan diri Din Minimi beserta anak buahnya ke pemerintah disertai lima tuntutan. Salah satunya ialah pemberian amnesti. Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mendukung upaya pemberian amnesti ini tanpa harus menunggu proses hukum selesai. “Amnesti itu upaya non peradilan. Apabila melalui proses hukum, upaya pengampunan itu disebut grasi,” ujarnya.

Sumber : mediaindonesia.com

AMP - Dalam beberapa hari belakangan ini masyarakat indonesia khususnya di Aceh di hebohkan oleh berita yang dilansir sejumlah media massa,elektronik dan online keberhasilan Kepala BIN Sutiyoso membawa turun kelompok bersenjata Din Minimi dan semua anggotanya untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Siapakah sosok pria ini yang berhasil meyakinkan Din Minimi dan anggotanya untuk turun,Kelompok Bersenjata nomor wahid ini juga menyerahkan 15 pucuk senjata laras panjang dan satu karung amunisi.

Dari berbagai sumber dan media, Redaksi berhasil menghimpun latarbelakang dan riwayat sosok pria yang berhasil membuat kelompok Din Minimi turun gunung pada  Senin, 28 Desember 2015.
Bang Yos, Ya itulah sapaan akrab Sutiyoso yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Ke-14 sejak lembaga itu berdiri dengan nama Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) pada 1946 silam.
Dikalangan TNI sendiri bang yos merupakan salahsatu tokoh militer Indonesia berbintang tiga yang sangat di segani, Pemerintahan Jokowi melantiknya sebagai Kepala BIN pada Tanggal 8 Juli 2015.
Alasan dipilihnya Sutiyoso kelahiran 6 Desember 1944 Semarang sebagai Kepala BIN oleh Pemerintah Jokowi, bang yosmerupakan orang yang tepat serta memiliki segudang pengalaman dan karier yang cemerlang.
Sutiyoso berhasil lulus dari Akademi Kemiliteran Nasional Magelang pada tahun 1968, bang yos merupakan prajurit pasukan elit TNI Angkatan Darat, Kopassus, lekat dengan pengalaman intelijen dalam berbagai operasi militer seperti Operasi PGRS/Paraku (1969), Operasi Flamboyan, Timtim (1975), dan Operasi Aceh Merdeka (1978).
Sedangkan di kesatuan Kopassus sutiyoso pernah bertugas mulai dari jabatan Komando Peleton tahun 1969 hingga menjadi Asisten Operasi Komandan Kopassus tahun 1991. Sempat ditugaskan ke Kostrad sebagai Asisten Operasi dan kembali ke Kostrad menjadi Wakil Komandan pada 1992.
Tahun 1993, Sutiyoso ditugaskan sebagai Komandan Korem 061/Suryakencana, Bogor. Pada 1994 Korem 061/Suryakencana dinobatkan menjadi Korem terbaik seluruh Indonesia dengan Sutiyoso sebagai Komandan Korem terbaik.
Bahkan bang yos adalah satu-satunya perwira militer yang memiliki kredibilitas serta prestasi yang sangat cepat meningkat,prestasinya yang meningkat tajam terjadi setelah menyelesaikan kasus sengketa tanah Rancamaya yang memanas sejak tahun 1989 kala itu.
Sukses bang yos menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab keamanan Dalam KTT Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Tahun1994 yang diadakan di Istana Bogor, menjadikan karirnya meningkat dipercayakan menjadi Kepala Staf Kodam Jaya. Setahun kemudian, pada tahun1996 kembali dirinya dipromosikan menjadi Pangdam Jaya.
Usai masa kariernya didunia militer berakhir, bang yos mulai menapaki dunia Birokrasi sipil, Hasilnya bang yos mampu mengusai dunia Birokrasi Sipil,dibuktikannya lebih kurang 10 tahun menjadi Gubernur yakni orang nomor satu di DKI Jakarta sejak Bulan Oktober Tahun 1997-2007.
Tidak hanya dunia militer atau birokrasi sipil,bang yos juga memiliki karier yang tak kalah menarik yakni tercatat pernah memimpin organisasi dari berbagai cabang olahraga di Indonesia seperti Organisasi sepak bola, menembak, basket, bulu tangkis, dan golf,bukan itu saja Sutiyoso pernah menjabat Ketua Asosiasi Pemerintahan Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Ranah politik pun pernah digelutinya dengan menjadi Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta tercatat sebagai Calon Presiden dari partai yang dipimpinnya tersebut.
Namun bang yos akhirnya lebih memilih mengundurkan diri dari ranah politik dan sebagai calon presiden pada 5 Juli lalu,mendukung kepemimpinan presiden jokowi dengan menerima penunjukan dirinya sebagai Kepala BIN pada 8 Juli 2015 lalu.
Tepat pada 6 Desember 2015 lalu di Jakarta bang yos meluncurkan buku berisi pengalamannya berjudul “Sang Pemimpin”,Kini bang yos muncul kehadapan publik secara tiba-tiba kembali menunjukkan kredibilitasnya dipilih sebagai kepala BIN.
Mengukir prestasi yang tidak dimiliki oleh semua tokoh,pimpinan pemerintahan maupun para purnawirawan jenderal berbintang tiga lainnya dengan keberhasilan melakukan negoisasi serta membawa turun kelompok bersenjata din minimi yang paling di uber-uber oleh aparat keamanan dalam 4 tahun terakhir ini.(an/ps)

Ketua Delegasi ASNLF Asnawi Ali saat membacakan pernyataan di depan forum PBB dan ditayangkan melalui saluran UN WEB TV. (foto:Ist)
AMP - Empat delegasi Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) yang terdiri dari Asnawi Ali (kepala delegasi), Yusril Abdullah dan dua dari generasi muda Yusri Taleb dan Imran Abdurrauf  menghadiri Sidang PBB Urusan Minoritas yang ke 8 yang berakhir Kamis lalu (25/11).  Dalam acara tersebut delegasi ASNLF diberikan dua kesempatan berpidato di depan sejumlah perwakilan negara dan bangsa-bangsa minoritas di dunia.

Setiap delegasi hanya bisa berbicara satu kali saja, anggota delegasi ASNLF dari generasi muda Imran Abdurrauf, putra Syahbuddin A.R, membaca pernyataan atas nama organisasi Swedish Achehnese Association – Persatuan Masyarakat Aceh di Swedia, sementara Asnawi Ali resmi mewakili ASNLF atau Aceh Merdeka.

Forum Hak-hak Asasi Manusia Urusan Minoritas ini yang bersidang dua hari penuh dibuka pada Selasa (24/11) dengan fokus ”Minoritas dalam Sistem Peradilan Pidana” di ruang eksklusif XX gedung PBB, Jenewa, Swiss.  Para perwakilan negara, pakar-pakar PBB dan kira-kira 100 LSM termasuk kaum minoritas,  dari seluruh dunia yang mendapat kesempatan untuk berbicara, berkumpul di Palais des Nations, Jenewa, untuk membahas tentang perlakuan negara terhadap kaum minoritas dalam sistem peradilan pidana.

Sesuai dengan rekomendasi dan ketetapan Sidang, kedua pembicara ASNLF memfokuskan pidatonya tentang peran polisi dalam menjalankan hukum dan tantangan-tantangan yang dihadapi minoritas di seluruh Indonesia, khususnya di Aceh.  Selanjutnya kedua pembicara ASNLF memaparkan dengan singkat faktor-faktor nyata yang telah membuat hukum tidak bisa ditegakkan di Indonesia dan kekerasan serta pelanggaran HAM tidak bisa dihentikan.

Menurut ASNLF, ada tiga faktor yang telah membuat Indonesia gagal sebagai sebuah negara: Kekebalan hukum (impunitas), korupsi dan budaya sogok menyogok.  Asnawi Ali dengan lantang menunjukkan bahwa penegakan hukum dan impunitas merupakan tantangan paling berat untuk Indonesia. Kekebalan hukum terhadap pelanggar HAM berat yang telah membunuh, menyiksa dan ”menghilangkan” ribuan rakyat Aceh selama tiga dekade konflik yang tidak pernah diadili, apa lagi dihukum.

Delegasi ASNLF dalam acara forum kaum minoritas di Jenewa, Swiss 24-25 November 2015 adalah warga negara Swedia keturunan Aceh. Dari kiri, Imran Syahbuddin, Yusri Taleb, Asnawi Ali dan Yusril Abdullah. [Foto:
Istimewa]
Meski sudah memasuki kurun waktu sepuluh tahun pasca konflik, pejabat Indonesia tidak pernah menunjukkan niat baiknya untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan kemanusiaan di masa konflik. Sebaliknya, Indonesia malah masih menganggap Aceh sebagai sebuah ancaman keutuhan wilayah NKRI (But despite the deal, the authorities have shown no interest in addressing past crimes…Ten years on, Acheh is still regarded as a potential threat to Indonesia’s territorial integrity. The greatest challenges minorities are facing in Indonesia is law enforcement and impunity. Those responsible for the thousands of killings, torture and disappearances have never been prosecuted or punished.)

Sementara itu Imran Abdurrauf menekankan tentang korupsi yang sudah sangat membudaya di Indonesia dan menuding kepolisian  merupakan salah satu institusi yang paling korup di Indonesia. Perkara-perkara yang berkaitan dengan sogok-sogokan menimpa berbagai lapisan penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dll. (”As corruption is rampant, police has become one of the most corrupt institutions in Indonesia. Problems related with bribery are everywhere, whether it be with police, judges, prosecutors etc. Indonesians have this culture when it comes to their dealings with the law”). Dia juga sangat menyayangkan bahwa penegak hukum di Indonesia, contohnya polisi, kadang-kadang dalam waktu yang sama juga sebagai pelanggar hukum alias kriminal (”.…the forces that should prevent human rights abuses are at the same time the perpetrators themselves – the police, for example, is at the same time the criminal”)

Pada akhir hari kedua Sidang, wakil delegasi tetap RI untuk PBB di Jenewa Caka A Awal  memberikan argumentasi bahwa untuk memberantas korupsi Indonesia telah mempunyai mekanisme sendiri seperti adanya badan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK),  dan penegakan hukum berjalan lancar sebagaimana perundang undangan yang berlaku  ”Setiap ada masalah hukum langsung ditanganinya dengan secepatnya”, ungkap Caka.

Menanggapi jawaban pihak Indonesia atas tudingan ASNLF, Asnawi Ali mengatakan bahwa “itu  merupakan jawaban normatif yang hampir sama setiap tahun kami dengar. Sedangkan penyelesaian hukum terhadap pelanggaran HAM selama konflik bersenjata dan sesudahnya di Aceh, tidak pernah ditindak lanjuti”katanya.

Ditambahkan “Dibalik semua itu kehadiran ASNLF dalam forum ini telah menambahkan beban “batin” kepada Indonesia. Mereka (Indonesia-red) tidak bisa lagi menipu masyarakat internasional bahwa keadaan di Aceh baik-baik saja dan persoalan Aceh sudah selesai dengan adanya MoU Helsinki.

Menurut Asnawi yang lebih mencengangkan Indonesia kali ini adalah keberhasilan ASNLF memasukkan secara resmi dua delegasinya yang paling muda ke dalam forum Internasional ini,  Ini juga membuktikan bahwa ASNLF telah berhasil membina dan mempersiapkan kadernya untuk perjuangan yang masih panjang ini.

Pada kesempatan wawancara langsung dengan Asnawi Ali dirinya  mewakili ASNLF menyampaikan Terima kasih kepada UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization) yang telah mendidik generasi muda ASNLF untuk menjadi diplomat-diplomat tangguh di kemudian hari dalam membela dan mempertahankan bangsa dan negerinya. (Jurnalatjeh)

Catatan : Redaksi jurnalatjeh.com dan jurnalatjeh TV juga menerima  pernyataan resmi dalam website UNPO dan  rekaman video yang diambil langsung dari UN website TV.

AMP - Seorang anak buah Din Minimi bernama Syahri alias Buraq (18) warga Gampong Padang Kasap, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, diringkus polisi di Gampong Let Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, Selasa (24/11/2015) pukul 00.30 WIB.

Informasi diperoleh Serambinesw.com, Syahri alias Buraq (18) ditangkap oleh tim gabungan Polda Aceh dan Polres Aceh Timur yang sudah seminggu melakukan operasi Kilat Rencong di kawasan hutan Aceh Timur, diduga tempat persembunyian Din MInimi dan anggotanya.

Selain mengamankan Syahri alias Buraq, polisi juga mengamankan adik kandung Buraq bernama Nasir (15), serta 4 orang warga Kecamatan Indra Makmu, yaitu Sarkawi (22),Samsuri (20) dan Sukandar (25).

Tidak ada senjata api yang disita saat Syahri alias Buraq ditangkap Polisi, hanya satu unit handphone yang diamankan.

Menurut sumber Serambinesw.com, Syahri alias Buraq merupakan anak buah Din Minimi yang dibekali senjata api jenis AK-47 dan pernah bertugas menjaga sandera penculikan Burhanuddin dan istrinya. Saat ini kedua korban masih dalam penyanderaan kelompok Din Minimi.

Hingga berita ini diturunkan, aparat polisi masih melakukan pengembangan dan mendalami keterlibatan kelima warga yang diamankan.

loading...

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget