Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Aceh"


Aceh Utara –
Geuchik Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Safruddin Hanafiah diduga telah melakukan penggelapan dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) tahun 2019 dengan jumlah Rp 200 juta.

Selain itu, dugaan lain terkait pengelolaan dana desa untuk program penanganan Covid selama 3 tahun (2020-2022) yang menelang anggaran ratusan juta rupiah juga tidak ada kejelasan. Kemudian, geuchik gampong meunasah Alue ada dugaan melakukan pencucian uang yang dinilai setiap dana desa masuk ke rekening desa akan dikosongkan dan dipindahkan ke rekening pribadi.

Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat Gampong Meunasah Alue, Syamsuddin. “ Dari tahun 2018 hingga saat ini, Geuchik tidak pernah mengadakan rapat khusus dan rapat umum, sehingga ada dugaan pengelolaan dana desa selama empat tahun itu ada dugaan penyalahgunaan. Musrembang gampong pun didakanan hanya beberapa aparatur yang hadir, kemudian di perencanaan tidak ada lagi diadakan rapat, hanya berita acara di buat di ditanda tangani oleh tuha peut tanpa mengadakan musyawarah,” katanya.

Syamsuddin juga meminta pemerintah terutama inspektorat jangan asal main mata mengaudit dana desa, pasalnya, tahun 2019 tidak dilakukan pemeriksaan, dan masyarakat di gampongnya pun mempertanyakan dana BUMG senilai Rp 200 juta yang dianggap telah hilang tanpa ada pertanggungjawaban dengan desa.

“Setelah dianggarkan pada tahun 2019, hingga saat ini tidak lagi didanai BUMG tersebut dikarenakan pada tahun tersebut tidak dilaksanakan musyawarah pertanggungjawaban,” ungkap Syamsuddin.

Sementara Gechik Safruddin Hanafiah saat di konfirmasi tidak bisa memberi keterangan terkait informasi tersebut. "Gak ada urusan yg sangkut paut sama wartawan, Gak ada sangkut paut sama kita, Gak ada urusan yg sangkut paut sama wartawan, Ubat Saket Ule...bodrek dumpat na....tamong bak bak Gampong Laen mantong" kata Gechik Safruddin Hanafiah saat di konfirmasi via whatshap (14/04/23)

AMNews - Saya akan merasa gagal jika tidak mampu mewujudkan hal ini, harta dan kekuasaan bukanlah tujuan hidup saya dan bukan pula tujuan perjuangan ini. Saya hanya ingin rakyat Aceh makmur sejahtera dan bisa mengatur dirinya sendiri.” kutipan itu tertuang dalam buku Tgk Hasan Muhammad Ditiro berjudul, "The Price of Freedom: The Unifinished of Diary (1981) halaman 140.

Buku setebal 226 halaman itu merupakan cacatan hariannya ketika ia berperang di hutan Aceh pada 1976-1979.

Di buku itulah ia menukilkan kepulangannya kembali ke Aceh pada 1976, setelah 25 tahun tinggal di Amerika Serikat.

Kiprah Tgk Hasan Tiro di tubuh organisasi GAM semasa hidupnya menjadi inspirasi dan simbol semangat perjuangan pengikut setianya yang bergerilya di hutan-hutan Aceh hampir 30 tahun lamanya.

Setelah Aceh damai, Tgk Hasan Ditiro sudah tiada. Berikut ini sekilas catatan sejarah bernilai yang ia tinggalkan untuk Aceh.

1. Bendera Aceh Bulan Bintang

Bendera Bulan Bintang diciptakan sebagai simbol perjuangan GAM. Pada masa pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf tahun 2013 resmi menetapkan bendera Gerakan Aceh Merdeka tersebut sebagai bendera resmi Propinsi Aceh. Penetapan ini dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013.

Disebutkan Bendera Aceh berbentuk segi empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, 2 buah garis lurus putih di bagian atas, 2 buah garis lurus putih di bagian bawah, 1 garis hitam di bagian atas, 1 garis hitam di bagian bawah.

Pada bagian tengah bendera terdapat gambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih, dan hitam.

Garis hitam bermakna untuk mengenang jasa para syuhada yang telah syahid dalam perjuangan.

Garis putih bermakna kesucian perjuangan atau perang di jalan Allah (prang sabi).

Lambang bintang bulan bermakna Islam sebagai hukum tertinggi mengatur tatanan pemerintah.

Sedangkan latar belakang bendera berwarna merah adalah simbol darah para syuhada dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama Islam dan tanah air Aceh.

Bendera bintang bulan ini juga disebut sebagai Pusaka Nanggroe.

Sampai sejauh ini tidak diketahui kapan awal mulanya bendera ini gunakan dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah.

Namun sejak Tgk Hasan Muhammad Ditiro mendeklarasikan GAM pada 3 Desember 1976, bendera ini sudah digunakan.

Saat upacara memperingati Milad GAM, bendera ini dikibarkan diiringi dengan suara azan.

2. Rekaman Suara Asli Tgk Muhamad Hasan Tiro
Meski Wali Nanggroe Tgk Hasan Muhammad Ditiro telah tiada, namun suara aslinya masih dapat didengar hingga sekarang.

Rekaman suara dan jejak perjuangan Hasan Tiro menanamkan ideologi GAM kepada pengikutnya ini direkam sekitar tahun 70-80 an ini beredar luas di internet, khususnya di channel youtube.

Rekaman suara tersebut juga menjadi salah satu bukti otentik bahwa selain menjadi ideolog, Hasan Tiro juga menjadi guru spritual dan sejarah bagi pengikut setianya.

3. Meninggalkan Karya Monumental Berupa Buku Sejarah Aceh dan Gerakan Perjuangan GAM.

Teungku Hasan Tiro adalah sosok yang brilian, dan ahli sejarah Aceh. Pengetahuan sejarahnya yang mumpuni dan mendalam itu mendorongnya memberontak dan mendirikan Negara Aceh Merdeka.

Semua ide perjuangan di medan gerilya dan diplomatik ia tuangkan dalam beberapa buku dengan harapan ide kemerdekaan Aceh membumi dan diketahui dunia.

Adapun buku-buku yang ditulis Hasan Tiro, yaitu Acheh in World History (Atjeh Bak Mata Donja) diterbitkan New York pada 1968.

One-Hundred Years Anniversary of the Battle of Bandar Acheh (Sireutoih Thon Mideuen Prang Bandar Atjeh), New York, 1973.

The Political Future of the Malay Archipelago (Masa Ukeue Politek Donja Meulaju), New York, 1965.

The Struggle for Free Acheh (Perdjuangan Atjeh Meurdehka), 1976.

Semua buku tersebut sangat efektif membuka mata dunia tentang kedaulatan dan kemerdekaan Aceh.

Di mata Hasan Tiro, Aceh tidak pernah menyerah kepada penjajah Belanda.

Ketekunan menulis di medan gerilya juga dibuktikan Hasan Tiro saat menulis naskah drama, "The Drama of Achehness History”.

Hasan Tiro mengetik naskah itu sepanjang hari dari pukul 07.00 pagi sampai 18.00 WIB sore.

“Kadang-kadang ketika Teungku mengetik, seorang pengawal dari balai penjagaan mesti mendatanganinya untuk menyuruh Tengku berhenti mengetik karena penjaga melihat pasukan musuh yang lewat dekat mereka,” kata mantan Menteri Pendidikan Negara Aceh Sumatera, Dr Husaini M Hasan MD dalam bab pendahuluan naskah tersebut.

4. Cikal Bakal Berdirinya Lembaga Wali Nanggroe

Sejatinya Tgk Hasan Muhammad Ditiro adalah sosok yang diangkat rakyat Aceh sebagai Wali Nanggroe.

Namun cita-cita itu terputus di tengah jalan menyusul deklarator GAM itu menghadap Sang Khalik pada 3 Juni 2010 dalam usia 84 tahun.

Saat itu Tgk Hasan Tiro meninggal di Aceh, tanah kelahirannya setelah 30 tahun mengasingkan diri dan menetap di Stokchlom, Swedia.

Sebelum ia mangkat Pemerintah Indonesia memberinya status Warga Negara Indonesia kehormatan. Status Wali Nanggroe saat ini dijabat Tgk Malik Mahmud Al Haytar, rekan seperjuangan Hasan Tiro.

Lembaga Wali Nanggroe juga menjadi salah satu simbol kekhususan Aceh, dan poin penting yang disepakati dalam perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki 15 Agustus 2005.

Dengan adanya Lembaga Wali Nanggroe ini, Pemerintah Aceh turut membangun sebuah 'istana' megah di Jalan Soekarno-Hatta, Aceh Besar sebagai kantor menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya di pemerintahan.

Bersamaan dengan itu, di Aceh juga dibentuk Partai Politik Lokal sebagai jalur perjuangan politik rakyat Aceh di parlemen.

5. Bangga dengan Sejarah Aceh hingga Hadiahkan  Perangko Tengku Tjhik di Tiro kepada Raja Faisal
Dalam bukunya, The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro disebutkan meski pun berada dalam pengintaian Pemerintah Indonesia, selama di Amerika, Hasan Tiro merasa dirinya sukses besar dalam dunia bisnis.

Ia masuk ke jaringan bisnis besar dan berhasil menembus lingkaran pemerintahan di banyak negara, seperti di AS, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan, kecuali Indonesia.

Ia menghindari berhubungan dengan Indonesia. Dari hasil keuletannya itu, Hasan Tiro memiliki relasi bisnis dekat dengan 50 pengusaha ternama AS.

Perusahaan-perusahaan mereka bergerak dalam bidang petrokimia, pengapalan, konstruksi, penerbangan, manufaktur, dan industri pengolahan makanan.

Hasan Tiro punya hubungan kerja sama dengan beberapa perusahaan itu.

Sebagai seorang konsultan, dia banyak memimpin delegasi-delegasi pengusaha AS untuk bernegosiasi dalam transaksi bisnis besar di Timur Tengah, Eropa, dan Asia.

Salah satu kunjungan adalah tahun 1973. Hasan Tiro melawat ke Riyadh dan disambut Raja Faisal.

Ada dua hadiah yang dipersembahkan Hasan Tiro kepada Raja Arab Saudi itu.

Satu potret Raja Faisal berlatar belakang industri Arab Saudi.

Dan, satu lagi adalah album koleksi perangko bergambar Al- Malik Tengku Tjhik di Tiro.

Ini diberikan untuk mengingatkan Raja Faisal akan kepahlawanan Aceh, sekaligus kakek buyut yang dikaguminya.

Meskipun Hasan Tiro datang sebagai ketua konsorsium pengusaha Amerika, dia masih tetap seorang Aceh, bukan warga Indonesia.

6. Tidak Pernah Mencampur Urusan Bisnis dengan Politik.

Rekan-rekan bisnisnya tidak tahu apa yang ada dalam benak Tgk Hasan Tiro yang tinggal di pengasingan.

Terutama tentang ambisinya mewujudkan kemerdekaan Aceh Sumatera.

Ia tidak pernah meminta simpati, nasihat, dan dukungan mereka.

Karenanya, nama dan perusahaan para pengusaha AS itu tidak disebutkan Hasan Tiro dalam buku hariannya yang belum selesai tersebut.

7. Disiplin dan Selalu Menjaga Penampilan

Bukanlah seorang Hasan Tiro bila tidak disiplin dalam berpenampilan.

Penampilan bagi Hasan Tiro menujukkan identitas siapa lawan bicaranya.

Ia akan sangat senang apabila tamu yang datang berpenampilan rapi, bahkan ia lebih suka si tamu memakai jas.

Fakta ini sempat dialami sejumlah wartawan yang meliput kepulangan Hasan Tiro ke Aceh untuk pertama kali setelah 30 tahun hidup di pengasingan pada 2008 silam.

Semua wartawan yang akan menemuinya harus berpenampilan rapi, terkadang harus mengenakan jas hanya untuk menemui sang proklamator GAM itu. Konon, Hasan Tiro enggan mau menerima tamunya bila tidak berpakaian rapi.

Di usianya yang sudah renta, Hasan Tiro masih tetap menjaga penampilannya. Ia selalu mengenakan jas dan sepatu pantofel.

Sosok seorang diplomat dengan pemikiran yang cerdas juga masih terpancar dari sorot matanya yang tajam.

8. Meninggalkan Anak Semata Wayang Demi Perjuangan
Karim sangat berkesan bagi Hasan Tiro. Kemana pun dia pergi, Karim selalu dibawa.

Karim mendapat tempat istimewa dalam The Price of Freedom: the Unfinished Diary of Teungku Hasan Di Tiro yang ia tulis semasa berada di medan gerilya.

Bahkan, ketika Hasan Tiro sudah berada di Aceh, salah satu kamp di hutan dinamakan sebagai Karim.

Bocah Karim telah menunjukkan watak tertentu saat berusia empat dan lima tahun.

Ceritanya, ketika Karim dibawa ke sebuah toko permen, segerombolan anak-anak mencoba mencuri permen.

Penjaga toko tidak mengetahuinya. Hasan Tiro yang sedang melihat-lihat beragam permen berpikir untuk melakukan sesuatu.

Tapi belum sempat ia berpikir, telah ada bunyi peluit. Gerombolan itu pun lari pontang-panting. Saat menoleh ke arah bunyi tersebut, ia melihat Karim dengan sebuah peluit di tangannya.

Wanita tua penjaga toko itu pun berterima kasih pada Karim.

Di lain kesempatan, cerita Hasan Tiro dalam buku The Price of Freedom: the Unfinished Diary of Teungku Hasan Di Tiro, Karim diajaknya ke masjid untuk shalat Jumat.

Karim selalu menjadi pandangan orang dan bahkan dipeluk para diplomat yang shalat di gedung PBB, New York.

Diajaknya Karim shalat di tempat itu, untuk membuat dia mengerti akan perintah agama.

Suatu ketika, Hasan Tiro sedang berjalan-jalan dengan Karim di Fifth Avenue, New York.

Banyak orang yang mendekati bocah itu untuk sekedar berbicara atau memegang pipinya.

Bila berjalan-jalan bersama Karim, Hasan Tiro merasa dirinya seperti mendampingi orang penting. Karena putranya selalu menjadi perhatian para pejalan kaki lain.

Di lain hari, Karim ditinggalkan ayahnya di lobi Hotel Plaza.

Hasan Tiro pergi sebentar untuk menelepon seseorang.

Belum selesai menelepon, ia melihat senator Eugene McCarthy, yang kemudian menjadi seorang calon Presiden AS, berbicara dengan Karim.

Senator itu kemudian menghampiri Hasan Tiro untuk memberi pujian kepada Karim.

"Saya harus menghampiri dan berjabat tangan dengan putra Anda, sebab ia terlihat tampan sekali!" kata senator itu.

Mengenang itu semua, Hasan Tiro galau dalam perjalanan pulang ke Aceh memimpin gerilya dalam upaya memproklamirkan Negera Aceh Merdeka.

Tepat 30 Oktober 1976, Hasan Tiro berhasil menyusup ke Aceh dengan sebuah kapal motor kecil.

Ia mendarat dengan selamat di Pasi Lhok, Kembang Tanjong, Pidie. Hasan Tiro meninggalkan segala kemewahaan di New York, Amerika Serikat kemudian memimpin gerilya di Aceh.

Termasuk, Karim kecil dan istrinya Dora, ia tinggalkan di Amerika Serikat.

Sampai saat ini tidak banyak informasi yang terungkap tentang keberadaan Karim di Tiro, anak satu satunya pewaris Hasan Tiro dari perkawinannya dengan Dora, warga Amerika Serikat keturunan Yahudi yang memeluk Islam. Sesuatu yang misteri.

Bagi Hasan Tiro, kelahiran Karim mendapat tempat istimewa di hatinya. Bahkan naskah berjudul drama “The Drama of Achehness History” ia dedikasikan untuk putranya, Karim.

Beberapa informasi menyebutkan Karim di Tiro kini menetap di New York, Amerika Serikat.

Ia telah menjadi seorang akademisi, asisten professor dan mendalami sejarah Amerika.

Sampai akhir hayat ayahnya, Karim tidak pernah muncul ke publik. Kala itu banyak orang di Aceh menunggu kepulangannya. Tapi itu tidak pernah terjadi.

9. Di Akhir Perjuangan, Hasan Tiro Kembali ke Pangkuan Tanah Kelahirannya Aceh

Seperti sudah mendapat panggilan hati, Hasan Tiro akhirnya kembali ke Aceh, tanah kelahirannya setelah 30 tahun hidup terasing di Swedia.

Kepulangannya

Hasan Tiro pulang ke Aceh pada 11 Oktober 2008 ternyata menjadi akhir dari perjuangannya di organisasi GAM.

Pada 2 Juni 2010 Hasan Tiro meninggal setelah 13 hari dirawat di RSUZA.

Sehari sebelum ia menutup mata untuk terakhir kalinya, Pemerintah Indonesia resmi memulihkan status WNI Hasan Tiro.

Surat itu disampaikan Menkopolhukkam Djoko Suyanto kepada perwakilan mantan petinggi GAM, Malik Mahmud dan kerabat dekat Tiro, di Banda Aceh.

Dalam surat itu disebutkan salah-satu pertimbangannya, yaitu alasan kemanusiaan, khusus dan politik.

Pertimbangan lainnya adalah nota kesepahaman damai antara Indonesia dan GAM.

Sebelumnya Hasan Tiro memegang kewarganegaraan Swedia sejak tahun 1979.

Sumber: serambinews.com

AMNews - Sejumlah Keuchik di Kabupaten Pidie mengeluhkan karena dana APBG tahun 2020 hingga saat ini belumcair, sehingga dana untuk penanganan Covid-19 sulit dilakukan.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (ADEPSI) Kabupaten Pidie, Nazaruddin, kepada MODUSACEH.CO, Selasa (4/5/2020) mengatakan. Banyak gampong yang belum cair Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tahun 2020.

Artinya mereka bingung dalam menghadapi masyarakat saat penanganan virus covid-19 di Pidie. "Ini menjadi kendala bagi pimpinan di gampong," jelasnya.

Kata Nazar, pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan, Penanggulangan, (GTP2), di gampong-gampong sudah di SK kan. Namun bagaimana tata cara bekerja termasuk honor mereka masih belum jelas. "Ini kita belum tahu bagaimana caranya, apa lagi dana belum keluar," paparnya.

Sedangkan kata Nazar, banyak keluhan keuchik karena belum cair nya APBG menjadi sebuah kendala dalam menangani persolan tim GTP2. Sebab apa yang mesti dilakukan jika dana tidak cair dan harus ada aturan yang jelas dalam persoalan honor tim. "Pemerintah Pidie harus memeperjelas kepada keuchik bagaimana terkait honor tim GTP2," ujar dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, (DPMG), Kabupaten Pidie, Samsul Azhar, kepada MODUSACEH.CO, mengatakan, bukan belum dicairkan APBG, namun ada yang terlambat pengajuan. "Jadi jika terlambat pengajuan maka butuh waktu," jelasnya.

Masih kata Samsul, ada 62 gampong yang sudah cair dana APBG tahun 2020, dan diperkirakan 36 gampong cair hari ini, Selasa, (4/5/2020). Lanjut dia, tahap pertama 40 persen pencairan dana APBG.

Sementara yang sudah selesai diverifikasi 296 gampong, dari target 300 berkas APBG yang harus diverifikasi. "Ini lah yang masih terkendala, karena ada berkas APBG yang salah saat diverifikasi dan dikembalikan," tegasnya.

Lalu ada 79 gampong dalam proses pengajuan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Memang masih banyak yang belum cair dan APBG nya sedang diverifikasi dari 730 gamping.

"Kendalanya karena terlambat pengajuan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2019, juga masalah perangkat gampong yang tidak memiliki ijazah," jelasnya.

Kata Samsul, untuk dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), bagi dana nya yang sudah cair segera dilaksanakan sesuai dengan petunjuk.

"Kita berharap dana gampong segera digunakan sesuai dengan pengajuan dan tepat sasaran. Yang sudah cair angaran untuk BLT belum masuk segera mengajukan perubahan," tutur Samsul.

Samsul menyebut, dana BLT diberikan kepada warga miskin terdampak covid dan tidak menerima lain seperti Kelompok Program Keluarga Harapan, (PKH), Dana Bantuan Pangan Non Tunai, (BPNT) dan Kartu Pra Kerja. "Bagi Yang mendapatkan PKH Dan BPNT tidak mendapatkan BLT," tegasnya. |

MODUSACEH.CO

AMNews - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sigli Mahzal Abdullah,  27 tahun, diperiksa polisi terkait status di akun facebook-nya. Mahzal memosting status di facebook-nya pada Sabtu 18 April 2020 yang memuat kalimat: “Ada yang lagi orderan masker di dalam anggaran desa, asik nih 730 gampong dalam pengawasan 'awak nyan', Para Keuchik dalam tekanan. Covid 'rezeki' dalam sempit. Negeri durjana.”

“Saya mendapat surat pemanggilan pada tanggal 21 April 2020, dan esoknya saya penuhi panggilan ke  Polres Pidie,” kata Mahzal Abdullah, Selasa, 28 April 2020.

Dalam surat bernomor B/140/IV/Res.2.5./2020/Reskrim tertanggal 20 April 2020, permintaan keterangan pada Mahzal Abdullah sebagai saksi sehubungan dengan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian menggunakan media sosial dalam pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


“Saya diperiksa dari jam 09.00 sampai dengan jam 11.00 lewat. Berdasarkan status FB saya itu saya diperiksa,” kata Mahzal lagi.

Kasatreskrim Polres Pidie AKP Eko Rendi Oktama SH membenarkan pemanggilan Mahzal Abdullah sebagai saksi. “Itu laporan informasi. Prosesnya penyelidikan. Jika ditemukan pidana akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Untuk progress ditunggu saja, kalau ada pidana mungkin akan ada tersangka,” kata dia, Selasa, 28 April 2020 pada sinarpidie.co.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Syahrul SH MH mengatakan seharusnya yang dilakukan oleh polisi ialah menelusuri kebenaran yang disampaikan oleh Mahzal Abdullah bahwa ada orderan masker dalam anggaran desa yang patut diduga berbenturan dengan konflik kepentingan oknum tertentu. “Bukan memeriksa si pengkritik bahkan menggiring pengkritik menjadi tersangka. Jika hal itu terjadi berarti polisi telah salah menerapkan UU ITE,” kata Syahrul SH MH, Selasa, 28 April 2020.

LBH Banda Aceh menilai apa yang disampaikan Mahzal Abdullah adalah untuk kepentingan umum. “Konteks yang dia kritik anggaran masker dari dana desa dan posisi keuchik yang terjepit karena anggaran dana desa belum keluar. Posisi keuchik di sini sebagai pejabat publik. Polisi jangan menafsir sendiri UU ITE. Ada perintah dalam UU ITE untuk memanggil ahli dari Kominfo. Jangan UU ITE digunakan seperti orang pasang jaring ikan di laut. LBH siap mengawal kasus ini, dan jika kasus ini berlanjut dengan penetapan tersangka LBH akan mendampingi Mahzal,” tutup Syahrul. [sinarpidie.co]

AMNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyebuit jumlah orang miskin baru (OMB) di Aceh mencapai 61.582 jiwa. Peningkatan OMB terjadi selama pandemi virus korona (covid-19).

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan bencana non alam wabah virus korona tak hanya menimbulkan krisis kesehatan. Tapi juga memicu lahirnya orang miskin baru.

"Pemerintah Aceh, bupati/wali kota, dan dibantu para relawan sosial, telah mengidentifikasi orang miskin baru (OMB) akibat covid-19, Jumlahnya ternyata mencapai 61.582 jiwa di seluruh Aceh," kata Nova, Senin, 27 April 2020.

Dia menerangkan, OMB bukan orang miskin lama atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Untuk penerima PKH dan BPNT, tidak mendapat bantuan Social Safety Net (SSN) covid-19, karena jumlah paket yang disediakan hanya sejumlah OMB," ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 61.582 paket bantuan sembako yang disediakan Pemerintah Aceh untuk 23 kabupaten/kota di seluruh Aceh. Bantuan tersebut dibagikan untuk keluarga miskin yang terdampak secara ekonomi akibat covid-19.

"Ada delapan kabupaten/kota yang sudah menerima bantuan sosial safety net yakni, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Taminag, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. Dengan jumlah paket bantuan sebanyak 21.871 paket," jelas Nova.

Nova merinci jumlah paket bantuan yang telah disalurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Aceh yakni, untuk kuota kabupaten Aceh Utara sebanyak 5.453 paket, Lhokseumawe 645 paket, Aceh Timur 3.364 paket, Langsa 2.031 paket, Aceh Tamiang 2.022 paket, Aceh Jaya 1.226 paket, Aceh Barat Daya 930 paket, dan Aceh Selatan 6.201 paket.

"Bantuan paket sembako itu bagian dari program sosial safety net yang diperuntukkan kepada masyarakat di luar penerima BPNT dan bantuan sosial PKH. Tujuannya agar bantuan yang diterima masyarakat dapat merata dan tepat sasaran," pungkasnya. [Medcom.id]

Ilustrasi
AMNews - Puluhan Keuchik dalam wilayah Kecamatan Baktiya, Aceh Utara diduga menjadi korban pemungutan liar (pungli) oleh oknum pejabat Kecamatan.

Pungutan liar itu berkedok untuk membangun posko siaga Covid-19 yang di pusatkan di Kecamatan Baktiya.

Menurut info yang diperoleh, hasil dari aksi pungli ini sangat fantastis yakni sebesar Rp114 juta.

Bagaimana tidak, jumlah desa di Kecamatan baktiya 57 Desa dan masing-masing desa dipungut biaya Rp2 juta.

"Nah, jika di kalikan Rp2 Juta perdesa, maka total pungutan sebesar Rp114 juta," kata salah seorang keuchik yang namanya enggan ditulis.

Dengan terungkapnya kejadian ini, banyak pihak ikut menyesali tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Mareka menilai tindakan oknum sebagai aksi tak terpuji dan menodai citra pemerintah.

"Kalau informasi ini benar, maka sungguh disayangkan, karena disaat pemerintah sedang bergungguh- sungguh bekerja mencegah ancaman penyebaran wabah Covid-19, tapi masih ada orang tak bermoral yang tega memungut uang dari Keuchik," katanya.

Disaat negara tengah gempar mengatasi bagaimana cara menghadapi penyebaran Covid-19, namun ada saja tingkah para oknum tertentu yang ingin mengambil kesempatan untuk menikmati uang rakyat desa.

Camat Kecamatan Baktiya, Tarmizi SE Kepada ACEHIMAGE.COM menyatakan bahwa pendirian posko di Kecamatan pada dasarnya atas intruksi Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib sebagai upaya percepatan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Namun ketika disinggung terkait pungutan sebesar Rp2 juta perdesa, Tarmizi membenarkan ada pungutan tersebut.

Menurutnya, pungutan dana dari Keuchik bukan keinginan dirinya, tetapi pungutan itu arahan dari forum Keuchik

Rencananya apabila dana ini sudah terkumpul akan digunakan untuk membeli alat pelindung diri (APD).

Namun katanya yang ada sebelumnya adalah wacana yang datang dan atas permintaan Keuchik dan forum Keuchik sendiri. "Semua itu atas permintaan Keuchik. Tetapi sejauh ini belum ada yang menyetor," kata Tarmizi memberi alasan.

Sementara itu, Ketua Forum Keuchik Baktiya yang juga Bendahara Posko Siaga Covid-19 Kecamatan, As'adi Kepada ACEHIMAGE.COM mengatakan bahwa pendirian Posko siaga Covid-19 di kecamatan Baktiya atas surat edaran yang disampaikan oleh pak Camat.

"Pak Camat menyampaikan agar mendirikan posko Kecamatan, dan dibebankan Rp2 juta perdesa. Dana ini merupakan dana sharing dari desa untuk membuat posko di Kecamatan," ujar As'adi.

Saat ditanya apa dasar hukum untuk memungut dana sharing?, As'adi mengaku tidak tau apakah ada dasar hukumnya atau tidak.

Menurut As'adi, dana yang terkumpul dari 57 Desa di Baktiya hanya baru 6 Desa yang menyetor.

"Jika nanti sudah terkumpul semua uang ini akan dipergunakan untuk mendirikan posko, membayar uang transportasi relawan, uang minum relawan, dan perlengkapan posko diantaranya, pembelian ATK, membeli APD, Masker," kata As'adi.
[Sumber: Acehimage.com]

Ilustrasi
AMNews - Seorang dokter spesilis berinisial I (57) di Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Kabupaten Aceh Utara dinyatakan positif terjangkit virus corona atau Covid-19.

Hasil positif itu diketahui setelah I mengikuti rapid tes yang dilakukan rumah sakit plat merah tersebut. Sejak kemarin, informasi tentang dokter tersebut menyebar lewat aplikasi whatsapp group di Lhokseumawe.

Dalam informasi tersebut dinyatakan I tidak memiliki riwayat berpergian dari zona merah virus corona. Bahkan, dokter asal Kota Lhokseumawe itu tidak memiliki gejala apapun seperti demam tinggi dan lain sebagainya.

Setelah dilakukan tes, dokter itu dibebastugaskan dan diminta karantina mandiri di rumah selama 14 hari.

Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, dihubungi Rabu (8/4/2020) membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, semua orang yang bersentuhan dengan dokter tersebut sudah dilakukan pemeriksaan ulang dengan cara rapit tes dan hasilnya negatif.

“Termasuk istrinya sudah dites, hasilnya negatif. Setahu saya beliau juga dites untuk kedua kali hasilnya negatif dan sudah sembuh. Namun dikarantina mandiri di rumah, dan Insya Allah tidak ada masalah,” kata Bupati lewat aplikasi Whatsapp.

Dia menyebutkan, khusus warga Lhokseumawe yang pernah bersentuhan langsung dengan dokter tersebut telah dites oleh Dinas Kesehatan Lhokseumawe. “Semua orang yang dites pernah bersentuhan langsung dengan dokter itu dilakukan Dinas Kesehatan Lhokseumawe dan hasilnya negatif,” pungkas pria akrab disapa Cek Mad ini.[bakata.net]

AMNews – Perangkat Gampong Baro, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara membagikan sembako untuk masyarakat setempat, Rabu (1/4/2020). Hal ini dilakukan berkaitan dengan imbauan pemerintah tentang keharusan berada di rumah untuk mengantisipasi penyebaran corona.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh perangkat gampong dan didampingi Satgas Covid-19 yang langsung dipimpin geuchik gampong setempat.

Geuchik Gampong Baro, Marwan, mengatakan bantuan diberikan kepada 107 kepala rumah tangga, penyaluran bantuan itu dilakukan dengan mendatangi setiap rumah warga.

“Adapun bantuan itu diberikan berupa beras 2 sak, minyak goreng 2 kg, gula 2 kg, dan telor 2 papan yang nantinya akan diterima per kepala keluarga,” katanya.

Marwan menjelaskan bantuan itu bersumber dari Anggaran Dana Desa, tahun ini dana tersebut difokuskan untuk penanganan pencegahan Covid-19.

“Dengan bantuan ini diharapkan dapat meringankan masyarakat, dan kita juga telah membuat posko siaga Covid-19 serta memasang spanduk imbauan akan bahaya virus corona ini,” ujarnya.[acehtrend.com]

Ilustrasi
AMNews - Banyak pihak di provinsi Aceh mulai khawatir akan terkontaminasi dengan virus corona yang sedang menyebar diberbagai belahan dunia. Bahkan Pemerintah Aceh telah mengeluarkan kebijakan untuk menunda penugasan ASN ke luar daerah, meliburkan sekolah hingga dua pekan dan menunda kegiatan yang melibatkan banyak ASN seperti seminar, pelatihan bimtek dan sejenisnya. 

Berbeda di Kabupaten Aceh Tamiang, meski virus corona sedang menjadi momok yang menakutkan, para Datok Penghulu (Kepala desa) di Kabupaten Aceh Tamiang dikabarkan akan berangkat ke Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk mengikuti palatihan bimtek. 

Informasi diperoleh AJNN, para Datok Penghulu akan diberangkatkan secara bertahap ke Bandung, bahkan ada sebagian para Datok telah berangkat, Minggu malam (15/3). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Tamiang Mix Donal yang coba dikonformasi AJNN melalui selulernya, hingga berita ini diunggah belum ada jawaban, begitu juga dengan pesan WhatsApp yang dikirim belum ada balasan. 

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merilis sebanyak tujuh orang warga Jabar dinyatakan positif terjangkit virus corona, satu diantaranya telah meninggal dunia. 

Dilansir dari Kompas.com, tujuh warga Jabar yang terjangkit virus corona salah satunya warga Kota Bandung, dua warga Depok, satu warga Cianjur, dua warga Bekasi, dan satu warga Kota Cirebon. 

"Satu yang telah meninggal dunia merupakan warga Kabupaten Cianjur, meninggal 3 Maret 2020 lalu," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan dalam konfernsi pers di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Kota Bandung, Minggu (15/3). [AJNN]

AMNews - Ardanita (20) seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) warga Desa Lewak, Kecamatan Alafan, Simeulue, minggat dari rumah saat suami sedang bekerja.

IRT tersebut meninggalkan suaminya dan seorang anak yang masih berumur tiga tahun dalam keadaan sakit.

Angge, suami Ardanita mengetahui istrinya itu minggat dari mertuanya.

Pada 10 Desember 2019 lalu, istrinya sempat berpamitan kepada ibunya hendak ke Sinabang.

Dia mengatakan akan mengambil uang di bank yang dikirim suaminya.

Namun hingga malam, dia tak kunjung kembali.

“Istri saya hilang pada 10 Desember 2019, saat itu saya tidak berada di rumah, saya sedang kerja di laut,” kata Angge kepada BERITAKINI.CO, Senin (6/1/2020).

Angge mengaku tidak tau apa yang menyebabkan istrinya tega meninggalkan dia dan anaknya.

Padahal dikatakannya, keluarga mereka tidak pernah cekcok.

Meski begitu, Angge sangat berharap, istrinya bisa kembali kepadanya.

“Anak sakit, kita sudah lelah mencari, saya berharap dia kembali pulang,” kata Angge, lirih.

Selama ini, Angge sudah berupaya mencari keberadaan istrinya.

Dia juga sudah membagikan foto istrinya ke warga bermaksud jika ada yang melihat supaya memberitahunya.

Ayah satu anak itu juga sudah menulis informasi kehilangan istrinya di media sosial, dan melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Namun semua itu tidak membuahkan hasil.

“Kalau dengan cara ini (memuat di media massa) tidak berhasil, berarti memang sudah takdir saya. Saya pasrah.[
BERITAKINI.CO]

Foto: Kerangka gajah di Aceh (dok. BKSDA)
AMNews - Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh kembali menemukan tiga kerangka gajah Sumatera. Gajah-gajah ini diduga mati tersetrum.

"Kemarin tim kembali melakukan pencarian terhadap adanya informasi gajah mati. Tim menemukan kembali tulang belulang pada lokasi yang lain," kata Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto, Jumat (3/1/2020).

Tim yang melakukan pencarian terdiri dari BKSDA Aceh, Polres Aceh Jaya, Balai Gakkum Wilayah Sumatera, Polsek Teunom dan CRU Aceh. Mereka menyisir enam titik di Desa Tuwi Priya, Kecamata Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya pada Kamis (2/1).

"Pada enam titik lokasi yang didatangi ditemukan adanya tiga ekor gajah mati yang sudah berupa tulang belulang. Kematian gajah tersebut diduga terkena tegangan arus listrik," jelas Agus.

Dia mengatakan ada pagar listrik yang dipasang pada perkebunan sawit masyarakat di sekitar lokasi kerangka gajah ditemukan. Total, ada lima kerangka gajah yang ditemukan selama dua hari pencarian.

"Terdiri dari empat ekor tulang belulang utuh dan 1 ekor tulang belulang hanya dengan rahang bawah tanpa tengkorak kepala utuh," ujar Agus.

BKSDA Aceh pun berkoordinasi dengan Polres Aceh Jaya untuk mengusut kasus ini. Penemuan bangkai gajah tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait adanya satwa dilindungi mati.

"Penemuan bangkai ini berawal dari laporan yang kita terima dari masyarakat Desa Tuwi Pria, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya bahwa adaya gajah mati sebanyak lima ekor," tuturnya. (Detik.com)

AMNews – Kebakaran yang menghanguskan sejumlah Ruko dan Masjid di Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara mendapat perhatian serius dari Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi Panyang.

Dalam Rapat Paripurna DPR Aceh, Senin (30/12/2019) sore, politisi Partai Aceh Dapil Aceh Utara-Lhokseumawe ini meminta Pemerintah Aceh agar tidak tutup mata dengan musibah yang dialami oleh warga Pirak Timu.

Seperti diketahui, kebakaran hebat terjadi di pusat Kecamatan Pirak Timu pada Sabtu (28/12/2019) pagi. Dalam peristiwa ini, sebanyak 8 Ruko (sebelumnya diberitakan 9 Ruko) serta kubah Masjid ludes terbakar akibat amukan si jago merah.

“Musibah kebakaran yang dialami warga Pirak Timu bukan hanya tanggung jawab Pemkab Aceh Utara, tapi juga tanggub jawab kita bersama, tanggung jawab Pemerintah Aceh juga,” tegas Tarmizi Panyang dalam Rapat Paripurna DPRA, yang turut dihadiri Sekda Aceh dan para SKPA.

“Mohon segera dibantu, dalam bentuk apapun. Ini soal tanggung jawab kita semua untuk membantu masyarakat yang dilanda musibah kebakaran besar. Apalagi sangat disayangkan Masjid juga ikut terbakar,” tambahnya.

Dia menegaskan, turun tangan Pemerintah Aceh sangat diharapkan oleh masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, terutama dalam bentuk pembangunan kios-kios untuk mengembalikan perekonomian mereka seperti semula.

Sekitar dua bulan lalu, kebakaran hebat juga terjadi di Kecamatan Paya Bakong (tetangga Pirak Timu), dimana belasan Ruko ludes terbakar. Saat itu Fraksi Partai yang dipimpin Tarmizi Panyang telah mengunjungi langsung ke lokasi di Paya Bakong.

“Dalam beberapa hari kedepan kita juga akan mengunjungi masyarakat yang mengalami musibah kebakaran di Pirak Timu. Karena ada dua lokasi kebakaran hebat yang menghanguskan banyak Ruko, kita minta Pemerintah Aceh untuk turun tangan. Bagaimana disiasati supaya masyarakat tersebut kembali mendapat tempat tinggal dan bisa membuka usaha mereka lagi,” demikian pungkas Tarmizi Panyang.[sinarpost.com]

AMNews - Sejumlah ruko dan satu bangunan masjid terbakar di Gampong Alue Bungkoh, Kecamatan Pirak Timur, Aceh Utara, Sabtu (28/12). Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan melokalisir agar api tak menjalar ke titik lain.

Kebakaran itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 07.00 Wib dan api begitu cepat merambat. Penyebab kebakaran belum diketahui.

"Benar ada kebakaran ruko dan satu masjid," kata Kapolres Aceh Utara, AKBP Ian Rizkian Milyardin.

Ian mengaku belum mendapatkan data lengkap perihal peristiwa itu. Petugas masih berjibaku melakukan pemadaman dan pengamanan di lokasi kebakaran.

Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi korban jiwa. Namun akibat kebakaran, sejumlah pedagang tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya.

Diperkirakan ada 8 unit toko terbakar. Hampir semuanya terbuat dari kontruksi kayu, sehingga memudahkan api merambat. | Merdeka

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya Kompol Memo Ardian beserta staf menunjukkan barang bukti dan tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (18/12). (SURYANTO/RADAR SURABAYA)
AMNews –Anggota Opsnal Unit 3, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya berhasil gagalkan penyelundupan sabu-sabu (SS) yang disalurkan melalui jalur udara. Enam tersangka ditembak dalam penangkapan itu, mereka adalah tersangka bandar, pengedar, dan pemesan.

Kasat Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, Kompol Memo Ardian mengatakan, keenam tersangka tersebut merupakan jaringan asal Aceh. Diantaranya keenam tersebut terdapat dua orang warga asalnTulungagung.

“Kita sebelumnya mengungkap tujuh kilogram dari jaringan Aceh, kemudian 1,3 kilogram yang akan dikirim ke Sokobanah, Madura. Dan ini kebetulan ada yang tertangkap enam orang,” kata Kompol Memo, Rabu (18/12).

Keenam tersangka ini diantaranya adalah, DS, 23, warga Aceh Utara, MZ, 31, warga Aceh Utara, RA, 41, warga Aceh Timur, FH, 26, warga Aceh Utara, MN, 20, warga Aceh Utara, JF, 42, warga Malang, dan DI, 41, warga Tulungagung.

Menurut keterangan dari Kompol Memo, keenam orang tersebut sudah enam kali berangkat ke Bandara Juanda untuk melakukan pengiriman SS seberat tiga 46,27 gram.

“Satu kali mereka berangkat ke Malang. Dari Medan menuju ke Surabaya disimpan didalam sepasang sepatu, satu orang minimal membawa setengah kilo gram,” ungkap Memo.

Pengirim barang haram tersebut rata-rata berdomisili di kawasan Aceh dan sekitarnya. Total barang sejumlah 3 kilo gram SS tersebut telah dikirim dan diterima oleh bandar dari Tulungagung.

“Jadi ini barang bukti yang kita terima hanya setengah ons. Sisannya sudah tersebar. Tentu kita terus melakukan penyelidikan dan kita kejar yang megang,” tegasnya.

Dari keenam tersangka tersebut terpaksa kakinya ditembus timah panas oleh polisi saat dilakukan penggerebekan di sebuah Wisma kawasan Malang mereka sempat melawan petugas.

“Tetap ini jaringan dari Malaysia yang dilewatkan dari Aceh dan Medan, lalu dikirim ke Jatim khususnya Surabaya dan Malang. Jaringannya sudah kami ketahui,” pungkasnya. | Jawapos

AMNews - Pelan tapi pasti, misteri siapa sosok AN, gadis asal Kota Idi, Kabupaten Aceh Timur, yang mengaku dan diduga telah disetubuhi secara paksa, Ketua Umum Forkab Aceh Ahmad Yani alias Polem Muda, mulai terkuak.

Hasil penelusuran media ini dari berbagai sumber menyebutkan, AN (26) yang dimaksud adalah Anisa. Kabarnya, dia warga Gampong Keutapang Mameh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

Begitupun, hingga berita tadi diunggah, media ini belum berhasil terhubung dengan Anisa. Padahal, penjelasan Anisa sangat penting, untuk menjelaskan kejadian atau peristiwa sebenarnya. Termasuk hubungan asmaranya dengan oknum bintara di Polda Aceh.

Sebab, walau Polem Muda mengaku mengenal Anisa dan rekannya Putri. Namun, dia membantah keras telah menyetubuhi Anisa secara paksa di Apartemen Kalibata City Tower Viola, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu.

“Betul itu Anisa, tapi saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Saya masih di Jakarta dan akan segera ke Banda Aceh, melaporkan media online yang memberitakan itu secara hukum,” ancam Polem Muda.

Penjelasan Polem Muda tadi, menjawab konfirmasi media ini, Rabu siang, 18 Desember 2019 melalui saluran telpon, setelah media ini mengirimkan satu foto kepada dirinya.

Dan dia membenarkan jika sosok yang ada pada foto itu adalah; Anisa alias AN. “Saya sudah tahu siapa dalang dibalik semua ini,” kata Polem Muda, menduga.

Siapa Anisa? Baca Disini

AMNews – Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi Panyang, mengatakan rencana Pemerintah Aceh membeli 4 unit pesawat N219 harus meminta pendapat berbagai kalangan masyarakat Aceh. Selain itu, pengadaan pesawat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) nantinya itu, juga harus mendapat persetujuan DPRA.

“Kalau kita melihat respon publik saat ini, mayoritasnya menolak. Bisa dilihat bagaimana komentar-komentar masyarakat di media sosial. Jadi, lebih baik anggaran untuk membeli pesawat itu digunakan untuk pembangunan Aceh dan menyelesaikan persoalan-persoalan di berbagai daerah di Aceh, seperti persoalan kemiskinan,” kata Tarmizi Panyang kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (13/12/2019).

Terkait penolakan publik terhadap pembelian pesawat, Tarmizi menambahkan, hal itu terjadi karena beberapa waktu lalu terdapat adanya persoalan beberapa persoalan, seperti ditundanya pembangunan rumah dhuafa dan adanya pembelian mobil dinas oleh sejumlah pejabat SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh).

“Untuk itu lebih baik kita selesaikan dahulu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Setelah masyarakat Aceh merasakan kemakmuran, tentu pembelian pesawat tidak akan ada penolakan,” jelas politisi Partai Aceh asal pemilihan Lhokseumawe-Aceh Utara ini.

“Kepue tabloe pesawat menyoe rakyat mantoeng ikat pruet (untuk apa kita membeli pesawat jika masyarakat masih kelaparan),” tegasnya.

Pembelian pesawat harus pendapat berbagai kalangan di Aceh, Tarmizi menilai, Hal itu untuk menghindari adanya polemik dan mendapat persetujuan berbagai kalangan, karena pembeliannya menggunakan APBA.

“Karena membeli pesawatnya menggunakan uang rakyat Aceh, kita harus meminta pendapat pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan. Kita tidak bisa pungkiri, masih banyak orang pandai dan paham di luar pemerintahan, seperti halnya akademisi dan berbagai elemen masyarakat yang harus dimintai pendapat terkait pembelian pesawat itu,” ungkap Tarmizi Panyang.

“Dalam hal pemerintahan, Plt Gubernur juga harus meminta persetujuan DPRA. Tidak bisa Plt Gubernur mengambil keputusan sendiri, karena pesawat yang dibeli nantinya bukan milik gubernur dan juga bukan milik DPRA, tetapi milik Aceh yang harus ada kesepakatan bersama dan mendapat dukungan dari masyarakat Aceh,” tegasnya.

Tarmizi Panyang menilai, Aceh memang membutuhkan pesawat sebagai moda angkutan udara, khususnya untuk ambulance ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan. Namun, kebutuhan itu menurutnya bukan saat ini, di mana masih banyak berbagai persoalan di Aceh yang harus terlebih dahulu harus diselesaikan, khususnya persoalan kemiskinan.

“Apakah saat ini bandara-bandara yang ada di berbagai daerah di Aceh juga sudah layak? Lebih baik Pemerintah Aceh membenahi terlebih dahulu sejumlah bandara di Aceh, termasuk mengoptimalkan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, di mana saat ini statusnya bandara internasional, tetapi penerbangannya minim,” ungkapnya.

Tarmizi Panyang berharap Plt Gubernur dapat membangun sinergitas dengan DPRA, dengan bersama-sama bergandengan tangan membangun Aceh, demi mewujudkan Aceh yang makmur dan sejahtera.

“Eksekutif dan legislatif harus kompak, jangan sendiri-sendiri. Arah pembangunan Aceh harus jelas ke depan. Kita harus menunjukkan contoh ke daerah lain, walaupun berbeda partai atau warna politik , tetapi bisa kompak dan bekerjasama membangun Aceh,” pungkas Tarmizi Panyang. [acehonline.co]

Ishak Daud dan cover dokumen yang diterbitkan USCR terkait pendeportasian dan perjanjian rahasia tentang pelarian politik Aceh antara RI dan Malaysia. Oleh Haekal Afifa*)
MENULIS tentangnya membuat pikiran saya kembali pada tragedi Semenyéh. Peristiwa pembantaian pada 25 Maret 1998 di beberapa kamp penjara Malaysia yang dihuni oleh ratusan pelarian politik dan tenaga kerja asal Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dibawah Perdana Menteri Dr Mahathir Muhammad dengan Pemerintah Indonesia kala itu di bawah Presiden Suharto.

Pembantaian ini menjadi perbicangan hangat bagi publik Malaysia kala itu. Ternyata, ini adalah bagian dari “Operasi Bujuk” hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dari tahun 1994 sampai tahun 1998.

Hal ini terungkap dalam dokumen rahasia yang di tulis oleh Jana Mason, analis dari United State Committee for Refugees (USCR).

Dalam dokumen yang berjudul “The Lask Risk Solution; Malaysia’s Detention and Deportation of Acehnese Asylum Seekers” yang terbit tahun 1998 itu menceritakan bagaimana pihak Malaysia melakukan penahanan, penyiksaan, dan deportasi tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh UNHCR serta perjanjian rahasia antara RI dan Malaysia terkait pemulangan imigran asal Aceh saat itu.

Ishak Daud, saat kejadian Semenyéh terjadi berada di Malaysia sebagai salah satu anggota Komite Pelarian Politik Aceh di Malaysia bersama Yusra Habib Abdul Ghani, Razali Abdullah, Mahfud Usman lampoh Awé, Syahrul Syamaun dan beberapa aktivis Aceh Merdeka lainnya.

Mereka di tuduh sebagai dalang mobilisasi, sehingga menjadi target penangkapan pasca meledaknya kerusuhan di beberapa Kamp Penjara Malaysia. Akibatnya, Ishak Daud diculik oleh Intel Gabungan (Malaysia-Indonesia) di seputaran Shah Alam pada pukul 09.00 tanggal 26 Maret 1998.

Menjelang siang, giliran Burhan dan Syahrul Syamaun diangkut oleh pasukan yang sama, tepat sehari setelah peristiwa Semenyéh.

Setelah ditangkap dan disiksa oleh pasukan gabungan itu, ia dibawa berobat ke Raimah Hospital, Klang Malaysia. Esoknya (27 Maret 1998) ia di deportasi ke Aceh menggunakan kapal.

Dengan kondisi tangan terikat dan dibungkus dengan plastik, dia bersama Burhan Syamaun dan Syahrul Syamaun (Tgk Linud–Wakil Bupati Aceh Timur sekarang) dilempar di tengah laut Dumai, Riau. Di Selat Malaka, dia bersama dua temannya mengarungi derasnya gelombang dengan selembar papan. Hanya Ishak dan Syahrul yang selamat setelah mengarungi ganasnya lautan.

Mungkin, dia dan Syahrul satu-satunya perenang yang berhasil mengarungi Selat Malaka hingga akhirnya ditangkap dan disiksa oleh pihak TNI AL dan Polres Bengkalis, Riau.

Setelah itu, dia dibawa ke Polda Aceh hingga akhirnya diseret ke Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe dengan dakwaan kasus Penyerangan Pos ABRI di Buloh Blang Ara, Lhokseumawe pada tahun 1990.

Dari persidangan inilah, Ishak Daud mulai menjadi fenomenal. Ia bersikukuh untuk tidak mau diadili atas nama Pengadilan Indonesia. Bahkan, ia selalu memprotes hakim yang menyebutnya sebagai “Gembong GPK”.

Ia lebih memilih disebut sebagai GAM, bukan GPK.

Sehingga, dalam setiap sidang yang digelar, ia selalu membalut dirinya dengan selembar Bendera Bulan Bintang dan mengikat kepalanya dengan kain bertuliskan “Aceh Merdeka”.

Setelah tiga kali sidang digelar, PN Lhokseumawe diteror dengan Bom sehingga akhirnya 8 Oktober 1998 dia dipindahkan ke PN Sabang.

Pada 13 November 1998, Effinur dan Zainal Zein Koto; dua Jaksa Penuntut Umum menuntut Ishak Daud dengan Hukuman Seumur Hidup. Ketua Majelis Hakim PN Lhokseumawe, M Islam Kareng Dunie memvonis Ishak Daud dengan Hukuman 20 Tahun Penjara.

Setelah menjalani satu tahun di LP Siborongborong, Tapanuli Utara, berdasarkan Keputusan Presiden No. 157/1999 tertanggal 10 Desember 1999, Ishak Daud dan keenam temannya; Abu Bakar (Kasus Perampokan BCA Lhokseumawe pada 1997), Muzir Ramli, Mustafa Razali, Nur Irhamsyah Feruzi, Joni Yasin dan Abdul Manaf Sarông (Lima dari mereka didakwa kasus Penyerangan di Gunung Geurutée pada 10 Juni 1999) mendapat amnesti dari Presiden BJ Habibie.

Di LP Siborongborong, dia menikahi perempuan cantik Cut Rostina, istri mendiang temannya Rahman Paloh yang meninggal dalam satu pengepungan pada 24 Maret 1997 di Mon Kala, Kandang.

Istri pertamanya, dara ayu bernama Siti Zubaidah binti Omar merupakan warga Malaysia, darinya ia dikarunia dua orang Anak.

Setelah bebas, ia merasa lagi taka aman tinggal di Aceh. Lantas, 3 April 1999 ia berangkat ke Jakarta untuk mencari suaka Politik di Kantor Perwakilan PBB.

Permintaannya di tolak, sehingga dia memutuskan kembali ke Aceh dan berjuang kembali atas nama Aceh Merdeka.

Walaupun hanya menempuh pendidikan sekolah sampai kelas IV SD, Ishak Daud adalah sosok alumni pesantren yang cerdas, rasional, berani, lemah lembut, tegas dan berkomitmen.

Secara resmi, dia bergabung dengan GAM pada tahun 1987, dan itu menjadi tiketnya untuk menempuh pendidikan semikomando di Libya selama satu tahun.

Karena, 1989 pendidikan untuk semua GAM di Libya ditutup.

Dia juga seorang orator ulung, bahkan dia sering diminta untuk mengisi ceramah-ceramah Aceh Merdeka kala itu.

Kala itu, saya sering mendengar ceramahnya baik yang diadakan di Wilayah Peureulak ataupun Pasé. Kemampuan orasinya mampu menghipnotis ribuan pengunjung dengan doktrin perjuangan yang ia kuasai secara mumpuni.

Pernah, suatu hari ia bertandang ke rumah kami. Kala itu, dia curhat kepada orangtua kami terkait penculikan dan penyerangan yang ia lakukan.

“Bang, ureung njöe (Elit GAM) hana yakin lom keu ulôn. Maka peureulé kamöe cök peuneutöh lagée njöe (penculikan),” ucapnya.

Dia menjelaskan, bahwa setelah ia ditangkap tahun 1998, dalam “budaya” elite GAM sangat sulit dipercaya orang-orang GAM yang kembali bergabung setelah ditangkap, seakan dicurigai sebagai alat yang sudah “dicuci” oleh Pemerintah.

Sehingga, Ishak Daud membuktikan komitmenya pada elite GAM untuk selalu melakukan penyerangan dan penculikan saat itu.

Akhirnya, komitmen itu ia buktikan.
Dia Syahid bersama istri keduanya (Rostina) dalam kontak sejata selama dua jam di Alue Nireh, Aceh Timur pada 8 September 2004.

Bahkan, setelah dahinya tertembak (meninggal) ia kemungkinan besar disiksa dan ditembak kembali.

Istrinya yang tidak mau meninggalkan jasad suaminya juga mengalami kemungkinan yang sama, hingga kedua-duanya syahid dan dikebumikan satu liang.

Mimpi untuk membawa kelurganya di Malaysia tinggal ke Aceh jika nanti Aceh Merdeka pupus sudah. Ishak Daud sudah mencapai “kemerdekaan” hakiki dengan jalannya.
Ia menjadi panutan dengan pembuktian yang sudah ia berikan.

Kepergiannya hanya meninggalkan satu pesan: “Tanyöe sidröe beudjéut manfaat keu uréung Ramée.”

15 tahun sudah The Phenomenal ini pergi, semoga Allah selalu melapangkan kuburnya! Al Fatihah.(*)

PENULIS Haekal Afifa, Ketua Institut Peradaban Aceh. 
Sumber: atjehdaily.id
loading...

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget