Ketua Fraksi PA: Wacana Pembelian Pesawat Harus Meminta Pendapat Publik

AMNews – Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi Panyang, mengatakan rencana Pemerintah Aceh membeli 4 unit pesawat N219 harus meminta pendapat berbagai kalangan masyarakat Aceh. Selain itu, pengadaan pesawat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) nantinya itu, juga harus mendapat persetujuan DPRA.

“Kalau kita melihat respon publik saat ini, mayoritasnya menolak. Bisa dilihat bagaimana komentar-komentar masyarakat di media sosial. Jadi, lebih baik anggaran untuk membeli pesawat itu digunakan untuk pembangunan Aceh dan menyelesaikan persoalan-persoalan di berbagai daerah di Aceh, seperti persoalan kemiskinan,” kata Tarmizi Panyang kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (13/12/2019).

Terkait penolakan publik terhadap pembelian pesawat, Tarmizi menambahkan, hal itu terjadi karena beberapa waktu lalu terdapat adanya persoalan beberapa persoalan, seperti ditundanya pembangunan rumah dhuafa dan adanya pembelian mobil dinas oleh sejumlah pejabat SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh).

“Untuk itu lebih baik kita selesaikan dahulu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Setelah masyarakat Aceh merasakan kemakmuran, tentu pembelian pesawat tidak akan ada penolakan,” jelas politisi Partai Aceh asal pemilihan Lhokseumawe-Aceh Utara ini.

“Kepue tabloe pesawat menyoe rakyat mantoeng ikat pruet (untuk apa kita membeli pesawat jika masyarakat masih kelaparan),” tegasnya.

Pembelian pesawat harus pendapat berbagai kalangan di Aceh, Tarmizi menilai, Hal itu untuk menghindari adanya polemik dan mendapat persetujuan berbagai kalangan, karena pembeliannya menggunakan APBA.

“Karena membeli pesawatnya menggunakan uang rakyat Aceh, kita harus meminta pendapat pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan. Kita tidak bisa pungkiri, masih banyak orang pandai dan paham di luar pemerintahan, seperti halnya akademisi dan berbagai elemen masyarakat yang harus dimintai pendapat terkait pembelian pesawat itu,” ungkap Tarmizi Panyang.

“Dalam hal pemerintahan, Plt Gubernur juga harus meminta persetujuan DPRA. Tidak bisa Plt Gubernur mengambil keputusan sendiri, karena pesawat yang dibeli nantinya bukan milik gubernur dan juga bukan milik DPRA, tetapi milik Aceh yang harus ada kesepakatan bersama dan mendapat dukungan dari masyarakat Aceh,” tegasnya.

Tarmizi Panyang menilai, Aceh memang membutuhkan pesawat sebagai moda angkutan udara, khususnya untuk ambulance ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan. Namun, kebutuhan itu menurutnya bukan saat ini, di mana masih banyak berbagai persoalan di Aceh yang harus terlebih dahulu harus diselesaikan, khususnya persoalan kemiskinan.

“Apakah saat ini bandara-bandara yang ada di berbagai daerah di Aceh juga sudah layak? Lebih baik Pemerintah Aceh membenahi terlebih dahulu sejumlah bandara di Aceh, termasuk mengoptimalkan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, di mana saat ini statusnya bandara internasional, tetapi penerbangannya minim,” ungkapnya.

Tarmizi Panyang berharap Plt Gubernur dapat membangun sinergitas dengan DPRA, dengan bersama-sama bergandengan tangan membangun Aceh, demi mewujudkan Aceh yang makmur dan sejahtera.

“Eksekutif dan legislatif harus kompak, jangan sendiri-sendiri. Arah pembangunan Aceh harus jelas ke depan. Kita harus menunjukkan contoh ke daerah lain, walaupun berbeda partai atau warna politik , tetapi bisa kompak dan bekerjasama membangun Aceh,” pungkas Tarmizi Panyang. [acehonline.co]

loading...