Aceh Merdeka Post - Haba Nanggroe

AMP - Diawali pembukaan Sidang Paripurna oleh Ketua DPR Aceh Tgk. H. Muharuddin, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022 Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dilakukan di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu, (7/7/17).

Selanjutnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengambil sumpah. "Apakah Anda Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah siap disumpah sebagai Gubernur dan Wakli Gubenur Aceh," sebut Tjahjo Kumolo, dan diucap siap  Irwandi-Nova," dan sesuai agama apa Anda akan disumpah," tanya Mendagri. "Islam" sahut keduanya serentak.

Mendagri mengatakan bahwa sumpah yang telah diucapkan Gubernur dan Wakil Gubenur Aceh tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada bangsa Aceh, namun juga akan dipertanggungjawabkan pada Allah SWT. Hingga berita ini diturunkan, sedang menunggu Presiden Joko Widodo berserta Ibu Negara Iriana Widodo memasuki ruang sidang paripurna DPR Aceh.(modusaceh)

AMP - Skema perkawinan partai politik lokal (parlok) dengan partai nasional (parnas) kembali terulang dalam Pemilihan Gubernur Aceh pada Februari 2017 mendatang. Namun kali ini ada uapaya penjenggalan terhadap para celon yang notabone nya eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali membuka ruang pertikaian politik seperti yang terjadi sebelumnya aitu pada pilkada 2012 yang lalu.

Pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Mualem) yang di usung Partai Aceh dan Partai Gerindra pada pemilu 2012 dan Pileg 2014 keluar sebagai pemenang untuk berkuasa di Aceh, kali ini apakah orang dari partai Aceh bisa kembali memimpin Aceh,,? bisa jasa ia dan juga kemungkinan besar tidak, itu di karenakan ada upaya persengkokolan dari pusat untuk mencegal para calon dari Eks GAM.

 Pada Pilgub Aceh 2017, dua pasangan calon yang diusung kombinasi partai lokal dan nasional adalah Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah dan Muzakir Manaf-TA Khalid, yang pasti keduanya akan menjadi aktor pertikian, namun sayangnya yang mengambil keuntungan dari pasangan Tarmizi Karim dan Zaini Djalil yang mendapat dukungan penuh dari pusat, bisa dikatakan mereka adalah titipin pusat untuk menguasai Aceh agar Parlok lenyap.

Seperti diketahui, Irwandi-Nova didukung Demokrat, PKB, Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA). Sementara Muzakir Manaf dan TA Khalid didukung Partai Aceh, Gerindra, PKS, dan PAN, dan pasangan Tarmizi Karim dan Zaini Djalil diusung oleh gabungan partai nasional, Nasdem, PPP dan PKPI, Golkar dan juga berkemungkinan  PDIP juga akan menyusul.

Selain ketiga pasangan tersebut, Pilgub Aceh 2017 ini juga diikuti tiga pasangan independen yag juga ada dari eks kombantan GAM yakni, Zakaria Saman-Teuku Alaidinsyah, Zaini Abdullah-Nazaruddin, dan juga mantan Gubernur Aceh yang tersandung kasus korupsi yaitu Abdullah Puteh-Sayed Mustafa.

 Proses persiapan Pemilihan Kepala Daerah Aceh rencananya akan berlangsung pada 15 Februari 2017, sejumlah team pemenangan  kandidat calon Gubernur telah mereka mantapi, mulai dari koalisi dengan Parnas dan juga jalur independent yang mendapat perhatian tajam dari Pusat, lantas siapa calon Gubernur Aceh terkuat?, bisa saja bukan dari eks GAM.

Permainan pusat jelang Pilkada Aceh mulai terlihat, yang tujuannya tidak lain yaitu untuk menghancurkan pasangan ang sekarang bisa dikatan kuat di Aceh yaitu Muzakir Manaf dan Irwandi Yusuf.

Seperti di lansir di Acehtrend.com "Mualem Tidak Yakin Pusat Netral di Pilkada Gubernur Aceh 2017" lantas ada apa dengan pusat?
 

Calon Gubernur yang mereka usung adalah "titipan pusat" seperti bermain mata untuk menjenggal calon gubernur dari tubuh GAM. 4 calon Gubernur dari Mantan GAM tersebut seperti api dalam sekam bagi pusat, sorotan mataya lebih tajam kepada Irwandi Yusuf (ahli Propaganda GAM) dan juga Panglima Gam (Muzakkir Manaf).

 

Tokoh Politik Jakarta sepertinya sangat risih dengan 2 tokoh GAM yang menjadi calon Gubernur Aceh tersebut, ke dua tokoh GAM tersebut memiliki integritas tinggi yang sangat di perhitungkan Jakarta dan mendapat dukungan terbanyak dari Rakyat Aceh.

Menariknya, sasaran anak panah selalu tertuju pada Irwandi Yusuf, setelah polemik dukungan dari Partai PKB yang sangat beda antara pimpinan daerah dan pusat, namun surat dukungan akhirnya PKB Pusat mengambil keputusan untuk mendukung Irwandi Yusuf, lain lagi halnya dengan Partai Golkar Aceh yang juga berkomitmen dan postif mendukung Irwandi yusuf, namun beda halnya dengan Golkar Pusat, Jusuf Kalla perintahkan Setya Novanto untuk bayar Cash Golkar dan dukung Tarmizi A Karim.

 

Sebagai Gubernur Aceh, hal ini tidak membuat Irwandi menciut, akhirnya kedekatan Irwandi membuahkan hasil dengan PDI-P setelah komitmen yang sama dukungan penuh kepada Irwandi pun terjalin, meskipun surat dukungan dari DPP PDI-P pusat belum di keluarkan. Lalu siapa yang bermain untuk menjegal?

 

Mereka yang punya kepentingan dan kontribusi di Acehlah yang memegang peran di pusat, ada beberapa tambang dan project serta hutan milik sebuah pengusaha besar yang sedang berjalan di Aceh, mereka ingin agar pemimpin Aceh yang mudah di atur itulah "Titipan Pusat" demi kepentingan pribadi mereka rela merongoh kantong Milyaran rupiah untuk aksinya demi mendapatkan "remote" yang mudah untuk di kendalikan.

 

Ada pemeran lain untuk memuluskan aksinya, sang pembelot matan Jubir GAM "Sofyan Dawood" adalah kunci untuk memporak poranda tokoh GAM dan juga Parlok.

Pesta Demokrasi di Aceh selalu beda, layaknya film India tahun 80an dimana para penguasa Partai ingin terus tampil menjadi hebat.(Red)

AMP - Bagi sebagian orang, toilet kerap menjadi tempat berkontemplasi atau merenung. Di toilet pula, seseorang merasa privasinya begitu terjamin, kecuali di toilet umum yang kerap dijahili orang dengan mengintip atau memasang kamera tersembunyi. Di luar itu, toilet benar-benar memberi waktu untuk relaksasi pikiran.

Beberapa penulis menjadikan toilet sebagai tempat munculnya ide-ide brilian. Ada artis, hasil dari merenungnya di toilet, menjadi buku “Renungan Kloset”. Selain itu, ada juga yang khusus membaca buku selama berada di toilet, yang kini mungkin sudah digantikan dengan membaca berita dengan gadget. Artinya, toilet tak lagi semata-mata dilihat secara tradisional sebagai tempat buang air besar.

Bagaimana pun Anda memperlakukan toilet, tetap saja ada hal-hal yang perlu dihindari selama berada di toilet. Anjuran ini, lebih-lebih, berlaku untuk Anda yang sudah menasbihkan diri sebagai calon gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada Aceh tahun 2017 nanti.

Berikut ini, 5 hal yang tak boleh dilakukan calon Gubernur Aceh selama berada di toilet.

1. Tempel Poster
Poster kandidat, lebih-lebih dengan memasang wajah serius, menjadi salah satu iklan untuk menarik pendukung. Belum lagi jika poster itu ditempel di tempat-tempat strategis, seperti halte, tiang listrik, atau di dekat lampu merah. Sebagai calon gubernur Aceh, Anda jangan pernah sekali-kali menempel poster sendiri di dalam toilet, lebih-lebih toilet umum, meski hal ini tidak dilarang oleh KPU maupun Panwaslu. Ini hanya untuk berjaga-jaga saja. Bayangkan, kalau di toilet itu kebetulan tak ada air maupun tisu, bisa-bisa poster bergambar Anda itu akan digunakan untuk membersihkan kotoran. Kesal, bukan?

2. Membaca Al Quran
Seperti diketahui, bisa membaca Al Quran menjadi salah satu syarat untuk menjadi Gubernur Aceh. Biasanya, menjelang tes baca Al Quran, banyak calon gubernur sibuk bukan main untuk belajar membaca Al Quran. Mereka pun kerap mengulang-ulang bacaan ayat yang baru dipelajarinya di toilet. Karena Al Quran adalah kalam Ilahi, jangan sekali-kali Anda mengotorinya dengan membacanya di dalam toilet. Ingat, kalau pendukung Anda tahu hal ini, mereka pasti akan meninggalkan Anda. Pasalnya, di Aceh, orang “Pungo Nahu” kerap melakukannya di toilet. Mereka pun dianggap sudah putus urat saraf.

3. Berkampanye
Jadi calon gubernur tak ubahnya seorang gadis yang baru lulus audisi menyanyi di tingkat daerah. Dia akan selalu memanfaatkan toilet untuk berlatih menyanyi atau bahkan bernyayi itu sendiri. Tapi, sebagai calon gubernur, Anda tidak boleh sekali-kali melakukannya. Selain akan dianggap gila, kampanye di dalam toilet tidak ada pengaruhnya. Tak ada calon pendukung yang akan mendengarnya, kecuali isteri atau anak Anda. Kalau boleh ditamsilkan, berkampanye di toilet itu seperti seseorang yang buang angin di dekat bangkai.

4. Telepon Selingkuhan
Karena sekarang ini bermain-main ponsel di toilet sudah hal biasa, tapi jangan sekali-kali menerima telepon saat berada di dalam toilet. Kerap kali obrolan di dalam toilet jadi salah dimengerti, karena suaranya bergema dan mendengung. Nah, jika Anda seorang calon gubernur dan kebetulan memiliki selingkuhan, urungkan niat Anda menelepon dia saat berada di toilet. Selain karena obrolan yang tak bakal nyambung dan ujung-ujungnya bertengkar, sang isteri pasti akan memergoki Anda. Jika ini terjadi kan berabe.

5. Buka Situs Porno
Di toilet, orang lebih menikmati kesendiriannya. Jika Anda bukan calon gubernur sah-sah saja Anda membuka-buka situs porno melalui gadget yang Anda bawa ke dalam toilet. Pasalnya, jangankan di toilet, di saat rapat Paripurna DPR pun ada politisi yang tertangkap kamera wartawan sedang membuka situs porno. Tapi, karena Anda adalah calon gubernur Aceh, jangan pernah melakukan hal-hal kotor semacam itu. Coba, seandainya di toilet yang Anda masuki itu sudah dipasang kamera tersembunyi, akibatnya bisa berabe, bukan? Anda pasti tidak mau muncul berita di ACEHPUNGO.COM dengan judul menohok, “Calon Gubernur Aceh Buka Situs Porno di Toilet!”

Bagaimana, Pungo kali, kan?

Sumber: acehpungo.com

AMP - Kabar adanya pemintaan mahar politik dari sejumlah partai kepada kandidat Cagub Aceh di Pilkada 2017 bukan isapan jempol. Sejumlah parpol diketahui pernah meminta mahar kepada para kandidat. Modusnya bermacam-macam. Ada Parpol yang ketuanya langsung menyampaikan kepada calon, ada juga yang mengirimkan kadernya untuk melobi kandidat tertentu.

Meski belum bisa dibuktikan, setidaknya beberapa orang dekat Muzakir Manaf, Tarmizi Karim dan Irwandi Yusuf, mengakui hal itu. Sumber Pikiran Merdeka menyebutkan, dirinya mengetahui dengan pasti adanya permintaan mahar dari sejumlah partai untuk kompensasi dukungan kepada Cagub dari Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem.

Koodinator Koalisi Aceh Bermartabat, Marzuki AR mengatakan tidak semua partai secara ikhlas mendukung Mualem. Padahal, kala itu hubungan yang terbangun antara PA dan partai-partai di bawah KAB masih sangat mesra. Ia mengaku pernah berulang kali didatangi oleh salah satu pengurus partai. Tujuannya, untuk mengarahkan Mualem maupun PA memberikan mahar politik kepada partai tersebut.

Baca: Mualem dan Koalisi Parnas

“Ada yang datang menemui saya untuk tujuan itu (meminta mahar politik). Setidaknya ada dua partai yang pernah meminta itu ke saya,” ujar Marzuki AR, Jumat, 29 Juli 2016.

“Memang yang sampaikan itu bukan pimpinan maupun pengurus inti partai tersebut, tapi disampaikan memalui perantara. Ada pengurus partai yang diutus untuk menjumpai saya,” sambungnya.

Tak tanggung-tanggung, kader tersebut meminta uang Rp5 miliar kepadanya. Alasannya, uang itu akan dibutuhkan untuk upaya konsolidasi ke daerah-daerah. “Ada yang meminta dengan jumlah yang fantastis, Rp5 miliar,” akunya.

Pria yang populer dengan nama Win Rimba Raya ini menjelaskan, dua partai yang pernah meminta mahar politik kepada Partai Aceh itu tidak diresponnya. Namun, ia enggan merincikan partai tersebut. Alasannya, ia tidak etis mempublikasikan nama partai itu.

Karena tak kunjung memperoleh kepastian soal mahar, partai tersebut batal mendukung Mualem. Di sisi lain, Win mengakui Mualem tak mau menerima permintaan tersebut karena tak ingin adanya jual-beli dukungan dalam langkahnya membangun Aceh.

“Jujur saja, kita abaikan hal-hal seperti itu. Kita hanya butuh partai yang komit dalam kebersamaan membangun Aceh. Kalau partai-partai yang berorientasi kepada jual-beli kursi itu, ya kita sama sekali nggak butuh. Lebih baik mereka cari kandidat lain yang mau seperti itu,” ujar Wien.

Politik transaksional seperti ini, kata Win, tidak etis dilakukan Parpol dalam rangka transisi membangun Aceh yang lebih baik. Menurut dia, pembangunan Aceh tak akan bisa dibangun jika masih menerapkan politik dagang sapi. “Sama Mualem nggak ada istilah yang namanya transaksional atau jual-beli kursi itu,” tandasnya.

Selain kepada calon dari PA, kabar adanya permintaan mahar sebagai kompensasi dukungan juga terjadi di kubu Tarmizi Karim. Diketahui, selain Partai NasDem yang hampir pasti mengusungnya, Tarmizi masih menunggu dukungan resmi dari beberapa Parpol lain.

Namun, Ketua Tim Humas Relawan Tarmizi Karim, Sayuti M Nur menolak berkomentar. “Saya no coment soal itu (mahar politik),” ujar Sayuti yang dihubungi, Sabtu pekan lalu.

Diakuinya, hal tersebut sangat sensitif untuk dijawab di saat tim Tarmizi Karim sedang menunggu keputusan resmi partai. Menurut dia, untuk persoalan itu lebih tepat ditanyakan langsung kepada Tarmizi Karim atau Ketua Relawan Tarmizi yang dijabat Sofyan Dawood.

Sofyan Dawood yang diketahui sedang berada di Medan, Sumatera Utara, tak berhasil dihubungi. Nomor ponsel yang biasa ia gunakan tak menjawab panggilan masuk dari Pikiran Merdeka. Begitu pula pesan singkat yang dikirimkan, tetap sajatidak dibalasnya.

Saat ini, kata Sayuti, Tarmizi Karim masih dalam posisi menunggu dukungan resmi dari partai. “Komunikasi yang terbangun dengan semua partai masih terjalin dengan baik,” katanya.

Sementara dari kubu Irwandi Yusuf juga tersiar kabar ada partai politik yang telah meminta mahar sebagai barter dukungan untuk maju sebagai Cagub Aceh. Menurut sumber Pikiran Merdeka, partai kelas menengah di DPRA itu meminta mahar Rp500 juta per kursi di parlemen. Namun, kabarnya permintaan itu ditolak Irwandi.

Ketua Bapilu Tim Pemenangan Irwandi, Samsul Bahri alias Tiong yang dikonfirmasi Pikiran Merdeka enggan mengomentarinya. Ia beralasan, sudah ada perintah dari Irwandi untuk tidak berbicara di media terkait isu tersebut. Dia beralasan, permasalahan tersebut sangat sensitif untuk dibicarakan.

“Saya tak bisa bicara soal itu, karena tadi pagi sudah diperintahkan (Irwandi) untuk tidak bicara masalah tersebut. Tunggu saja keputusan pada Selasa nanti,” sebut Tiong, Sabtu pekan lalu.

Anggota Komisi IV DPRA dari Partai Nasional Aceh (PNA) ini tak menjelaskan keputusan apa yang ia maksudkan akan diambil Irwandi pada Selasa, 2 Agustus 2016. Irwandi dikabarkan masih menunggu keputusan partai yang akan mengusungnya, sebelum memutuskan menyerahan bukti dukungan KTP sebagai syarat maju sebagai Cagub independen pada 3 Agustus 2016.[pikiranmerdeka.co]

AMP - Penolakan terhadap pencalonan bakal calon Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Erwanto dari Partai Aceh kembali berlanjut.

Penolakan kali disampaikan oleh ratusan anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah 013 Blangpidie dan simpati Partai Aceh yang mengatasnamakan Gerakan Penyelamatan Partai Aceh Ban Sigoem Abdya dalam orasi akbar, Kamis (4/8/2016) di halaman kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Abdya.

Dalam orasi Akbar tersebut, Qhazi Wilayah KPA Wilayah 013 Blangpidie, H Abu Zaini Dahlan meminta agar penetapan calon bupati Abdya dari Partai Aceh untuk dilakukan musyawarah.

"Ingat, Partai Aceh lahir karena ada KPA, jadi Partai Aceh harus mendengar aspirasi pengurus KPA," ujar Qhazi Wilayah KPA Wilayah 013 Blangpidie, H Abu Zaini Dahlan.

Selanjutnya, Gerakan Penyelamatan Partai Aceh Ban Sigoem Abdya juga membacakan delapan maklumat tentang alasan penolakan pencalonan Erwanto sebagai bakal calon bupati Abdya periode 2017-2022. Pembacaan maklumat tersebut, dibacakan oleh Ketua Sipa Abdya, Zulbaidi.

Dalam orasi itu, tampak hadir ketua MUNA Abdya, Tgk Zahari beserta pengurus, Mantan Ketua DPW Partai Aceh Abdya, M Nazir, Juru Penerangan KPA Wilayah 013 Blangpidie, TR Kamaruddin, para pengurus KPA/PA Abdya, pendiri Laskar Tjut Nyak Dhien, Nasrul, ketua Putro Aceh, Rusmala Dewi, Komando Mualem Abdya, Said Fadhli dan perwakilan syuhada serta para Pangsagoe yang dipecat.

Acara orasi yang dimulai dari Pukul 11:00 Wib tersebut berjalan lancar dan tertib. Kapolres Abdya AKBP Hairajadi SH didampingi Wakapolres Abdya, Kompol Edy Bagus Sumantri beserta puluhan polisi dan brimob ikut berjaga-jaga di sekitar lokasi. (serambinews.com)

AMP - Partai Aceh (PA) dikabarkan mengusung Fauzi Yusuf alias Si Dompeng untuk bakal calon Wakil Bupati Aceh Utara mendampingi Muhammad Thaib (Cek Mad) sebagai bakal calon bupati pada pilkada 2017.

Informasi tersebut ikut mencuat di sela-sela pertemuan Ketua Umum PA/KPA Muzakir Manaf (Mualem) dengan jajaran PA/KPA dan bakal Cabup dan Cawalkot yang diusung PA, di Balee Pemenangan Mualem, Lampriet, Banda Aceh, Selasa, 2 Agustus 2016. “Sudah di-SK-kan (Si Dompeng sebagai Cawabup Aceh Utara, red),” kata satu sumber di internal PA.

Si Dompeng merupakan putra Kecamatan Nibong, Aceh Utara. Dia Ketua PA Sagoe Nibong. Pernah menjadi Keuangan Daerah, terakhir sampai saat ini, Si Dompeng menjabat Keuangan KPA Wilayah Pase.

Juru Bicara PA Wilayah Pase Halim Abe saat dihubungi portalsatu.com mengatakan, informasi yang ia terima, rapat di Banda Aceh itu membahas persiapan deklarasi akbar Cagub-Cawagub Aceh dan seluruh Cabup-Cawabup dan Cawalkot-Cawawalkot yang diusung PA.

Disinggung soal kabar yang menyebutkan Si Dompeng menjadi Cawabup Aceh Utara/pendamping Cek Mad, Halim Abe mengatakan, “Informasi yang saya terima dari Tgk Ni (Ketua DPW PA Aceh Utara) dan dari Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, benar seperti itu”.

Menurut Halim Abe, pimpinan PA sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang Fauzi Yusuf alias Si Dompeng sebagai Cawabup Aceh Utara. “Akan tetapi, SK itu akan dibacakan saat deklarasi akbar bersama pasangan calon Bupati-Wabup dan pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota dari kabupaten/kota lainnya yang diusung PA,” ujar dia.

Sumber di internal PA menyebutkan, selama ini ada tiga nama yang disebut-sebut berpeluang menjadi bakal calon Wakil Bupati Aceh Utara. Selain Si Dompeng, dua nama lainnya ialah Abdul Muthalib alias Taliban (Wakil Ketua DPRK Aceh Utara saat ini) dan M. Dahlan alias Maklan, mantan Pang Sagoe yang kini menjabat Wakil Panglima Muda KPA Daerah II Tgk Syiek di Cot Plieng Wilayah Pase.[portalsatu]

AMP - Panglima Sagoe Murtada D II wilayah Pase mengajukan sejumlah syarat (poin) terkait pencalonan kembali Muhammad Thaib atau Cek Mad sebagai Bupati Aceh Utara oleh Partai Aceh (PA) Pusat. Ia menilai dalam kepemimpinan Cek Mad selama ini tidak banyak memberi perubahan bagi Aceh Utara.

Hal itu dikatakan Nadir, Panglima Sagoe Murtada Daerah II Wilayah Pase saat dihubungi portalsatu.com via telepon seluler, Sabtu 23 Juli 2016. Disebutkan, sebagai panglima sagoe ia bukannya tidak mendukung perintah komando dari Mualem. Masalahnya, ia melihat selama kepemimpinan Cek Mad tidak ada perubahan di Aceh Utara. Tapi jika orang lain yang diusung tidak masalah.

"Namun apabila Cek Mad bersedia memenuhi poin - poin yang diberikan Panglima wilayah dengan saksi Mualem, mengetahui Kapolda dan Kapolres serta disahkan notaris, maka saya tidak masalah jika Cek Mad dicalonkan kembali. Bukan sebatas janji di mulut, tapi hitam di atas putih," ujarnya.

Di antaranya, seperti pergantian kepala dinas, haruslah dilakukan dengan musyawarah bersama bukannya bertindak sendiri. Jika ada pengambilan sikap harap meminta pendapat ulama, memperbaiki pagar masjid atau Meunasah yang rusak, dan  jangan hanya membangun jalan yang sama setiap tahunnya.

"Nyang lon perjuangkan nyoe ken kepentingan pribadi, tapi keu rakyat Aceh Utara. Mulai dari mantan kombatan sampoe masyarakat umum. Bek sampoe uroe nyoe nyang pileh berjamaah, singoh oh ka lewat ka keluarga sagai nyang deuh," ujarnya.

Nadir memberi contoh kepemimpinan Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya yang juga diusung Partai Aceh. Ia menilai, selama kepemimpinan Wali Kota banyak perubahan terjadi, mulai dalam hal pembangunan, hingga menaikkan haji imum mukim.

Ditambahkan, ia hanya ingin apa yang dijanjikan Cek Mad kepada masyarakat haruslah dikerjakan. Jangan munafik dan jangan pilih kasih dan hanya mementingkan keluarga, tapi harus mengutamakan masyarakat.

"Jika itu tidak disetujui, maka saya siap melawan. Di sini saya bukan melawan perintah komando atau pun melawan perjuangan, karena saya akan tetap memenangkan Mualem," tegasnya.[portalsatu.com]

AMP - Tak bisa dipungkiri, Irwandi Yusuf adalah salah satu bakal calon gubernur Aceh paling menarik dalam kontestasi Pilkada 2017 ini.

Betapa tidak, dalam posisi politik apapun yang sedang diperankannya, pasti publik memperbincangkan, dengan antusias.

Terakhir, instruksinya untuk mengumpulkan ktp, juga menjadi perhatian publik. Seperti sebelumnya, gerak politik Gubernur Aceh (2007-2012) ini, penuh energi dalam membangunkan “api politik” publik.

Apa yang terjadi? Pihak lawan politiknya, terpaksa ambil waktu, minimal sekedar untuk membuat pernyataan yang bisa menahan laju popularitas dan elektabilitas orang penting di partai lokal bernama PNA ini.

Terkait aksi pengumpulan KTP yang dilakukan oleh Tim Sukses Irwandi Yusuf, itu dipandang sebagai bukti, bahwa kemenangan Irwandi Yusuf dalam survey, patut diragukan.

Bahkan, ada yang mulai “mencubit” Irwandi jika apa yang dilakukannya hanya sedang memposisikannya sebagai sosok yang sombong dan sok hebat, padahal kini bukan lagi sebagai pejabat.

Meski begitu, bagi Irwandi dan tim suksesnya, politik adalah tindakan penuh perencanaan, dan perencanaan politik tidaklah tunggal. Ada plan A, bahkan hingga ada plan Z, atau mungkin saja plan 0 alias zero.

Tapi, bukan soal banyaknya plan politik yang mampu dimainkan Irwandi dan tim suksesnya, melainkan kemampuan mereka di dalam meramu isu-isu politik sehingga publik bergairah mencermati perjalanan Pilkada 2017, termasuk memberi tafsiran-tafsiran atas politik.

Inilah yang kemudian membantu proses dialektika demokrasi di Aceh sedikit bergerak lebih kaya. Coba perhatian kala Irwandi Yusuf bicara tentang Pilkada Halal. Ini terminologi politik baru meski sebelumnya sudah ada perbincangan politik Islam.

Bukan hanya itu, gebrakannya dalam pencarian kartu politik pengusung dari berbagai partai politik nasional juga menarik, sekaligus kembali mampu membuka cakrawala publik tentang makna kepentingan politik versus politik kepentingan.

Publik, seperti kembali diajak untuk membuka file politik kepentingan elit Jakarta atas Aceh, dan melalui persentuhan Irwandi Yusuf dengan elit politik Jakarta, publik sadar betapa elit politik Jakarta hanya punya satu agenda, politik praktis.

Jakarta sama sekali bukan “sahabat” yang bersama rakyat Aceh ikut mendukung dan mendorong hadirnya tradisi berdemokrasi yang penuh kompetitif dengan sepenuhnya partisipasi rakyat. Bagi mereka hanya ada satu kalkulasi politik, menjadi bagian dari partai yang ikut menang.

Maka, bagi lawan politik Irwandi Yusuf di Aceh, sikap praktis Jakarta juga sangat diinginkan, dan bila perlu menjadi bagian dari pihak yang bersedia “menjepit” kaki Irwandi Yusuf agar tidak bisa naik, dan pada waktunya, Irwandi Yusuf juga kehilangan energi untuk “berlari” mengumpulkan KTP.

Politik Kepiting, diam-diam sedang dipraktekkan di Aceh. Ini situasi berbahaya untuk mewujudkan kepentingan politik Aceh. Jika Pilkada 2017 di Aceh miskin sosok yang membuat rakyat Aceh bergairah mengikuti Pilkada 2017 maka sesungguhnya demokrasi Aceh sudah mati sebelum mati. Apakah Irwandi Yusuf akan menyerah, atau berhasil dipaksa menyerah dalam tarikan arus politik kepentingan? Waktu menjadi penjawab sempurna!(*) Sumber: acehtrend.co

AMP - Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), menolak penetapan Erwanto sebagai bakal calon bupati dari Partai Aceh. MUNA meminta Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) agar merivisi kembali penetapan Erwanto.

Hal tersebut disampaikan Ketua MUNA Abdya, Tgk Zahari, dalam konferensi pers, Rabu (20/7), di Kantor DPW PA Abdya. Turut hadir, Sekjen Muna Abdya, Ridwan, mantan Ketua DPW PA Abdya, Tgk M Nazir, pengurus MUNA Abdya dan sejumlah anggota sagoe.

“Saya selaku ketua MUNA Abdya menegaskan, penetapan pencalonan bupati dan wakil bupati dari PA belum ada,” kata Tgk Zahari. Pihaknya beralasan, penetapan Erwanto belum melalui proses musyawarah, terlebih persoalan partai juga belum selesai.

Selain itu, dalam menghadapi persoalan internal partai dan penentuan bakal calon kepala daerah, pihaknya juga berpegangan pada arahan Ketua Tuha Peut DPA Partai Aceh, Tgk H Malik Mahmud Al-Haytar, tertanggal 17 Juli 2016, yang meminta agar pengurus KPA dan PA Abdya duduk bermusyawarah menyelesaikan persoalan internal.

Menurut Tgk Zahari, Tgk Malik Mahmud juga mengeluarkan surat Nomor 049/DPA-PA/VII2016, yang meminta M Nazir ditunjuk sebagai Ketua PA Abdya untuk melaksanakan musyawarah dengan seluruh pendukung, ulama dan cerdik pandai dalam upaya menentukan calon bupati dan wakil bupati Abdya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Ketua DPA-PA, Muzakir Manaf alias Mualem agar tidak melanggar keputusan Ketua Tuha Peut Partai Aceh tentang pengaktifan kembali Tgk M Nazir sebagai ketua Partai Aceh Abdya.

“Kami meminta Mualem jangan membelakangi peunutoh yang sudah diambil oleh Tuha Peut. Kami tetap merujuk atas keputusan Tuha Peut untuk meminta melakukan musyawarah, karena masih ada peluang untuk musyawarah,” demikian Tgk Zahari.(Serambi)

AMP - Ratusan anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Batee Iliek, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Bireuen di Desa Meunasah Blang, Kota Juang, Bireuen, Rabu (20/7) sore.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan pernyataan menolak H Khalili SH sebagai bakal calon (balon) bupati Bireuen periode 2017-2022 melalui jalur Partai Aceh (PA), sebagaimana telah diumumkan Ketua DPP PA Muzakir Manaf alias Mualem di Banda Aceh.

Awalnya, Kantor DPW PA Bireuen tampak lengang. Tiba-tiba sekitar pukul 17.00 WIB ratusan anggota KPA Wilayah Batee Iliek berdatangan ke kantor tersebut. Sebagian mengendarai sepeda motor, yang lainnya naik mobil.

Para anggota KPA itu berasal dari empat daerah, yaitu daerah I (Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, dan Peulimbang), daerah II (Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, dan Kuala), daerah III (Peusangan, Jangka, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng), dan daerah IV (Kutablang, Makmur, dan Gandapura).

Tampak hadir Panglima KPA Daerah I Tarmizi alias Mandala, Panglima Daerah III Sufri alias Boing dan tiga anggota DPRK Bireuen: Rusyidi Mukhtar, Zulfadli, dan Abdul Gani Isa.

Para anggota KPA tersebut meneriakkan yel-yel, “Tolak Khalili... Tolak Khalili!” sambil mengacungkan tangan.

Panglima Daerah III, Sufri alias Boing mengatakan, pihaknya menolak Khalili, karena sebelumnya Ketua DPP PA Mualem bersama Ketua DPW PA Bireuen Tgk Darwis Jeunieb telah memutuskan untuk mengusung H Ruslan M Daud dan Effendi sebagai calon bupati dan wakil bupati Bireuen peridoe 2017-2022. Dukungan itu diberikan di Hotel Green Paradise Banda Aceh pada Sabtu (2/4) malam.

Kata Boing, keputusan mengusung Ruslan dan Effendi saat itu juga telah ditandatangani para pengurus DPW PA dan pengurus PA di 17 kecamatan di Bireuen, maupun para anggota Fraksi Partai Aceh DPRK Bireuen.

“Kami menolak Khalili karena ingin menyelamatkan Partai Aceh. Jika Partai Aceh kalah pada pilkada, siapa yang akan bertanggung jawab? Soalnya, masyarakat Bireuen dan anggota KPA Wilayah Batee Iliek juga menolak Khalili,” tegas Boing seraya menambahkan, besok (hari ini -red) massa akan lebih banyak lagi datang ke kantor PA untuk menolak Khalili.

Hal senada dikatakan sejumlah anggota KPA Wilayah Batee Iliek lainnya. Mereka masih menginginkan dan mendukung Ruslan untuk maju sebagai calon bupati Bireuen pada periode mendatang. Karena, menurut mereka, Ruslan yang sudah tiga tahun lebih memimpin Bireuen lebih banyak berpihak kepada rakyat.

Hingga tadi malam, ratusan anggota KPA Wilayah Batee Iliek masih menempati kantor DPW PA setempat. Sebagaiaman diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA–PA), Muzakir Manaf menetapkan pasangan Ruslan M Daud–Efendi Sulaiman sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Bireuen yang akan diusung oleh DPW PA Bireuen pada Pilkada 2017. Penetapan itu disampaikan Muzakir dalam musyawarah internal yang berlangsung di Hotel Green Paradise Banda Aceh, Sabtu (2/4) malam.

Selain Muzakir Manaf, musyawarah tersebut turut dihadiri Ketua DPW PA Bireuen, Tgk Darwis Jeunieb, pengurus serta anggota PA dan Komite Peralihan Aceh (KPA) Kabupaten Bireuen.

Dalam sambutannya kala itu, Mualem mengatakan, penetapan pasangan Ruslan M Daud–Efendi Sulaiman sebagai cabup dan cawabup Bireuen adalah keputusan bersama partai, demi kepentingan masyarakat Bireuen dan demi Bireuen yang lebih maju dan lebih hebat di masa yang akan datang.

“Kita harus bersatu untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, dan demi kemaslahatan kita semua. Pasangan yang telah kita tetapkan ini, harus kita dukung, semua kita harus bekerja lebih baik ke depan dan tentunya kita berharap apa yang telah kita putuskan ini diridhai Allah Swt,” kata Mualem saat itu.  (*)

Serambinews.com

AMP -  Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mengumumkan nama-nama calon bupati yang diusung oleh Partai Aceh. 

Untuk Aceh Utara Partai Aceh kembali mengusung Muhammad Thaib alias Cek Mad sebagai calon bupati Aceh Utara periode 2017-2022.

Calon bupati Bireuen Mualem mengatakan, tidak akan lagi mengusung Ruslan, Partai Aceh akan mengusung Khalili.

Sementara untuk calon bupati Nagan Raya, Partai Aceh mendukung pasangan Jamin Idham dan Chalidin atau JADIN. 

Aceh Besar Partai Aceh mengusung calon bupati Aceh Besar Saifuddin Yahya atau Pak Cek berpasangan dengan Juanda Djamal. Untuk Aceh Barat Daya mengusung Erwanto calon bupati yang akan berpasangan dengan kader Partai Demokrat.[mediaaceh.co]

AMP - Jelang Pilkada Aceh 2017 strategi untuk menguasai Aceh mulai di lakukan oleh sejulah kandidat, tidak mau tau melanggar atau tidaknya para rekrutmen yang di lakukanya.

Kabar burung mengatakan, pebentukan tim pemenangannya bukan hanya di tingkat jajaran partai yang berkoalisi dengannya dan juga para relawan atau dengan sebutan rakan ini dan rakan itu, tapi kali ini para turunan pemenrintahan yang seharusnya netral (indenden) dalam menyambut tahun politik, kali ini memilih untuk terlibat langsung dalam pemenangan salah seorang kandidat yang berkuasa di Aceh.

Katakan saja seperti Dokter Zaini yang melobi KTP melalui para perangkat desa atau pimpinan desa yaitu Geuchik Gampong dengan taktik taktis yang dibentuknya lebih struktural untuk melengkapi syaratnya sebagai calon Gubernun periode mendatang yang maju melalui calon Independen.

Begitu juga dengan  orang nomor dua di Aceh, yaitu Muzakir Manaf (Mualem) juga menggunakan senjata yang sama dengan merekrut sejumlah perangkat desa atau Geuchik untuk kepentingan politiknya, atau bisa disebut sebagai aktor kampanye di tingkat gampong.

Informasi yang di terima oleh salah seorang yang mengikuti rapat tersebut, Mualem mengumpulkan seluruh Geuchiek di Aceh Utara di salah satu Meunasah di Gampong Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Aceh utara pada hari Minggu (17/07) kemarin.

Mualem yang begitu dikenal oleh publik sebagai sang panglima di masa GAM tersebut tidak menyiakan kesempatan, bahkan dia menunjukan Muhammad Thaib (Cek Mat) menjadi calon incumbent sebagai Bupati di Aceh Utara.

Realistis terjadi, penolakan sejumlah Anggota PA/KPA diwarnai tekait restu Mualem yang mengusung Cek Mat sebagai Bupati Aceh Utara di periode 2017-2022 mendatang melalui jalur Partai Aceh.

Kenapa bisa terjadi? mungkin saja Cek Mat semasa pemerintahannya tidak mensejahterakan para eks GAM di pasee,

 

Dikutip dari Portalsatu.com, 18 Juli 2016, Jajaran Komite Peralihan Aceh/Partai Aceh (KPA/PA) Wilayah Pase menggelar pertemuan di “Gedung Merah” (Kantor PA Aceh Utara), Geudong, Samudera, Aceh Utara, Minggu, 17 Juli 2016.

Berdasarkan tayangan dalam video yang diunggah ke youtube oleh akun anxphone aceh pada 17 Juli 2016, mayoritas jajaran KPA/PA setempat menolak Muhamammad Thaib atau Cek Mad sebagai Calon Bupati (Cabup) Aceh Utara pada pilkada 2017.

Pertemuan tersebut dipimpin Panglima/Ketua KPA Wilayah Pase/Ketua PA Aceh Utara Tgk Zulkarnaini Hamzah, dihadiri para panglima muda dari empat daerah, para panglima sagoe/pengurus PA kecamatan, pengurus Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan ratusan mantan kombatan wilayah Pase.

Dalam sambutannya, Tgk Zulkarnaini Hamzah atau Tgk Ni mulanya menyampaikan soal dukungan KPA/PA Pase untuk kemenangan Muzakir Manaf atau Mualem sebagai Calon Gubernur (Cagub) Aceh dari PA pada pilkada 2017.

Terkait Cabup Aceh Utara pada pilkada 2017, Tgk Ni menyebutkan, Ketua Umum KPA/PA Pusat Muzakir Manaf atau Mualem menitip pesan agar jajaran KPA/PA wilayah Pase mendukung kembali Cek Mad yang merupakan Bupati saat ini.

Moderator pertemuan itu Tgk M. Yusuf Nisam kemudian memberi kesempatan untuk masing-masing perwakilan KPA daerah wilayah Pase agar menyampaikan pandangannya soal Cabup Aceh Utara yang akan diusung PA.

Perwakilan KPA Daerah I dengan tegas menyatakan menolak Cek Mad sebagai Cabup Aceh Utara. Jajaran KPA Daerah I berharap Mualem menunjuk figur lain yang dinilai lebih layak memimpin Aceh Utara ke depan. Pernyataan itu mendapat sorakan dan tepuk tangan dukungan dari peserta pertemuan dengan teriakan, “Beutoi (betul)….”

Sedangkan utusan KPA Daerah II, Saifuddin Yunus alias Pon Pang menyatakan, jika Mualem menunjuk Cek Mad sebagai Cabup Aceh Utara, pihaknya akan mengikuti keputusan Komando tersebut. Namun,

pendapat Pon Pang itu disambut dengan teriakan, “Han jeut (tidak boleh Cek Mad)….”

Suasana rapat pun menjadi riuh lantaran banyaknya suara penolakan terhadap Cek Mad. Setelah suasana kembali tenang, Pon Pang melanjutkan, jika nantinya Mualem memutuskan bahwa Cabup Aceh Utara bukan Cek Mad, tapi sosok lainnya, maka jajaran KPA Daerah II akan mendukung keputusan tersebut. Artinya, KPA Daerah II mendukung siapa pun yang akan diputuskan oleh pimpinan KPA/PA yaitu Mualem.

Perwakilan Daerah III Tgk Chik di Paya Bakong juga secara tegas menolak Cek Mad dicalonkan kembali sebagai Cabup Aceh Utara. Pendapat tersebut mendapat dukungan dari peserta pertemuan dengan teriakan, “Beutoi (betul)….”

Terakhir, perwakilan Daerah IV, Joni mengungkapkan, pihaknya menghormati dan menghargai sikap Mualem soal Cek Mad. Akan tetapi, kata Joni, kondisi hari ini di lapangan menunjukkan, jika PA ingin menang pada pilkada 2017, mestinya mengusung figur lain untuk Cabup Aceh Utara. Hal itu, kata dia, merupakan hasil pertemuan para panglima sagoe di Daerah IV, juga masukan Asosiasi Geuchik Aceh Utara dan Ormas-Ormas setempat.

Baca Selanjutnya: [Video] Mayoritas KPA Pase Tolak Cek Mad Cabup Aceh Utara Pilkada 2017 [red]

AMP - Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Teuming menolak permohonan pengunduran diri Ir Rusman dari calon Bupati Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, periode 2017-2022 yang diusung oleh Partai Aceh.

Ketua KPA Wilayah Teuming, M Yusuf kepada wartawan di Kualasimpang, Selasa menyatakan, tidak diterimanya pengunduran diri sebagai calon bupati, karena Rusman dinilai merupakan kader partai yang selama ini membesarkan Partai Aceh di Kabupaten Aceh Tamiang.

Hadir pada temu pers itu Ketua KPA Wilayah Aceh Timur Hamdani atau yang dikenal dengan Wakdan yang juga sebagai Koordinator Wilayah Timur (Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang) Kemenangan Mualem (Muzakir Manaf) sebagai Gubernur Aceh pada Pilkada 2017, Panglima Muda KPA Aceh Tamiang, Bayoh.

Ia menyatakan, Rusman yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRK Aceh Tamiang merupakan kader partai yang berjasa dalam membesarkan Partai Aceh. Jadi tidak ada alasan beliau mundur dari calon.

Ditambahkan, jajaran KPA Wilayah Teuming tetap menginginkan calon Bupati Aceh Tamiang pada Pilkada 2017 adalah Rusman yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRK.

Menurutnya  mereka tetap mendukung Rusman menjadi calon bupati, namun semua itu serahkan kepada Pimpinan Pusat Partai Aceh H Muzakir Manaf (Mualem).

Menurut Yusuf Jali, saat ini banyak pihak yang tidak ingin agar Rusman mencalonkan sebagai cabup dan tampil sebagai pemenang pada Pilkada 2017.

"KPA Teuming akan mengawal proses pencalonan Rusman sebagai cabup dari Partai Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, demi perubahan pembangunan daerah itu yang lebih baik lagi dimasa depan," jelasnya.

Tokoh pemuda Aceh Tamiang, Murtala menyambut baik langkah yang diambil oleh Ketua KPA Wilayah Teuming untuk tetap mempertahankan Rusman. 
   
"Saya sangat setuju dengan langkah yang diambil oleh Ketua KPA Wilayah Aceh Teuming untuk mempertahankan Rusman sebagai calon bupati. Dan itu merupakan langkah bijak yang kita aspirisasi demi kebaikan Partai Aceh dan kemajuan Kabupaten Aceh Tamiang ke depan yang lebih bermartabat," jelas Murtala.[] sumber: antaranews.com

AMP - Pengamat Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nivada mengatakan penyelenggaraan pilkada 2006 diwarnai penyerangan, pembakaran serta pelemparan granat ke 16 kantor Partai Aceh, bahkan 15 mobil rusak. Data itu tercatat di buku keluaran The Habibie Center berjudul “Demokrasi Paska Konflik, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku”.

Saat pelaksanaan pilkada 2012, kata Aryos, data SNPK menunjukkan kekerasan meningkat 13 kali lipat dari tahun 2006. Hasil penelitian The Aceh Institute dan Forum LSM Aceh selama proses pilkada berlangsung hingga selesai menemukan 40 kasus kekerasan. “Tindakan kekerasan tersebut 80 persennya terjadi di wilayah pesisir timur Aceh, antara lain di Pidie, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Aceh Timur,” kata Aryos dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Senin, 13 Juni 2016.

Aryos menyatakan, berangkat dari pengalaman itu, kondisi keamanan menjelang pilkada 2017 berpotensi mengalami kembali ekskalasi kekerasan dan tindakan intimidasi. “Bahkan tindakan pembunuhan berpeluang terjadi,” ujarnya.

“Peran aktif kepolisian yakni Polda Aceh sangat diutamakan dalam pencegahan dan meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan fisik hingga menghilangkan nyawa dan intimidasi. Namun pelibatan elemen masyarakat sipil sangat diperlukan untuk bersama-sama membantu kerja-kerja kepolisian dalam mewujudkan stabilitas keamanan,” Aryos menambahkan.

Saat ini, kata Aryos, langkah Polda Aceh patut diapresiasi, karena sudah membentuk tim khusus pencegahan tindakan kekerasan fisik dan intimidasi di pilkada 2017. Hal lainnya telah meminta perbantuan dari Polda Sumatera Utara dan Padang guna mencukupi kebutuhan personel untuk menjaga keamanan agar tetap stabil di pelaksanaan pilkada 2017.

“Tentunya dibantu dari institusi Tentara Nasional Indonesia, karena polisi dapat meminta perbantuan berdasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,” ujar Aryos.

Aryos yakin personel "Polda Aceh" akan bertindak tegas tanpa diintervensi elite politik Aceh yang berkuasa terhadap perilaku peserta pilkada yang melanggar hukum dalam bentuk tindakan kekerasan fisik, intimidasi, dan pembunuhan.

“Semua masyarakat berharap kinerja Polda Aceh menyelesaikan kasus-kasus kekerasan, fisik, dan pembunuhan yang nantinya terjadi di pilkada 2017 dilakukan secara tegas, terbuka proses penegakan hukumnya, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap hasil penanganannya,” kata Aryos.

Peran aktif dari masyarakat sipil, Aryos melanjutkan, seperti lembaga swadaya masyarakat, akademisi, mahasiswa, media, dan lain-lain untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum yakni Polda Aceh sangat diperlukan. “Termasuk kinerja dalam menyelesaikan kasus-kasus bernuansa politis yang terjadi saat pilkada Aceh dari tahun 2016 hingga 2017,” ujarnya.[]Sumber: portalsatu.com

AMP - Asisten III Pemerintah Aceh Muzakkar A Gani menyampaikan pasal 24 dalam draf revisi qanun pilkada yang dinilai memberatkan bagi calon perseorangan itu resmi dihapus.

Menurutnya sesuai dengan permintaan eksekutif melakukan konsultasi sebelum pembahasan, kemudian dengan berbagai pertimbangan pihak legislatif setuju bahwa rancangan qanun itu dikembalikan pada draf awal yang diajukan oleh eksekutif yaitu pasal 24.

"Artinya pasal 24 itu tidak ada lagi yang memberatkan calon independen," kata Muzakkar usai melakukan rapat tertutup dengan Badan Legislasi DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu (8/6).

Ia menjelaskan keseluruhan isi qanun tersebut nantinya juga akan dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri terkait dengan perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.

"Adapun yang tertuang di dalam qanun yang sudah disepakati bersama adalah sesui yang diajukan eksekutif di mana penempelan di meunasah itu tidak ada lagi, kemudian satu orang satu materai, satu KTP satu materai itu juga tidak ada lagi yitu kembali ke draf awal yang diusulkan eksekutif," ujarnya.

Muzakkar mengatakan eksekutif dan legislatif mencurahkan pemikiran sepenuhnya untuk bersama-sama dalam menyukseskan pilkada, saling pengertian dalam hal ini gubernur Aceh juga berterimakasih kepada pihak legislatif yang telah mawas diri mengembalikan rancangan qanun ini ke draf awal.

Ia menjelaskan perubahan qanun ini sebenarnya untuk menyelaraskan antara dinamika perubahan Undang-undang Pemilu di pusat yang sudah beberapa kali perubahan termasuk putaran kedua dan jumlah penetapan pemenang.

Disamping dengan hal-hal yang diperdebatkan selama ini itu juga akan diselaraskan dengan regulasi tentang Undang-undang pelaksaan pilkada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006.

"Terikamakasi sudah ada kesepakatan, saling pengertian, kebuntuan selama ini sudah terpecahkan besok kita akan lanjutkan pembahasan dua hari ini bisa tuntas," tutur Muzakkar.(*) Sumber; AJNN.Net

AMP - Pimpinan Dayah Ummul Ayman Samalanga, Tgk Nuruzzahri atau lebih dikenal dengan panggilan Waled Nu berkelakar mengenai calon yang bakal mendampingi dr. Zaini Abdullah pada Pemilihan Kepala Umum Daerah (pilkada) yang akan datang.

Saat bersalaman bersama dr. Zaini Abdullah pada acara Zikir Akbar di Mesjid Mukmin, Kembang Tanjung, Minggu (29/5/2016), Waled Nu spontan mengatakan bahwa sudah saatnya Doto Zaini memilih calon pendamping dirinya pada pilkada mendatang.

“Masyarakat sudah lama menanti siapa yang bakal pendamping Abu Doto sebagai Wakilnya nanti, kalau susah sekali cari pendamping, biar saya saja maju mendampingi Abu Doto,” ujar Waled Nu yang mengundang tawa para tamu di sekelilingnya.

Mendengar candaan tersebut, Doto Zaini tersenyum seraya berkata, “Iya, Abu Waled Nu cocok dan sudah lama masuk dalam pertimbangan untuk mendampingi saya,” katanya.

Dr. Zaini Abdullah merupakan salah satu kandidat bakal calon Gubernur Aceh periode 2017-2022 yang berniat untuk melanjutkan masa pemerintahannya pada pilkada mendatang.

Kedatangan dirinya pada acara Zikir Akbar masyarakat Kembang Tanjong adalah dalam kapasitas Gubernur Aceh dan memenuhi undangan masayarakat.

Acara yang dilaksanakan dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci ramadhan itu dihadiri oleh ribuan masyarakat yang larut dalam lantunan zikir dan ceramah agama yang dipandu oleh Waled Nu.

Dalam ceramahnya, Waled Nu mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah seseorang yang peduli terhadap rakyat dan agamanya.

“Kalau pemimpin yang buat bangunan kantoran dan sekolah sudah banyak, yang susah dicari adalah pemimpin yang mau buat mesjid, meunasah dan dayah untuk kepentingan rakyat dan agamanya,” ujar Waled Nu.

Waled Nu mengapresiasi kinerja pemerintahan Doto Zaini yang telah banyak mengalokasikan sebagian anggaran Pemerintah Aceh untuk kepentingan pemberdayaan pendidikan dayah dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. [] Sumber: acehtrend.co

AMP - Calon Gubernur Aceh Irwandi Yusuf calon mengaku sangat mendambakan bisa satu paket dengan Mualem--sapaan Muzakir Manaf untuk bertarung dengan pasangan lain di pilkada 2017 mendatang.

Hal tersebut dikatakan Irwandi Yusuf kepada AJNN, usai menghadiri acara menjamu makan bersama dengan seratusan anak yatim di posko relawan kerabat Irwandi Yusuf di Langsa, Sabtu (21/5).

"Karena survei atau poling untuk gubernur Aceh posisi saya berada diatas, maka saya ajak Mualem untuk bersedia satu paket dengan saya. Artinya Mualem jadi wakil dan saya jadi Gubernurnya," ‎kata Irwandi.

Menurut Irwandi, ajakan supaya Mualem bersedia untuk menjadi wakilnya sudah beberapa kali dilakukan, namun belum ada jawaban pasti dari Mualem. "Sudah beberapa kali saya ajak Mualem supaya bersedia jadi wakil saya, namun tanggapan Mualem kita lihat nantilah" terang Irwandi.

Irwandi mengaku sudah mengantongi beberapa nama wakil untuk mendampingi dirinya‎ maju di pilkada 2017. "Kalau untuk wakil sudah kita kantongi nama-namanya dan masih dalam proses untuk diputuskan, tapi belum saatnya diumumkan," ujar Irwandi.(AJNN)

AMP - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah DKI Jakarta, Sumarno menegaskan pihaknya telah membatalkan rencana aturan materai untuk surat dukungan calon independen pada Pilkada 2017.

“Ya, (dibatalkan). Tapi yang tetap itu untuk yang kolektif ya. Penyusunan dukungan per kelurahan itu dilampiri materai. Kalau untuk perorangan, tidak perlu ada materai,” ujar Sumarno di Jakarta, Minggu (25/4/2016).

Ia menyayangkan rencana aturan ini sempat menjadi kontroversi di tengah masyarakat.

Persyaratan itu justru dibuat dengan tujuan sebagai opsi untuk memudahkan para calon independen dalam menghimpun dukungan mereka.
Pasalnya, selama ini dukungan terhadap calon independen disampaikan secara kolektif dan disusun per kelurahan.

“Tetapi faktanya, ada dukungan orang per orang. Orang yang ingin memberikan dukungan itu, belum tentu dia bisa menuliskan dukungannya dalam bentuk kolektif bersama orang yang bersangkutan sesuai dengan wilayahnya. Karena itu diberikan opsi ada formulir dukungan yang bersifat perorangan, tidak perlu kokektif. Akan lebih komprehensif dukungan itu dan memiliki kekuatan hukum, bila di lembar perorangan diberikan materai,” tuturnya.

Untuk itu, Sumarno mengharapkan agar masyarakat tak lagi menyudutkan KPU terkait hal ini.

“Aturan ini kan, disalahpahami (masyarakat) kalau KPU akan memperberat calon independen karena setiap orang yang membrikan dukungan harus ada materai. Padahal, bukan begitu maksudnya,” tandasnya. [http://www.goaceh.co]