AMP - Kabar adanya pemintaan mahar politik dari sejumlah partai kepada kandidat Cagub Aceh di Pilkada 2017 bukan isapan jempol. Sejumlah parpol diketahui pernah meminta mahar kepada para kandidat. Modusnya bermacam-macam. Ada Parpol yang ketuanya langsung menyampaikan kepada calon, ada juga yang mengirimkan kadernya untuk melobi kandidat tertentu.
Meski belum bisa dibuktikan, setidaknya beberapa orang dekat Muzakir Manaf, Tarmizi Karim dan Irwandi Yusuf, mengakui hal itu. Sumber Pikiran Merdeka menyebutkan, dirinya mengetahui dengan pasti adanya permintaan mahar dari sejumlah partai untuk kompensasi dukungan kepada Cagub dari Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem.
Koodinator Koalisi Aceh Bermartabat, Marzuki AR mengatakan tidak semua partai secara ikhlas mendukung Mualem. Padahal, kala itu hubungan yang terbangun antara PA dan partai-partai di bawah KAB masih sangat mesra. Ia mengaku pernah berulang kali didatangi oleh salah satu pengurus partai. Tujuannya, untuk mengarahkan Mualem maupun PA memberikan mahar politik kepada partai tersebut.
Baca: Mualem dan Koalisi Parnas
“Ada yang datang menemui saya untuk tujuan itu (meminta mahar politik). Setidaknya ada dua partai yang pernah meminta itu ke saya,” ujar Marzuki AR, Jumat, 29 Juli 2016.
“Memang yang sampaikan itu bukan pimpinan maupun pengurus inti partai tersebut, tapi disampaikan memalui perantara. Ada pengurus partai yang diutus untuk menjumpai saya,” sambungnya.
Tak tanggung-tanggung, kader tersebut meminta uang Rp5 miliar kepadanya. Alasannya, uang itu akan dibutuhkan untuk upaya konsolidasi ke daerah-daerah. “Ada yang meminta dengan jumlah yang fantastis, Rp5 miliar,” akunya.
Pria yang populer dengan nama Win Rimba Raya ini menjelaskan, dua partai yang pernah meminta mahar politik kepada Partai Aceh itu tidak diresponnya. Namun, ia enggan merincikan partai tersebut. Alasannya, ia tidak etis mempublikasikan nama partai itu.
Karena tak kunjung memperoleh kepastian soal mahar, partai tersebut batal mendukung Mualem. Di sisi lain, Win mengakui Mualem tak mau menerima permintaan tersebut karena tak ingin adanya jual-beli dukungan dalam langkahnya membangun Aceh.
“Jujur saja, kita abaikan hal-hal seperti itu. Kita hanya butuh partai yang komit dalam kebersamaan membangun Aceh. Kalau partai-partai yang berorientasi kepada jual-beli kursi itu, ya kita sama sekali nggak butuh. Lebih baik mereka cari kandidat lain yang mau seperti itu,” ujar Wien.
Politik transaksional seperti ini, kata Win, tidak etis dilakukan Parpol dalam rangka transisi membangun Aceh yang lebih baik. Menurut dia, pembangunan Aceh tak akan bisa dibangun jika masih menerapkan politik dagang sapi. “Sama Mualem nggak ada istilah yang namanya transaksional atau jual-beli kursi itu,” tandasnya.
Selain kepada calon dari PA, kabar adanya permintaan mahar sebagai kompensasi dukungan juga terjadi di kubu Tarmizi Karim. Diketahui, selain Partai NasDem yang hampir pasti mengusungnya, Tarmizi masih menunggu dukungan resmi dari beberapa Parpol lain.
Namun, Ketua Tim Humas Relawan Tarmizi Karim, Sayuti M Nur menolak berkomentar. “Saya no coment soal itu (mahar politik),” ujar Sayuti yang dihubungi, Sabtu pekan lalu.
Diakuinya, hal tersebut sangat sensitif untuk dijawab di saat tim Tarmizi Karim sedang menunggu keputusan resmi partai. Menurut dia, untuk persoalan itu lebih tepat ditanyakan langsung kepada Tarmizi Karim atau Ketua Relawan Tarmizi yang dijabat Sofyan Dawood.
Sofyan Dawood yang diketahui sedang berada di Medan, Sumatera Utara, tak berhasil dihubungi. Nomor ponsel yang biasa ia gunakan tak menjawab panggilan masuk dari Pikiran Merdeka. Begitu pula pesan singkat yang dikirimkan, tetap sajatidak dibalasnya.
Saat ini, kata Sayuti, Tarmizi Karim masih dalam posisi menunggu dukungan resmi dari partai. “Komunikasi yang terbangun dengan semua partai masih terjalin dengan baik,” katanya.
Sementara dari kubu Irwandi Yusuf juga tersiar kabar ada partai politik yang telah meminta mahar sebagai barter dukungan untuk maju sebagai Cagub Aceh. Menurut sumber Pikiran Merdeka, partai kelas menengah di DPRA itu meminta mahar Rp500 juta per kursi di parlemen. Namun, kabarnya permintaan itu ditolak Irwandi.
Ketua Bapilu Tim Pemenangan Irwandi, Samsul Bahri alias Tiong yang dikonfirmasi Pikiran Merdeka enggan mengomentarinya. Ia beralasan, sudah ada perintah dari Irwandi untuk tidak berbicara di media terkait isu tersebut. Dia beralasan, permasalahan tersebut sangat sensitif untuk dibicarakan.
“Saya tak bisa bicara soal itu, karena tadi pagi sudah diperintahkan (Irwandi) untuk tidak bicara masalah tersebut. Tunggu saja keputusan pada Selasa nanti,” sebut Tiong, Sabtu pekan lalu.
Anggota Komisi IV DPRA dari Partai Nasional Aceh (PNA) ini tak menjelaskan keputusan apa yang ia maksudkan akan diambil Irwandi pada Selasa, 2 Agustus 2016. Irwandi dikabarkan masih menunggu keputusan partai yang akan mengusungnya, sebelum memutuskan menyerahan bukti dukungan KTP sebagai syarat maju sebagai Cagub independen pada 3 Agustus 2016.[pikiranmerdeka.co]
Meski belum bisa dibuktikan, setidaknya beberapa orang dekat Muzakir Manaf, Tarmizi Karim dan Irwandi Yusuf, mengakui hal itu. Sumber Pikiran Merdeka menyebutkan, dirinya mengetahui dengan pasti adanya permintaan mahar dari sejumlah partai untuk kompensasi dukungan kepada Cagub dari Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem.
Koodinator Koalisi Aceh Bermartabat, Marzuki AR mengatakan tidak semua partai secara ikhlas mendukung Mualem. Padahal, kala itu hubungan yang terbangun antara PA dan partai-partai di bawah KAB masih sangat mesra. Ia mengaku pernah berulang kali didatangi oleh salah satu pengurus partai. Tujuannya, untuk mengarahkan Mualem maupun PA memberikan mahar politik kepada partai tersebut.
Baca: Mualem dan Koalisi Parnas
“Ada yang datang menemui saya untuk tujuan itu (meminta mahar politik). Setidaknya ada dua partai yang pernah meminta itu ke saya,” ujar Marzuki AR, Jumat, 29 Juli 2016.
“Memang yang sampaikan itu bukan pimpinan maupun pengurus inti partai tersebut, tapi disampaikan memalui perantara. Ada pengurus partai yang diutus untuk menjumpai saya,” sambungnya.
Tak tanggung-tanggung, kader tersebut meminta uang Rp5 miliar kepadanya. Alasannya, uang itu akan dibutuhkan untuk upaya konsolidasi ke daerah-daerah. “Ada yang meminta dengan jumlah yang fantastis, Rp5 miliar,” akunya.
Pria yang populer dengan nama Win Rimba Raya ini menjelaskan, dua partai yang pernah meminta mahar politik kepada Partai Aceh itu tidak diresponnya. Namun, ia enggan merincikan partai tersebut. Alasannya, ia tidak etis mempublikasikan nama partai itu.
Karena tak kunjung memperoleh kepastian soal mahar, partai tersebut batal mendukung Mualem. Di sisi lain, Win mengakui Mualem tak mau menerima permintaan tersebut karena tak ingin adanya jual-beli dukungan dalam langkahnya membangun Aceh.
“Jujur saja, kita abaikan hal-hal seperti itu. Kita hanya butuh partai yang komit dalam kebersamaan membangun Aceh. Kalau partai-partai yang berorientasi kepada jual-beli kursi itu, ya kita sama sekali nggak butuh. Lebih baik mereka cari kandidat lain yang mau seperti itu,” ujar Wien.
Politik transaksional seperti ini, kata Win, tidak etis dilakukan Parpol dalam rangka transisi membangun Aceh yang lebih baik. Menurut dia, pembangunan Aceh tak akan bisa dibangun jika masih menerapkan politik dagang sapi. “Sama Mualem nggak ada istilah yang namanya transaksional atau jual-beli kursi itu,” tandasnya.
Selain kepada calon dari PA, kabar adanya permintaan mahar sebagai kompensasi dukungan juga terjadi di kubu Tarmizi Karim. Diketahui, selain Partai NasDem yang hampir pasti mengusungnya, Tarmizi masih menunggu dukungan resmi dari beberapa Parpol lain.
Namun, Ketua Tim Humas Relawan Tarmizi Karim, Sayuti M Nur menolak berkomentar. “Saya no coment soal itu (mahar politik),” ujar Sayuti yang dihubungi, Sabtu pekan lalu.
Diakuinya, hal tersebut sangat sensitif untuk dijawab di saat tim Tarmizi Karim sedang menunggu keputusan resmi partai. Menurut dia, untuk persoalan itu lebih tepat ditanyakan langsung kepada Tarmizi Karim atau Ketua Relawan Tarmizi yang dijabat Sofyan Dawood.
Sofyan Dawood yang diketahui sedang berada di Medan, Sumatera Utara, tak berhasil dihubungi. Nomor ponsel yang biasa ia gunakan tak menjawab panggilan masuk dari Pikiran Merdeka. Begitu pula pesan singkat yang dikirimkan, tetap sajatidak dibalasnya.
Saat ini, kata Sayuti, Tarmizi Karim masih dalam posisi menunggu dukungan resmi dari partai. “Komunikasi yang terbangun dengan semua partai masih terjalin dengan baik,” katanya.
Sementara dari kubu Irwandi Yusuf juga tersiar kabar ada partai politik yang telah meminta mahar sebagai barter dukungan untuk maju sebagai Cagub Aceh. Menurut sumber Pikiran Merdeka, partai kelas menengah di DPRA itu meminta mahar Rp500 juta per kursi di parlemen. Namun, kabarnya permintaan itu ditolak Irwandi.
Ketua Bapilu Tim Pemenangan Irwandi, Samsul Bahri alias Tiong yang dikonfirmasi Pikiran Merdeka enggan mengomentarinya. Ia beralasan, sudah ada perintah dari Irwandi untuk tidak berbicara di media terkait isu tersebut. Dia beralasan, permasalahan tersebut sangat sensitif untuk dibicarakan.
“Saya tak bisa bicara soal itu, karena tadi pagi sudah diperintahkan (Irwandi) untuk tidak bicara masalah tersebut. Tunggu saja keputusan pada Selasa nanti,” sebut Tiong, Sabtu pekan lalu.
Anggota Komisi IV DPRA dari Partai Nasional Aceh (PNA) ini tak menjelaskan keputusan apa yang ia maksudkan akan diambil Irwandi pada Selasa, 2 Agustus 2016. Irwandi dikabarkan masih menunggu keputusan partai yang akan mengusungnya, sebelum memutuskan menyerahan bukti dukungan KTP sebagai syarat maju sebagai Cagub independen pada 3 Agustus 2016.[pikiranmerdeka.co]
loading...
Post a Comment