DUA kontestan yang akan tampil dalam kontestasi Pilkada Gubernur Aceh periode 2017-2022, Muzakir Manaf atau yang biasa dipanggil Mualem dan Tarmizi Karim, telah melakukan blunder yang cukup fatal persis pada momentum pendeklarasian mereka sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh untuk periode lima tahun mendatang. Sebagaimana kita ketahui pada Sabtu 13/8/2016 lalu Mualem mendeklrasikan diri berpasangan dengan ketua partai Gerindra Aceh, TA Khalid, sementera lebih awal pada Selasa 9/8/2016, Tarmizi Karim mendeklarasikan diri berpasangan dengan ketua Partai Nasdem Provinsi Aceh, Zaini Djalil.
Pada moment deklarasi yang sesungguhnya sangat menentukan untuk membangun ‘kesan pertama yang menggoda’. Karena langkah awal dalam strategi politik sebagai pintu masuk mempermudah langkah selanjutnya dalam meraih simpatik dan dukungan dari masyarakat Aceh. Faktanya publik Aceh menilai kedua calon pemimpin ini justru mengeluarkan statement pembuka yang kontroversial dan kontraproduktif dengan upaya mereka membangun citra sebagai sosok ideal pemimpin Aceh ke depan.
Etika Politik
Pertama bluender Mualem. Blunder kandidat gubernur jagoan Partai Aceh yang didukung oleh beberapa parnas ini sangat terkait dengan etika berkomunikasi secara politik. Serangannya terhadap Zaini Abdullah yang notebene adalah atasan sekaligus pasangannya naik ke tampuk kepemimpinan politik di Aceh sejak 2012 lalu, sungguh jauh untuk bisa dikatakan elegan. Masih berstatus wakil gubernur aktif Mualem mencoba mendongkrak elektabilitasnya dengan melakukan negative campiagn terhadap mantan gubernur sebelumnya yang juga menjadi pesaingnya, Irwandi Yusuf dan gubernur aktif Zaini Abdullah yang tak lain dan tak bukan adalah atasannya sendiri. Mualem menyebut Aceh sama-sama merana dibawah kepemimpinan dokter hewan dan dokter manusia; dua frase yang langsung dapat kita pahami diarahkan pada sosok Irwandi Yusuf dan Zaini Adullah.
Tentu paling menarik dari pernyataan Mualem ini adalah terkait hubungannya dengan Zaini Abdullah sebagai pasangan pemimpin yang berkuasa di Aceh saat ini. Kontestasi politik Pilkada gubernur Aceh periode 2017-2017 telah membuat keduanya harus berbeda jalan, karena sama-sama ingin maju sebagai kandidat gubernur sehingga mau tidak mau harus bersaing face to face antara satu dengan yang lainnya. Tentu diluar persaingan mereka dengan kandidat-kandidat lain seperti Irwandi Yusuf, Tarmizi Karim, Zakaria Saman, dan Abdullah Puteh. Kontestasi ini seolah mengonfirmasi hubungan antara keduanya yang telah menjadi rahasia umum publik aceh memang tidak lagi mesra sejak beberapa tahun terakhir. Mualem, bahkan beberapa kali secara eksplisit mengungkapkan ke media perihal keretakan ini dengan mengesankan posisinya sebagai ‘ban serap’, korban dominasi Zaini, sehingga punya alibi bahwa karena itu ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk Aceh. Politik ban serap dan korban ini memang tampak kental dimainkan Mualem sejak setahun terakhir hingga saat ini menjelang Pilkada 2017.
Namun tentu saja harus diingat bahwa di luar kontestasi pilkada, masa bakti pasangan ZIKIR sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh belumlah usai. Artinya sampai tahun 2017 hingga gubernur baru terpilih mereka masih merupakan satu paket kepemimpinan representasi kehendak rakyat Aceh. Keduanya masih menjadi dwitunggal yang terikat dalam kode etik dan sama-sama memiliki kewajiban untuk saling menjaga dan memelihara wibawa lembaga eksekutif, tidak peduli pada pilkada mendatang meraka akan saling bersaing memperebutkan kursi gubernur. Dengan demikian tentu menjadi tidak elok dan tidak etis bila kemudian Mualem mendiskreditkan Abu Doto atas kondisi Aceh saat ini karena itu sesungguhnya juga bagian dari tanggung-jawabnya selaku wakil gubernur. Konon lagi Mualem adalah sosok yang selalu diingat publik Aceh paling getol mengumbar janji pada kampanye pilkada 2012 lalu. Beberapa janji bombastisnya adalah janji 1 juta/KK, menjadikan Aceh seperti Brunai, dan janji naik haji dengan kapal pesiar. Janji-janji ini begitu kuat tersimpan dalam memori kolektif rakyat Aceh yang kemudian banyak menumpahkan kekecewaannya, menggugat kepemimpinan Mualem karena dianggap tidak amanah dengan janji-janjinya. Dan kita semua tahu tidak ada satupun janji-janji ini yang terealisir.
Titipan Pusat
Kedua adalah blunder ‘titipan pusat’ Tarmizi Karim. Tarmizi dengan rasa percaya diri tinggi memproklamirkan diri dan pasangannya Zaini Jalil sebagai “titipan pusat” dengan label pasangan ‘Sukarno-Hatta’. Ia tampak cukup yakin menjual ‘titipan pusat’ akan mendongkrak elektabilitasnya dalam pilkada 2017 tahun depan. Namun benarkah demikian?
Sepertinya Tarmizi Karim lupa memperhitungkan konteks. Mestinya ia bisa melihat dan merasakan psikologi rakyat Aceh sebagai daerah bekas konflik yang memiliki sejarah panjang pemberontakan terhadap pusat. Semua bermula dari persoalan trust dan ini bukan perkara mudah. Aceh memiliki trauma mendalam terkait perihal ini. Merasa dikhianati pusat padahal telah berjibaku membela panji-panji Indonesia.
Betul bahwa kini Aceh telah damai seiring 11 tahun usia MoU Helsinki. Namun ingatan kolektif bahwa kepentingan pusat tak selalu seiring-sejalan dengan keinginan daerah belum sepenuhnya pupus dalam benak orang Aceh. Hingga kinipun rasa kecewa itu masih saja berlanjut. Sebut saja beberapa turunan UUPA yang belum rampung hingga saat ini dan melahirkan vonis di beberapa kalangan rakyat Aceh bahwa “pemerintah pusat tidak bisa dipercaya”, “pemerintah pusat belum ikhlas terhadap Aceh”, dan sebagainya. Ini semua mengindikasikan kepercayaan rakyat Aceh terhadap pusat masih bertumbuh dan berproses, dimana hasilnya akan sangat ditentukan oleh dialektika politik pusat-daerah yang kita sendiri juga tidak tahu seperti apa endingnya.
Nah dalam situasi ini, menjual “titipan pusat” jelas sangat sensitif dan berpotensi mengoyak luka lama jika dilihat dari sisi rakyat Aceh sebagai pemilih potensial, dan gegabah serta kontraproduktif jika dilihat kepentingan politik Tarmzi Karim menuju Aceh Satu di sisi lain. Jadi dilangkah pertamanya Tarmizi Karim telah keliru memilih “jurus”, dan justru menjadi tidak relevan dengan target politik yang ingin dicapainya.
Perlu dibenahi
Mualem dan Tarmizi telah keliru memainkan politik citra. Dengan menjual bahasa-bahasa politik seperti ini keduannya justru mengecilkan peluang mereka mendapatkan sentimen positif pemilih. Maksud hati ingin membangun citra dengan menjual ‘nilai plus’ malah blunder menjadi ‘nilai minus’. Karena itu keduanya harus hati-hati mengelola citra dengan memperhatikan betul-betul manajemen bahasa dan psikologi massa pemilih. Jika matematikanya salah maka apa yang mereka yakini sebagai nilai lebih akan berbalik direspon oleh pemilih potensial sebagai titik lemah, dan ini tentu akan berdampak negatif pada tingkat elektabilitas mereka masing-masing.
Caatan untuk Mualem, bahasa politik sosok flamboyan ini memang sering terlalu vulgar, lurus, cenderung main tembak langsung yang lucunya malah menjadi tembakan bunuh diri. Ini tentu tidak baik bagi elektabilitasnya menuju Aceh Satu. Mestinya Mualem bisa dengan cara yang lebih elegan membangun kampanye positif tentang dirinya dengan menawarkan program-program bernas untuk pembangunan Aceh yang tidak atau belum disentuh oleh kandidat-kandidat namun bisa meningkatkan akselerasi kemajuan Aceh ke depan. Langkah ini sesungguhnya memiliki peluang yang lebih besar mendongkrak elektabilitas Mualem. Karena itu peran timses sangat penting untuk mengingatkan dan memberi advise ke Mualem bahwa dalam politik adakalanya, atau malah seringkali kita harus berpikir dan bertindak dengan logika terbalik.
Sementara Tarmizi Karim, ‘politik anak babe’ yang dijualnya jelas ahistoris dan tidak akan nyambung dengan psikologi ureung Aceh. Yang dibutuhkan rakyat Aceh sekarang sosok spesial, pemimpin berkarakter yang hadir dan tampil kokoh sekokoh batu karang hingga mampu menjadi tempat rakyat Aceh bergantung dan berharap; bukan sosok titipan’ yang kurang percaya diri, yang hanya bisa mambangun pamor dengan menjual dan mengandalkan nama besar dan kekuatan-kekuatan yang berada di belakangnya.
Blunder habis jika sampai tersimpan di benak rakyat Aceh akan kapasitas mereka, eh nan jeut. [Sumber: acehtrend.co]
Pada moment deklarasi yang sesungguhnya sangat menentukan untuk membangun ‘kesan pertama yang menggoda’. Karena langkah awal dalam strategi politik sebagai pintu masuk mempermudah langkah selanjutnya dalam meraih simpatik dan dukungan dari masyarakat Aceh. Faktanya publik Aceh menilai kedua calon pemimpin ini justru mengeluarkan statement pembuka yang kontroversial dan kontraproduktif dengan upaya mereka membangun citra sebagai sosok ideal pemimpin Aceh ke depan.
Etika Politik
Pertama bluender Mualem. Blunder kandidat gubernur jagoan Partai Aceh yang didukung oleh beberapa parnas ini sangat terkait dengan etika berkomunikasi secara politik. Serangannya terhadap Zaini Abdullah yang notebene adalah atasan sekaligus pasangannya naik ke tampuk kepemimpinan politik di Aceh sejak 2012 lalu, sungguh jauh untuk bisa dikatakan elegan. Masih berstatus wakil gubernur aktif Mualem mencoba mendongkrak elektabilitasnya dengan melakukan negative campiagn terhadap mantan gubernur sebelumnya yang juga menjadi pesaingnya, Irwandi Yusuf dan gubernur aktif Zaini Abdullah yang tak lain dan tak bukan adalah atasannya sendiri. Mualem menyebut Aceh sama-sama merana dibawah kepemimpinan dokter hewan dan dokter manusia; dua frase yang langsung dapat kita pahami diarahkan pada sosok Irwandi Yusuf dan Zaini Adullah.
Tentu paling menarik dari pernyataan Mualem ini adalah terkait hubungannya dengan Zaini Abdullah sebagai pasangan pemimpin yang berkuasa di Aceh saat ini. Kontestasi politik Pilkada gubernur Aceh periode 2017-2017 telah membuat keduanya harus berbeda jalan, karena sama-sama ingin maju sebagai kandidat gubernur sehingga mau tidak mau harus bersaing face to face antara satu dengan yang lainnya. Tentu diluar persaingan mereka dengan kandidat-kandidat lain seperti Irwandi Yusuf, Tarmizi Karim, Zakaria Saman, dan Abdullah Puteh. Kontestasi ini seolah mengonfirmasi hubungan antara keduanya yang telah menjadi rahasia umum publik aceh memang tidak lagi mesra sejak beberapa tahun terakhir. Mualem, bahkan beberapa kali secara eksplisit mengungkapkan ke media perihal keretakan ini dengan mengesankan posisinya sebagai ‘ban serap’, korban dominasi Zaini, sehingga punya alibi bahwa karena itu ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk Aceh. Politik ban serap dan korban ini memang tampak kental dimainkan Mualem sejak setahun terakhir hingga saat ini menjelang Pilkada 2017.
Namun tentu saja harus diingat bahwa di luar kontestasi pilkada, masa bakti pasangan ZIKIR sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh belumlah usai. Artinya sampai tahun 2017 hingga gubernur baru terpilih mereka masih merupakan satu paket kepemimpinan representasi kehendak rakyat Aceh. Keduanya masih menjadi dwitunggal yang terikat dalam kode etik dan sama-sama memiliki kewajiban untuk saling menjaga dan memelihara wibawa lembaga eksekutif, tidak peduli pada pilkada mendatang meraka akan saling bersaing memperebutkan kursi gubernur. Dengan demikian tentu menjadi tidak elok dan tidak etis bila kemudian Mualem mendiskreditkan Abu Doto atas kondisi Aceh saat ini karena itu sesungguhnya juga bagian dari tanggung-jawabnya selaku wakil gubernur. Konon lagi Mualem adalah sosok yang selalu diingat publik Aceh paling getol mengumbar janji pada kampanye pilkada 2012 lalu. Beberapa janji bombastisnya adalah janji 1 juta/KK, menjadikan Aceh seperti Brunai, dan janji naik haji dengan kapal pesiar. Janji-janji ini begitu kuat tersimpan dalam memori kolektif rakyat Aceh yang kemudian banyak menumpahkan kekecewaannya, menggugat kepemimpinan Mualem karena dianggap tidak amanah dengan janji-janjinya. Dan kita semua tahu tidak ada satupun janji-janji ini yang terealisir.
Titipan Pusat
Kedua adalah blunder ‘titipan pusat’ Tarmizi Karim. Tarmizi dengan rasa percaya diri tinggi memproklamirkan diri dan pasangannya Zaini Jalil sebagai “titipan pusat” dengan label pasangan ‘Sukarno-Hatta’. Ia tampak cukup yakin menjual ‘titipan pusat’ akan mendongkrak elektabilitasnya dalam pilkada 2017 tahun depan. Namun benarkah demikian?
Sepertinya Tarmizi Karim lupa memperhitungkan konteks. Mestinya ia bisa melihat dan merasakan psikologi rakyat Aceh sebagai daerah bekas konflik yang memiliki sejarah panjang pemberontakan terhadap pusat. Semua bermula dari persoalan trust dan ini bukan perkara mudah. Aceh memiliki trauma mendalam terkait perihal ini. Merasa dikhianati pusat padahal telah berjibaku membela panji-panji Indonesia.
Betul bahwa kini Aceh telah damai seiring 11 tahun usia MoU Helsinki. Namun ingatan kolektif bahwa kepentingan pusat tak selalu seiring-sejalan dengan keinginan daerah belum sepenuhnya pupus dalam benak orang Aceh. Hingga kinipun rasa kecewa itu masih saja berlanjut. Sebut saja beberapa turunan UUPA yang belum rampung hingga saat ini dan melahirkan vonis di beberapa kalangan rakyat Aceh bahwa “pemerintah pusat tidak bisa dipercaya”, “pemerintah pusat belum ikhlas terhadap Aceh”, dan sebagainya. Ini semua mengindikasikan kepercayaan rakyat Aceh terhadap pusat masih bertumbuh dan berproses, dimana hasilnya akan sangat ditentukan oleh dialektika politik pusat-daerah yang kita sendiri juga tidak tahu seperti apa endingnya.
Nah dalam situasi ini, menjual “titipan pusat” jelas sangat sensitif dan berpotensi mengoyak luka lama jika dilihat dari sisi rakyat Aceh sebagai pemilih potensial, dan gegabah serta kontraproduktif jika dilihat kepentingan politik Tarmzi Karim menuju Aceh Satu di sisi lain. Jadi dilangkah pertamanya Tarmizi Karim telah keliru memilih “jurus”, dan justru menjadi tidak relevan dengan target politik yang ingin dicapainya.
Perlu dibenahi
Mualem dan Tarmizi telah keliru memainkan politik citra. Dengan menjual bahasa-bahasa politik seperti ini keduannya justru mengecilkan peluang mereka mendapatkan sentimen positif pemilih. Maksud hati ingin membangun citra dengan menjual ‘nilai plus’ malah blunder menjadi ‘nilai minus’. Karena itu keduanya harus hati-hati mengelola citra dengan memperhatikan betul-betul manajemen bahasa dan psikologi massa pemilih. Jika matematikanya salah maka apa yang mereka yakini sebagai nilai lebih akan berbalik direspon oleh pemilih potensial sebagai titik lemah, dan ini tentu akan berdampak negatif pada tingkat elektabilitas mereka masing-masing.
Caatan untuk Mualem, bahasa politik sosok flamboyan ini memang sering terlalu vulgar, lurus, cenderung main tembak langsung yang lucunya malah menjadi tembakan bunuh diri. Ini tentu tidak baik bagi elektabilitasnya menuju Aceh Satu. Mestinya Mualem bisa dengan cara yang lebih elegan membangun kampanye positif tentang dirinya dengan menawarkan program-program bernas untuk pembangunan Aceh yang tidak atau belum disentuh oleh kandidat-kandidat namun bisa meningkatkan akselerasi kemajuan Aceh ke depan. Langkah ini sesungguhnya memiliki peluang yang lebih besar mendongkrak elektabilitas Mualem. Karena itu peran timses sangat penting untuk mengingatkan dan memberi advise ke Mualem bahwa dalam politik adakalanya, atau malah seringkali kita harus berpikir dan bertindak dengan logika terbalik.
Sementara Tarmizi Karim, ‘politik anak babe’ yang dijualnya jelas ahistoris dan tidak akan nyambung dengan psikologi ureung Aceh. Yang dibutuhkan rakyat Aceh sekarang sosok spesial, pemimpin berkarakter yang hadir dan tampil kokoh sekokoh batu karang hingga mampu menjadi tempat rakyat Aceh bergantung dan berharap; bukan sosok titipan’ yang kurang percaya diri, yang hanya bisa mambangun pamor dengan menjual dan mengandalkan nama besar dan kekuatan-kekuatan yang berada di belakangnya.
Blunder habis jika sampai tersimpan di benak rakyat Aceh akan kapasitas mereka, eh nan jeut. [Sumber: acehtrend.co]
loading...
Post a Comment