Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Ekonomi"
Twitter Facebook

May 06, 2020 ,
AMNews - Sejumlah Keuchik di Kabupaten Pidie mengeluhkan karena dana APBG tahun 2020 hingga saat ini belumcair, sehingga dana untuk penanganan Covid-19 sulit dilakukan.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (ADEPSI) Kabupaten Pidie, Nazaruddin, kepada MODUSACEH.CO, Selasa (4/5/2020) mengatakan. Banyak gampong yang belum cair Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tahun 2020.

Artinya mereka bingung dalam menghadapi masyarakat saat penanganan virus covid-19 di Pidie. "Ini menjadi kendala bagi pimpinan di gampong," jelasnya.

Kata Nazar, pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan, Penanggulangan, (GTP2), di gampong-gampong sudah di SK kan. Namun bagaimana tata cara bekerja termasuk honor mereka masih belum jelas. "Ini kita belum tahu bagaimana caranya, apa lagi dana belum keluar," paparnya.

Sedangkan kata Nazar, banyak keluhan keuchik karena belum cair nya APBG menjadi sebuah kendala dalam menangani persolan tim GTP2. Sebab apa yang mesti dilakukan jika dana tidak cair dan harus ada aturan yang jelas dalam persoalan honor tim. "Pemerintah Pidie harus memeperjelas kepada keuchik bagaimana terkait honor tim GTP2," ujar dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, (DPMG), Kabupaten Pidie, Samsul Azhar, kepada MODUSACEH.CO, mengatakan, bukan belum dicairkan APBG, namun ada yang terlambat pengajuan. "Jadi jika terlambat pengajuan maka butuh waktu," jelasnya.

Masih kata Samsul, ada 62 gampong yang sudah cair dana APBG tahun 2020, dan diperkirakan 36 gampong cair hari ini, Selasa, (4/5/2020). Lanjut dia, tahap pertama 40 persen pencairan dana APBG.

Sementara yang sudah selesai diverifikasi 296 gampong, dari target 300 berkas APBG yang harus diverifikasi. "Ini lah yang masih terkendala, karena ada berkas APBG yang salah saat diverifikasi dan dikembalikan," tegasnya.

Lalu ada 79 gampong dalam proses pengajuan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Memang masih banyak yang belum cair dan APBG nya sedang diverifikasi dari 730 gamping.

"Kendalanya karena terlambat pengajuan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2019, juga masalah perangkat gampong yang tidak memiliki ijazah," jelasnya.

Kata Samsul, untuk dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), bagi dana nya yang sudah cair segera dilaksanakan sesuai dengan petunjuk.

"Kita berharap dana gampong segera digunakan sesuai dengan pengajuan dan tepat sasaran. Yang sudah cair angaran untuk BLT belum masuk segera mengajukan perubahan," tutur Samsul.

Samsul menyebut, dana BLT diberikan kepada warga miskin terdampak covid dan tidak menerima lain seperti Kelompok Program Keluarga Harapan, (PKH), Dana Bantuan Pangan Non Tunai, (BPNT) dan Kartu Pra Kerja. "Bagi Yang mendapatkan PKH Dan BPNT tidak mendapatkan BLT," tegasnya. |
MODUSACEH.CO
Twitter Facebook

April 28, 2020 ,
AMNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyebuit jumlah orang miskin baru (OMB) di Aceh mencapai 61.582 jiwa. Peningkatan OMB terjadi selama pandemi virus korona (covid-19).

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan bencana non alam wabah virus korona tak hanya menimbulkan krisis kesehatan. Tapi juga memicu lahirnya orang miskin baru.

"Pemerintah Aceh, bupati/wali kota, dan dibantu para relawan sosial, telah mengidentifikasi orang miskin baru (OMB) akibat covid-19, Jumlahnya ternyata mencapai 61.582 jiwa di seluruh Aceh," kata Nova, Senin, 27 April 2020.

Dia menerangkan, OMB bukan orang miskin lama atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Untuk penerima PKH dan BPNT, tidak mendapat bantuan Social Safety Net (SSN) covid-19, karena jumlah paket yang disediakan hanya sejumlah OMB," ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 61.582 paket bantuan sembako yang disediakan Pemerintah Aceh untuk 23 kabupaten/kota di seluruh Aceh. Bantuan tersebut dibagikan untuk keluarga miskin yang terdampak secara ekonomi akibat covid-19.

"Ada delapan kabupaten/kota yang sudah menerima bantuan sosial safety net yakni, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Taminag, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. Dengan jumlah paket bantuan sebanyak 21.871 paket," jelas Nova.

Nova merinci jumlah paket bantuan yang telah disalurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Aceh yakni, untuk kuota kabupaten Aceh Utara sebanyak 5.453 paket, Lhokseumawe 645 paket, Aceh Timur 3.364 paket, Langsa 2.031 paket, Aceh Tamiang 2.022 paket, Aceh Jaya 1.226 paket, Aceh Barat Daya 930 paket, dan Aceh Selatan 6.201 paket.

"Bantuan paket sembako itu bagian dari program sosial safety net yang diperuntukkan kepada masyarakat di luar penerima BPNT dan bantuan sosial PKH. Tujuannya agar bantuan yang diterima masyarakat dapat merata dan tepat sasaran," pungkasnya. [Medcom.id]
Twitter Facebook

December 30, 2019 ,
AMNews – Kebakaran yang menghanguskan sejumlah Ruko dan Masjid di Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara mendapat perhatian serius dari Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi Panyang.

Dalam Rapat Paripurna DPR Aceh, Senin (30/12/2019) sore, politisi Partai Aceh Dapil Aceh Utara-Lhokseumawe ini meminta Pemerintah Aceh agar tidak tutup mata dengan musibah yang dialami oleh warga Pirak Timu.

Seperti diketahui, kebakaran hebat terjadi di pusat Kecamatan Pirak Timu pada Sabtu (28/12/2019) pagi. Dalam peristiwa ini, sebanyak 8 Ruko (sebelumnya diberitakan 9 Ruko) serta kubah Masjid ludes terbakar akibat amukan si jago merah.

“Musibah kebakaran yang dialami warga Pirak Timu bukan hanya tanggung jawab Pemkab Aceh Utara, tapi juga tanggub jawab kita bersama, tanggung jawab Pemerintah Aceh juga,” tegas Tarmizi Panyang dalam Rapat Paripurna DPRA, yang turut dihadiri Sekda Aceh dan para SKPA.

“Mohon segera dibantu, dalam bentuk apapun. Ini soal tanggung jawab kita semua untuk membantu masyarakat yang dilanda musibah kebakaran besar. Apalagi sangat disayangkan Masjid juga ikut terbakar,” tambahnya.

Dia menegaskan, turun tangan Pemerintah Aceh sangat diharapkan oleh masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, terutama dalam bentuk pembangunan kios-kios untuk mengembalikan perekonomian mereka seperti semula.

Sekitar dua bulan lalu, kebakaran hebat juga terjadi di Kecamatan Paya Bakong (tetangga Pirak Timu), dimana belasan Ruko ludes terbakar. Saat itu Fraksi Partai yang dipimpin Tarmizi Panyang telah mengunjungi langsung ke lokasi di Paya Bakong.

“Dalam beberapa hari kedepan kita juga akan mengunjungi masyarakat yang mengalami musibah kebakaran di Pirak Timu. Karena ada dua lokasi kebakaran hebat yang menghanguskan banyak Ruko, kita minta Pemerintah Aceh untuk turun tangan. Bagaimana disiasati supaya masyarakat tersebut kembali mendapat tempat tinggal dan bisa membuka usaha mereka lagi,” demikian pungkas Tarmizi Panyang.[sinarpost.com]
Twitter Facebook

December 13, 2019 ,
AMNews – Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi Panyang, mengatakan rencana Pemerintah Aceh membeli 4 unit pesawat N219 harus meminta pendapat berbagai kalangan masyarakat Aceh. Selain itu, pengadaan pesawat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) nantinya itu, juga harus mendapat persetujuan DPRA.

“Kalau kita melihat respon publik saat ini, mayoritasnya menolak. Bisa dilihat bagaimana komentar-komentar masyarakat di media sosial. Jadi, lebih baik anggaran untuk membeli pesawat itu digunakan untuk pembangunan Aceh dan menyelesaikan persoalan-persoalan di berbagai daerah di Aceh, seperti persoalan kemiskinan,” kata Tarmizi Panyang kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (13/12/2019).

Terkait penolakan publik terhadap pembelian pesawat, Tarmizi menambahkan, hal itu terjadi karena beberapa waktu lalu terdapat adanya persoalan beberapa persoalan, seperti ditundanya pembangunan rumah dhuafa dan adanya pembelian mobil dinas oleh sejumlah pejabat SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh).

“Untuk itu lebih baik kita selesaikan dahulu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Setelah masyarakat Aceh merasakan kemakmuran, tentu pembelian pesawat tidak akan ada penolakan,” jelas politisi Partai Aceh asal pemilihan Lhokseumawe-Aceh Utara ini.

“Kepue tabloe pesawat menyoe rakyat mantoeng ikat pruet (untuk apa kita membeli pesawat jika masyarakat masih kelaparan),” tegasnya.

Pembelian pesawat harus pendapat berbagai kalangan di Aceh, Tarmizi menilai, Hal itu untuk menghindari adanya polemik dan mendapat persetujuan berbagai kalangan, karena pembeliannya menggunakan APBA.

“Karena membeli pesawatnya menggunakan uang rakyat Aceh, kita harus meminta pendapat pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan. Kita tidak bisa pungkiri, masih banyak orang pandai dan paham di luar pemerintahan, seperti halnya akademisi dan berbagai elemen masyarakat yang harus dimintai pendapat terkait pembelian pesawat itu,” ungkap Tarmizi Panyang.

“Dalam hal pemerintahan, Plt Gubernur juga harus meminta persetujuan DPRA. Tidak bisa Plt Gubernur mengambil keputusan sendiri, karena pesawat yang dibeli nantinya bukan milik gubernur dan juga bukan milik DPRA, tetapi milik Aceh yang harus ada kesepakatan bersama dan mendapat dukungan dari masyarakat Aceh,” tegasnya.

Tarmizi Panyang menilai, Aceh memang membutuhkan pesawat sebagai moda angkutan udara, khususnya untuk ambulance ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan. Namun, kebutuhan itu menurutnya bukan saat ini, di mana masih banyak berbagai persoalan di Aceh yang harus terlebih dahulu harus diselesaikan, khususnya persoalan kemiskinan.

“Apakah saat ini bandara-bandara yang ada di berbagai daerah di Aceh juga sudah layak? Lebih baik Pemerintah Aceh membenahi terlebih dahulu sejumlah bandara di Aceh, termasuk mengoptimalkan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, di mana saat ini statusnya bandara internasional, tetapi penerbangannya minim,” ungkapnya.

Tarmizi Panyang berharap Plt Gubernur dapat membangun sinergitas dengan DPRA, dengan bersama-sama bergandengan tangan membangun Aceh, demi mewujudkan Aceh yang makmur dan sejahtera.

“Eksekutif dan legislatif harus kompak, jangan sendiri-sendiri. Arah pembangunan Aceh harus jelas ke depan. Kita harus menunjukkan contoh ke daerah lain, walaupun berbeda partai atau warna politik , tetapi bisa kompak dan bekerjasama membangun Aceh,” pungkas Tarmizi Panyang. [acehonline.co]
Twitter Facebook

November 03, 2019 ,
AMNews - Aktivis HAM Aceh, Ronny Hariyanto, kembali melontarkan kritik tajam menyoroti kasus kemiskinan yang masih banyak dijumpai di Provinsi Aceh.
Ronny mengatakan Pemerintah Aceh lalai dan belum serius memikirkan nasib rakyat miskin di Aceh.

“Miris sekali, rakyatnya masih banyak yang terlalu miskin, tapi pejabatnya pada kaya raya, Pemerintah Aceh pun sangak aja, dan jelas belum serius mengentaskan kemiskinan,” kata Ronny.

Putera Idi Rayeuk ini menilai Pemerintah Aceh tidak bekerja keras mengatasi problem kemiskinan yang mengantar provinsi di ujung barat Indonesia ini sebagai daerah termiskin secara nasional.

“Jangankan serius mengatasi kemiskinan, mungkin memikirkannya saja tidak, eksekutif dan legislatif banyak nganggurnya.” ketus pemuda yang sangat getol menyuarakan masalah kemiskinan di Aceh tersebut.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan di Aceh, masih berkutat secara seremonial dan tak jarang berasal dari kemurahan hati pejabat tertentu saja.

“Bagaimana mau tuntas kemiskinan kalau diatasi kapan teringat saja, mana ada digencarkan program pemberdayaan masyarakat, bahkan tak jarang kalau ada pejabat yang datang atau dalam rangka pencitraan, baru itu rakyat miskin dipedulikan, misalkan jadi objek saat kampanye,” ujar Ronny sembari membeberkan kemiskinan akut yang juga banyak dialami warga Aceh Timur khususnya.

Dia juga mengkritik Pemerintah Aceh, yang belum menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas dan mendesak.

“Bagaimana mungkin kemiskinan mau hilang, kalau program yang dikedepankan banyak yang nggak nyambung dengan kondisi nyata masyarakat, bahkan masalah poligami dan isu tidak urgent lainnya lebih digembar-gemborkan, benar-benar santai para pejabatnya,” tukas mantan Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Ptovinsi Aceh tersebut.

Masih menurut Ronny kemiskinan yang diabaikan negara adalah bagian dari pelanggaran HAM.

“Jika negara abai terhadap kemiskinan dan dampak sosialnya, dimana masyarakat seharusnya mendapatkan penghidupan yang yang layak, itu jelas pelanggaran HAM,” cetusnya.

Selanjutnya Ronny mendesak Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk bekerja lebih keras lagi mengentaskan kemiskinan di Aceh.

“Pak Nova jangan santai lagi, 2 tahun sudah lewat, dan jangan kebanyakan acara gak penting yang menghamburkan uang rakyat Aceh, sejahaterakan segera rakyat Aceh seperti janji kampanyenya,” pungkas Ronny menutup keterangannya. [indonesiaberita.com]
Twitter Facebook

September 15, 2019 ,
AMNews - Kondisi jembatan gantung yang menghubungkan tiga desa di Kecamatan Delima, Pidie, Aceh, sangat memprihatinkan. Saat melewati jembatan lapuk tersebut, para siswa seolah-olah bertaruh nyawa. Ada siswa yang pernah tercebur ke sungai dan warga terperosok.

Jembatan sepanjang 14 meter ini membelah Sungai Krueng Baro, yang terletak di Desa Keutapang Aree, Kecamatan Delima. Jembatan lapuk ini menghubungkan tiga desa, yakni Pante Aree, Keutapang Aree, dan Mesjid Aree, dengan jalan aspal yang dilintasi angkutan umum.

Saat ini kondisi jembatan sudah tidak layak untuk dilewati. Beberapa bagian jembatan sudah bolong dan tidak ada lantai. Selain itu, papan yang dipakai sudah lapuk. Jika tidak berhati-hati saat melewatinya, warga bisa tercebur ke sungai.

"Sudah ada siswa sekolah satu orang yang jatuh ke dasar sungai karena terperosok. Orang dewasa ada yang terperosok kaki tapi tidak jatuh ke sungai," kata Kepala Desa Keutapang Aree Jawahir saat dimintai konfirmasi, Minggu (15/9/2019).

Jawahir menjelaskan, siswa dan warga masih menggunakan jembatan tersebut ketika beraktivitas sehari-hari. Mereka melewati jembatan untuk menuju jalan raya agar dapat menggunakan kendaraan umum.

Beberapa waktu lalu, jembatan sempat ditutup karena khawatir memakan korban. Namun, karena jembatan lain berjarak sekitar 1 kilometer dari desa, warga akhirnya kembali menggunakan jembatan lapuk tersebut.

"Warga menggunakan jembatan ini karena lebih strategis. Di seberang sungai itu, ada jalan yang dilalui labi-labi (angkutan umum di Aceh). Siswa sekolah lebih gampang melewati jembatan itu karena dekat untuk naik labi-labi," jelasnya.

Saat ini, sepeda motor sudah tidak dapat melewati jembatan tersebut. Menurut Jawahir, kondisi jembatan memprihatinkan sejak 2015 akibat diterjang banjir.

Warga pernah memperbaikinya secara swadaya, namun tidak bertahan lama. Dia berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan jembatan sehingga aktivitas siswa dan warga tidak terganggu.

"Selama ini tidak ada yang peduli. Kami berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan di desa kami," harapnya. [Detik]
Twitter Facebook

June 20, 2019 , ,
Mahasiswa minta bantuan d depan Pendopo Bupati Aceh Utara. Foto: Ist
AMNews - Oganisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh melakukan aksi galang dana di depan pendopo Bupati Aceh Utara. Aksi itu dilakukan guna "menampar" pemerintah setempat karena mengingat maraknya masyarakat miskin di daerah tersebut. 

Ketua BEM FH Unimal, Muhammad Fadli mengatakan, melihat sejumlah pemberitaan di media beberapa hari ini, kalau ada sejumlah masyarakat Aceh Utara yang tinggal jauh di bawah garis kemiskinan dengan keadaan ekonomi dan rumah yang sangat memperinhatinkan.

“Jadi ketika membaca berita tersebut, kami dari Ormawa FH Unimal bergerak cepat untuk langsung mengobservasi ke lapangan dan kemudian langsung membuat penggalangan dana untuk masyarakat tersebut, khususnya Nek Aminah dan Tijarahah,” katanya, Rabu (19/6).

Sambungnya, penggalangan sudah dimulai sejak 18 Juni 2019 lalu dengan cara kutib sumbangan di fakultas dan ngamen di kampus Unimal. Kemudian hari ini, hari kedua setengah hari ngamen di kampus dan setengah hari lagi kutip sumbangan dan membuka posko di depan pendopo Bupati Aceh Utara.

“Hari ini kami galang dana di depan Pendopo Bupati Aceh Utara, seharusnya hal ini bisa menjadi tamparan keras dan malu yang luar biasa untuk Pemerintah daerah tersebut,” ujarnya.

Lanjutnya, butuh cara-cara seperti ini terkadang untuk membangunkan para pejabat yang sedang tertidur pulas di bawah dinginnya AC, mereka tidak mau melihat bahwa ada masyarakat yang tidur dibawa teriknya matahari dan derasnya kucuran air hujan. Sementara itu,

Ketua DPM FH Unimal, Muhar juga menambahkan, ini adalah bentuk janji manis yang berakhir tragis. Tragis untuk masyarakat yang dulu percaya dengan para politisi yang membawa atas nama rakyat.

Pemerintah harus sadar banyak masyarakat di luar sana yang sangat butuh kebijakan-kebijakan yang menyentuh langsung mereka.

“Rencana kami hari Sabtu ini akan membawa uang bantuan tersebut untuk diberikan kepada mereka, Allhamdulillah uang yang sudah terkumpul sekitar Rp2.3 juta," ujarnya.

Jika nanti Pemkab Aceh Utara masih belum mau membantu mereka yang membutuhkan atau tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil, maka pihaknya akan selalu berada di garda terdepan bersama rakyat untuk melawan mereka. 

"Negara harus hadir di tengah pilu dan tangisan masyarakat,” tegasnya.[ajnn.net]
Twitter Facebook

December 13, 2017 ,
Ilustrasi: Dengan pengalaman dan kapasitas sumber daya yang minim, desa seperti berjalan meraba-raba dalam mengelola keuangan dan proyek yang besarnya.
AMP - Dari tahun ke tahun jumlah Dana Desa terus meningkat. Pada 2015 total Dana Desa berjumlah Rp20,77 triliun. Tahun 2016 naik menjadi Rp46,98 triliun. Pada 2017 naik lagi menjadi Rp60 triliun.

Jika penyalurannya lancar dan dipergunakan secara tepat guna, seharusnya Dana Desa itu bisa memberikan manfaat besar kepada masyarakat desa. Jika dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, secara teoritis, dana desa seharusnya bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang dilibatkan dalam proyek-proyek infrastruktur itu,

Praktiknya tidak sesederhana itu. Kita masih sering mendengar kabar pengaduan tentang korupsi Dana Desa. Tidak semua desa mampu memanfaatkan dana itu secara tepat guna. Dan, Dana Desa pun tidak lancar tersalurkan.

Tanpa menganggap remeh persoalan lainnya, ketidaklancaran penyaluran Dana Desa patut mendapat perhatian. Dana Desa yang mengendap, akibat ketidaklancaran tersebut, tentu akan membuat desa tak bisa menyerap dana yang telah dialokasikan. Itu berarti manfaat yang Dana Desa, yang dituju, tak tercapai.

Isu Dana Desa yang mengendap itu sudah terlihat sejak awal. Sampai Oktober 2015 baru sekitar sepertiga Dana Desa yang diserap dari total yang dianggarkan pemerintah pada tahun itu. Karena saat itu adalah tahun pertama, rendahnya penyerapan Dana Desa pada saat itu masih dimaklumi. Belakangan serapan Dana Desa tahun 2015 disebut mencapai 82%.

Bagaimana dengan tahun ini? Pada akhir November lalu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengklaim bahwa Dana Desa tahun ini telah terserap 98 persen dari total Rp60 triliun.

Barangkali yang diklaim oleh Menteri Desa adalah jumlah Dana Desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah; bukan Dana Desa yang telah diserap oleh masyarakat desa. Sebab sejumlah daerah mengakui masih banyak desa yang belum mencairkan Dana Desa.

Aceh, misal. Pada minggu ketiga November lalu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) Aceh, Prof Dr Amhar Abubakar menyatakan, dari total Rp1,957 triliun, Dana Desa tahap II Aceh baru ditarik Rp188,916 miliar. Sisanya masih berada di rekening kas umum negara.

Di Sumatera Barat, dari total 885 nagari/desa, masih ada 293 nagari/desa sampai minggu ketiga November belum mencairkan dana desa tahap II. Dana desa sebesar Rp101 miliar, seperti dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Barat Syafrizal, masih mengendap di kas daerah.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, sampai akhir November lalu masih ada Dana Desa tahap II sebesar Rp1,2 miliar yang belum dicairkan oleh empat desa. Dana itu sekarang mengendap.

Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo menyatakan, Kementerian Keuangan telah menyalurkan hampir seluruh Dana Desa yang telah dianggarkan. Dengan pagu Rp36 triliun, sejak April sampai akhir November lalu Dana Desa Tahap I telah ke pemerintah daerah mencapai 99,4 persen.

Sedangkan Dana Desa Tahap II, dengan pagu Rp24 triliun, sejak Agustus sampai akhir November lalu telah disalurkan ke pemerintah daerah sebanyak 77,8 persen.

Namun belum semua Dana Desa yang sudah ditransfer ke pemerintah daerah itu diteruskan ke desa-desa. Di beberapa daerah, seperti dikatakan Boediarso Teguh Widodo, Dana desa yang masih mengendap di rekening kas umum daerah mencapai Rp12,88 triliun untuk 22.884 desa.

Dana Desa yang cukup besar itu belum bisa dicairkan karena persyaratan administrasi belum dipenuhi.

Jumlah besar Dana Desa yang mengendap di kas pemerintah daerah itu seharusnya menjadi sinyal bahwa perlu penanganan serius agar penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa bisa lebih optimal. Persyaratan administrasi tetap haruslah ada sebagai bagian dari ketertiban, dan sebagai alat kontrol ketepatan penggunaan dan penghindaran penyelewengan dana,

Bagaimanapun desa belum pernah mengelola keuangan yang sangat besar sebelumnya. Dengan pengalaman dan kapasitas sumber daya yang minim, desa seperti berjalan meraba-raba dalam mengelola keuangan dan proyek yang besarnya.

Di satu sisi, desa mendapatkan kesempatan yang besar untuk mandiri. Pada saat yang sama, desa harus sangat teliti dan cermat agar tidak terperosok ke dalam tindakan korupsi.

Tanpa perlu melonggarkan pengawasannya, Presiden Joko Widodo pernah meminta agar sesegera mungkin dilakukan penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

"Saya titip agar lebih optimal, warga desa jangan terlalu dibebankan dengan hal-hal yang bersifat administratif," kata Presiden.

Hal itu bisa menjadi salah satu jalan untuk mengatasi persoalan penyaluran Dana Desa. Namun, yang lebih penting adalah meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola dana yang mereka terima.

Peningkatan kapasitas itu jelas harus mencakup juga peningkatan kemampuan dalam menangani administrasi pengelolaan Dana desa. Namun hal itu tentu bukan satu-satunya yang terpenting.

Peningkatan kapasitas desa itu pertama-tama harus diarahkan agar desa bisa mandiri, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Desa. Desa, misal, harus bisa merumuskan kebutuhan dan memutuskan cara memenuhinya dengan memanfaatkan Dana Desa yang mereka terima.

Arahan-arahan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seharusnya dilakukan hanya dalam rangka memastikan cita-cita kemandirian itu dan untuk mensikronkannya dengan pembangunan nasional.

Dalam peningkatan kapasitas tersebut, peran pendamping desa sangatlah penting. Itu sebabnya semua pihak harus berani mengevaluasi para pendamping yang dianggap tidak mempunyai kompetensi dalam mewujudkan amanat Undang-undang Desa.

Terlebih, memasuki tahun politik, semua pihak harus menahan diri agar tidak mengotori geliat pembangunan desa itu dengan kepentingan elektoral.[beritagar.id]
Twitter Facebook

November 14, 2017 ,
AMP - Hobi memang tidak mengenal berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Sebagai bukti, wanita asal Kota Banda Aceh, Kharisma, menyulap eksterior dan interior mobil kesayangannya hingga menelan biaya ratusan juta rupiah.

Ia memodifikasi Honda Jazz lansiran 2006 dengan tema full Hello Kitty. Tengok saja bagian kabin, semua dilapisi kelir pink dan pastel hingga ke setir. Tak lupa aksen gambar Hello Kitty berjejal, membuat gemas siapa saja yang melihatnya.

Tak puas dengan itu semua, Kharisma juga menaruh puluhan boneka untuk semakin memperkuat kesan girly. Tiga boneka di antaranya berukuran besar dan diletakkan di kursi baris kedua.

Pada bagian eksterior, ia menyemprotkan cat putih doff, dan lagi-lagi ditambah stiker Hello Kitty. Kaki-kaki, Kharisma mempercayakan pada ban Bridgestone dan pelek SSR 14 inci.

Kharisma mengaku sengaja menyulap Jazz kesayangannya bergaya demikian berkat kegilaannya akan sosok kartun Hello Kitty. “Awalnya, saya suka sama Hello Kitty. Jadi ada mobil di rumah, ya saya buat modifikasi seperti ini,” kata Kharisma kepada VIVA saat mengikuti meet up komunitas Freedom, di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Aceh, Minggu, 11 November 2017.

Proses modifikasi dilakukan sejak enam bulan lalu. Tak tanggung-tanggung, sudah Rp150 juta uang melayang demi si Jazz agar punya penampilan seperti sekarang ini. “Tiga bulan pertama untuk aksesori dalam, tiga bulan berikutnya baru diceperin hingga ganti pelek dan lainnya. Semua totalnya sampai Rp150 juta,” sebutnya.

Sistem hiburan juga tak luput dari pantauan. Agar betah berlama-lama di dalam mobil, Kharisma  menanamkan enam speaker berbagai ukuran. Di antaranya dua power merek Venom, ditambah TV LED 17 inci yang juga dikelilingi boneka dan warna khas kartun Hello Kitty.

Lantas apakah mobil ini digunakan untuk aktivitas harian, Kharisma mengatakan ia selalu menggunakannya kendati tidak rutin. [VIVA]
Twitter Facebook

November 03, 2017 ,
AMP - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menemukan adanya cadangan migas yang besar di Simeleu, Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Cadangan migas tersebut mencapai 230 miliar barel.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mukhtar Tompo, mengatakan potensi migas tersebut mengalahkan cadangan migas Arab Saudi yang diperkirakan mencapai 220 miliar barel. Namun, BPPT belum bisa memastikan potensi tersebut gas bumi atau minyak.

"Pas raker dengan kami, BPPT membuka potensi migas ini (230 miliar) di Simeleu, Aceh. Kami kaget karena ini lebih tinggi dari cadangan minyak Arab Saudi," ujarnya di Makassar, Kamis (2/11).

Dia menjelaskan, cadangan migas ini merupakan misteri alam. Sebab, munculnya usai peristiwa Tsunami pada 2004 lalu. Menurutnya, saat terjadinya Tsunami maka lempengan-lempengan bumi yang mengandung migas berputar dan masuk ke wilayah Aceh.

"Tsunami bukan hanya berdampak ke kesusahan di Aceh tetapi menjadi berkah ke sektor migas," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta BPPT dan Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti temuan ini. Alasannya, cadangan ini harus digarap maksimal, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi migas nasional.

"Usai reses atau bulan ini, kita panggil BPPT, ESDM dan Pertamina untuk mengkaji temuan ini lebih lanjut," tandasnya.

Sumber : merdeka.com
Twitter Facebook

October 26, 2017 ,
SATU berita online sangat menarik, dengan judulnya “Mulai hari ini Kapolsek bertanggung jawab awasi dana desa” (Detik.com, 20/1/2017). Berita itu muncul, seiring penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Sandjojo, dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian.

Kesepakatannya jelas dan tegas, bahwa pengawasan dana desa tunggal yang mengawasi, yaitu Kapolsek dengan Bhabinkamtibmasnya. Bahkan Kapolri ingin mengadakan pertemuan dengan semua kepala daerah (bupati/wali kota), agar nantinya tidak mengintervensi Kapolsek. Penegasan ini menarik, namun saya ingin memberi sejumlah catatan awal, agar polisi nantinya tidak berhenti hanya menjangkau para keuchik.

Sangat penting
Catatan ini bagi saya sangat penting disampaikan. Paling tidak dengan mengaca pada jumlah berita Serambi yang sudah banyak sekali, terkait kasus penyalahgunaan dana desa khususnya di Aceh. Sepanjang 24 Agustus hingga 12 September, tiada henti Serambi memberitakan pengelolaan dana desa. Muktasim Jailani, dalam opininya terkait penggunaan dana desa, memakai kata meuhambo (Serambi, 12/9/2017).

Sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap perangkat gampong oleh Tim Saber Pungli sudah banyak terjadi. Pada saat yang sama, demo dan ada warga yang melaporkan keuchiknya kepada polisi, karena diduga menilep dana desa (Serambi, 11/10/2017; 19/5/2016). Padahal dari awal, pihak kejaksaan sudah mengingatkan para keuchik jangan bermasalah dengan hukum gara-gara dana desa. Sosialisasi terkait pengelolaan dana desa juga sudah dilaksanakan (Serambi, 24/8/2017).

Demo dan adanya kasus hukum, memperlihatkan adanya kecenderungan harmoni yang terganggu. Kecurigaan warga terhadap pimpinannya, sudah muncul di banyak tempat. Bukankah ini menjadi semacam pertaruhan, pada akhirnya berimbas pada modal sosial masyarakat gampong yang bersangkutan?

Jika ditelusuri lebih jauh, sejumlah hal juga terjadi. Dengan berbagai sebab, penerimaan dana oleh ribuan gampong tersendat (Serambi, 15/8/2017). Antara lain kemampuan membuat laporan. Sementara penguatan terhadap aparatur gampong sangat sedikit dilakukan. Aparatur dibuat manja oleh adanya bantuan administrasi di sejumlah tempat untuk dibuatkan perencanaan hingga laporan penggunaan dana. Tentu bantuan semacam ini tidak gratis. Bahkan sejumlah gampong, justru tidak pernah melakukan pembahasan terkait qanun anggaran gampong, karena semuanya sudah dipersiapkan dari atas.

Perintah dan gugatan untuk melakukan audit dana desa bermunculan, baik dari pemerintah kabupaten maupun dari LSM (Serambi, 4/10/2017; 6/10/2017). Permintaan pemasangan baliho muncul (Serambi, 8/10/2017), tetapi dengan materi yang tidak semua perangkat desa pandai menyusunnya. Sedangkan substansi masalah, agar aparatur gampong berdaya menyelesaikan laporannya, sangat sedikit mendapat perhatian.

Bagi saya, ini bukan soal sederhana. Ada hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh masyarakat Aceh, bahwa keuchik itu tidak sebatas pejabat gampong. Pada waktu yang sama, ia juga mengurus lembaga adat gampong yang satu tugas pentingnya adalah menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat.

Dengan banyaknya kasus yang terjadi, terkait dengan rasa tidak percaya, pada siapa lagi nanti diharapkan penyelesaian berbagai masalah di gampong? Dengan tidak melupakan pentingnya dana desa bagi pembangunan gampong, namun dengan tidak maksimal melakukan penguatan kapasitas mereka, pada akhirnya akan terjerembab ke jurang dalam.

Harus diselamatkan
Atas dasar itulah, pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh harus berpikir bagaimana para keuchik itu harus diselamatkan. Caranya: Pertama, menguatkan mentalitas antikorupsi, bahwa semua orang yang terlibat pengelolaan dana desa selalu ditentukan oleh penggunaan dana tersebut secara benar. Mencuri uang desa tidak hanya akan bermasalah dengan hukum negara, melainkan juga hukum agama.

Kedua, menyadarkan mereka bahwa dana yang yang dikelola itu selalu ada audit dan pertanggungjawaban. Ketidakcocokan angka dalam penggunaan dana, tidak selalu ditentukan karena korup atau tilep. Kesalahan administrasi bisa menjerumuskan seseorang menjadi tersangka.

Ketiga, memperkuat kapasitas mental dan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana. Para keuchik perlu dibekali argumen dan ketahanan mental untuk berani menolak siapapun yang mengemis jatah. Sementara dalam hal penguatan kapasitas, aparatur gampong harus diberdayakan dalam melakukan mulai dari perencanaan hingga pelaporannya.

Dan, keempat, memberi advokasi hukum untuk keuchik yang bermasalah dengan hukum. Pembelaan ini bukan untuk mereka yang korup, namun untuk mengetahui apakah benar-benar keuchik yang bersalah, atau justru mereka hanya sasaran dari banyak pihak yang terlibat dan menikmati khanduri peng gampong ini.

Ketika kepolisian sudah menjadi bagian penting dalam pengawasan dana desa, ada dua hal krusial yang tidak boleh dilupakan. Pertama, kemampuan aparatur gampong dalam pelaporan keuangan yang terbatas. Dan, kedua, tingginya kepentingan berbagai pihak untuk mendapatkan “jatah” dari peng gampong.

Pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh harus menyadari bahwa peng gampong itu seperti sebuah hajatan, yang banyak orang ingin mendapatkan bagian. Masalahnya modal sosial masyarakat Aceh yang menjadi taruhannya. Wallahu a’lamu bish-shawaab.

* Sulaiman Tripa, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Email: st_aceh@yahoo.co.id)

Sumber: serambinews.com
Twitter Facebook

October 10, 2017 ,
AMP - Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memindahkan gerbong kereta penolong dari Lhokseumawe, Aceh ke Sulawesi Selatan. Gerbong yang sudah terparkir di Aceh sejak akhir tahun 2014 ini dipindahkan karena tidak dapat dioperasikan.

"Gerbong penolong yang ada di Aceh ini belum difungsikan semenjak dikirim ke Lhokseumawe akhir tahun 2014 lalu lantaran tidak memiliki tenaga penggerak (engine)," ujar Staf Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Samsul Bahri, Senin (9/10/2017).

Alat penggerak gerbong yang dimaksud adalah Track Motor Car (TMC) . Untuk sementara TMC dengan jalur 1435 saat ini hanya ada di Sulawesi Selatan.

"Pertengahan Oktober ada soft launching kereta api Trans Sulawesi. Mereka punya lebar spur 1433 mm. Gerbong yang cocok untuk bantalan rel kereta api yang dibangun di daerah ini hanya di Aceh. Yang ada di pulau Jawa tidak sama maka punya di Aceh dilakukan pemindahan, sebut Samsul.

Sebenarnya, TMC ini sudah diminta. Namun TMC dikrim ke Sulawesi Selatan.

"Kereta api perintis jenis KRDI di Lhokseumawe tetap beroperasi walau gerbong penolong (NR) yang bersandar di jalur Krueng Mane- Krueng Geukuh itu dipindahkan. Nanti, informasinya pemerintah melalui Kementerian terkait juga akan memberikan Aceh satu set gerbong penolong beserta TMC," ujar Samsul.[beritakini]
Twitter Facebook

October 09, 2017 ,
AMP - Kehadiran transportasi online di Kota Banda Aceh, membuat pendapatan penarik becak motor menurun drastis. Pasalnya, sejak kehadiran transportasi online masyarakat lebih memilih menekan aplikasi tersebut, ketimbang harus menunggu becak yang lewat.

Rusli, salah satu penarik becak di Kota Banda Aceh mengaku, kehadiran sejumlah transportasi berbasis online ini telah menyengsarakan penarik becak di ibu kota Provinsi Aceh.

Dimana, penghasilan mereka selama ini menurun drastis hingga 50 persen dari sebelumnya. Jika sebelumnya dalam sehari penarik becak mampu mendapatkan Rp50 ribu hingga Rp 100 ribu, belakangan ini pendapatan mereka hanya Rp15 ribu hingga Rp20 ribu.

“Pendapatan kita turun hingga 50 persen sejak ada transpotasi online. Biasanya dapat tiga orang sekarang untuk angkut satu orang saja sulit,” kata Rusli, Senin (9/10) kepada pikiranmerdeka.co.

Meskipun pendapatan mereka berkurang, sambung Rusli, sejauh ini penarik becak di Kota Banda Aceh belum berencana melakukan protes seperti di daerah lain di Indonesia.

“Keberadaan transpotasi online ini sama sekali tak membuat kami patus asa, walaupun penghasilan sekarang berkurang. Semakin banyak tranpotasi kan semakin maju. Mencari uangkan hak setiap orang, yang penting halal,” tuturnya.(.pikiranmerdeka.co)
Twitter Facebook

October 09, 2017 ,
AMP - Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) mengalami defisit anggaran di tahun 2017 ini.

Sebanyak 258 orang bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh Tenggara (Agara) dan 57 orang tenaga penyuluh, terancam tidak mendapatkan haknya.

Pemkab Agara sudah menunggak pembayaran gaji mereka selama 8 bulan, sejak Maret hingga Oktober 2017.

Selain itu, ribuan tenaga honorer juga terancam dipecat atau tak menerima gaji sama sekali.

“Saat ini Agara mengalami defisit anggaran sebesar Rp 43 miliar, apalagi harus membayar tunjangan DPRK yang mencapai Rp 11 miliar setahun,” kata Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim MAP, kepada Serambi, Minggu (8/10/2017)kemarin.

Dikatakan oleh pria yang baru sepekan dilantik sebagai Bupati Agara itu, dirinya sebetulnya sangat menyesal karena tidak mampu memperjuangkan hak para bidan PTT dan para penyuluh pertanian.

Namun, kondisi keuangan memang mengharuskan demikian.

Pada saat yang sama, pihaknya juga sedang merencanakan membayar tunjangan DPRK Agara yang mencapai Rp 11 miliar.

Namun, Raidin tidak menjelaskan tunjangan apa yang dimaksud..

Menurut Bupati Agara itu, kalau tetap diberikan tunjangan kepada legislatif (DPRK) yang berjumlah 30 orang termasuk untuk pimpinan dewan, maka dengan sangat menyesal seluruh tenaga honorer di jajaran Pemkab Agara yang selama ini sudah bekerja bertahun-tahun harus diberhentikan.

Begitu juga dengan bidan PTT dan tenaga penyuluh pertanian yang telah memiliki NIP, dengan terpaksa harus diangkat secara bertahap.

Gaji setelah mereka menjadi CPNS bagi bidan PTT dan penyuluh baru bisa dibayarkan pada 1 Januari 2018.

Menurut Bupati Agara, saat ini tidak ada penambahan DAU untuk Aceh Tenggara, sementara pengeluarannya semakin membengkak.

“Malah mengalami pengurangan DAU sebesar Rp 10 miliar,” kata dia. Kini beban pun semakin bertambah, yakni Pemkab juga harus menganggarkan gaji guru tulis baca Alquran. Kata Bupati, provinsi membebankan gaji ini pada kabupaten. Jumlah mereka pun puluhan orang. “Kalau gaji bidan PTT harus dibayarkan 8 bulan, begitu juga dengan tunjangan DPRK Agara, maka seluruh tenaga honorer harus diberhentikan,” tutur Raidin Pinim.

Kepala BPKKD Agara Lutfieka SE mengaku bahwa ada pengurangan DAU sebesar Rp 10 miliar. Namun saat ditanya berapa jumlah gaji bidan PTT yang tertunggak, Lutfieka mengaku tidak tahu.

“Datanya di kantor,” katanya,Minggu (8/10) sore.[serambinews]
Twitter Facebook

October 09, 2017 ,
AMP - Pemerintah Aceh melakukan kerja sama dengan perusahaan Prosperity International Holding (H.K) Limited untuk membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 1.000 MW. Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan ini yaitu US$ 3 miliar atau sekitar Rp 40,5 triliun.

"Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk investasi di sektor hidro power di Aceh, yaitu pembangunan pembangkit listrik sebesar 1.000 MW dengan biaya US$ 3 miliar. Adapun lokasi investasi adalah di Tampur, Teunom dan Woyla," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Sabtu (7/10/2017).

Proses kerja sama ini ditandai dengan ditekennya MoU antara Pemerintah Aceh dengan perusahaan asal Hong Kong tersebut pada Jumat (6/10/2017) kemarin di hotel Borobudur Jakarta. MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Iskandar, dengan Mao Shuzhong, CEO & Eksekutif Direktur, Prosperity International Holdings (H.K.) Limited, dari Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok. Sedangkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ikut menandatangani sebagai saksi dalam MoU tersebut.
"MoU tersebut merupakan bagian dari upaya serius Gubernur Irwandi Yusuf dalam mendatangkan investor di Aceh. MoU tersebut juga bertujuan untuk menyediakan energi bersih dan memenuhi kebutuhan listrik di Aceh," jelas Mulyadi.

Menurutnya, Gubernur Irwandi berharap agar pembangunan segera dilakukan paling lama satu tahun sejak MoU diteken sehingga masyarakat dapat segera menikmati hasilnya. Perusahaan Prosperity International Holdings (H.K.) Limited akan melakukan penyelidikan teknis termasuk survei lokasi dan studi pra-kelayakan untuk proyek yang teridentifikasi, serta bersedia menyediakan semua biaya yang diperlukan.

"Pemerintah Aceh berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan proyek pembangkit listrik, memfasilitasi izin prinsip mengenai proyek pembangkit listrik yang layak, serta mendukung dan memfasilitasi perizinan sehubungan dengan proyek yang diidentifikasi akan diinvestasikan," terang Mulyadi.

Seperti diketahui, Prosperity International Holdings (H.K.) Limited merupakan perusahaan yang terdaftar di Hongkong. Bisnisnya mencakup pertambangan di Kanada, Brasil, Malaysia dan Tiongkok pembuatan semen, pelabuhan laut, PLTA di Indonesia dan properti di Tiongkok.(Detik.com)
Twitter Facebook

October 06, 2017 ,
Ilustrasi
AMP - Sejumlah keuchik di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara berangkat ke Yogyakarta, Rabu (4/10/2017) dini hari. Mereka ke Yogyakarta untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka mengembangkan sumber daya desa.

Ketua Forum Keuchik Tanah Jambo Aye M Nasir alias Manok Nek mengatakan, ada 91 perangkat desa yang berangkat ke Yogyakarta yang di antaranya meliputi keuchik dan perangkat desa.

"Yang berangkat ada 37 desa dengan jumlah total 91 orang. Di antaranya meliputi keuchik dan perangkat desa. Sebenarnya di kecamatan ini ada 47 desa, namun sebagian keuchik berhalangan dan tentunya akan berangkat pada tahap kedua nantinya," kata Manok Nek yang didampingi Sekretaris Forum Keuchik, Usman Kaoy.

Dia mengatakan, para keuchik terlebih dahulu berangkat ke Medan, Sumatera Utara, selanjutnya berangkat dengan pesawat ke Yogyakarta. Acara bimtek tersebut, katanya merupakan acara tahap kedua yang diikuti oleh keuchik di Kabupaten Aceh Utara setelah sebelumnya dilakukan oleh keuchik dari Kecamatan Muara Batu.

"Dengan adanya bimtek ini nantinya kita harapkan keuchik-keuchik dapat membawa pulang ilmu dan mampu menerapkan di desanya masing-masing, sehingga nantinya ada perubahan dalam memajukan desa melalui dana desa," ujarnya.

Camat Tanah Jambo Aye, Dayan Albar juga mengatakan, bimtek yang digelar oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI itu akan diikuti oleh para keuchik di Yogyakarta selama tiga hari.

"Acara bimtek itu akan dilakukan selama tiga hari di Yogyakarta. Jadi total waktu yang dibutuhkan lima hari, karena perjalanan membutuhkan waktu dua hari," kata Dayan Albar. [Goaceh.co]
Twitter Facebook

September 25, 2017 ,
AMP - Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) boleh saja dengan angka yang mencengangkan. Namun, hingga September ini yang terserap baru 42 persen dari total APBA 2017 Rp14,7 triliun. Kondisi ini tidak dapat dipisahkan dari lemahnya Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam menciptakan dan menjalanlan program.

Sepertinya, Pemerintah Aceh belum mampu belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya terkait persoalan serapan anggaran. Setiap tahun, penyerapan anggaran cenderung rendah di tiga semester awal dan kemudian mengakumulasi di akhir tahun.

Pola penyerapan dana APBA selalu tidak maksimal dari segi perencanaan, manajemen kas, maupun pertumbuhan ekonomi. Berbagai bentuk kerugian yang ditimbulkan pun harus dipikul masyarakat Aceh akibat kegagalan pemimpinya.

Rezim berganti, kondisi semacam ini tetap saja terus terulang setiap tahun anggaran. Sudah tidak terhitung kerugian yang ditimbulkan, mulai hilangnya kesempatan menikmati hasil pembangunan, seretnya perputaran uang di masyarakat, hingga gagalnya upaya pemerintah menekan angka kemiskinan di Aceh.

Lemahnya serapaan APBA juga berkontribusi terhadap lambatnya pencapaian target pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJM Aceh. Tak kalah pentingnya, masalah ini telah menghambat pelayanan publik serta meningkatkan risiko akibat kurangnya kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikerjakan dalam waktu terbatas di penghujung tahun.

Seolah sudah menjadi tradisi, pelaksanaan proyek APBA layak diibaratakan ‘ureueng kut pade lam reudok’. Selalu dikejar deadline karena dikerjakan menjelang berakhirnya masa penggunaan anggaran. Akibatnya, kualitas proyek rendah dan rawan penyimpangan anggaran. Bahkan, tidak jarang menjadi lahan subur bagi tindak pidana korupsi.

Boleh jadi, rendahnya serapan APBA tahun ini juga disebabkan kebijakan gegabah gubernur sebelumnya yang gonta-ganti kepala SKPA di akhir masa jabatan. Situasi ini diperparah ketidaksiapan para kepala SKPA menghadapi masa transisi pemerintahan dari rezim Zaini-Muzakkir kepada Irwandi-Nova.

Lambannya serapan APBA mengindikasikan pelaksaanan program di semua SKPA tidak memiliki konsep perencanaan yang matang, jelas, dan terukur. Tanpa konsep perencanaan tentu akan menyulitkan SKPA untuk mengarahkan penggunaan anggaran secara tepat sasaran. Akibatnya, daya serap anggaran menjadi minim seperti sekarang ini.

Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan pola kerja Gubernur Irwandi yang menuntut jajarannya bekerja dengan maksimal, termasuk dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran. Ini menjadi catatan penting dalam menempatkan para kepala SKPA ke depan.

Apapun alasannya, tradisi buruk serapan anggaran ini tidak boleh dibiarkan. Di semester akhir ini, percepatan pelaksanaan kegiatan dan percepatan serapan anggaran belanja harus benar-benar digenjot. Bila tidak, Pemerintah Aceh sama saja telah mengebiri hak-hak rakyat untuk menikmati hasil pembangunan.[Pikiranmerdeka]
Twitter Facebook

September 17, 2017 ,
Hambali dalam gubuk reot miliknya
AMP - Hambali (41) bertahun-tahun hidup sebatang kara di sebuah gubuk tua di tengah kebun warga. Pria asal Gampong Manekawan, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara tersebut hidup dalam kondisi miris.

Hambali mengalami cacat fisik sejak lahir. Kesehariannya ditemani sepasang sepatu bot (pacuk) dan sebuah sepeda kesayangan. Lelaki paruh baya tersebut tidak memiliki penghasilan tetap untuk bertahan hidup. Tak jarang ia menahan lapar dan dahaga.

Gubuk tempat ia tinggal juga mulai reot. Bagian atap banyak yang bocor. Tak ayal saat hujan tiba, ia harus tidur dalam kondisi kebasahan di atas tempat tidur yang terbuat dari pelepah pinang dan beralaskan selembar tikar. Tepat disamping tempat tidur terdapat dapur sederhana yang ia gunakan untuk menanak nasi dan lauk jika ada kemudahan rezeki terutama jika ada bantuan dari masyarakat, khususnya dari tetangga di sekelilingnya.

"Hambali sudah bertahun tahun hidup di gubuk ini. Dia tinggal di gubuk di atas sebidang kebun milik warga, karena tidak ada tanah keluarga yang diwariskan kepadanya. Beliau salah seorang fakir miskin di gampong kami yang selama ini tidak tersentuh bantuan apapun," ujar Andri salah seorang tokoh masyarakat setempat kepada AJNN, Minggu, (17/9).

Bahkan tak jarang, binatang berbisa seperti ular dan kalajengking sering masuk ke gubuknya. Apalagi jika melihat kondisi di sekitar kebun dipenuhi semak belukar tak terawat.

Meski bertahun hidup dalam penderitaan, kini Hambali mulai bisa bernafas lega. Ia mendapat kabar gembira jika ada dermawan di Jakarta yang ingin membanun tempat tinggal baru yang lebih layak baginya.

"Tempat tinggal saat ini tidak layak di tempati manusia. Maka atas prakarsa seorang dermawan, saat ini kita sedang membangun sebuah tempat tinggal baru selakadarnya. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera siap dan bisa ditempati oleh Hambali," ungkapnya.[AJNN]
Twitter Facebook

August 27, 2017 ,
AMP - Belum masuk 100 hari kerja, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mulai angkat bicara terkait tender proyek di lingkup Pemerintah Aceh. Tak hanya itu, orang nomor satu di Aceh itu juga mengingatkan kepada Unit Layanan Pelelangan (ULP). Pasalnya apabila bermasalah, ia tak segan-segan mencopot Kepala ULP.

Melalui akun media sosial Facebooknya, Irwandi menuliskan status yang berjudul tender. Ada sembilan kriteria tender yang dituliskan Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu.

Menurut Irwandi semua orang boleh ikut tender, harus sesuai dengan ketentuan, dan jangan berharap menang instan.

"Jangan pernah melobi saya, jangan ngaku-ngaku orang Irwandi, jangan tuding-menuding," kata Irwandi, seperti yang dikutip AJNN, Minggu (26/8).

Selain itu, dalam status itu Irwandi meminta untuk tidak saling mengfitnah, fitnah diselesaikan menurut hukum.

"Bek kameupake naaaa (Jangan bertengkar), ULP bermasalah akan segera diganti dan diinvestigasi, nyan sagai," tulis Irwandi.

Hingga berita ini diunggah, status yang diposting, Minggu (26/8) itu sudah disukai 1,4 ribu netizen, dibagikan 153, dan komentar mencapai 310.[AJNN]
Twitter Facebook

August 21, 2017 ,
AMP - Komite Persiapan Pemekaran daerah Otonomi Baru (DOB) Pemko Panton Labu telah melakukan berbagai persiapan terkait cita cita melahirkan Pemerintah Kota Panton Labu.

Ketua Komite Pemekaran DOB Pemko Panton Labu, Muksal Mina dalam konfrensi pers pada Minggu (20/8) mengatakan, tahapan pertama dimulai dengan rapat Konsolidasi pada 26 – 27 Juli 2017 yang lalu di Aula Kecamatan Tanah Jambo Aye di Panton Labu dengan gagasan DOB Kabupaten Pase Raya.

“Ini sebagai reinkarnasi perjuangan dulu dari gagasan orang tua kami pada tahun 2002 sebelum tsunami. tahapan sosialisasi kami lakukan pasca konsolidasi kemarin, kami panitia turun ke tokoh-tokoh masyarakat dan Silaturahmi ke kakanda kami yang di legislatif Pemkab Aceh Utara serta DPRA,” katanya.

Kemudian, kata dia, semua saran dan pendapat sudah mengarah pada usulan agar yang diusulkan itu adalah Pemerintah Kota Panton Labu.

Ia mengaku, saat ini dukungan terus berdatangan dari berbagai pihak terkait cita cita dari empat kecamatan yang menginginkan lahirnya Pemko Panton Labu, adapun Kecamatan yang masuk dalam teritorial tersebut adalah kecamatan Jambo Aye, Seunuddon, Langkahan, Baktiya.

“Semoga cita cita kami kali ini bisa menjadi semangat baru untuk membangun dan mampu mengawal lahirnya Dob Pemko Panton Labu,” harapnya.

“Pasca Idul Adha kami akan melaksanakan FGD dan deklarasi yang dilaksanakan di Panton Labu,” tambahnya.[kanalaceh.com]
loading...

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget