AMP - Pengamat Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nivada mengatakan penyelenggaraan pilkada 2006 diwarnai penyerangan, pembakaran serta pelemparan granat ke 16 kantor Partai Aceh, bahkan 15 mobil rusak. Data itu tercatat di buku keluaran The Habibie Center berjudul “Demokrasi Paska Konflik, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku”.
Saat pelaksanaan pilkada 2012, kata Aryos, data SNPK menunjukkan kekerasan meningkat 13 kali lipat dari tahun 2006. Hasil penelitian The Aceh Institute dan Forum LSM Aceh selama proses pilkada berlangsung hingga selesai menemukan 40 kasus kekerasan. “Tindakan kekerasan tersebut 80 persennya terjadi di wilayah pesisir timur Aceh, antara lain di Pidie, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Aceh Timur,” kata Aryos dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Senin, 13 Juni 2016.
Aryos menyatakan, berangkat dari pengalaman itu, kondisi keamanan menjelang pilkada 2017 berpotensi mengalami kembali ekskalasi kekerasan dan tindakan intimidasi. “Bahkan tindakan pembunuhan berpeluang terjadi,” ujarnya.
“Peran aktif kepolisian yakni Polda Aceh sangat diutamakan dalam pencegahan dan meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan fisik hingga menghilangkan nyawa dan intimidasi. Namun pelibatan elemen masyarakat sipil sangat diperlukan untuk bersama-sama membantu kerja-kerja kepolisian dalam mewujudkan stabilitas keamanan,” Aryos menambahkan.
Saat ini, kata Aryos, langkah Polda Aceh patut diapresiasi, karena sudah membentuk tim khusus pencegahan tindakan kekerasan fisik dan intimidasi di pilkada 2017. Hal lainnya telah meminta perbantuan dari Polda Sumatera Utara dan Padang guna mencukupi kebutuhan personel untuk menjaga keamanan agar tetap stabil di pelaksanaan pilkada 2017.
“Tentunya dibantu dari institusi Tentara Nasional Indonesia, karena polisi dapat meminta perbantuan berdasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,” ujar Aryos.
Aryos yakin personel "Polda Aceh" akan bertindak tegas tanpa diintervensi elite politik Aceh yang berkuasa terhadap perilaku peserta pilkada yang melanggar hukum dalam bentuk tindakan kekerasan fisik, intimidasi, dan pembunuhan.
“Semua masyarakat berharap kinerja Polda Aceh menyelesaikan kasus-kasus kekerasan, fisik, dan pembunuhan yang nantinya terjadi di pilkada 2017 dilakukan secara tegas, terbuka proses penegakan hukumnya, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap hasil penanganannya,” kata Aryos.
Peran aktif dari masyarakat sipil, Aryos melanjutkan, seperti lembaga swadaya masyarakat, akademisi, mahasiswa, media, dan lain-lain untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum yakni Polda Aceh sangat diperlukan. “Termasuk kinerja dalam menyelesaikan kasus-kasus bernuansa politis yang terjadi saat pilkada Aceh dari tahun 2016 hingga 2017,” ujarnya.[]Sumber: portalsatu.com
Saat pelaksanaan pilkada 2012, kata Aryos, data SNPK menunjukkan kekerasan meningkat 13 kali lipat dari tahun 2006. Hasil penelitian The Aceh Institute dan Forum LSM Aceh selama proses pilkada berlangsung hingga selesai menemukan 40 kasus kekerasan. “Tindakan kekerasan tersebut 80 persennya terjadi di wilayah pesisir timur Aceh, antara lain di Pidie, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Aceh Timur,” kata Aryos dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Senin, 13 Juni 2016.
Aryos menyatakan, berangkat dari pengalaman itu, kondisi keamanan menjelang pilkada 2017 berpotensi mengalami kembali ekskalasi kekerasan dan tindakan intimidasi. “Bahkan tindakan pembunuhan berpeluang terjadi,” ujarnya.
“Peran aktif kepolisian yakni Polda Aceh sangat diutamakan dalam pencegahan dan meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan fisik hingga menghilangkan nyawa dan intimidasi. Namun pelibatan elemen masyarakat sipil sangat diperlukan untuk bersama-sama membantu kerja-kerja kepolisian dalam mewujudkan stabilitas keamanan,” Aryos menambahkan.
Saat ini, kata Aryos, langkah Polda Aceh patut diapresiasi, karena sudah membentuk tim khusus pencegahan tindakan kekerasan fisik dan intimidasi di pilkada 2017. Hal lainnya telah meminta perbantuan dari Polda Sumatera Utara dan Padang guna mencukupi kebutuhan personel untuk menjaga keamanan agar tetap stabil di pelaksanaan pilkada 2017.
“Tentunya dibantu dari institusi Tentara Nasional Indonesia, karena polisi dapat meminta perbantuan berdasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,” ujar Aryos.
Aryos yakin personel "Polda Aceh" akan bertindak tegas tanpa diintervensi elite politik Aceh yang berkuasa terhadap perilaku peserta pilkada yang melanggar hukum dalam bentuk tindakan kekerasan fisik, intimidasi, dan pembunuhan.
“Semua masyarakat berharap kinerja Polda Aceh menyelesaikan kasus-kasus kekerasan, fisik, dan pembunuhan yang nantinya terjadi di pilkada 2017 dilakukan secara tegas, terbuka proses penegakan hukumnya, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap hasil penanganannya,” kata Aryos.
Peran aktif dari masyarakat sipil, Aryos melanjutkan, seperti lembaga swadaya masyarakat, akademisi, mahasiswa, media, dan lain-lain untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum yakni Polda Aceh sangat diperlukan. “Termasuk kinerja dalam menyelesaikan kasus-kasus bernuansa politis yang terjadi saat pilkada Aceh dari tahun 2016 hingga 2017,” ujarnya.[]Sumber: portalsatu.com
loading...
Post a Comment