 |
| Kelompok sipil bersenjata Papua yang menyebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). (Foto: gatra.com) |
AMP - Peristiwa penerobosan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne oleh pendukung Papua Merdeka pada hari Jumat (6/1) lalu telah memicu kecaman dari pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri telah mendesak Australia untuk mengusut kejadian ini dan menangkap pelakunya.
Peristiwa tersebut membawa pertanyaan seberapa besar sesungguhnya dukungan terhadap aspirasi dan gerakan untuk penentuan nasib sendiri bagi Papua di Negeri Kanguru itu. Selain itu muncul pertanyaan bagaimana dukungan tersebut diberikan dan apakah hanya berasal dari warga diaspora Papua yang bermukim di sana atau juga menyebar kepada masyarakat warga Australia sendiri.
Salah satu yang patut diamati adalah sebuah organisasi yang menamakan diri The Free West Papua Party of Australia (FWPP) atau Partai Papua Merdeka Australia. Partai ini sudah berdiri sejak September tahun 2015 dengan ketua pertama partai ini adalah Paul Madden.
Namun, terhitung mulai akhir Desember 2016, terjadi pergantian kepemimpinan. Paul Madden mengundurkan diri oleh karena alasan pribadi, digantikan oleh Anthony Craig, salah seorang anggota pertama partai tersebut.
Menurut situs resmi partai ini, saat ini anggota terdaftar FWPP baru 350 orang. Diperlukan sedikitnya 550 anggota untuk bisa terdaftar secara resmi sebagai partai. Biaya pendaftaran untuk menjadi anggota AUS $ 1.
Sebelum ini Anthony Craig dikenal sebagai juru bicara luar negeri FWPP. Ia sering mengunjungi Papua dan menyuarakan apa yang ia anggap sebagai aspirasi rakyat Papua.
Pekan lalu, Craig mengirim surat kepada sejumlah orang, termasuk Perdana Menteri Australia, Menteri Pertahanan dan Kedutaan Besar negara-negara asing. Isinya mengatakan bahwa latihan militer bersama Australia dan Indonesia adalah kejahatan perang, menurut hukum Australia dan internasional, didasarkan pada apa yang terjadi di Papua dan Timor Leste.
Craig mengklaim hanya FWPP yang menyuarakan hal ini di Australia. Partai-partai lainnya, bahkan Partai Hijau sekali pun, menurut dia, tidak membicarakan hal ini. "Itu sebabnya partai ini berdiri," kata dia.
Di situs resmi FWPP, dikatakan tujuan utama FWPP adalah membangkitkan dukungan Australia terhadap pembebasan dan kemerdekaan Papua. Mereka membuka keanggotaan terhadap siapa saja yang setuju pada manifesto partai. Ditekankan pula bahwa partai ini bukan partai agama.
Markus Haluk, salah seorang anggota Tim Kerja United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kelompok yang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri Papua, mengatakan peristiwa yang belum lama ini terjadi di KJRI Melbourne adalah cerminan dukungan rakyat Australia dan dunia inernasional terhadap aspirasi menentukan nasib sendiri Papua.
"Apa yang terjadi di KJRI Australia adalah tindakan spontanitas warga Australia yang prihatin dengan situasi HAM di Papua," kata dia, hari ini (10/1) lewat pesan seluler.
"Pemerintah tidak perlu reaktif dan menyalahkan pemerintah Australia," tambah dia.
Hal sebaliknya dikatakan oleh Juru Bicara Kedutaan Besar Indonesia di Australia, Sade Bimantara. Ia mengatakan kelompok-kelompok pendukung aspirasi Papua merdeka di Australia saat ini tengah frustrasi karena tidak mendapat dukungan. Kelompok ini pula yang melakukan penerobosan ke KJRI di Melbourne.
"Kelompok ini sedang frustasi, karena mereka tidak mendapat dukungan baik dari pemerintah dan pihak oposisi Australia, dukungan publik pun sedikit hanya di dunia maya," kata Sade kepada Australia Plus.
Ia menambahkan, menyampaikan aspirasi atau bentuk kekecewaan terhadap sebuah pemerintahan bukan menjadi hal yang dilarang, terutama di Australia yang memberikan kebebasan berekspresi bagi warganya. Tetapi KBRI mengaku terus berupaya untuk menjelaskan masalah Papua Barat, seperti program sosialiasi dan informasi baik di tingkat pemerintah, parlemen, LSM, diskusi soal Papua dan Indonesia timur, budaya dan festival, yang tahun lalu di Canberra, menurut Sade telah dihadiri 4.000 hingga 5.000 orang.
Sementara itu informasi keberadaan kantor FWPP tidak terungkap di situs resminya. Yang dicantumkan hanya berupa alamat email dan nomor telepon yang dapat dihubungi.(satuharapan.com)
Peristiwa tersebut membawa pertanyaan seberapa besar sesungguhnya dukungan terhadap aspirasi dan gerakan untuk penentuan nasib sendiri bagi Papua di Negeri Kanguru itu. Selain itu muncul pertanyaan bagaimana dukungan tersebut diberikan dan apakah hanya berasal dari warga diaspora Papua yang bermukim di sana atau juga menyebar kepada masyarakat warga Australia sendiri.
Salah satu yang patut diamati adalah sebuah organisasi yang menamakan diri The Free West Papua Party of Australia (FWPP) atau Partai Papua Merdeka Australia. Partai ini sudah berdiri sejak September tahun 2015 dengan ketua pertama partai ini adalah Paul Madden.
Namun, terhitung mulai akhir Desember 2016, terjadi pergantian kepemimpinan. Paul Madden mengundurkan diri oleh karena alasan pribadi, digantikan oleh Anthony Craig, salah seorang anggota pertama partai tersebut.
Menurut situs resmi partai ini, saat ini anggota terdaftar FWPP baru 350 orang. Diperlukan sedikitnya 550 anggota untuk bisa terdaftar secara resmi sebagai partai. Biaya pendaftaran untuk menjadi anggota AUS $ 1.
Sebelum ini Anthony Craig dikenal sebagai juru bicara luar negeri FWPP. Ia sering mengunjungi Papua dan menyuarakan apa yang ia anggap sebagai aspirasi rakyat Papua.
Pekan lalu, Craig mengirim surat kepada sejumlah orang, termasuk Perdana Menteri Australia, Menteri Pertahanan dan Kedutaan Besar negara-negara asing. Isinya mengatakan bahwa latihan militer bersama Australia dan Indonesia adalah kejahatan perang, menurut hukum Australia dan internasional, didasarkan pada apa yang terjadi di Papua dan Timor Leste.
Craig mengklaim hanya FWPP yang menyuarakan hal ini di Australia. Partai-partai lainnya, bahkan Partai Hijau sekali pun, menurut dia, tidak membicarakan hal ini. "Itu sebabnya partai ini berdiri," kata dia.
Di situs resmi FWPP, dikatakan tujuan utama FWPP adalah membangkitkan dukungan Australia terhadap pembebasan dan kemerdekaan Papua. Mereka membuka keanggotaan terhadap siapa saja yang setuju pada manifesto partai. Ditekankan pula bahwa partai ini bukan partai agama.
Markus Haluk, salah seorang anggota Tim Kerja United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kelompok yang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri Papua, mengatakan peristiwa yang belum lama ini terjadi di KJRI Melbourne adalah cerminan dukungan rakyat Australia dan dunia inernasional terhadap aspirasi menentukan nasib sendiri Papua.
"Apa yang terjadi di KJRI Australia adalah tindakan spontanitas warga Australia yang prihatin dengan situasi HAM di Papua," kata dia, hari ini (10/1) lewat pesan seluler.
"Pemerintah tidak perlu reaktif dan menyalahkan pemerintah Australia," tambah dia.
Hal sebaliknya dikatakan oleh Juru Bicara Kedutaan Besar Indonesia di Australia, Sade Bimantara. Ia mengatakan kelompok-kelompok pendukung aspirasi Papua merdeka di Australia saat ini tengah frustrasi karena tidak mendapat dukungan. Kelompok ini pula yang melakukan penerobosan ke KJRI di Melbourne.
"Kelompok ini sedang frustasi, karena mereka tidak mendapat dukungan baik dari pemerintah dan pihak oposisi Australia, dukungan publik pun sedikit hanya di dunia maya," kata Sade kepada Australia Plus.
Ia menambahkan, menyampaikan aspirasi atau bentuk kekecewaan terhadap sebuah pemerintahan bukan menjadi hal yang dilarang, terutama di Australia yang memberikan kebebasan berekspresi bagi warganya. Tetapi KBRI mengaku terus berupaya untuk menjelaskan masalah Papua Barat, seperti program sosialiasi dan informasi baik di tingkat pemerintah, parlemen, LSM, diskusi soal Papua dan Indonesia timur, budaya dan festival, yang tahun lalu di Canberra, menurut Sade telah dihadiri 4.000 hingga 5.000 orang.
Sementara itu informasi keberadaan kantor FWPP tidak terungkap di situs resminya. Yang dicantumkan hanya berupa alamat email dan nomor telepon yang dapat dihubungi.(satuharapan.com)
loading...
Post a Comment