Halloween Costume ideas 2015
Latest Post

Ilustrasi
AMP - Memanfaatkan kesempatan saat anak-anak membeli jajan di kiosnya, seorang kakek yang juga mantan lurah, warga Desa Tepi Air, Kota Tapaktuan, diduga mencabuli empat anak di bawah umur. Dua di antaranya, anak pejabat Pemkab Aceh Selatan.

Informasi yang dikumpulkan Pikiran Merdeka, dalam aksinya pelaku diduga memegang payu dara korban bahkan ada yang sampai memegang alat kemaluan (vagina) korban termasuk menyuruh memegang alat kemaluan pelaku.

Aksi bejat pelaku tersebut sempat menggegerkan masyarakat Kota Tapaktuan. Soalnya, selain korbannya masih anak di bawah umur, seorang di antaranya merupakan anak pejabat di Setdakab Aceh Selatan. Di samping itu, pelaku tersebut merupakan bagian dari tokoh masyarakat setempat karena pernah menjabat Lurah Desa Pasar, Kota Tapaktuan.

Kasus dugaan pencabulan ini, pertama kali terungkap dari pengakuan anak pejabat Aceh Selatan yang masih berumur 5 tahun. Setelah diinterogasi oleh ayahnya, ternyata kakak korban yang berumur 9 tahun juga telah terlebih dulu menjadi korban aksi bejat pelaku. Tidak hanya itu, setelah ditelusuri lebih jauh, tetangga mereka yang selama ini teman bermain korban, juga telah terlebih dulu menjadi korban kakek jahil tersebut.

Tidak terima dengan perlakuan pelaku, orang tua korban yang merupakan pejabat di salah satu bagian Setdakab Aceh Selatan berinisial R (43), melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Satuan Reskrim Polres Aceh Selatan dengan bukti laporan Nomor : LP/24/III/2016/SPKT tertanggal 27 Maret 2016.

Kapolres Aceh Selatan AKBP Achmadi SIK yang dikonfirmasi melalui Kanit PPA, Bripka Fadhli R, Selasa (29/3), mengakui telah menerima laporan dugaan pencabulan yang dilakukan kakek berinisial AZ (62), pensiunan PNS di jajaran Pemkab Aceh Selatan.

“Berdasarkan pengakuan saksi korban, aksi pencabulan itu dilakukan oleh pelaku dengan cara memanfaatkan kesempatan saat anak-anak membeli jajan (permen dan kue) di kios miliknya. Saat uang telah diserahkan oleh korban tapi barang yang dibeli tidak diserahkan dulu. Saat itu pelaku diduga memegang payu dara korban dan bahkan sampai memegang alat kelaminan (vagina) korban. Setelah aksi bejat itu selesai dilakukan baru barang jajanan yang dibeli diserahkan,” kata Bripka Fadhli.

Menurutnya, aksi pencabulan itu telah berlangsung sejak lama dan diduga telah memakan korban beberapa anak-anak yang masih di bawah umur. Namun, karena korban tidak berani melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya, maka kasus itu selama ini tidak terungkap.

“Kasus ini baru terungkap setelah anak salah seorang pejabat Aceh Selatan berani melaporkan kepada ayahnya. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata aksi bejat pelaku juga telah menimpa kakak korban serta dua orang anak lainnya,” ujar Fadhli.

Sejauh ini, terlapor dugaan pencabulan tersebut belum dilakukan penahanan oleh pihak penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Aceh Selatan, karena kasus tersebut masih dalam tahap pengumpulan keterangan dari saksi korban serta pengumpulan data-data untuk menguatkan barang bukti. Dalam tahap penyelidikan ini, tidak menutup kemungkinan korban pencabulan akan bertambah karena penyidik terus mengumpulkan laporan dari para orang tua anak-anak di desa tersebut.

“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, pelaku masih berstatus terlapor. Sejauh ini kami masih meminta keterangan dari saksi korban dan pihak pelapor. Jika keterangan dan barang bukti kami nilai sudah cukup, maka kasus ini segera dinaikkan ke tahap penyidikan dan segera ditetapkan tersangka. Pada tahap ini, penyidik baru akan melakukan penahanan terhadap tersangka,” paparnya.[Sumber: pikiranmerdeka.co]

AMP - Kemampuan dan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) cukup memadai melawan dan mengalahkan kelompok Abu Sayyaf Filipina yang menyandera 10 Warga Negara Indonesia (WNI).

"Saya meyakini kemampuan pasukan TNI cukup memadai melawan kelompok ini," ujar Peneliti terorisme dan intelijen Ridlwan Habib kepada Tribunnews.com, Selasa (29/3/2016).

Bagaimanapun menurut Ridlwan, kelompok Abu Sayyaf adalah militan sipil non kombatan.

"Pasti kalah dengan pasukan tempur, apalagi pasukan komando," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kelompok Abu Sayyaf merupakan spesialis menculik dan meminta tebusan.

Pemimpinnya Isnilon Hapilon alias Abu Abdullah sebenarnya kondisinya sudah sakit, tapi anggotanya masih banyak dan militan.

Kelompok Abu Sayyaf ini berbasis di Basilan. Namun juga mempunyai pos-pos militer di pulau pulau kecil antara Sulu hingga perbatasan Lahaddatu Malaysia.

"Pada tahun 2013 ada serangan gerilyawan Sulu ke Lahaddatu, saat itu sebagian anggota Abu Sayyaf masuk," jelas Ridlwan yang pada Maret 2013 melakukan penelitian operasi militer Daulat Malaysia di Lahaddatu.

Kelompok ini mahir dalam pertempuran laut karena berasal dari wilayah nelayan.

"Mereka cukup menjadi legenda karena mampu melakukan penyelaman bawah air tanpa alat yang itu membuat pihak Filipina selalu kehilangan jejak,"kata alumni S2 Intelijen UI itu.

Kelompok ini sudah dikatagorikan gerakan terorisme Internasional. Isnilon bahkan dihargai kepalanya oleh Amerika Serikat sebesar 5 miliar dolar AS.

Ridlwan Habib menjelaskan kelompok yang terkenal kejam dan bengis ini sudah bergabung ke ISIS sejak Januari lalu.

"Kalau yang menculik adalah Abu Sayyaf Group, maka itu sudah berganti nama menjadi Harakatul Islamiyah dan berbaiat ke Isis sejak Desember 2015," ujar Ridlwan.

Menurut Ridlwan, kelompok Abu Sayyaf berbaiat ke ISIS dan bersumpah setia pada khilafah Abu Bakar Al Baghdady.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera memerintahkan upaya penyelamatan maksimal terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga disandera kelompok Abu Sayyaf, di Filipina.

"Negara harus semaksimal mungkin melakukan operasi pembebasan sandera yang senyap dan taktis," ujarnya.

Menurut pengamat intelijen ini, pengalaman pembebasan sandera sebelumnya di Somalia, dengan pelibatan satuan satuan TNI sudah teruji.

"Kejadian ini sudah bukan juridiksi Polri karena termasuk ancaman bagi keselamatan warga negara dari kekuatan bersenjata asing," katanya.

Karena itu menurutnya Presiden Jokowi bisa segera memerintahkan instansi terkait untuk melakukan upaya semaksimal mungkin bagi keselamatan warga negaranya.(tribunnews.com)

Suasana rapat tertutup membahas tentang bendera Aceh yang dihadiri unsur Forkopimda di Pendopo Gubernur Aceh, Senin (28/3). Pertemuan ini melahirkan pernyataan bersama Forkopimda Aceh
AMP - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang terdiri atas Wali Nanggroe, Gubernur, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda, dan Kajati Aceh mengeluarkan pernyataan bersama tentang bendera dan lambang Aceh dalam sebuah rapat tertutup di Meuligoe (Pendapa) Gubernur Aceh, Senin (28/3) sore.

Dalam seruan bersama itu Forkopimda meminta semua pihak menahan diri, jangan dulu mengibarkan bendera Aceh, mengingat belum ada suatu kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh tentang bendera dan lambang dimaksud.

Sebagaimana diketahui, bendera dan lambang Aceh yang baru (bukan Pancacita -red) sudah ditetapkan DPRA dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Namun, berhubung qanun tersebut belum ada suatu kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh, maka Forkopimda meminta kepada semua pihak untuk tidak menaikkan, mengibarkan, menggunakan, dan mempublikasikan Bendera dan Lambang Aceh dimaksud sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut.

Seruan itu dikeluarkan di Banda Aceh tanggal 28 Maret 2016, bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dengan harapan Forkopimda Aceh untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Serambi juga mendapat informasi bahwa dalam pertemuan tertutup itu berkembang pembicaraan dalam waktu dekat Gubernur Zaini Abdullah bersama Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Al-Haythar akan menjumpai Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK). Tujuannya, untuk menanyakan persoalan bendera yang tinjauan dan pembahasan politiknya di tingkat pusat masih berstatus “cooling down”.

“Dalam waktu dekat saya bersama Wali Nanggroe akan segera menghubungi pemerintah pusat, berjumpa dengan Pak JK untuk menyelesaikan masalah ini (bendera),” ujar Gubernur Zaini saat memimpin rapat dengan unsur Forkopimda dan Forkopimda Plus, Senin (28/3) sore.

Forkopimda Aceh yang terdiri atas Gubernur Zaini Abdullah, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar, Pangdam Mayjen TNI Luczisman Rudi Polandi, Kapolda Irjen Pol Drs M Husein Hamidi, Kajati Raja Nafrizal MH, dan beberapa unsur pimpinan daerah lainnya, termasuk ulama dan rektor, meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan ulah oknum-oknum yang menaikkan bendera Bintang Bulan di beberapa daerah di Aceh.

Forkopimda juga menyayangkan aksi pengibaran bendera yang serupa dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Jabal Rahmah, Mekkah, Arab Saudi, Selasa (23/3).

Dalam press release yang dikirimkan Humas Setda Aceh kepada Serambi tadi malam disebutkan, aksi tersebut diprediksi dapat merusak hubungan luar negeri antara Indonesia dan Arab Saudi, bahkan dikhawatirkan bisa membuat kuota haji untuk Indonesia, khususnya Aceh, bisa berkurang.

Dari hasil rapat itu dilaporkan juga oleh Kepala Biro Humas Setda Aceh bahwa Forkopimda dan Forkopimda Plus sepenuhnya mendukung upaya Pemerintah Aceh untuk melakukan dialog langsung tentang finalisasi bendera dan lambang Aceh, dengan pemerintah pusat, dalam hal ini dengan Wapres Jusuf Kalla.

“Apa pun kebijakan pemerintah, asalkan masih berjalan pada koridor hukum yang benar akan sepenuhnya didukung. Aparat keamanan pun akan fokus menjaga keamanan Aceh, sehingga tetap kondusif dan terjaga,” kata Frans mengutip sikap mayoritas peserta dalam rapat terbatas itu.

Meski rapat tertutup itu merupakan rapat Forkopimda Aceh dan dihadiri lebih dari 15 orang, namun Ketua DPRA atau yang mewakilinya tidak terlihat dalam pertemuan tersebut.(Sumber: serambinews.com)

Ilustrasi
AMP - Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Polisi Agung Sabar Santoso membenarkan satu orang anggota Brimob Polda bernisial Hd, dan dua orang Satuan Pengamanan (Satpam) kampus Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, tewas terkena bom saat melakukan pelatihan pengaman bahan peledak.

"Memang benar, terjadi insiden bom meledak di kampus saat kegiatan pelatihan pengamanan bahan peledak yang dilakukan satuan Gegana Brimob," kata Kapolda saat dihubungi melalui telepon selulernya di Kendari, Selasa (29/3/2016).

Kapolda mengatakan, selain tiga korban meninggal, ada delapan orang lainnya luka-luka dan kejadiannya dalam ruangan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UHO.(Okezone.com)

Kelompok Santoso saat berlatih militer. (Foto: istimewa)
AMP - Kelompok teroris pimpinan Abu Wardah alias Santoso melakukan kegiatan tadrib (pelatihan militer) di hutan di lokasi persembunyiannya di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka membuat halang rintang sendiri untuk kegiatan tadrib ini.

"Mereka mendirikan tenda dari terpal sebagai camp mereka selama di hutan. Di hutan itu mereka melakukan tadrib," ujar Kapolda Sulteng Brigjen Rudy Sufahriadi kepada detikcom, Senin (28/3/2016).

Rudy mengatakan, kelompok Santoso terus bergerak berpindah-pindah tempat setiap hari. Mereka berjalan menyusuri hutan dari pagi hingga sore hari.

"Saat menemukan lokasi yang cocok untuk dijadikan sebagai camp kemudian mendirikan tenda terpal dan masak makanan," imbuhnya.

Adapun, pelatihan militer dilakukan kelompok Santoso di hutan dengan membuat halang rintang sendiri.

Dari foto yang diperoleh detikcom, kelompok Santoso melakukan kegiatan tadrib dengan berlatih di halang rintang tersebut. Mereka bergelantungan di atas seutas tambang atau berlatih keseimbangan di antara tiang kayu yang dibentuk seperti esteger.

Rudy mengungkap, keberadaan Santoso saat ini diyakini masih berada di Poso, Sulteng. Santoso semakin terjepit karena banyak kurir yang sudah diputus oleh tim Satgas Tinombala yang terua memburunya dalam keadaan hidup atau mati.

Sejumlah anak buahnya baik WNI maupun WN China etnis Uighur juga telah ditangkap. Salah satu pengikutnya, MAQ alias S alias Brother (19), ditangkap tim Satgas Tinombala saat turun gunung karena kelaparan.

Pasokan logistik kelompok Santoso juga sudah menipis setelah tim Satgas menangkap kurir-kurirnya dan anak buahnya. Untuk bertahan hidup selama menunggu pasokan, kelompok Santoso berburu hewan yang ada di hutan.[detik.com]

Manila - A total of 10 citizens who were on the ship with a hull name Brama Indonesian flag, was attacked and abducted by suspected Abu Sayyaf group. Philippine authorities called the kidnappers demanded a ransom.

As quoted by Reuters on Tuesday (03/29/2016), two Philippine military officials who declined to be named, said the militant group Abu Sayyaf demanded a ransom for the 10 citizens who were abducted.

Local officials said the ship carried 10 Indonesians were hijacked and taken hostage near the Malaysian border while sailing from Indonesia to the Philippines. The citizen had a chance to contact their employer to tell about piracy experienced, but the location where they were taken hostage is unknown.

Earlier, the State Intelligence Agency (BIN) Sutiyoso confirmed that 10 Indonesians were abducted by the Abu Sayyaf Group in the Philippines.

"Right occurred on last Saturday," said Sutiyoso told AFP on Monday (03/28/2016).

Based on the information obtained, there are 10 citizens who were on the barge. The militant group attacked the ship then continued hostage. 10 Indonesians were brought by boat to the island group allegedly attacked Sulu or Basilan.

While the barge was found to be empty by Philippine police in Tawi-tawi. The attackers had contacted Philippine authorities and demanded a ransom of Rp 15 billion.[Detik.com]

AMP - Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri menyebut manusia di Tanah Air ada keturunan budak.

“Manusia indonesia ini betul-betul ada keturunan budak karena harus disuruh, dipecut dahulu baru bekerja,” ujarnya saat memberikan kuliah presiden (Presidential Lecture) dalam rangka ulang tahun Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Indonesia ke-50, di Jakarta, Kamis (28/5).

Ia mencontohkan ketika masyarakat Indonesia yang diam saat Belanda menerapkan taktik untuk menguasai pohon cengkeh.

“Saat penjajahan Belanda di Indonesia, masyarakatnya bekerja karena sistem tanam paksa (Cultuurstelsel),” ujarnya.

“Mereka (Belanda) harus berkeliling mencari cengkeh yaitu dengan memotong pohon cengkeh dan kemudian mengupayakan pohon cengkeh kita dikuasai. Tetapi masyarakat kok diam saja,” ujarnya.(Rol)

Rumah tak layak huni di Desa Seuneubok Baro, Kecamatan Cot Girek.(WOL Photo/Chairul Sya'ban).
AMP - Seribuan rumah di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, dilaporkan tidak layak huni dan butuh perhatian khusus dari pemerintah setempat.

Masing-masing rumah tak layak huni yang pemiliknya hidup di bawah garis kemiskinan terdapat di Kecamatan Nibong, Cot Girek dan Seuneuddon.

“Yang sudah terdata rumah tak layak huni sekitar 300 unit lebih, untuk angka pastinya saya tidak terlalu ingat. Yang jelas sudah kami usulkan ke Dinas Cipta Karya untuk tahun 2016 ini, dengan harapan semoga terealisasi,” ujar Camat Nibong, Halimuddin S.sos kepada Waspada Online di sela-sela mendampingi reses anggota DPR Aceh Utara, Riyanti, Senin (28/3).

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak rumah tak layak huni yang butuh perhatian di Kecamatan itu. Sementara dari masing-masing geuchik (kepala desa), sebut Halimuddin, enggan melaporkan data rumah tak layak huni ke pihak Kecamatan.

“Sepertinya masih ada rumah tak layak huni yang belum terdata, namun dalam hal ini Geuchik enggan melaporkannya ke kami. Mungkin mereka menganggap telah lelah untuk melaporkan hal itu jika ujung-ujungnya tak terealisasi. Maka mereka enggan terlalu jauh untuk menaruh harapan,” jelas Halimuddin.

Hal yang sama disampaikan Camat Seuneuddon, Fatwa Maulana. Secara terpisah kepada Waspada Online, ia menyebutkan terdapat sekitar 300 unit rumah tak layak huni butuh perhatian. Akan tetapi pihaknya berjanji akan terus mengupayakan agar warga miskin mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni.

Pihaknya sendiri juga sudah mengajukan permohonan bantuan rumah layak huni kepada Dinas Cipta Karya, Dinas Sosial dan Kementerian. Pihaknya sangat berharap pengajuan yang terlah diajukannya itu dapat segera terealisasi.

“Rata-rata penghuni 300 rumah tak layak huni dikecamatan kami ini adalah penduduk miskin yang berprofesi sebagai nelayan, khususnya bagi yang bertempat tinggal diwilayah pesisir. Sebelumnya juga sudah pernah dibangun seratus unit rumah bantuan untuk nelayan, untuk yang belum mendapatkan maka sabar dulu. Sebab kami masih berjuang,” jelas Fatwa.

Camat Cot Girek, Usman K, S.sos pun demikian. Saat dikonfirmasi oleh Waspada Online secara terpisah, ia mengaku bahwa ada sekitar 400 unit lebih tercatat rumah tak layak huni di Kecamatan Cot Girek dari 24 desa yang ada. Sementara sudah ada yang dibantu dan mulai rampung.

“Kami masih mengupayakan rumah tersebut, tidak bisa kita bangun sekaligus karena masih dalam pengajuan. Sementara saat ini ada sekitar enam rumah yang direalisasi, yaitu empat rumah di Desa Seuneubok Baro dan dua rumah di Desa Beurandang. Di Desa Seuneubok Baro merupakan bantuan dari Bupati dan Dandim 0103,” jelas Usman.(wol)
loading...

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget