Aceh Merdeka Post - Haba Nanggroe

Sampai Sekarang, TNI Tak Bisa Berkotek Untuk Lawan Kelompok Abu Sayyaf

AMP - Menurut informasi yang didapat KBRI Manila, kelompok Abu Sayyaf memberikan deadline sampai 8 April untuk pembayaran uang tebusan. Itu berarti enam hari lagi.

First Secretary KBRI di Manila Basriana Basrul kepada wartawan Jawa Pos Candra Wahyudi di Manila kemarin, memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai upaya untuk membebaskan sepuluh sandera tersebut. Koordinasi dengan pihak Filipina terus ditingkatkan.

Hal itu dilakukan di semua level. Dari jalur militer, panglima TNI dan kolega dari Filipina terus menjalin hubungan. Hal yang sama terjadi di kepolisian dan jalur diplomatik yang menjadi ranah Kementerian Luar Negeri.

’’Yang pasti, kita harus menghormati kedaulatan Filipina. Kita punya hubungan baik yang kita manfaatkan untuk mencari jalan keluar dari masalah ini,’’ kata Basriana.

Bagaimana dengan operasi militer? Dia memastikan bahwa semua opsi sangat mungkin dilakukan. Bahkan jika harus membebaskan sandera dengan operasi militer.

Masalahnya, hal itu tidak bisa asal dilakukan. Kasus ini terjadi di wilayah negara lain. Pasukan tempur Indonesia tidak bisa seenaknya memasuki teritori negara lain. ’’Harus ada izin dari pihak Filipina,’’ katanya. (JPNN)

Rumah Sakit Bukan Mesin Pembunuh

Ilustrasi

Oleh: Ishalyadi

TERLEPAS dari ketentuan Allah SWT terhadap makhluknya, kejadian yang menimpa keluarga Muslem Puteh, warga Gampong Lambatee, Kecamatan Darul Makmur, Aceh Besar, menyisakan kesedihan mendalam. Baik bagi keluarga maupun masyarakat ramai. Meninggalnya Suriyani, beserta bayi, dalam proses persalinan disebabkan oleh birokrasi yang tidak tertata dengan baik.

Salah satunya adalah penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di rumah sakit. Kejadian ini adalah salah satu kejadian yang terekspose ke media dari sekian banyaknya kejadian yang menimpa pasien di rumah sakit. Seperti kejadian salah diagnosa, sehingga menyebabkan meninggalnya pasien; tertinggalnya kain kassa di dalam perut pascaoperasi, dan berbagai kejadian lain, yang tidak terekposes--bahkan banyak yang ditutup-tutupi--ke publik.

Kejadian seperti ini menjadi mimpi paling menakutkan bagi masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak sebagai pasien dan hilang rasa tanggung jawab rumah sakit. Pasien dan keluarga pasien dipaksa menerima segala tindakan salah yang dilakukan oleh pemberi layanan kesehatan.

Kejadian yang menimpa Suriyani beserta bayinya merupakan salah satu indikator tidak adanya komitmen pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak terhadap penerapan Patient Safety (keselamatan pasien) di rumah sakit, sesuai tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

Pada pasal 1 ayat 1 dikatakan, “keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi assessment risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden. Kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan risiko dan mencegah cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil”.

Kalimat “tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil” dalam pasal 1 ayat 1 sangatlah cocok dengan pengakuan Saudara Muslem, suami Suryani. Muslem mengatakan bahwa dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB tidak mendapatkan penanganan khusus. Pengakuan tersebut merupakan salah satu indikasi kelalaian pihak RSIA dalam penanganan kasus Suriyani, sehingga menyebabkan ibu dan anaknya itu meninggal dunia. Keselamatan dan kesehatan di rumah sakit itu tidak berjalan semestinya.
Konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit adalah upaya terpadu seluruh pekerja rumah sakit, pasien, pengunjung/pengantar orang sakit, untuk menciptakan lingkungan kerja, tempat kerja yang sehat, aman dan nyaman. Baik bagi pekerja rumah sakit, pasien, pengunjung/pengantar orang sakit, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar rumah sakit.

Sesuai ketentuan penerapan K3 rumah sakit adalah hal yang harus dipenuhi oleh pemberi pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit pemerintah, swasta ataupun klinik kesehatan lainnya. Penerapan K3 rumah sakit terbentuk oleh adanya sumber daya manusia profesional, mampu bekerja sama dengan baik, berintegritas tinggi. Rangkaian ini akan mencapai sebuah pelayanan sempurna dalam menjamin keselamatan dan kesehatan pasien.

Konsekuensi rumah sakit yang tidak menerapkan K3 rumah sakit adalah ketidakpastian. Mereka tak punya prosedur standar dalam menangani masalah. Kejadian di RSIA yang menimpa Suriyani memang tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang-barang, akan tetapi menimbulkan kerugian sosial yang banyak tidak didasari oleh pimpinan rumah sakit.

Citra seorang direktur dan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan hilang begitu saja. Harusnya ini dapat dicegah. Dan kejadian seperti ini tidak hanya merugikan pasien, akan tetapi juga merugikan sektor pelayanan kesehatan secara luas.

Untuk mencegah terulang kembali kejadian yang menimpa Muslem, tentunya harus ada kerja sama lintas sektor yang kuat dalam penerapan K3 rumah sakit, di antaranya adalah peran pemerintah. Peran pemerintah sangatlah penting dalam membentuk dan mengimplementasikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pemerintah memiliki peranan yang kuat dalam menyosialisasikan dan mempromosikan semua turunan aturan pemerintah pusat melalui dinas yang berkaitan langsung dengan bidang kesehatan. Pemerintah jangan hanya melakukan sidak pada saat kejadian yang merugikan orang terjadi. Akan tetapi harus memberlakukan reward dan punishment, sebagai upaya meningkatkan kinerja seluruh elemen di rumah sakit.

Peran pimpinan rumah sakit juga sangatlah vital. Sebuah kebijakan yang dibuat oleh pimpinan tentu akan mudah dijalankan oleh bawahannya. Dimulai dengan proses risk assessment, pengalokasian anggaran sampai ke tahap pelaksanaan dan evaluasi. Akan tetapi hal ini sering dianggap sebagai pemborosan anggaran sehingga banyak tidak menerapkannya dan kebijakan ini tentukannya akan lahir pada pimpinan yang memiliki tanggung jawab moral tinggi.

Peran pasien, masyarakat, dan pekerja rumah sakit untuk menjalankan K3 rumah sakit juga dominan. Sama pentingnya dengan peran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di sektor kesehatan. Elemen ini harus mampu memberikan masukan dan kritik di bidang keselamatan dan kesehatan pasien. LSM harus mampu memberi opini terhadap perubahan kebijakan dalam penerapan kesehatan dan keselamatan pasien.

Keberanian Muslem untuk mengekspos kejadian yang menimpa keluarganya harus menjadi catatan penting bagi semua pihak dalam peningkatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja maupun keselamatan dan kesehatan pasien di rumah sakit.

Pihak pemerintah dan manajemen RSIA harus memastikan hal ini tidak terulang kembali. Kasus ini menjadi perwakilan keluh-kesah pasien lainnya. Dan kejadian ini menjadi bahan evaluasi, karena dalam penerapan K3 rumah sakit, kasus yang terjadi merupakan salah satu landasan penting untuk penerapan K3 rumah sakit.

Dan pada akhir kata, semoga pemerintah dan pihak RSIA cerdas dalam menanggapi kasus yang menimpa pada keluarga Muslem sehingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan keselamatan dan kesehatan pasien di rumah sakit berjalan sesuai dengan peraturan berlaku.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja/pasien di rumah sakit bukanlah semata-mata sebagai pengisap biaya dan membelenggu rumah sakit. Ini adalah penerapan peraturan di bidang keselamatan dan kesehatan pekerja/pasien, yang menjadi investasi masa depan dan penjamin mutu pelayanan.

*)Penulis adalah Alumni FKM-UTU dan Mahasiswa Magister Promosi K3 di UNDIP, Semarang.

Dikutip dari AJNN.Net

“Bulan Bintang” Menu Mentah Pilkada Aceh

Document bendera GAM 999

AMP - Akhir-akhir ini aceh dihangatkan oleh nuansa politik yang akan menuju pesta rakyat pada tahun yang akan datang, momentum pilkada aceh membutuhkan berbagai macam jenis kendaraan agar mudah untuk melaju ke kursi satu di Nanggroe sultan. Berbagai gaya mulai ditunjukan, ada yang berlagak bak tentara dimedan perang ada pula yang menunjukkan pengalaman yang matang, lain pula cara mereka yang akan maju jalur perseorangan sudah tentu disibukan menjual program untuk dibartel dngan identitas untuk melengkapi berkas syarat pendaftaran, kesemuaan memiliki hajat yang sama yaitu munuju kursi kekuasaan.

Sekilas bertanya-tanya dalam hati, menjadi pemimpin itu menanggung beban amanah atau mencari lowongan pekerjaan, sehingga terasa peminat yang berberharap menjadi raja di Bumoe Indatue tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan, layaknya pelamar kontrak yang terjadi beberapa bulan yang silam. biarpun dalam dunia demokrasi tiada batasan untuk mencalonkan diri, asal memenuhi syarat dan sesuai undang-undang silahkan ambil nomor undian. Walapun niat tulus untuk memimpin negeri. Namun pernahkah bertanya pada diri, sudah layakkah untuk jadi pemimpin?

Alangkah bahagianya para kandidat meraih jabatan sekiranya hidup di zaman kekhalifahan, karena begitu banyak para Sahabat di masa dulu menolak jabatan, ditakutkan amanah yang diberikan tidak sanggup diemban dan akan menjadi tanggungan dimasa yang akan datang dikala kiamat menjelang. Namun sayang seribu sayang para kandidat ini dilahirkan dimasa sekarang, dimasa jabatan itu bisa menghasilkan uang, hingga banyak yang berlomba untuk duduk pada singgasana kerajaan.

Terlepas dari itu semua, baik simpatisan partai, kader politisi ataupun suara pendukung, mari sejenak kita letakkan ambisi kekuasaan terhadap orang yang dijagokan kemudian kita coba untuk berpikir bersama, mari kita umpamakan sekilas kebutuhan yang selalu di usung atas kepentingan rakyat kita sandarkan umpamanya juga pada apa yang selalu rakyat lakukan yaitu sistem pendidikan. Yakin betul dalam hati bahwa kita semua berpendidikan.

Jadi, dalam sistem pendidikan mereka memberikan masa dan waktu kepada para siswanya untuk memulai proses pembelajaran, dimulai dengan perkenalan, dilalui dengan pembahasan dan di akhiri dengan ujian sebagai evaluasi hingga dikemudian hari bisa diterapkan di masyarakat. Jadi, sistem ini berlaku mulai tahap sekolah dasar, hingga perguruan tinggi dengan masa yang telah ditentukan.

Sekarang sambil merenungi tamsilan itu mari sama-sama kita lihat kembali suasana yang sedang terjadi di masyarakat. bola panas politik aceh sedang dilontarkan yang mana masyarakat dibuat ambigue antara harapan, kemajuan dan kenyataan yang tidak ada kepastian kapan itu semua terwujud, Polemik bulan bintang sebagai simbul aceh sudah dirasakan oleh masyarakat mulai kepemimpinan periode sebelumnya, sehingga polemik itu pun di siasatkan untuk menggenggam tampuk kekuasaan kembali terulang.

Satu periode telah berjalan, namun hasil akhir belum ditunjukan, sekiranya ini adalah sudah sampai masa ujian, otomatis kenaikan kelas luput dari harapan dikarenakan mereka gagal dalam meraih nilai akhir evaluasi yang ditetapkan. Atau sebaliknya mereka sedang bermain dengan peraturan, sehingga mengabaikan apa yang semestinya diperjuangkan dari apa yang dulu pernah di ucapkan.

Masyarakat masih menanti apa yang pernah dijanji, mereka menunggu selalu yang perlu ditunggu, selama ini selalu ada bayangan kelam yang selalu hadir di kalangan masyarakat untuk mengibarkan sang “bulan bintang” dengan berbagai hasutan bahwasaannya bendera sudah disahkan dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun yang menjadi pertanyaan apa itu benar? Jika memang itu sesuatu sesuai dengan hukum dan undang-undang kenapa para dewan kita enggan mengibarkan, kenapa selalu rakyat yang dijadikan sasaran.

Terlebih lagi membuat heran dan tambah penasaran, dimana colling down yang sudah lama berjalan tanpa ada lagi isu yang dimunculkan namun kenapa dikala calon kandidiat datang “bendera” itupun mulai dihangatkan,. Akankah itu menu mentah untuk pilkada kedepan? Hanya para penghuni istana raja yang bisa memberi jawaban. Jika memang tidak dan untuk menghindari momok menjelang pilkada mendatang mari buktikan bahwa bendera itu akan berkibar sebelum para calon bupati/gubernur ditetapkan.

Terlepas dari pro dan kontra, rakyat aceh sangat mengharapkan bendera itu berkibar, selaku pribumi aceh yang kuat dengan akidah dan iman tentu mereka ikhlas dengan apa yang telah terjadi dimasa silam, karena mereka yakin itu semua kehendak tuhan biarpun sampai sekarang masih ada rakyat kurang menikmati damai yang telah datang, namun setidaknya mereka masih mengharap bendera yang menjadi lambang perdamaian itu segera datang.

Bukankah bendera itu milik semua golongan, bahkan didalamnya juga ikut rakyat yang mengemban,? rakyat menitip harapan pada mereka yang menjadi perwakilan, jangan hanya menjadi wakil rakyat yang menduduki kursi empuk kekuasaan namun juga harus menjadi wakil untuk memperjuangkan apa yang rakyat harapkan. Jika memang selama ini rakyat dijadikan sasaran, kenapa tidak pada saat-saat seperti ini berikan pada wakil rakyat untuk mengibarkan.

Jika pula tidak memungkinkan apa yang diharapkan bisa terwujud dalam masa yang ditentukan biarkanlah colling-down terus berjalan sampai pilkada aceh dilaksanakan. Bukankah colling down itu telah dua tahun berjalan, kenapa sekarang tidak diperpanjang, bukan penulis meminta untuk diabaikan namun berharap agar tidak ada konflik dikala pilkada menjelang. rakyat berharap kepada wakil dan pemangku jabatan untuk memikirkan yang terbaik demi masa depan rakyat dan kemajuan serta tidak perlu ada lagi keresahan itu dimunculkan supaya kisah periode lalu tidak lagi terulang. [Sumber: acehtrend.co]

IRWANDI YUSUF: KASUS PEMBUNUHAN MENINGKAT DI ACEH, SAYA PUNYA GAGASAN BIKIN QANUN QISHAS

AMP - Eks koordinator juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini geram melihat makin tingginya tindak kekerasan dan pembunuhan di Aceh. "Makanya saya punya gagasan, kalau ada tiga atau lima kasus pembunuhan yang ada di Aceh dalam setahun, buatlah qanun qishas," ujar Irwandi Yusuf.

Selain miris melihat tingginya angka kriminalitas, Irwandi juga prihatin melihat meningkatnya angka kemiskinan di Aceh. Padahal transfer dana dari pemerintah pusat ke Aceh cukup banyak. Berikut pemaparan bakal cagub Aceh ini dalam menangani persoalan di Aceh saat ini:

Anda melihat kondisi Aceh saat ini seperti apa?
Angka kemiskinan di Aceh makin tinggi. Ke depan kita sulit lagi untuk berharap akan ada pemindahan pabrik dari luar ke Aceh, karena Aceh ini masih ditakuti orang. Mereka mencatat setiap judul koran, ini setiap bulan masih ada kejadian yang gawat di Aceh. Sementara ini harus mampu kita buat image, jangan ada lagi kasus-kasus pembunuhan di Aceh.

Caranya?
Saya punya gagasan, kalau ada tiga atau lima kasus pembunuhan yang ada di Aceh dalam setahun. Nanti kalau saya terpilih, di tahun kedua saya akan membuat qanun qishas. Nggak ada cara lain.

Bukannya hobi Gubernur baru itu bongkar pasang jabatan pejabat?
Ketika itu, yang baru di dalam pemerintahan Aceh hanya dua orang, saya dan wakil. Yang lain semua orang lama. Dan barang lama pun tidak saya ganti sesuka saya. Saya bikin fit and proper test, itu pertama di Indonesia dan hanya diikuti oleh Ahok.

Atau Anda di masa awal kepemimpinan nanti ingin membicarakan masalah bendera?
Mungkin perlu dibicarakan, karena itu amanah MoU, amanah Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tapi ngomonglah dengan cara proporsional.

Tapi faktanya, sudah dua periode, tampuk pimpinan Aceh dipegang oleh eks kombatan GAM, tapi nggak ada perubahan yang signifikan. Apa masih ada yang mau milih lagi?
Waktu Indonesia dipegang oleh Orde Baru orang juga maki-maki. Alangkah bohong kalau bilang nggak ada perubahan sejak dipimpin eks kombatan, termasuk saya. Kalau sekarang, saya nggak tahu urusan orang. Urusan saya banyak hal-hal baru yang saya buat dan ditiru secara nasional.

Konkretnya, apa perubahan di masa Anda?
Waktu pertama masuk kantor, itu Data BPS 33 persen kemiskinan di Aceh. Tiap tahun turun sekitar dua persen. Selesai masa jabatan tinggal 17 persen angka kemiskinan. Itu sensus tahun 2012. Itu kan hasil keja tahun 2011. Ini sekarang angka kemiskinan naik, tapi uang (transfer dari pusat) bertambah banyak.

Tapi di masa Anda juga terjadi. Sehingga uang yang banyak itu tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk Aceh, karena harus dikembalikan ke pusat?
Silpa masa saya terjadi pada tahun 2008, itu karena pertama kali menerima dana Otsus dan Migas. Yang 70:30 persen itu. Untuk melaksanakan Otsus Migas perlu dibuat tiga Qanun.

Oh ya, belakangan Anda sering terlihat terbang menggunakan pesawat mini kemana-mana. Boleh diceritakan sedikit soal hobi baru Anda itu?
Itu untuk menggugah semangat Dirgantara rakyat Aceh, yang muda-muda terutama. Kalau bisa beli mobil, tentu dia bisa beli pesawat. Sebab sama harganya. Tapi pesawat yang itu, bukan yang lain. Saya menyediakan diri saya tempat bertanya. Dengan pesawat ini, saya bisa mengunjungi tempat-tempat bencana dengan cepat, bisa melihat dengan cepat sejauhmana keberhasilan pembangunan atau kerusakan tanpa protokoler, tanpa biaya tinggi. Dipakai untuk memantau pencurian ikan juga bagus.

Masak sih biayanya tidak tinggi?
Terbang itu biayanya sangat rendah. Tergantung jaraknya. Satu jam 20 liter, Rp 150 ribu. Terus ada yang bilang biaya landing mahal. Padahal nggak. Sekali landing, Rp 20 ribu. Di kota-kota besar lebih murah lagi. Harapan saya dengan adanya pesawat satu biji ini, ini pesawat pertama di Asia lho. Yang seperti ini. Kalau pasarnya tinggi, tentu pabrik bisa pindah pabriknya ke sini. Dengan pesawat penumpang biasa lebih aman ini, punya parasut.

Cita-cita saya waktu kecil jadi pilot tempur. Cuma karena lahir di kampung dan miskin maka cita-cita itu jadi punya orang kaya... He-he-he.

Setelah selesai menjabat Gubernur, apa yang anda rasakan?
Setelah selesai jabatan, kan orang biasa orang ada post power sindrome, saya sudah siapkan dari awal. Maka saya tidak tinggal di pendopo, tidak saya minta nyetir mobil pada orang lain, minta buka pintu pada orang lain, sekali-kali nyuci piring di rumah, bantu istri masak. Begitu juga nyetir. Makanya pesawat itu untuk mengganti post power sindrome menjadi post power hoby.

Kenapa tidak tinggal di Pendopo?
Kalau tinggal di rumah dinas, waktu selesai jabatan kan harus ngepak baju, ngepak koper angkut.(*)

RMOL

Gerebek Ladang Ganja, Polisi Aceh Selatan di Serbu Pasukan Tawon

AMP - Penggerebekan sekaligus pemusnahan ladang ganja di daerah pegunungan Sawah Tingkeum, Kecamatan Bakongan Timur (Bakotim), Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (30/3/2015) kemarin, diwarnai insiden tak terduga.

Seperti diberitakan prohaba.co rombongan Kapolres Aceh Selatan, AKBP Achmadi S.Ik didampingi Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Selatan, Nuzulian S.Sos, yang memimpin penggerebekan itu sempat diserbu oleh ‘serangan mendadak’ dari tawon. Namun operasi itu tetap sukses memusnahkan sekitar dua hektar ladang ganja.

Dalam operasi yang turut dihadiri Kasat Reskrim, Iptu Darmawanto dan Kasat Lantas, AKP Iwan Haji S.Pdi itu, turut dimusnahkan ratusan batang ganja siap panen berikut ribuan bibitnya.

Kapolres Aceh Selatan, AKBP Achmadi S.Ik di sela berlangsungnya operasi penggerebekan ladang ganja tersebut, mengatakan, pihaknya tidak berhasil menangkap pemilik kebun, namun ratusan batang ganja siap panen dan bibit siap tanam berhasil disita serta dimusnahkan.

“Sebagian kita bahwa pulang untuk barang bukti. Sebagian lagi ada yang kita musnahkan di lokasi,” kata AKBP Achmadi.

Lebih lanjut Kapolres Aceh Selatan mengungkapkan, dalam penggerebekan tersebut pihaknya memusnahkan ratusan batang ganja siap panen dan ribuan bibit ganja siap tanam. Sedangkan sisanya sudah duluan dipanen oleh pemilik.

“Pemiliknya tidak berhasil kita tangkap, karena saat kita bersama personel tiba, lokasi dalam keadaan kosong, yang ada cuma sisa batang ganja yang sudah siap dipanen,” ungkap Kapolres Aceh Selatan.

source : aceh.tribunnews.com

Selamatkan al-Aqsha dan Bebaskan Palestina Dari Cengkraman Yahudi Israel

AMP - Kondisi Masjid al-Aqsha yang merupakan kiblat pertama umat Islam, kini sangat menghawatirkan. Selain masih dalam cengkraman penjajah Zionis Yahudi, juga terancam dimusnahkan oleh musuh-musuh Allah tersebut. (Foto/Google search).

Upaya untuk menghancurkan al-Aqsha adalah proyek besar yang telah direncanakan secara matang. Proyek besar ini melahirkan kejahatan demi kejahatan Zionis Yahudi. Kini, kejahatan mereka mewarnai seluruh sistem peradaban modern yang berpengaruh hampir di seluruh dunia.

Sistem kapitalis, dimana riba sebagai tulang punggungnya adalah sistem yang dibangun oleh orang-orang Yahudi. Sementara lobi Yahudi berusaha menyetir para penguasa di negara-negara maju.

Masalah Palestina bukan masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja.

Palestina adalah tanah waqaf umat Islam yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Pembelaan kita terhadap Palestina bukan karena mereka orang-orang Arab, melainkan karena mereka adalah Muslim dan karena Palestina adalah salah satu dari tiga tempat suci umat yang dimuliakan Allah. Karena itu, Permasalahan Palestina harus dijadikan konsentrasi perjuangan utama umat. Tentunya jangan sampai kita melupakan tempat-tempat lain yang juga memerlukan perhatian kita.

Kewajiban selanjutnya bagi kita adalah berjihad dengan harta. Umat Islam harus menyisihkan sebagian rezekinya minimal satu persen untuk perjuangan Palestina dan tempat-tempat "lain". Karena kesemuanya itu membutuhkan uluran tangan umat yang mampu di seluruh dunia.(adajalan.com)

Selain WNI, Kelompok Abu Sayyaf Juga Tawan 11 Warga Asing

AMP - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memastikan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok milisi Abu Sayyaf dalam kondisi aman.

"Cuma kita enggak tahu apa mereka dipencar atau tidak. Perlu diketahui, di samping WNI ada juga WNA (asing)," kata Sutiyoso di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Dari informasi yang diperoleh anak buahnya ada 11 tawanan WNA yang turut disandera kelompok Abu Sayyaf. Para WNA itu di antaranya berasal dari negara Belanda, Norwegia dan Filipina

"Tentu secara politis tidak mudah kita membuat opsi dengan cara serangan itu tidak mudah karena ada aspek politis di samping aspek taktis," kata pria yang biasa disapa Bang Yos ini.

Dia mengungkapkan pemerintah terus melakukan upaya membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok milisi Abu Sayyaf. Bang Yos membantah kabar rencana bantuan pembebasan tawanan yang ditawarkan pemerintah Indonesia ditolak Filipina.

Dia mengaku menghormati proses pembebasan yang tengah ditangani Filipina."Kita juga kalau ada penyanderaan di sini (Indonesia) akan kita selesaikan sendiri karena itu kita perlu koordinasi kita lihat saja," ujar Bang Yos.

Terkait adanya ancaman penyandera akan membunuh para tawanan, Bang Yos mengaku tidak gentar. Menurut dia, pemerintah masih memiliki banyak waktu untuk membebaskan para tawanan. "Karena itu kita akan negosiasi. Waktu kita kan masih delapan hari," tandasnya.

Seperti diketahui, kelompok Abu Sayyaf memberikan tenggat waktu bagi Pemerintah Indonesia untuk membayar uang tebusan sebesar 50 juta peso atau Rp15 miliar. (Sindonews)

Papua Merdeka Tinggal Selangkah?

SEBUAH gerakan mengumpulkan masa di dunia maya berupa petisi online sedang dikumpulkan untuk mendesak Presiden Joko Widodo tim perdamaian PBB masuk ke Papua Barat.

Petisi yang dibuat oleh seseorang bernama Michael Taylor sudah ditanda-tangani 100.203 tanda tangan. Entah siapa orang bernama Michael Taylor. Namun nama ini selama ini dikenal di dunia sebagai seorang atlet baseball yang tidak ada hubungannya dengan Papua Barat.

Petisi tersebut dibuat berdasarkan laporan bahwa ada sebuah pembantaian massal yang terjadi di Papua Barat, dan jurnalis dilarang masuk ke Papua. Berikut adalah deskripsi yang disertakan di dalam petisi online tersebut:

“Sudahkah Anda mendengar tentang pembantaian masal di Papua Barat, Indonesia? Banyak yang belum pernah mendengar Papua Barat, dan bahkan lebih sedikit lagi yang tahu apa yang terjadi di sana. Seperti itulah yang Pemerintah Indonesia mau.

Sejak invasi ke Papua Barat lebih dari 50 tahun yang lalu, Pemerintah Indonesia telah memerintahkan pemblokiran media. Akses untuk jurnalis asing yang ingin melaporkan keadaan di Papua telah sangat dibatasi. Mereka yang telah masuk ke Papua dengan visa turis telah dideportasi, ditangkap, bahkan dipenjara. Jurnalis lokal bahkan mengalami kejadian lebih buruk. Mereka diancam, diintimidasi, dipukuli, bahkan menghilang atau dibunuh. Jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak menginginkan siapa saja tahu apa yang mereka lakukan di Papua Barat.

Lebih dari 500.000 rakyat tewas dalam pembantaian terhadap suku lokal. Ribuan orang diperkosa, disiksa, dipenjara, atau menghilang setelah ditangkap. Banyak desa telah dibumihanguskan, satu generasi telah punah. Hak Asasi Manusia seperti kebebasan berpendapat ditentang dan rakyat Papua hidup dalam ketakutan,” demikian tulis petisi.

Dan beberapa paragraf lainnya yang menyebutkan hal yang sama dan berulang-ulang yang telah disebutkan di atas. Bahwa akses untuk jurnalis dan relawan kemanusiaan sangat susah.

Bahwa Presiden Jokowi telah berjanji akan melakukan sesuatu terhadap Papua, namun masih tidak ada tindakan jelas, dan lain sebagainya.

Penandatangan petisi ini sebagian besar berasal dari Eropa dan Amerika Serikat, yang jelas mereka tidak tahu apa-apa tentang kondisi Papua, bahkan mungkin tidak bisa menemukan Indonesia di peta.

Berita yang disertakan oleh Taylor di petisi ini adalah satu artikel dari situs milik International Parliamentarians for West Papua (IPWP), yang salah satu motornya adalah pengurus Operasi Papua Merdeka (OPM).

Petisi ini jelas ditulis untuk menyetir opini publik bahwa Papua tidak aman dan tindakan harus segera diambil, berdasarkan satu artikel ketinggalan jaman yang berasal dari situs propaganda.

Padahal baru Mei lalu Bupati Sorong Utara, Stepanus Malak menyatakan bahwa Papua kini lebih aman daripada Pulau Jawa.

Dengan berkembangnya sektor perekonomian dan pendidikan, menjadikan kehidupan di Papua adem ayem. OPM dan organisasi pemberontak lainnya geraknya menjadi terbatas karena hal itu.

”Yang diketahui oleh masyarakat itu kerusuhan suku, kerusuhan OPM, rumah honai, dan yang jelek-jelek saja. Padahal, Papua sekarang tidak seperti itu. Kalau tidak percaya datang saja ke Papua,” ujarnya dikutip koran-sindo.com.

Terkait hal yang disebutkan dalam petisi ini, kemungkinan akan disinggung dalam kunjungan bilateral Perdana Menteri Inggris David Cameron pada 27 Juli 2015. Hal ini dikarenakan keberadaan Kantor OPM di Oxford, Inggris, yang resmi dibuka pada Mei 2013 silam.

Campur Tangan Asing

Kasus Papua nampaknya banyak dianggap enteng berbagai pihak. Di hadapan kita pernah dinampakkan contoh kasus. Timor-Timur tahun 1999.

Sebagaimana diketahui, pasca lengsernya Soeharto, Presiden BJ Habibie memutuskan untuk mengadakan referendum, yang belakangan ditengarai penuh dengan kecurangan. Referendum yang berada di bawah tanggung jawab United Nations Mission in East Timor (UNAMET) dipenuhi [perekrutan local staff yang diambil hanya dari orang-orang yang pro kemerdekaan atau yang akan memilih opsi merdeka.

Kecurangan lain ‘rekayasa’ Barat adalah temuan wartawan O’kanne dari media The Guardian, setelah tiga hari melaksanakan investigasi terhadap lebih dari 100 pengungsi di Timor Timur, hanya satu orang pengungsi yang mengaku bahwa anggota keluarganya tewas terbunuh.

Investigasi ini dilakukan karena munculnya wawancara televisi seorang sukarelawan dari Australia yang mengklaim bahwa ia melihat mayat-mayat berserakan di markas Polda Dili. Atas dasar temuannya itulah The Guardian seperti yang ditulis Republika, Selasa 28 September 1999 memuat topik besar bahwa “pembantaian massal di Timor Timur bohong besar”.

Tanggal 28 Agustus 1999 di kab. Maliana, anggota UNAMET atas nama Pieter Bartu (asal Australia) memutarbalikkan berita-berita tentang kejadian-kejadian di daerah Maliana, sehingga menyebabkan terjadinya ketegangan antara masyarakat pro kemerdekaan dan pro otonomi. Pieter Bartu inilah yang mengusulkan kepada pimpinan UNAMET untuk mengganti DANDIM, KAPOLRES dan beberapa Bintara KODIM Maliana sehingga menyebabkan masyarakat pro otonomi semakin tidak menyenangi UNAMET.

Kecurangan secara terang – terangan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999 di seluruh wilayah Timor Timur. Dari laporan berbagai pihak tercatat ada 29 macam kecurangan, 27 macam di antaranya dilakukan oleh UNAMET bersama unsur-unsur pendukung pro kemerdekaan yang dilakukan di 89 TPS dari 274 TPS yang tersebar di 13 kabupaten se wilayah Timor-Timur. [Kecurangan UNAMET, Selama Jajaj Pendapat di Timor-Timur pada Tahun 1999, http://untas.org].

Kasus serupa juga terjadi di Libya tahun 2011. Fakta menunjukkan, keterlibatan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) selama kurang lebih 7 bulan menggempur pasukan Muammar Qadhafy dan aset-aset militernya bukan semata hanya melindungi warga sipil. Sebab, berbabagi kesalahan teknis dan non-teknis dan serangannya yang juga menewaskan rakyat sipil dan membuat berbagai kalangan menilai intervensi NATO memiliki tujuan lain.

Beberapa penelitian menyimpulkan, intervensi militer NATO dalam krisis politik di Libya didasari ekonomi dan politik. Bahwa, Barat berusaha memaksakan demokrasi ke negara tersebut dengan alas an kemanusiaan.

Hal ini juga pernah dikritik Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma di mana ia mengatakan, NATO menyalahgunakan resolusi PBB untuk melindungi warga Libya dari pasukan Muammar Qadhafi guna mengejar perubahan kekuasaan dan pembunuhan politik.

“Kami menentang penyalahgunaan niat baik dalam Resolusi 1973,” kata Jacob Zuma dalam pidato anggaran di parlemen. “Kami sangat percaya bahwa resolusi disalahgunakan untuk perubahan kekuasaan, pembunuhan politik dan pendudukan tentara asing,” katanya.(hidayatullah.com)

Kapendam: Pasukan TNI ke Tarakan Bukan Mau Perang dengan Abu Sayyaf

AMP - Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman Kolonel Infanteri Andi Gunawan, membantah soal isu keberadaan sejumlah pasukan TNI di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) untuk berperang membebaskan 10 warga negara Indonesia yang ditawan kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Menurut dia, keberangkatan sejumlah pasukan TNI ke Tarakan, adalah pemusatan pasukan dalam rangka latihan gabungan.

“Pasukan memang sedang dipusatkan di Tarakan, tapi dalam rangka Latihan Gabungan Passus PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dalam merebut dan mengamankan kembali obvitnas (obyek vital nasional-red) kilang minyak di Tarakan dari gangguan pihak lawan. Bukan mau perang pembebasan tawanan kelompok Abu Sayyaf,” kata Andi, Kamis (31/3/2015).

Dalam latihan gabungan tersebut, lanjut Andi, semua pasukan diuji kemampuan secara integratif antar matra. Prosesnya pun serius dan dibingkis seperti pengamanan nyata. Bahkan sejumlah kapal perang dikabarkan telah menuju Kota Tarakan. Di antaranya KRI Ahmad Yani, KRI Ajak, KRI Badau, KRI Mandau, dan KRI Surabaya.

Pengiriman logistik latihan juga sudah mulai tiba di Kota Tarakan. “Kebetulan sekali Kota Tarakan memang terpilih menjadi obyek latihan gabungan tahun ini. Dalam hal ini Kodam VI Mulawarman selaku satkowil mendukung terselenggaranya operasi di wilayah teritorialnya dengan memberikan segenap dukungan adiministrasi, logistik, intelejen, tertorial, maupun perkuatan satpur dan banpur yang dibutuhkan sesuai arahan dalam direktif Mabes TNI,” jelasnya.

Sementara itu, kata dia, terkait kelompok sparatis Abu Sayyaf, dipastikan tidak ada kegiatan TNI di Tarakan yang terkait dengan operasi pembebasan sandera. Upaya pembebasan sandera saat ini masih bergantung lobi pemerintah.

“Sekali lagi, Panglima TNI menegaskan, otoritas militer Filipina lebih berwenang menentukan operasi militer di wilayah teritorialnya. TNI hanya bertugas menjaga kedaulatan NKRI,” ujar dia.

Sebelumnya, sempat merebak isu jika banyaknya pasukan beserta alat tempur membuat suasana Kota Tarakan seperti siaga satu untuk berperang. Aktivitas ini awalnya diisukan untuk melakukan upaya pembebasan terhadap 10 WNI yang disandera perompak kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Pangkalan militer di kota ini sangat dekat dengan perbatasan Indonesia – Filipina. (Kompas.com)