Halloween Costume ideas 2015
2020

AMNews - Saya akan merasa gagal jika tidak mampu mewujudkan hal ini, harta dan kekuasaan bukanlah tujuan hidup saya dan bukan pula tujuan perjuangan ini. Saya hanya ingin rakyat Aceh makmur sejahtera dan bisa mengatur dirinya sendiri.” kutipan itu tertuang dalam buku Tgk Hasan Muhammad Ditiro berjudul, "The Price of Freedom: The Unifinished of Diary (1981) halaman 140.

Buku setebal 226 halaman itu merupakan cacatan hariannya ketika ia berperang di hutan Aceh pada 1976-1979.

Di buku itulah ia menukilkan kepulangannya kembali ke Aceh pada 1976, setelah 25 tahun tinggal di Amerika Serikat.

Kiprah Tgk Hasan Tiro di tubuh organisasi GAM semasa hidupnya menjadi inspirasi dan simbol semangat perjuangan pengikut setianya yang bergerilya di hutan-hutan Aceh hampir 30 tahun lamanya.

Setelah Aceh damai, Tgk Hasan Ditiro sudah tiada. Berikut ini sekilas catatan sejarah bernilai yang ia tinggalkan untuk Aceh.

1. Bendera Aceh Bulan Bintang

Bendera Bulan Bintang diciptakan sebagai simbol perjuangan GAM. Pada masa pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf tahun 2013 resmi menetapkan bendera Gerakan Aceh Merdeka tersebut sebagai bendera resmi Propinsi Aceh. Penetapan ini dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013.

Disebutkan Bendera Aceh berbentuk segi empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, 2 buah garis lurus putih di bagian atas, 2 buah garis lurus putih di bagian bawah, 1 garis hitam di bagian atas, 1 garis hitam di bagian bawah.

Pada bagian tengah bendera terdapat gambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih, dan hitam.

Garis hitam bermakna untuk mengenang jasa para syuhada yang telah syahid dalam perjuangan.

Garis putih bermakna kesucian perjuangan atau perang di jalan Allah (prang sabi).

Lambang bintang bulan bermakna Islam sebagai hukum tertinggi mengatur tatanan pemerintah.

Sedangkan latar belakang bendera berwarna merah adalah simbol darah para syuhada dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama Islam dan tanah air Aceh.

Bendera bintang bulan ini juga disebut sebagai Pusaka Nanggroe.

Sampai sejauh ini tidak diketahui kapan awal mulanya bendera ini gunakan dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah.

Namun sejak Tgk Hasan Muhammad Ditiro mendeklarasikan GAM pada 3 Desember 1976, bendera ini sudah digunakan.

Saat upacara memperingati Milad GAM, bendera ini dikibarkan diiringi dengan suara azan.

2. Rekaman Suara Asli Tgk Muhamad Hasan Tiro
Meski Wali Nanggroe Tgk Hasan Muhammad Ditiro telah tiada, namun suara aslinya masih dapat didengar hingga sekarang.

Rekaman suara dan jejak perjuangan Hasan Tiro menanamkan ideologi GAM kepada pengikutnya ini direkam sekitar tahun 70-80 an ini beredar luas di internet, khususnya di channel youtube.

Rekaman suara tersebut juga menjadi salah satu bukti otentik bahwa selain menjadi ideolog, Hasan Tiro juga menjadi guru spritual dan sejarah bagi pengikut setianya.

3. Meninggalkan Karya Monumental Berupa Buku Sejarah Aceh dan Gerakan Perjuangan GAM.

Teungku Hasan Tiro adalah sosok yang brilian, dan ahli sejarah Aceh. Pengetahuan sejarahnya yang mumpuni dan mendalam itu mendorongnya memberontak dan mendirikan Negara Aceh Merdeka.

Semua ide perjuangan di medan gerilya dan diplomatik ia tuangkan dalam beberapa buku dengan harapan ide kemerdekaan Aceh membumi dan diketahui dunia.

Adapun buku-buku yang ditulis Hasan Tiro, yaitu Acheh in World History (Atjeh Bak Mata Donja) diterbitkan New York pada 1968.

One-Hundred Years Anniversary of the Battle of Bandar Acheh (Sireutoih Thon Mideuen Prang Bandar Atjeh), New York, 1973.

The Political Future of the Malay Archipelago (Masa Ukeue Politek Donja Meulaju), New York, 1965.

The Struggle for Free Acheh (Perdjuangan Atjeh Meurdehka), 1976.

Semua buku tersebut sangat efektif membuka mata dunia tentang kedaulatan dan kemerdekaan Aceh.

Di mata Hasan Tiro, Aceh tidak pernah menyerah kepada penjajah Belanda.

Ketekunan menulis di medan gerilya juga dibuktikan Hasan Tiro saat menulis naskah drama, "The Drama of Achehness History”.

Hasan Tiro mengetik naskah itu sepanjang hari dari pukul 07.00 pagi sampai 18.00 WIB sore.

“Kadang-kadang ketika Teungku mengetik, seorang pengawal dari balai penjagaan mesti mendatanganinya untuk menyuruh Tengku berhenti mengetik karena penjaga melihat pasukan musuh yang lewat dekat mereka,” kata mantan Menteri Pendidikan Negara Aceh Sumatera, Dr Husaini M Hasan MD dalam bab pendahuluan naskah tersebut.

4. Cikal Bakal Berdirinya Lembaga Wali Nanggroe

Sejatinya Tgk Hasan Muhammad Ditiro adalah sosok yang diangkat rakyat Aceh sebagai Wali Nanggroe.

Namun cita-cita itu terputus di tengah jalan menyusul deklarator GAM itu menghadap Sang Khalik pada 3 Juni 2010 dalam usia 84 tahun.

Saat itu Tgk Hasan Tiro meninggal di Aceh, tanah kelahirannya setelah 30 tahun mengasingkan diri dan menetap di Stokchlom, Swedia.

Sebelum ia mangkat Pemerintah Indonesia memberinya status Warga Negara Indonesia kehormatan. Status Wali Nanggroe saat ini dijabat Tgk Malik Mahmud Al Haytar, rekan seperjuangan Hasan Tiro.

Lembaga Wali Nanggroe juga menjadi salah satu simbol kekhususan Aceh, dan poin penting yang disepakati dalam perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki 15 Agustus 2005.

Dengan adanya Lembaga Wali Nanggroe ini, Pemerintah Aceh turut membangun sebuah 'istana' megah di Jalan Soekarno-Hatta, Aceh Besar sebagai kantor menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya di pemerintahan.

Bersamaan dengan itu, di Aceh juga dibentuk Partai Politik Lokal sebagai jalur perjuangan politik rakyat Aceh di parlemen.

5. Bangga dengan Sejarah Aceh hingga Hadiahkan  Perangko Tengku Tjhik di Tiro kepada Raja Faisal
Dalam bukunya, The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro disebutkan meski pun berada dalam pengintaian Pemerintah Indonesia, selama di Amerika, Hasan Tiro merasa dirinya sukses besar dalam dunia bisnis.

Ia masuk ke jaringan bisnis besar dan berhasil menembus lingkaran pemerintahan di banyak negara, seperti di AS, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan, kecuali Indonesia.

Ia menghindari berhubungan dengan Indonesia. Dari hasil keuletannya itu, Hasan Tiro memiliki relasi bisnis dekat dengan 50 pengusaha ternama AS.

Perusahaan-perusahaan mereka bergerak dalam bidang petrokimia, pengapalan, konstruksi, penerbangan, manufaktur, dan industri pengolahan makanan.

Hasan Tiro punya hubungan kerja sama dengan beberapa perusahaan itu.

Sebagai seorang konsultan, dia banyak memimpin delegasi-delegasi pengusaha AS untuk bernegosiasi dalam transaksi bisnis besar di Timur Tengah, Eropa, dan Asia.

Salah satu kunjungan adalah tahun 1973. Hasan Tiro melawat ke Riyadh dan disambut Raja Faisal.

Ada dua hadiah yang dipersembahkan Hasan Tiro kepada Raja Arab Saudi itu.

Satu potret Raja Faisal berlatar belakang industri Arab Saudi.

Dan, satu lagi adalah album koleksi perangko bergambar Al- Malik Tengku Tjhik di Tiro.

Ini diberikan untuk mengingatkan Raja Faisal akan kepahlawanan Aceh, sekaligus kakek buyut yang dikaguminya.

Meskipun Hasan Tiro datang sebagai ketua konsorsium pengusaha Amerika, dia masih tetap seorang Aceh, bukan warga Indonesia.

6. Tidak Pernah Mencampur Urusan Bisnis dengan Politik.

Rekan-rekan bisnisnya tidak tahu apa yang ada dalam benak Tgk Hasan Tiro yang tinggal di pengasingan.

Terutama tentang ambisinya mewujudkan kemerdekaan Aceh Sumatera.

Ia tidak pernah meminta simpati, nasihat, dan dukungan mereka.

Karenanya, nama dan perusahaan para pengusaha AS itu tidak disebutkan Hasan Tiro dalam buku hariannya yang belum selesai tersebut.

7. Disiplin dan Selalu Menjaga Penampilan

Bukanlah seorang Hasan Tiro bila tidak disiplin dalam berpenampilan.

Penampilan bagi Hasan Tiro menujukkan identitas siapa lawan bicaranya.

Ia akan sangat senang apabila tamu yang datang berpenampilan rapi, bahkan ia lebih suka si tamu memakai jas.

Fakta ini sempat dialami sejumlah wartawan yang meliput kepulangan Hasan Tiro ke Aceh untuk pertama kali setelah 30 tahun hidup di pengasingan pada 2008 silam.

Semua wartawan yang akan menemuinya harus berpenampilan rapi, terkadang harus mengenakan jas hanya untuk menemui sang proklamator GAM itu. Konon, Hasan Tiro enggan mau menerima tamunya bila tidak berpakaian rapi.

Di usianya yang sudah renta, Hasan Tiro masih tetap menjaga penampilannya. Ia selalu mengenakan jas dan sepatu pantofel.

Sosok seorang diplomat dengan pemikiran yang cerdas juga masih terpancar dari sorot matanya yang tajam.

8. Meninggalkan Anak Semata Wayang Demi Perjuangan
Karim sangat berkesan bagi Hasan Tiro. Kemana pun dia pergi, Karim selalu dibawa.

Karim mendapat tempat istimewa dalam The Price of Freedom: the Unfinished Diary of Teungku Hasan Di Tiro yang ia tulis semasa berada di medan gerilya.

Bahkan, ketika Hasan Tiro sudah berada di Aceh, salah satu kamp di hutan dinamakan sebagai Karim.

Bocah Karim telah menunjukkan watak tertentu saat berusia empat dan lima tahun.

Ceritanya, ketika Karim dibawa ke sebuah toko permen, segerombolan anak-anak mencoba mencuri permen.

Penjaga toko tidak mengetahuinya. Hasan Tiro yang sedang melihat-lihat beragam permen berpikir untuk melakukan sesuatu.

Tapi belum sempat ia berpikir, telah ada bunyi peluit. Gerombolan itu pun lari pontang-panting. Saat menoleh ke arah bunyi tersebut, ia melihat Karim dengan sebuah peluit di tangannya.

Wanita tua penjaga toko itu pun berterima kasih pada Karim.

Di lain kesempatan, cerita Hasan Tiro dalam buku The Price of Freedom: the Unfinished Diary of Teungku Hasan Di Tiro, Karim diajaknya ke masjid untuk shalat Jumat.

Karim selalu menjadi pandangan orang dan bahkan dipeluk para diplomat yang shalat di gedung PBB, New York.

Diajaknya Karim shalat di tempat itu, untuk membuat dia mengerti akan perintah agama.

Suatu ketika, Hasan Tiro sedang berjalan-jalan dengan Karim di Fifth Avenue, New York.

Banyak orang yang mendekati bocah itu untuk sekedar berbicara atau memegang pipinya.

Bila berjalan-jalan bersama Karim, Hasan Tiro merasa dirinya seperti mendampingi orang penting. Karena putranya selalu menjadi perhatian para pejalan kaki lain.

Di lain hari, Karim ditinggalkan ayahnya di lobi Hotel Plaza.

Hasan Tiro pergi sebentar untuk menelepon seseorang.

Belum selesai menelepon, ia melihat senator Eugene McCarthy, yang kemudian menjadi seorang calon Presiden AS, berbicara dengan Karim.

Senator itu kemudian menghampiri Hasan Tiro untuk memberi pujian kepada Karim.

"Saya harus menghampiri dan berjabat tangan dengan putra Anda, sebab ia terlihat tampan sekali!" kata senator itu.

Mengenang itu semua, Hasan Tiro galau dalam perjalanan pulang ke Aceh memimpin gerilya dalam upaya memproklamirkan Negera Aceh Merdeka.

Tepat 30 Oktober 1976, Hasan Tiro berhasil menyusup ke Aceh dengan sebuah kapal motor kecil.

Ia mendarat dengan selamat di Pasi Lhok, Kembang Tanjong, Pidie. Hasan Tiro meninggalkan segala kemewahaan di New York, Amerika Serikat kemudian memimpin gerilya di Aceh.

Termasuk, Karim kecil dan istrinya Dora, ia tinggalkan di Amerika Serikat.

Sampai saat ini tidak banyak informasi yang terungkap tentang keberadaan Karim di Tiro, anak satu satunya pewaris Hasan Tiro dari perkawinannya dengan Dora, warga Amerika Serikat keturunan Yahudi yang memeluk Islam. Sesuatu yang misteri.

Bagi Hasan Tiro, kelahiran Karim mendapat tempat istimewa di hatinya. Bahkan naskah berjudul drama “The Drama of Achehness History” ia dedikasikan untuk putranya, Karim.

Beberapa informasi menyebutkan Karim di Tiro kini menetap di New York, Amerika Serikat.

Ia telah menjadi seorang akademisi, asisten professor dan mendalami sejarah Amerika.

Sampai akhir hayat ayahnya, Karim tidak pernah muncul ke publik. Kala itu banyak orang di Aceh menunggu kepulangannya. Tapi itu tidak pernah terjadi.

9. Di Akhir Perjuangan, Hasan Tiro Kembali ke Pangkuan Tanah Kelahirannya Aceh

Seperti sudah mendapat panggilan hati, Hasan Tiro akhirnya kembali ke Aceh, tanah kelahirannya setelah 30 tahun hidup terasing di Swedia.

Kepulangannya

Hasan Tiro pulang ke Aceh pada 11 Oktober 2008 ternyata menjadi akhir dari perjuangannya di organisasi GAM.

Pada 2 Juni 2010 Hasan Tiro meninggal setelah 13 hari dirawat di RSUZA.

Sehari sebelum ia menutup mata untuk terakhir kalinya, Pemerintah Indonesia resmi memulihkan status WNI Hasan Tiro.

Surat itu disampaikan Menkopolhukkam Djoko Suyanto kepada perwakilan mantan petinggi GAM, Malik Mahmud dan kerabat dekat Tiro, di Banda Aceh.

Dalam surat itu disebutkan salah-satu pertimbangannya, yaitu alasan kemanusiaan, khusus dan politik.

Pertimbangan lainnya adalah nota kesepahaman damai antara Indonesia dan GAM.

Sebelumnya Hasan Tiro memegang kewarganegaraan Swedia sejak tahun 1979.

Sumber: serambinews.com

AMNews - Sejumlah Keuchik di Kabupaten Pidie mengeluhkan karena dana APBG tahun 2020 hingga saat ini belumcair, sehingga dana untuk penanganan Covid-19 sulit dilakukan.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (ADEPSI) Kabupaten Pidie, Nazaruddin, kepada MODUSACEH.CO, Selasa (4/5/2020) mengatakan. Banyak gampong yang belum cair Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tahun 2020.

Artinya mereka bingung dalam menghadapi masyarakat saat penanganan virus covid-19 di Pidie. "Ini menjadi kendala bagi pimpinan di gampong," jelasnya.

Kata Nazar, pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan, Penanggulangan, (GTP2), di gampong-gampong sudah di SK kan. Namun bagaimana tata cara bekerja termasuk honor mereka masih belum jelas. "Ini kita belum tahu bagaimana caranya, apa lagi dana belum keluar," paparnya.

Sedangkan kata Nazar, banyak keluhan keuchik karena belum cair nya APBG menjadi sebuah kendala dalam menangani persolan tim GTP2. Sebab apa yang mesti dilakukan jika dana tidak cair dan harus ada aturan yang jelas dalam persoalan honor tim. "Pemerintah Pidie harus memeperjelas kepada keuchik bagaimana terkait honor tim GTP2," ujar dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, (DPMG), Kabupaten Pidie, Samsul Azhar, kepada MODUSACEH.CO, mengatakan, bukan belum dicairkan APBG, namun ada yang terlambat pengajuan. "Jadi jika terlambat pengajuan maka butuh waktu," jelasnya.

Masih kata Samsul, ada 62 gampong yang sudah cair dana APBG tahun 2020, dan diperkirakan 36 gampong cair hari ini, Selasa, (4/5/2020). Lanjut dia, tahap pertama 40 persen pencairan dana APBG.

Sementara yang sudah selesai diverifikasi 296 gampong, dari target 300 berkas APBG yang harus diverifikasi. "Ini lah yang masih terkendala, karena ada berkas APBG yang salah saat diverifikasi dan dikembalikan," tegasnya.

Lalu ada 79 gampong dalam proses pengajuan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Memang masih banyak yang belum cair dan APBG nya sedang diverifikasi dari 730 gamping.

"Kendalanya karena terlambat pengajuan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2019, juga masalah perangkat gampong yang tidak memiliki ijazah," jelasnya.

Kata Samsul, untuk dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), bagi dana nya yang sudah cair segera dilaksanakan sesuai dengan petunjuk.

"Kita berharap dana gampong segera digunakan sesuai dengan pengajuan dan tepat sasaran. Yang sudah cair angaran untuk BLT belum masuk segera mengajukan perubahan," tutur Samsul.

Samsul menyebut, dana BLT diberikan kepada warga miskin terdampak covid dan tidak menerima lain seperti Kelompok Program Keluarga Harapan, (PKH), Dana Bantuan Pangan Non Tunai, (BPNT) dan Kartu Pra Kerja. "Bagi Yang mendapatkan PKH Dan BPNT tidak mendapatkan BLT," tegasnya. |

MODUSACEH.CO

AMNews - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sigli Mahzal Abdullah,  27 tahun, diperiksa polisi terkait status di akun facebook-nya. Mahzal memosting status di facebook-nya pada Sabtu 18 April 2020 yang memuat kalimat: “Ada yang lagi orderan masker di dalam anggaran desa, asik nih 730 gampong dalam pengawasan 'awak nyan', Para Keuchik dalam tekanan. Covid 'rezeki' dalam sempit. Negeri durjana.”

“Saya mendapat surat pemanggilan pada tanggal 21 April 2020, dan esoknya saya penuhi panggilan ke  Polres Pidie,” kata Mahzal Abdullah, Selasa, 28 April 2020.

Dalam surat bernomor B/140/IV/Res.2.5./2020/Reskrim tertanggal 20 April 2020, permintaan keterangan pada Mahzal Abdullah sebagai saksi sehubungan dengan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian menggunakan media sosial dalam pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


“Saya diperiksa dari jam 09.00 sampai dengan jam 11.00 lewat. Berdasarkan status FB saya itu saya diperiksa,” kata Mahzal lagi.

Kasatreskrim Polres Pidie AKP Eko Rendi Oktama SH membenarkan pemanggilan Mahzal Abdullah sebagai saksi. “Itu laporan informasi. Prosesnya penyelidikan. Jika ditemukan pidana akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Untuk progress ditunggu saja, kalau ada pidana mungkin akan ada tersangka,” kata dia, Selasa, 28 April 2020 pada sinarpidie.co.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Syahrul SH MH mengatakan seharusnya yang dilakukan oleh polisi ialah menelusuri kebenaran yang disampaikan oleh Mahzal Abdullah bahwa ada orderan masker dalam anggaran desa yang patut diduga berbenturan dengan konflik kepentingan oknum tertentu. “Bukan memeriksa si pengkritik bahkan menggiring pengkritik menjadi tersangka. Jika hal itu terjadi berarti polisi telah salah menerapkan UU ITE,” kata Syahrul SH MH, Selasa, 28 April 2020.

LBH Banda Aceh menilai apa yang disampaikan Mahzal Abdullah adalah untuk kepentingan umum. “Konteks yang dia kritik anggaran masker dari dana desa dan posisi keuchik yang terjepit karena anggaran dana desa belum keluar. Posisi keuchik di sini sebagai pejabat publik. Polisi jangan menafsir sendiri UU ITE. Ada perintah dalam UU ITE untuk memanggil ahli dari Kominfo. Jangan UU ITE digunakan seperti orang pasang jaring ikan di laut. LBH siap mengawal kasus ini, dan jika kasus ini berlanjut dengan penetapan tersangka LBH akan mendampingi Mahzal,” tutup Syahrul. [sinarpidie.co]

AMNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyebuit jumlah orang miskin baru (OMB) di Aceh mencapai 61.582 jiwa. Peningkatan OMB terjadi selama pandemi virus korona (covid-19).

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan bencana non alam wabah virus korona tak hanya menimbulkan krisis kesehatan. Tapi juga memicu lahirnya orang miskin baru.

"Pemerintah Aceh, bupati/wali kota, dan dibantu para relawan sosial, telah mengidentifikasi orang miskin baru (OMB) akibat covid-19, Jumlahnya ternyata mencapai 61.582 jiwa di seluruh Aceh," kata Nova, Senin, 27 April 2020.

Dia menerangkan, OMB bukan orang miskin lama atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Untuk penerima PKH dan BPNT, tidak mendapat bantuan Social Safety Net (SSN) covid-19, karena jumlah paket yang disediakan hanya sejumlah OMB," ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 61.582 paket bantuan sembako yang disediakan Pemerintah Aceh untuk 23 kabupaten/kota di seluruh Aceh. Bantuan tersebut dibagikan untuk keluarga miskin yang terdampak secara ekonomi akibat covid-19.

"Ada delapan kabupaten/kota yang sudah menerima bantuan sosial safety net yakni, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Taminag, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. Dengan jumlah paket bantuan sebanyak 21.871 paket," jelas Nova.

Nova merinci jumlah paket bantuan yang telah disalurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Aceh yakni, untuk kuota kabupaten Aceh Utara sebanyak 5.453 paket, Lhokseumawe 645 paket, Aceh Timur 3.364 paket, Langsa 2.031 paket, Aceh Tamiang 2.022 paket, Aceh Jaya 1.226 paket, Aceh Barat Daya 930 paket, dan Aceh Selatan 6.201 paket.

"Bantuan paket sembako itu bagian dari program sosial safety net yang diperuntukkan kepada masyarakat di luar penerima BPNT dan bantuan sosial PKH. Tujuannya agar bantuan yang diterima masyarakat dapat merata dan tepat sasaran," pungkasnya. [Medcom.id]

Ilustrasi
AMNews - Puluhan Keuchik dalam wilayah Kecamatan Baktiya, Aceh Utara diduga menjadi korban pemungutan liar (pungli) oleh oknum pejabat Kecamatan.

Pungutan liar itu berkedok untuk membangun posko siaga Covid-19 yang di pusatkan di Kecamatan Baktiya.

Menurut info yang diperoleh, hasil dari aksi pungli ini sangat fantastis yakni sebesar Rp114 juta.

Bagaimana tidak, jumlah desa di Kecamatan baktiya 57 Desa dan masing-masing desa dipungut biaya Rp2 juta.

"Nah, jika di kalikan Rp2 Juta perdesa, maka total pungutan sebesar Rp114 juta," kata salah seorang keuchik yang namanya enggan ditulis.

Dengan terungkapnya kejadian ini, banyak pihak ikut menyesali tindakan yang dilakukan oknum tersebut. Mareka menilai tindakan oknum sebagai aksi tak terpuji dan menodai citra pemerintah.

"Kalau informasi ini benar, maka sungguh disayangkan, karena disaat pemerintah sedang bergungguh- sungguh bekerja mencegah ancaman penyebaran wabah Covid-19, tapi masih ada orang tak bermoral yang tega memungut uang dari Keuchik," katanya.

Disaat negara tengah gempar mengatasi bagaimana cara menghadapi penyebaran Covid-19, namun ada saja tingkah para oknum tertentu yang ingin mengambil kesempatan untuk menikmati uang rakyat desa.

Camat Kecamatan Baktiya, Tarmizi SE Kepada ACEHIMAGE.COM menyatakan bahwa pendirian posko di Kecamatan pada dasarnya atas intruksi Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib sebagai upaya percepatan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Namun ketika disinggung terkait pungutan sebesar Rp2 juta perdesa, Tarmizi membenarkan ada pungutan tersebut.

Menurutnya, pungutan dana dari Keuchik bukan keinginan dirinya, tetapi pungutan itu arahan dari forum Keuchik

Rencananya apabila dana ini sudah terkumpul akan digunakan untuk membeli alat pelindung diri (APD).

Namun katanya yang ada sebelumnya adalah wacana yang datang dan atas permintaan Keuchik dan forum Keuchik sendiri. "Semua itu atas permintaan Keuchik. Tetapi sejauh ini belum ada yang menyetor," kata Tarmizi memberi alasan.

Sementara itu, Ketua Forum Keuchik Baktiya yang juga Bendahara Posko Siaga Covid-19 Kecamatan, As'adi Kepada ACEHIMAGE.COM mengatakan bahwa pendirian Posko siaga Covid-19 di kecamatan Baktiya atas surat edaran yang disampaikan oleh pak Camat.

"Pak Camat menyampaikan agar mendirikan posko Kecamatan, dan dibebankan Rp2 juta perdesa. Dana ini merupakan dana sharing dari desa untuk membuat posko di Kecamatan," ujar As'adi.

Saat ditanya apa dasar hukum untuk memungut dana sharing?, As'adi mengaku tidak tau apakah ada dasar hukumnya atau tidak.

Menurut As'adi, dana yang terkumpul dari 57 Desa di Baktiya hanya baru 6 Desa yang menyetor.

"Jika nanti sudah terkumpul semua uang ini akan dipergunakan untuk mendirikan posko, membayar uang transportasi relawan, uang minum relawan, dan perlengkapan posko diantaranya, pembelian ATK, membeli APD, Masker," kata As'adi.
[Sumber: Acehimage.com]

Ilustrasi
AMNews - Seorang dokter spesilis berinisial I (57) di Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Kabupaten Aceh Utara dinyatakan positif terjangkit virus corona atau Covid-19.

Hasil positif itu diketahui setelah I mengikuti rapid tes yang dilakukan rumah sakit plat merah tersebut. Sejak kemarin, informasi tentang dokter tersebut menyebar lewat aplikasi whatsapp group di Lhokseumawe.

Dalam informasi tersebut dinyatakan I tidak memiliki riwayat berpergian dari zona merah virus corona. Bahkan, dokter asal Kota Lhokseumawe itu tidak memiliki gejala apapun seperti demam tinggi dan lain sebagainya.

Setelah dilakukan tes, dokter itu dibebastugaskan dan diminta karantina mandiri di rumah selama 14 hari.

Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, dihubungi Rabu (8/4/2020) membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, semua orang yang bersentuhan dengan dokter tersebut sudah dilakukan pemeriksaan ulang dengan cara rapit tes dan hasilnya negatif.

“Termasuk istrinya sudah dites, hasilnya negatif. Setahu saya beliau juga dites untuk kedua kali hasilnya negatif dan sudah sembuh. Namun dikarantina mandiri di rumah, dan Insya Allah tidak ada masalah,” kata Bupati lewat aplikasi Whatsapp.

Dia menyebutkan, khusus warga Lhokseumawe yang pernah bersentuhan langsung dengan dokter tersebut telah dites oleh Dinas Kesehatan Lhokseumawe. “Semua orang yang dites pernah bersentuhan langsung dengan dokter itu dilakukan Dinas Kesehatan Lhokseumawe dan hasilnya negatif,” pungkas pria akrab disapa Cek Mad ini.[bakata.net]

Habib Bahar bin Smith tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta untuk menjalani pemeriksaan, Kamis (6/12/2018). Habib Bahar bin Smith diperiksa sebagai saksi terlapor terkait kasus video ceramah yang diduga menghina Presiden Jokowi dan viral di media sosial. TRIBUNNEWS/HERUDIN
AMNews - Terpidana kasus penganiayaan Habib Bahar bin Smith dikabarkan menolak dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong (Pondok Rajeg) Kabupaten Bogor.

Habib Bahar bin Smith termasuk dalam pidana umum yang mana bisa bebas atas program asimilasi yang keluarkan Kementrian Hukum dan HAM demi mencegah penularan Virus Corona (Covid-19) di dalam lapas.

"Iya betul," kata Kuasa Hukum Habib Bahar bin Smith, Ichwan Tuankota membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi TribunnewsBogor.com, Rabu (8/4/2020).

Habib Bahar menolak tawaran bebas asimilasi dan tetap memilih mendekam di dalam lapas.

Meskipun ratusan napi lainnya sudah dinyatakan bebas dan keluar dari lapas atas program asimilasi atau dirumahkan demi cegah Corona ini.

Ichwan menjelaskan bahwa terkait alasan Habib Bahar bin Smith menolak untuk bebas karena lebih memilih mengajar murid-muridnya di dalam lapas sampai pembebasan nanti.

"Alasannya, Habib Bahar bin Smith pilih tetap di dalam penjara mengajar murid-muridnya sampai waktu pembebasan bersyaratnya berlaku sesuai Undang Undang," kata Ichwan Tuankotta.

Diberitakan sebelumnya, Bahar bin Smith, pria yang dipanggil dengan julukan habib oleh pengikutnya, divonis hukuman penjara tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan, karena terbukti bersalah melakukan penganiayaan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung membacakan putusannya dalam sidang yang dijaga ketat aparat keamanan dan dihadiri ratusan orang pendukungnya, Selasa (08/07/19).

Tuntutan ini lebih rendah dari tuntutan enam tahun pidana penjara yang diajukan oleh tim jaksa.

Usai majelis hakim membacakan vonisnya, Bahar mengangkat kedua tangannya sambil mengucap syukur.

Penceramah berambut gondrong pirang itu juga sempat melakukan aksi cium bendera merah putih yang dipasang di sebelah meja hakim, seperti dilaporkan wartawan di Bandung Julia Alazka untuk BBC News Indonesia.

Kegembiraan diperlihatkan pula oleh belasan penasehat hukumnya yang langsung mengucapkan "Alhamdulillah."

Sikap serupa ditunjukkan massa pendukungnya yang sejak pagi melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bandung, Jalan Seram, yang dijadikan lokasi sidang, Selasa (9/07).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menuntut terdakwa kasus dugaan penganiayaan, Bahar bin Smith, dengan enam tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

 Dalam amar tuntutannya, Ketua JPU, Purwanto Joko Irianto, menuduh Bahar bin Smith "melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan melakukan kekerasan pada anak yang mengakibatkan luka berat."

Namun, majelis hakim, dalam amar putusannya, memiliki pertimbangan sendiri, meski perbuatan Bahar Smith dinyatakan telah memenuhi semua unsur pidana dalam dakwaan kesatu primer Pasal 333 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana, dakwaan kedua primair Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHPidana, dan dakwaan ketiga Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hakim menyatakan, dalam menjatuhkan vonis, telah mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan terdakwa.

Salah satunya, dalil yang dipakai Bahar Smith sebagai alasan perbuatannya.

Dalam pembelaannya yang dibacakan Bahar Smith dua minggu lalu, ia sempat mengutip ayat Alquran tentang menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

"Jika melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan, mulut, nasihat dan doa, pukullah dan viralkan, namun tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia," kata majelis hakim, mengutip pembelaan Bahar.

Dalam amarnya, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Memberatkan, terdakwa pernah dihukum, perbuatan terdakwa mengakibatkan dua orang menjadi korban yaitu Muhammad Khoerul Umam Al Mudzaqi dan Cahya Abdul Jabar, perbuatan terdakwa sangat merugikan nama baik para ulama dan para santri di lingkungan pesantren.

Sedangkan yang meringankan, Bahar Smith dinilai sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya, kata majelis hakim.

Ia juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta telah melakukan upaya perdamaian dengan salah satu korban, Cahya Abdul Jabar.

Selain dijatuhi hukuman penjara tiga tahun yang dipotong masa penangkapan dan penahanan, hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan agar tidak melarikan diri.[tribunnewsbogor.com]

AMNews – Perangkat Gampong Baro, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara membagikan sembako untuk masyarakat setempat, Rabu (1/4/2020). Hal ini dilakukan berkaitan dengan imbauan pemerintah tentang keharusan berada di rumah untuk mengantisipasi penyebaran corona.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh perangkat gampong dan didampingi Satgas Covid-19 yang langsung dipimpin geuchik gampong setempat.

Geuchik Gampong Baro, Marwan, mengatakan bantuan diberikan kepada 107 kepala rumah tangga, penyaluran bantuan itu dilakukan dengan mendatangi setiap rumah warga.

“Adapun bantuan itu diberikan berupa beras 2 sak, minyak goreng 2 kg, gula 2 kg, dan telor 2 papan yang nantinya akan diterima per kepala keluarga,” katanya.

Marwan menjelaskan bantuan itu bersumber dari Anggaran Dana Desa, tahun ini dana tersebut difokuskan untuk penanganan pencegahan Covid-19.

“Dengan bantuan ini diharapkan dapat meringankan masyarakat, dan kita juga telah membuat posko siaga Covid-19 serta memasang spanduk imbauan akan bahaya virus corona ini,” ujarnya.[acehtrend.com]

Ilustrasi
AMNews - Banyak pihak di provinsi Aceh mulai khawatir akan terkontaminasi dengan virus corona yang sedang menyebar diberbagai belahan dunia. Bahkan Pemerintah Aceh telah mengeluarkan kebijakan untuk menunda penugasan ASN ke luar daerah, meliburkan sekolah hingga dua pekan dan menunda kegiatan yang melibatkan banyak ASN seperti seminar, pelatihan bimtek dan sejenisnya. 

Berbeda di Kabupaten Aceh Tamiang, meski virus corona sedang menjadi momok yang menakutkan, para Datok Penghulu (Kepala desa) di Kabupaten Aceh Tamiang dikabarkan akan berangkat ke Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk mengikuti palatihan bimtek. 

Informasi diperoleh AJNN, para Datok Penghulu akan diberangkatkan secara bertahap ke Bandung, bahkan ada sebagian para Datok telah berangkat, Minggu malam (15/3). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Tamiang Mix Donal yang coba dikonformasi AJNN melalui selulernya, hingga berita ini diunggah belum ada jawaban, begitu juga dengan pesan WhatsApp yang dikirim belum ada balasan. 

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merilis sebanyak tujuh orang warga Jabar dinyatakan positif terjangkit virus corona, satu diantaranya telah meninggal dunia. 

Dilansir dari Kompas.com, tujuh warga Jabar yang terjangkit virus corona salah satunya warga Kota Bandung, dua warga Depok, satu warga Cianjur, dua warga Bekasi, dan satu warga Kota Cirebon. 

"Satu yang telah meninggal dunia merupakan warga Kabupaten Cianjur, meninggal 3 Maret 2020 lalu," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan dalam konfernsi pers di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Kota Bandung, Minggu (15/3). [AJNN]

AMNews - Ardanita (20) seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) warga Desa Lewak, Kecamatan Alafan, Simeulue, minggat dari rumah saat suami sedang bekerja.

IRT tersebut meninggalkan suaminya dan seorang anak yang masih berumur tiga tahun dalam keadaan sakit.

Angge, suami Ardanita mengetahui istrinya itu minggat dari mertuanya.

Pada 10 Desember 2019 lalu, istrinya sempat berpamitan kepada ibunya hendak ke Sinabang.

Dia mengatakan akan mengambil uang di bank yang dikirim suaminya.

Namun hingga malam, dia tak kunjung kembali.

“Istri saya hilang pada 10 Desember 2019, saat itu saya tidak berada di rumah, saya sedang kerja di laut,” kata Angge kepada BERITAKINI.CO, Senin (6/1/2020).

Angge mengaku tidak tau apa yang menyebabkan istrinya tega meninggalkan dia dan anaknya.

Padahal dikatakannya, keluarga mereka tidak pernah cekcok.

Meski begitu, Angge sangat berharap, istrinya bisa kembali kepadanya.

“Anak sakit, kita sudah lelah mencari, saya berharap dia kembali pulang,” kata Angge, lirih.

Selama ini, Angge sudah berupaya mencari keberadaan istrinya.

Dia juga sudah membagikan foto istrinya ke warga bermaksud jika ada yang melihat supaya memberitahunya.

Ayah satu anak itu juga sudah menulis informasi kehilangan istrinya di media sosial, dan melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Namun semua itu tidak membuahkan hasil.

“Kalau dengan cara ini (memuat di media massa) tidak berhasil, berarti memang sudah takdir saya. Saya pasrah.[
BERITAKINI.CO]

AMNews - Beberapa pihak menilai, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum bersikap tegas terhadap China yang mengklaim Natuna berdasarkan nine dash line dan traditional fishing right. Hal ini dikait-kaitkan dengan ketergantungan Indonesia pada China, termasuk salah satunya utang luar negeri.

Insiden masuknya kapal-kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard yang masuk ke perairan Natuna secara illegal, membuat hubungan Indonesia – China beberapa hari terakhir ini panas dingin.

Terkait Masuknya kapal-kapal Negeri Tirai Bambu di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia di perairan Natuna membuat berang pihak Indonesia. Melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia telah mengirim nota protes resmi dan memanggil Dubes China untuk Indonesia di Jakarta.

Dikutip dari kompas.com, data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia (BI) periode terbaru, per September 2019 menurut negara pemberi kredit, utang Indonesia yang berasal dari China tercatat sebesar 17,75 miliar dollar AS atau setara Rp 274 triliun (kurs Rp 13.940).

Utang Indonesia terhadap China posisinya meningkat tipis dibandingkan per Agustus 2019 yang mencatatkan utang sebesar Rp 17,09 miliar dollar.

Memang, China dalam beberapa tahun belakangan telah menjadi salah satu negara penyumbang terbesar untuk Indonesia atau berada di posisi keempat.

Sedangkan negara pemberi kredit terbesar Indonesia masih ditempati Singapura dengan jumlah pinjaman sebesar 66,49 miliiar dollar AS, disusul Jepang 29,42 miliar dollar AS, Amerika Serikat 22,46 juta dollar AS. Total keseluruhan utang luar negeri Indonesia per September 2019 sebesar 202,31 miliar dollar AS.

Utang Indonesia terbagi dalam utang pemerintah sebesar 194,35 miliar dollar AS dan utang yang berasal dari Bank Indonesia tercatat 2,78 miliar dollar AS. Sementara utang luar negeri yang berasal dari sektor swasta yang dicatat Bank Indonesia yakni 198,49 miliar dollar AS.

Pertumbuhan utang Indonesia dipengaruhi oleh transaksi pembayaran neto utang luar negeri. Dari data SULNI utang luar negeri adalah posisi utang yang menimbulkan kewajiban membayar kembali pokok atau bunga utang kepada pihak luar negeri atau bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah dan tidak termasuk kontinjen.

Yang termasuk dalam pengertian utang luar negeri adalah surat berharga yang diterbitkan di dalam negeri yang menimbulkan kewajiban membayar kembali kepada pihak luar negeri atau bukan penduduk.

Mengenai konflik Natuna, sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Kemenlu memanggil Duta Besar China di Jakarta dan menyampaikan protes kerasnya. “Kemlu telah memanggil Dubes RRT di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan,” demikian Kemenlu memberikan pernyataan.

Dubes China telah mencatat protes yang dilayangkan untuk segera diteruskan ke Beijing. “Dalam pertemuan kemarin, Dubes RRT akan menyampaikannya ke Beijing,” kata Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, seperti dilansir Kompas.com.

Hal ini dinilai pun penting agar hubungan bilateral kedua negara tetap berjalan dengan baik dan saling memberikan keuntungan. Wilayah ZEE ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Baik Indonesia maupun China merupakan bagian dari itu sehingga harus saling menghormati wilayah kedaulatan satu sama lain. “Menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan RRT (China). Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT, karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016,” kata Kemenlu.

Kemenlu pun akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Upaya ini dilakukan untuk menegakkan hukum di ZEE Indonesia. Dugaan masuknya kapal China ke wilayah Perairan Natuna juga ramai menjadi perbincangan di media sosial.

Sumber: Kompas.com

AMNews - The assassination of Iranian general Qassem Soleimani has ushered in another turbulent decade for the Middle East. United States President Donald Trump's decision to greenlight the assassination of the head of the Quds Force, the paramilitary wing of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, is for all practical purposes a "declaration of war" with far-reaching implications for the region, especially Iraq.

US attempts to portray Soleimani as a master terrorist leader, like say, the Islamic State of Iraq and the Levants's (ISIL, or ISIS) Abu Bakr al-Baghdadi is wrong and misses the big picture. Soleimani may have been controversial, even a bloody "shadow commander", but he served at the pleasure of Iran's supreme leader, Ali Hosseini Khamenei, to protect and expand the regime's interests in the Middle East. The killing of Soleimani is an attack on the Iranian state.

So why did the US resort to his assassination, why now and what is its endgame?
 
The Trump calculus

Several people in Trump's close circle like former national security advisors, Michael Flynn and John Bolton, and "unofficial advisors" like Israel's Benjamin Netanyahu and Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman, have all incessantly urged him to act militarily against Iran and push for regime change.

But for three years, Trump chose to ignore their advice, insisting that the US does not seek war with the Islamic republic. Instead, he slapped Tehran with tough sanctions aimed at crippling its economy, containing its regional ambitions and forcing it back to the negotiations table to sign another deal - a "Trump deal". 

So, what changed?

Well, basically, the Trump administration realised its "maximum pressure" policy has failed. It may have hurt Iran but it did not isolate or deter a bellicose Iranian leadership.

Iran's proxy attack on the US embassy in Baghdad earlier this week was a rude reminder of the humiliating 1979 takeover of the US embassy in Tehran that demoralised the Carter administration and the 2012 attack on the US diplomatic compound in Benghazi that bruised the Obama administration.

The Trump administration, which feared a repeat of this scenario in Baghdad, claims its response was meant to safeguard American lives from future attacks, not start war with Iran. Or, according to the sceptics, it was meant to safeguard the Trump presidency by deflecting attention from the impeachment during an election year.

Either way, the assassination is a clear departure from the policy of sanctions, showing Trump's readiness to use US military might as much as its economic power.

Actions speak louder than words.
 
Iran's strategy

From the outset, the Islamic republic rejected Trump's abandonment of the nuclear deal and the imposition of sanctions as unacceptable bullying, and refused to sit by idly while US sanctions blocked the country's vital oil exports, crippled its economy and bankrupted its military.

Tehran expanded its proxy attacks on US assets and allies in the area, including recent attacks on tankers in the Gulf and Saudi oil installations, leading up to this week's attack on US positions in Iraq.

Tehran has also cultivated new strategic alliances with Russia and China, joining the two for war games in the Gulf of Oman in late December.

The assassination is not going to change any of these policies; in fact, it will merely accelerate them.

If history is any guide, Iran will absorb the attack at first and avoid an all-out war with far superior US military forces. Trump may have challenged Khamenei for a duel, but the supreme leader prefers fighting in the shadows.

So, respond, he will. His options are plentiful and his timetable is open-ended. This includes assassinations, covert operations, low-intensity warfare and oil and maritime disruptions in the Gulf region.

In other words, more of the same - much more.

This will especially be the case in Iraq, where Iran has long exploited US failure and retrenchment in order to shore up its allies and clients and increase its strategic leverage against the US.

And it may well do that again.

Vying for Iraq

Contrary to conventional wisdom and apocalyptical scenarios of World War III starting, the assassination of Soleimani may well prove to be Trump's ticket out of Iraq, just as the assassination of Abu Bakr Al-Baghdadi was his ticket out of the Syrian conflict. This fits in perfectly with his desire for strategic redeployment in the Middle East to extract US troops and civilians from the local hotspots and provide the Pentagon with greater freedom to act against its enemies. This means more drone attacks, special forces operations and guided missile strikes with minimum risk for US personnel.

It is nothing new for the US, which redeployed out of Lebanon following the 1983 bombing of the US Marine barracks, and pulled out of Somalia after the 1993 attack on US troops. Similarly, it is planning a withdrawal from Afghanistan.

Of course, Iraq is different. It is a far bigger deal for the US after it invested billions of dollars and lost thousands of lives trying to keep hold of the country over the past 16 years.

But as a businessman come statesman, Donald Trump is guided by a golden business rule that says: do not throw good money after bad, regardless of pride, oil or partners.

The question is: will Iran exploit this US tendency for retrenchment, or encourage its propensity for war?

Either way, Iraq and the rest of the divided Arab world will continue to suffer as a result, in accordance with the old Swahili proverb: when elephants fight and when they play, it is the grass that gets crushed. | aljazeera.com

Foto: Kerangka gajah di Aceh (dok. BKSDA)
AMNews - Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh kembali menemukan tiga kerangka gajah Sumatera. Gajah-gajah ini diduga mati tersetrum.

"Kemarin tim kembali melakukan pencarian terhadap adanya informasi gajah mati. Tim menemukan kembali tulang belulang pada lokasi yang lain," kata Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto, Jumat (3/1/2020).

Tim yang melakukan pencarian terdiri dari BKSDA Aceh, Polres Aceh Jaya, Balai Gakkum Wilayah Sumatera, Polsek Teunom dan CRU Aceh. Mereka menyisir enam titik di Desa Tuwi Priya, Kecamata Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya pada Kamis (2/1).

"Pada enam titik lokasi yang didatangi ditemukan adanya tiga ekor gajah mati yang sudah berupa tulang belulang. Kematian gajah tersebut diduga terkena tegangan arus listrik," jelas Agus.

Dia mengatakan ada pagar listrik yang dipasang pada perkebunan sawit masyarakat di sekitar lokasi kerangka gajah ditemukan. Total, ada lima kerangka gajah yang ditemukan selama dua hari pencarian.

"Terdiri dari empat ekor tulang belulang utuh dan 1 ekor tulang belulang hanya dengan rahang bawah tanpa tengkorak kepala utuh," ujar Agus.

BKSDA Aceh pun berkoordinasi dengan Polres Aceh Jaya untuk mengusut kasus ini. Penemuan bangkai gajah tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait adanya satwa dilindungi mati.

"Penemuan bangkai ini berawal dari laporan yang kita terima dari masyarakat Desa Tuwi Pria, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya bahwa adaya gajah mati sebanyak lima ekor," tuturnya. (Detik.com)
loading...

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget