Aceh Merdeka Post - Haba Nanggroe

Ishak Daud Sang Fenomenal, Pernah Ditenggelamkam di Laut, Memimpin Gerilya GAM Hingga Akhir Hayatnya

Ishak Daud dan cover dokumen yang diterbitkan USCR terkait pendeportasian dan perjanjian rahasia tentang pelarian politik Aceh antara RI dan Malaysia. Oleh Haekal Afifa*)

MENULIS tentangnya membuat pikiran saya kembali pada tragedi Semenyéh. Peristiwa pembantaian pada 25 Maret 1998 di beberapa kamp penjara Malaysia yang dihuni oleh ratusan pelarian politik dan tenaga kerja asal Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dibawah Perdana Menteri Dr Mahathir Muhammad dengan Pemerintah Indonesia kala itu di bawah Presiden Suharto.

Pembantaian ini menjadi perbicangan hangat bagi publik Malaysia kala itu. Ternyata, ini adalah bagian dari “Operasi Bujuk” hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dari tahun 1994 sampai tahun 1998.

Hal ini terungkap dalam dokumen rahasia yang di tulis oleh Jana Mason, analis dari United State Committee for Refugees (USCR).

Dalam dokumen yang berjudul “The Lask Risk Solution; Malaysia’s Detention and Deportation of Acehnese Asylum Seekers” yang terbit tahun 1998 itu menceritakan bagaimana pihak Malaysia melakukan penahanan, penyiksaan, dan deportasi tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh UNHCR serta perjanjian rahasia antara RI dan Malaysia terkait pemulangan imigran asal Aceh saat itu.

Ishak Daud, saat kejadian Semenyéh terjadi berada di Malaysia sebagai salah satu anggota Komite Pelarian Politik Aceh di Malaysia bersama Yusra Habib Abdul Ghani, Razali Abdullah, Mahfud Usman lampoh Awé, Syahrul Syamaun dan beberapa aktivis Aceh Merdeka lainnya.

Mereka di tuduh sebagai dalang mobilisasi, sehingga menjadi target penangkapan pasca meledaknya kerusuhan di beberapa Kamp Penjara Malaysia. Akibatnya, Ishak Daud diculik oleh Intel Gabungan (Malaysia-Indonesia) di seputaran Shah Alam pada pukul 09.00 tanggal 26 Maret 1998.

Menjelang siang, giliran Burhan dan Syahrul Syamaun diangkut oleh pasukan yang sama, tepat sehari setelah peristiwa Semenyéh.

Setelah ditangkap dan disiksa oleh pasukan gabungan itu, ia dibawa berobat ke Raimah Hospital, Klang Malaysia. Esoknya (27 Maret 1998) ia di deportasi ke Aceh menggunakan kapal.

Dengan kondisi tangan terikat dan dibungkus dengan plastik, dia bersama Burhan Syamaun dan Syahrul Syamaun (Tgk Linud–Wakil Bupati Aceh Timur sekarang) dilempar di tengah laut Dumai, Riau. Di Selat Malaka, dia bersama dua temannya mengarungi derasnya gelombang dengan selembar papan. Hanya Ishak dan Syahrul yang selamat setelah mengarungi ganasnya lautan.

Mungkin, dia dan Syahrul satu-satunya perenang yang berhasil mengarungi Selat Malaka hingga akhirnya ditangkap dan disiksa oleh pihak TNI AL dan Polres Bengkalis, Riau.

Setelah itu, dia dibawa ke Polda Aceh hingga akhirnya diseret ke Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe dengan dakwaan kasus Penyerangan Pos ABRI di Buloh Blang Ara, Lhokseumawe pada tahun 1990.

Dari persidangan inilah, Ishak Daud mulai menjadi fenomenal. Ia bersikukuh untuk tidak mau diadili atas nama Pengadilan Indonesia. Bahkan, ia selalu memprotes hakim yang menyebutnya sebagai “Gembong GPK”.

Ia lebih memilih disebut sebagai GAM, bukan GPK.

Sehingga, dalam setiap sidang yang digelar, ia selalu membalut dirinya dengan selembar Bendera Bulan Bintang dan mengikat kepalanya dengan kain bertuliskan “Aceh Merdeka”.

Setelah tiga kali sidang digelar, PN Lhokseumawe diteror dengan Bom sehingga akhirnya 8 Oktober 1998 dia dipindahkan ke PN Sabang.

Pada 13 November 1998, Effinur dan Zainal Zein Koto; dua Jaksa Penuntut Umum menuntut Ishak Daud dengan Hukuman Seumur Hidup. Ketua Majelis Hakim PN Lhokseumawe, M Islam Kareng Dunie memvonis Ishak Daud dengan Hukuman 20 Tahun Penjara.

Setelah menjalani satu tahun di LP Siborongborong, Tapanuli Utara, berdasarkan Keputusan Presiden No. 157/1999 tertanggal 10 Desember 1999, Ishak Daud dan keenam temannya; Abu Bakar (Kasus Perampokan BCA Lhokseumawe pada 1997), Muzir Ramli, Mustafa Razali, Nur Irhamsyah Feruzi, Joni Yasin dan Abdul Manaf Sarông (Lima dari mereka didakwa kasus Penyerangan di Gunung Geurutée pada 10 Juni 1999) mendapat amnesti dari Presiden BJ Habibie.

Di LP Siborongborong, dia menikahi perempuan cantik Cut Rostina, istri mendiang temannya Rahman Paloh yang meninggal dalam satu pengepungan pada 24 Maret 1997 di Mon Kala, Kandang.

Istri pertamanya, dara ayu bernama Siti Zubaidah binti Omar merupakan warga Malaysia, darinya ia dikarunia dua orang Anak.

Setelah bebas, ia merasa lagi taka aman tinggal di Aceh. Lantas, 3 April 1999 ia berangkat ke Jakarta untuk mencari suaka Politik di Kantor Perwakilan PBB.

Permintaannya di tolak, sehingga dia memutuskan kembali ke Aceh dan berjuang kembali atas nama Aceh Merdeka.

Walaupun hanya menempuh pendidikan sekolah sampai kelas IV SD, Ishak Daud adalah sosok alumni pesantren yang cerdas, rasional, berani, lemah lembut, tegas dan berkomitmen.

Secara resmi, dia bergabung dengan GAM pada tahun 1987, dan itu menjadi tiketnya untuk menempuh pendidikan semikomando di Libya selama satu tahun.

Karena, 1989 pendidikan untuk semua GAM di Libya ditutup.

Dia juga seorang orator ulung, bahkan dia sering diminta untuk mengisi ceramah-ceramah Aceh Merdeka kala itu.

Kala itu, saya sering mendengar ceramahnya baik yang diadakan di Wilayah Peureulak ataupun Pasé. Kemampuan orasinya mampu menghipnotis ribuan pengunjung dengan doktrin perjuangan yang ia kuasai secara mumpuni.

Pernah, suatu hari ia bertandang ke rumah kami. Kala itu, dia curhat kepada orangtua kami terkait penculikan dan penyerangan yang ia lakukan.

“Bang, ureung njöe (Elit GAM) hana yakin lom keu ulôn. Maka peureulé kamöe cök peuneutöh lagée njöe (penculikan),” ucapnya.

Dia menjelaskan, bahwa setelah ia ditangkap tahun 1998, dalam “budaya” elite GAM sangat sulit dipercaya orang-orang GAM yang kembali bergabung setelah ditangkap, seakan dicurigai sebagai alat yang sudah “dicuci” oleh Pemerintah.

Sehingga, Ishak Daud membuktikan komitmenya pada elite GAM untuk selalu melakukan penyerangan dan penculikan saat itu.

Akhirnya, komitmen itu ia buktikan.
Dia Syahid bersama istri keduanya (Rostina) dalam kontak sejata selama dua jam di Alue Nireh, Aceh Timur pada 8 September 2004.

Bahkan, setelah dahinya tertembak (meninggal) ia kemungkinan besar disiksa dan ditembak kembali.

Istrinya yang tidak mau meninggalkan jasad suaminya juga mengalami kemungkinan yang sama, hingga kedua-duanya syahid dan dikebumikan satu liang.

Mimpi untuk membawa kelurganya di Malaysia tinggal ke Aceh jika nanti Aceh Merdeka pupus sudah. Ishak Daud sudah mencapai “kemerdekaan” hakiki dengan jalannya.
Ia menjadi panutan dengan pembuktian yang sudah ia berikan.

Kepergiannya hanya meninggalkan satu pesan: “Tanyöe sidröe beudjéut manfaat keu uréung Ramée.”

15 tahun sudah The Phenomenal ini pergi, semoga Allah selalu melapangkan kuburnya! Al Fatihah.(*)

PENULIS Haekal Afifa, Ketua Institut Peradaban Aceh.

Sumber: atjehdaily.id

Rahman Peudeung Tewas Tertembak di Sawang, Begini Kronologi Versi Polisi

AMNews - Polisi menyebut seorang pria bernama Rahman Peudeung alias Rahman Tentra (30), warga Gampong Punteut, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, tewas dalam kontak tembak dengan tim gabungan kepolisian, di Gampong Punteut itu, Ahad, 1 Desember 2019, malam.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reskrim AKP Indra T. Herlambang, saat konferensi pers di Mapolres setempat, Selasa, 3 Desember 2019, mengatakan mulanya berkibar selembar bendera berlambang alam peudeung warna hijau di tiang bendera Sekolah Dasar (SD) Negeri 17 Sawang, 23 November 2019. Pada tiang itu, kata dia, juga terpasang benda diduga bahan peledak.

“Setelah mengidentifikasi rangkaian bom tersebut, lalu (kita) berkoordinasi dengan Tim Jibom Polda Aceh untuk melakukan sterilisasi terhadap bahan peledak tersebut, sehingga bendera itu dapat diturunkan,” ujar Indra.

Setelah itu, kata Indra, pada Senin, 25 November 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, terjadi pembakaran pintu di SDN 17 Sawang yang diduga dilakukan Rahman Peudeung. “Berawal dari pembakaran itu sehingga Kapolda Aceh membentuk Satgas Tim Gabungan antara Polda Aceh dengan Polres Lhokseumawe untuk melakukan penindakan terhadap pelaku diduga sudah meresahkan masyarakat," kata Indra.

Indra melanjutkan, pada 29 November 2019, akun Facebook Armada Aceh Aceh milik Rahman Peudeung melakukan postingang-postingan bernada pengancaman terhadap TNI dan Polri. Setelah mengetahui adanya postingan pengancaman itu, kata Indra, Kapolda Aceh memerintahkan tim gabungan segera melakukan tindakan yang diperlukan, sehingga dilakukanlah operasi penangkapan.

"Dari kejadian ini, tim gabungan melakukan penyelidikan menindaklanjuti dua perkara, yakni permasalahan pengibaran bendera dan pembakaran, lalu postingan pengancaman terhadap TNI dan Polri. Sebelumnya, pelaku juga melakukan postingan di akun Facebook itu dengan memiliki senjata api, maka hal-hal itulah yang membuat masyarakat semakin resah sehingga Pak Kapolda Aceh memerintahkan untuk melakukan tindakan secepatnya terhadap pelaku," ujar Indra.

Menurut Indra, pada Ahad, 1 Desember 2019, sekitar pukul 17.00 WIB, tim gabungan menuju Gampong Punteut, Kecamatan Sawang, untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Setiba di sana, kata dia, tim melakukan persiapan serta briefing dan menunggu tersangka yang diduga akan melewati titik yang sudah dilakukan penyelidikan sebelumnya. “Setelah tersangka benar-benar melewati titik dimaksud ternyata tersangka membawa senjata laras panjang dengan rompi lengkap yang berisikan kabel-kabel yang diduga bahan peledak”.

“Selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, tim gabungan berusaha melakukan penyergapan terhadap pelaku, dan pelaku merasa terdesak akhirnya melepaskan tembakan kepada tim gabungan (polisi), dan tim berusaha menghindar. Lalu terjadilah kontak senjata pada saat itu juga. Setelah terjadi kontak tembak beberapa kali akhirnya tim berhasil melumpuhkan pelaku (tewas tertembak),” ujar Indra.

Indra menambahkan, "Hasil visum dari penembakan itu bahwa pelaku mengalami tembakan di bagian dada sebelah kiri dan perut sebelah kanan, dan kemungkinan ada tembakan yang hanya menggores leher di bagian kiri. Sedangkan anggota kita (polisi) tidak ada yang terluka”.

Menurut Indra, barang bukti yang diamankan, sepucuk senjata api laras panjang rakitan, satu granat manggis yang telah didisposal, satu kotak bubuk mesiu, selembar bendera alam peudeung warna hijau, satu baterai kering sepeda motor warna hitam, sebuah gulungan kabel, dan satu rompi.

"Kita masih melakukan penyedilikan lebih lanjut (terkait) dugaan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), apakah ada pengikut atau anggota lain serupa atau tidak," kata Indra.[Portalsatu.com]

'Papua Bakal Merdeka', Bintang Kejora Dikibarkan Serentak di Banyak Negara

Sejumlah warga di Kota Wellington Selandia Baru menunjukkan dukungannya bagi kemerdekaan Papua, pada hari Minggu 1 Desember 2019. [Twitter: @FreeWestPapua]

AMNews - Aktivis Organisasi Papua Merdeka dan simpatisannya di sejumlah negara menggelar aksi mengibarkan bendera Bintang Kejora, untuk memperingati hari deklarasi manifesto politik bangsa West Papua 1 Desember.

Berbagai kegiatan itu disatukan lewat tagar #GlobalFlagRaising di media sosial, demikian seperti dikutip dari ABC Indonesia, Selasa (3/12/2019).

Bendera Bintang Kejora pertama kali dikibarkan di tanah Papua pada 1 Desember 1961—jauh sebelum wilayah bekas jajahan Belanda ini dimasukkan ke dalam wilayah NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang diadopsi menjadi Resolusi PBB Nomor 2509.

Sejak itu, Pemerintah RI melarang pengibaran bendera yang oleh pejuang OPM telah dijadikan simbol perlawanan mereka.

Warga di Warrnambool, salah satu kota di Australia misalnya, sudah sejak 10 tahun terakhir selalu ikut merayakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua.

Bahkan di kota pedalaman itu, sejumlah warga membentuk organisasi Australian West Papua Association south-western Victoria.

Hari Minggu (1/12) akhir pekan lalu, organisasi ini menggelar pengibaran Bintang Kejora di Civic Green Warrnambool dihadiri sekitar 20 orang.

Menurut jubir John Gratton Wilson, kegiatan tersebut untuk menunjukkan dukungan bagi perjuangan rakyat Papua, sekaligus perlawanan atas pelarangan Bintang Kejora oleh Pemerintah RI.

"Saya pribadi menyaksikan sendiri bagaimana orang Indonesia memperlakukan penduduk lokal (Papua)," kata Wilson seperti dikutip media setempat The Standard.

“Mereka menganggap orang Papua sebagai sub-human. Tapi kita tahu siapa sebenarnya yang sub-human dari cara mereka memperlakukan orang lain," ujarnya.

Selanjutnya

Kontak Tembak di Sawang, Tentra Raman Dilaporkan Tewas

AMNews - AB atau kerab dipanggil Tentra Raman dilaporkan tewas dalam kontak tembak di Gampong Punteut, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Informasi yang dihimpun AJNN, pria itu disergap diareal persawahan. Menurut informasi, Tentra Raman merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang sudah menjadi buronan Polres Lhokseumawe dan memiliki sepucuk senjata api rakitan.

Sementara itu, Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan saat dikonfirmasi AJNN membenarkan hal tersebut, sementara saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan.

"Hasil pengembangan nanti, akan kami rillis secara resmi, mohon waktu," katanya. [AJNN]

OPM Bantah Dua Anggotanya Ditembak Mati Oleh Personel TNI

AMNews - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM membantah kabar bahwa dua anggotanya ditembak mati oleh personel TNI.

"Kami membantah pernyataan militer Indonesia. Justru sebaliknya," ujar juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambon melalui pesan teks hari ini, Ahad, 1 Desember 2019.

Sebby menjelaskan, justru pihaknya yang menembak mati satu anggota TNI. "Dua lainnya mengalami luka tembak di lengan."

Menurut dia, kontak senjata dengan TNI terjadi di lapangan terbang Mugi, Distrik Derakma, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, pada Jumat lalu, 29 November 2019.

Dalam kontak senjata itu, TPNPB-OPM mengklaim, tak ada anggotanya yang terluka.

Berdasarkan informasi yang beredar, kontak senjata tersebut berawal ketika anggota Batalyon Infanteri Raider 514/Sabbada Yudha di Pos Mugi sedang menunggu helikopter TNI yang membawa logistik dari Kabupaten Mimika.

Kemudian terdengar suara tembakan dari kelompok bersenjata sehingga dibalas oleh TNI. Dua orang diduga tewas. Belum diketahui dari pihak mana yang menjadi korban tewas dalam baku tembak di Mugi, Papua, itu.[Tempo]

Peringati 1 Desember, Aliansi Mahasiswa Papua Tuntut Referendum

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua dan berbagai organisasi lainnya aksi menuntut penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat (referendum) dan pembebasan tahanan politik Papua di bundaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aksi dilakukan untuk memperingatu 58 tahun kemerdekaan Papua Barat. (TEMPO/Shinta Maharani)

AMNews - Sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua dan berbagai organisasi lainnya menggelar aksi unjuk rasa menuntut referendum di Bundaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ahad, 1 Desember 2019.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa beragam poster menolak diskriminasi, rasisme, penjajahan, penangkapan aktivis pro-demokrasi, pembatasan akses media massa meliput, dan segala bentuk tekanan militer. "Referendum tuntutan paling demokratis," kata Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Nasional, Jhon Gobai, Ahad, 1 Desember 2019.

Dalam orasinya, mahasiswa Papua meneriakkan Papua bukan merah putih, tapi bintang kejora. Bintang kejora merupakan simbol yang digunakan pendukung Papua merdeka.

Mahasiswa juga memprotes segala bentuk kriminalisasi dan penangkapan aktivis pro-demokrasi. Mereka mendesak agar polisi membebaskan Surya Anta, aktivis yang ditangkap karena memperjuangkan pembebasan Papua. Mereka juga mengecam kriminalisasi terhadap aktivis Veronica Koman.

Yogyakarta, kata Jhon Gobai, menjadi pusat lokasi aksi peringatan kebangkitan hari lahir Papua 1 Desember 1961 itu. Di Papua, aksi peringatan kemerdekaan Papua juga berlangsung. Tapi, peringatan hanya berjalan melalui ibadah karena tekanan militer. "Hentikan operasi militer di Nduga yang penuh kekerasan dan penindasan," kata dia.

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Pranadipa Ricko Syahputra menyebutkan pemerintah Indonesia seharusnya mengakui bahwa Papua Barat telah merdeka sejak 1 Desember 1961.

Indonesia dan PBB, kata dia, harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam menentukan nasib sendiri, meluruskan sejarah, dan menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat Papua Barat.

Ia menuturkan PBB harus membuat resolusi untuk mengembalikan kemerdekaan Papua Barat sesuai hukum internasional. "Hentikan beragam diskriminasi rasis dan kolonialisasi Indonesia di Papua Barat," kata dia. [Tempo]

Kisah Pemimpin Kemerdekaan Kosovo dan Deklarator Aceh Merdeka

Foto kenangan (Alm) Tgk Hasan Tiro (kiri) dan Edita Tahiri. Dok. Edita Tahiri

AMNews - Bagi Pemimpin Kemerdekaan Kosovo, Edita Tahiri, sosok deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tgk Hasan Muhammad Di Tiro, adalah teman sekaligus guru. Mereka kerap berdiskusi dalam berbagai pertemuan, untuk memperjuangkan kemerdekaan di daerah masing-masing dulunya.

“Kami sama-sama pendiri UNPO,” kata Edita kepada acehkini, saat sama-sama mengunjungi makam Hasan Tiro di kompleks Makam Pahlawan Nasional, Tgk Chik Di Tiro, kawasan Gampong Manggra, Indrapuri, Aceh Besar.

UNPO adalah kepanjangan dari The Unrepresented Nations and Peoples Organization atau Organisasi rakyat dan bangsa yang tidak terwakili. Organisasi itu didirikan diusulkan pada 1990 di Tartu, Estpandaia. Selanjutnya dibentuk resmi pada 11 Februari 1991 di Den Haag, Belanda.

Edita Tahiri dan Hasan Tiro adalah bagian dari pendiri lembaga itu, Edita mewakili Kosovo dan Hasan Tiro mewakili Aceh. Selain mereka, tercatat sebagai pendiri lainnya adalah Wakil Dalai Lama dari Tibet, dan Ramos Horta dari Timor Leste, serta beberapa perwakilan bangsa tidak terwakili lainnya.

Selanjutnya>>>

Cek Mat Akan Tuntut Warganet yang Bully-nya di Facebook

AMNews - Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib menyesalkan adanya berita tentang dirinya menyebut masyarakat Aceh Utara malas. Bupati yang biasa disapa Cek Mad ini menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

"Perlu saya tegaskan, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan masyarakat Aceh Utara malas. Apa yang diberitakan itu tidak benar dan saya bisa buktikan tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu," kata Cek Mad kepada GOACEH.CO, Jumat (8/10/2019).

Cek Mad mengatakan dari video wawancara dengan para wartawan di lokasi acara TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-106 di Desa Plue Pakam, Kecamatan Tanah Luas tidak ada kalimat yang mengarah tentang pernyataan tersebut.

"Di rekaman (video) yang sudah viral itu tidak ada pernyataan saya tentang masyarakat Aceh Utara malas. Saya kan tidak bodoh sampai mengeluarkan kalimat seperti itu. Saya tidak suka (memojokkan) saya dengan cara seperti itu," ujarnya lagi.

Cek Mad mengaku sangat terpojok dengan adanya berita soal masyarakat Aceh Utara malas itu yang tengah viral di kalangan masyarakat. Bahkan saking tersinggungnya, Cek Mad mengaku akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum supaya ke depan tidak terulang lagi hal yang demikian.

"Apapun cerita, saya akan tuntut itu. Saya tidak mau saya dikatain yang tidak-tidak seperti itu. Di Facebook yang sudah viral dan yang di Facebook itu juga saya tuntut. Pokoknya saya tuntut," ujarnya lagi.

Ditanya lebih rinci soal masyarakat Aceh Utara malas, Cek Mad mengatakan memang pada suatu saat ia pernah diwawancarai oleh wartawan tentang bagaimana langkah bupati soal masyarakat Aceh Utara tidak mau menanam jagung atau ubi, padahal hasilnya dapat membantu meningkatkan ekonomi.

"Dulu, ada yang datang (wawancara) saya. Menanyakan kenapa masyarakat tidak mau menanam jagung atau ubi. Saya jawab, masyarakat sebenarnya bukan malas. Tetapi tidak mau menanam jagung karena tidak ada yang beli, tidak ada pasar yang menampung. Kalaupun misalnya itu yang dijadikan topik berita, jangan dipotong-potong kalimatnya," terang Cek Mad.

Seharusnya, sambung Cek Mad, pihak-pihak tertentu mendukung kinerjanya untuk membangun Kabupaten Aceh Utara ke depan, karena Aceh Utara masih tantangan yang harus dilalui.

"Aceh Utara ke depan masih banyak tantangan. Semua tim ahli bekerja untuk Aceh Utara. Seharusnya semua pihak mendukung. Berarti mereka yang memojokkan saya tidak memahami soal itu," ucapnya.

Sepekan terakhir, berita terkait pernyataan Bupati Cek Mad menyebut masyarakat Aceh Utara malas viral di kalangan masyarakat. Bahkan Cek Mad di-bully habis-habisan di media sosial.[goaceh.co]

Di Aceh, Rakyat Miskin, Pejabat Kaya Raya

AMNews - Aktivis HAM Aceh, Ronny Hariyanto, kembali melontarkan kritik tajam menyoroti kasus kemiskinan yang masih banyak dijumpai di Provinsi Aceh.
Ronny mengatakan Pemerintah Aceh lalai dan belum serius memikirkan nasib rakyat miskin di Aceh.

“Miris sekali, rakyatnya masih banyak yang terlalu miskin, tapi pejabatnya pada kaya raya, Pemerintah Aceh pun sangak aja, dan jelas belum serius mengentaskan kemiskinan,” kata Ronny.

Putera Idi Rayeuk ini menilai Pemerintah Aceh tidak bekerja keras mengatasi problem kemiskinan yang mengantar provinsi di ujung barat Indonesia ini sebagai daerah termiskin secara nasional.

“Jangankan serius mengatasi kemiskinan, mungkin memikirkannya saja tidak, eksekutif dan legislatif banyak nganggurnya.” ketus pemuda yang sangat getol menyuarakan masalah kemiskinan di Aceh tersebut.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan di Aceh, masih berkutat secara seremonial dan tak jarang berasal dari kemurahan hati pejabat tertentu saja.

“Bagaimana mau tuntas kemiskinan kalau diatasi kapan teringat saja, mana ada digencarkan program pemberdayaan masyarakat, bahkan tak jarang kalau ada pejabat yang datang atau dalam rangka pencitraan, baru itu rakyat miskin dipedulikan, misalkan jadi objek saat kampanye,” ujar Ronny sembari membeberkan kemiskinan akut yang juga banyak dialami warga Aceh Timur khususnya.

Dia juga mengkritik Pemerintah Aceh, yang belum menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas dan mendesak.

“Bagaimana mungkin kemiskinan mau hilang, kalau program yang dikedepankan banyak yang nggak nyambung dengan kondisi nyata masyarakat, bahkan masalah poligami dan isu tidak urgent lainnya lebih digembar-gemborkan, benar-benar santai para pejabatnya,” tukas mantan Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Ptovinsi Aceh tersebut.

Masih menurut Ronny kemiskinan yang diabaikan negara adalah bagian dari pelanggaran HAM.

“Jika negara abai terhadap kemiskinan dan dampak sosialnya, dimana masyarakat seharusnya mendapatkan penghidupan yang yang layak, itu jelas pelanggaran HAM,” cetusnya.

Selanjutnya Ronny mendesak Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk bekerja lebih keras lagi mengentaskan kemiskinan di Aceh.

“Pak Nova jangan santai lagi, 2 tahun sudah lewat, dan jangan kebanyakan acara gak penting yang menghamburkan uang rakyat Aceh, sejahaterakan segera rakyat Aceh seperti janji kampanyenya,” pungkas Ronny menutup keterangannya. [indonesiaberita.com]