Aceh Merdeka Post - Haba Nanggroe

Gerilya Para Pahlawan di Ajteh

Hanya dua bulan sebelum pergolakan yang kemudian disebut sejarah sebagai Darul Islam-pecah pada 21 September 1953, Boyd R. Compton berkunjung ke rumah Daud Beureueh di Beureuneun, Pidie. Compton, peneliti dari Amerika Serikat itu, bisa menangkap kegundahan hati si empunya rumah. Compton mencatat sebuah isyarat yang dilemparkan Beureueh, bekas Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Isyarat itu: pemberontakan bersenjata segera meletus di Aceh. “Kami di Aceh ini punya impian,” ujar Beureueh seperti dikutip Compton dalam bukunya, Kemelut Demokrasi Liberal. “Kami mendambakan masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda ketika Aceh menjadi Negara Islam,” ujar Beureueh.

Beureueh merasa Jakarta menusuknya dari belakang. Pada masa revolusi, dia adalah barisan “kaum republik” yang mengganyang kolonial Belanda dari Aceh. Kini, Jakarta pula yang menyakiti hatinya. Jakarta, misalnya, membubarkan Divisi X TNI di Aceh yang terkenal heroik itu. Lalu, pada 23 Januari 1951, status provinsi bagi Aceh dicabut pula oleh kabinet Natsir. Aceh dipaksa lebur dalam Provinsi Sumatera Utara.

Ketegangan kian memuncak ketika isu “daftar hitam” dikeluarkan oleh kabinet Sukiman. Di Jawa, daftar itu dipakai untuk menjerat anggota PKI. Tapi, di Aceh, sejumlah tokoh mendadak masuk daftar. Mereka ditangkap serta dijebloskan ke bui. Padahal, mereka ulama yang punya jasa mengusir Belanda. “Kita tak bisa lagi bekerja dengan pemerintah tukang tipu,” ujar Beureueh.

Kebenciannya kepada Sukarno menyala. Meski begitu, dia tetap menghadap Sukarno di Jakarta. Tujuannya satu: mempertegas nasib Aceh. Dia juga menagih janji Sukarno pada awal kemerdekaan untuk memberikan status otonom bagi Aceh. Jawaban Sukarno membuatnya patah arang: “Apa boleh buat. Negara baru, tentara baru. Apa yang terjadi tak bisa dibantah lagi.” Jawaban Sukarno itu dikutip oleh Mansoer Ismail, sekretaris pribadi Beureueh yang masih hidup dan kini berusia 103 tahun.

Menurut Mansoer, Beureueh pun memukul gong pemberontakan itu, 21 September 1953, setelah kongres ulama di Titeue, satu kecamatan di Pidie. Di sana dia menyatakan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia, mengikuti jejak Kartosoewirjo di Jawa Barat. Perlawanan bersenjata dimulai. Bersama Beureueh, sejumlah pasukan TNI pun balik gagang menjadi Tentara Islam Indonesia (TII). Sehari setelah proklamasi itu, mereka menguasai sebagian besar daerah Pidie, dan bertahan di Garot.

Jakarta tak kalah cepat. Dari Sumatera Timur (kini masuk wilayah Sumatera Utara), pasukan pemerintah yang dipimpin Kolonel Simbolon turun ke Garot. Pertempuran pecah. Garot, kota kecil itu, akhirnya jatuh ke tangan TNI. Sejak itu, Beureueh menjalankan taktik gerilya. Posisinya makin kuat karena sejumlah tokoh militer masa revolusi di Aceh, seperti Hasan Ali, Hasan Saleh, Husin al-Mujahid, Ilyas Leube, segera bergabung. Juga sejumlah pejabat sipil setingkat bupati bahkan turut serta dalam kabinet Darul Islam itu. Dari Pidie, pengaruhnya kian luas hingga meliputi seluruh daerah Aceh. Berkali-kali pula TII menyerang tentara pemerintah. Yang tragis adalah buntut kontak senjata di perbatasan Aceh Barat dan Aceh Besar.

Saat itu, satu truk TNI yang membawa drum minyak plus 16 serdadu dihajar peluru pemberontak. Kendaraan berat itu meledak. Semuanya tewas terbakar. Tentu saja aksi itu membuat TNI marah besar. Hari itu, 26 Februari 1954, pasukan TNI dari Batalion 142 asal Sumatera Barat memburu para pemberontak Darul Islam di kawasan Lhok Nga, Aceh Besar. Mungkin karena sasaran tak ditemukan di Desa Cot Jeumpa, mereka lalu jadi murka. Sekitar 25 petani tak bersalah di kampung itu ditembak mati. Dua hari kemudian, pembantaian berlanjut ke desa tetangga, Pulot. Serdadu TNI rupanya telah gelap mata. Mereka menghajar 64 nelayan di kampung miskin itu sampai tewas. “Termasuk orang tua dan anak-anak,” ujar Ahmad Chatib Amarullah, yang akrab dipanggil Acha, wartawan senior Aceh. Acha, kini berusia 73 tahun, masih ingat betul detail peristiwa itu. Dia mencatat, aksi brutal itu baru disiarkan sepekan kemudian di harian Peristiwa edisi 3 Maret.

Di koran lokal miliknya itu, Acha memuat berita tersebut dengan judul Banjir Darah di Tanah Rencong. Berita itu juga sampai dikutip oleh koran nasional dan asing, semisal Indonesia Raya dan New York Times. Gara-gara itu pula parlemen sempat guncang. “Warga Aceh di Jakarta protes keras ke Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo agar mengirim misi ke Aceh untuk kasus itu,” ujarnya.

Namun, Ali Sastroamijoyo tetap berkeras bahwa pemberontakan Beureueh memang harus ditumpas. Dia makin yakin setelah Tangse dan Takengon, dua basis pasukan pemberontak, jatuh ke tangan pemerintah. Tapi, sampai kabinet Ali jatuh di tahun 1955, perlawanan di Aceh masih terus berlanjut. Beureueh tak mundur setapak pun. Gerilya diteruskan, pasukannya itu terus berpindah-pindah tempat. “Tapi paling sering kami bermarkas di hutan Lueng Putu,” ujar Mansoer.

Di hutan belantara itu, Beureueh hidup di sebuah bilik yang disebutnya “rumah kulit“-karena seluruh dinding dan lantainya terbuat dari kulit pohon. Memang, tak ada lagi pertempuran besar. Meski begitu, Aceh kerap disebut daerah sangat rawan “gangguan keamanan”. Sementara itu, Jakarta dalam percobaan demokrasi liberal. Pertikaian antar-partai politik begitu panas. Kabinet sering kali jatuh dan kekuasaan politik pun bongkar-pasang. Dalam situasi begitu, soal Aceh timbul tenggelam.

Akhirnya Sukarno dan Hatta memang mengirim kurir khusus pada Juni 1955 untuk berbicara dengan para pemberontak. Hasilnya nihil. Perubahan terjadi pada 1956, ketika Komandan Daerah Militer Aceh, Kolonel Sjamaun Gaharu, mencetuskan konsepsi Prinsipil Bijaksana. Artinya, selain operasi militer, tetap dijalin kontak dengan pemberontak untuk mencari jalan damai. Kontak itu tak banyak membuahkan hasil secara politik, kecuali kesepakatan yang disebut Ikrar Lamteh pada 8 April 1957. Isinya, semacam gencatan senjata kedua belah pihak. Selain itu, ada kesepakatan antara pemerintah lokal dan pemberontak untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan daerah Aceh di atas kepentingan kelompok.

Gencatan senjata ini sempat berjalan sampai 1959. Dan momentum itu pun menjadi titik balik pemberontakan. Di masa itulah Perdana Menteri Djuanda mengunjungi Aceh. Dia sempat bertemu dengan Hasan Saleh, Panglima DI/TII. Bersama Hasan Saleh, hadir juga Hasan Ali, Perdana Menteri Negara Bagian Aceh Negara Islam Indonesia. Dalam buku Mengapa Aceh Bergolak, Hasan Saleh mengisahkan saat dia bertemu Djuanda. Dia tetap menuntut kepada Djuanda agar Negara Bagian Aceh dijadikan saja bagian dari Republik Indonesia. Tuntutan berbau federalisme itu ditolak oleh Djuanda. Alasannya, Indonesia telah berbentuk kesatuan. Tak ada tempat buat negara bagian. Meski begitu, Hasan Saleh setuju mencari jalan keluar secara damai. Rupanya, pandangan damai itu tak sejalan dengan Beureueh, sang Wali Negara Bagian Aceh. Dia meminta Hasan Ali membatalkan gencatan senjata dan mulai lagi serangan gerilya besar-besaran. Saat itu, seperti diakui Hasan Saleh, pengaruh Beureueh masih cukup kuat. Dia juga dibantu oleh Angkatan Kepolisian Aceh yang membelot ke DI/TII dengan 300 pucuk senjata. Itu belum terhitung bantuan dari Kompi Sidikalang pimpinan Ibrahim Saleh.

Didera perang selama dua dasawarsa, sebagian tokoh pemberontak itu tampaknya telah letih. Hasan Saleh malah setuju agar pemberontakan Aceh diakhiri saja. Baginya, sebagian tuntutan DI/TII Aceh toh bisa dipenuhi Pusat. Diam-diam, dia bersepakat dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI, Jenderal A.H. Nasution, bahwa tak ada lagi pemberontakan di Aceh. Karena tahu Beureueh pasti tak setuju dengan jalan damai itu, Nasution berpesan kepada Hasan Saleh. “Kekanglah Daud Beureueh agar dia tak bergerak lagi,” ucap Nasution seperti dikutip Hasan Saleh.

Dari situ, Hasan Saleh melakukan manuver yang kelak dikutuk habis oleh sang Wali. Dia dipecat sebagai panglima. Sebagai “pengkhianat”, darahnya dinyatakan halal. Dosanya tergolong gawat: dia membentuk Dewan Revolusi Negara Bagian Aceh-Negara Islam Indonesia pada 26 Mei 1959. Saat itu, Dewan Revolusi menabalkan Teungku Husin al-Mujahid jadi wali negara. Sementara itu, Hasan Saleh duduk sebagai panglima perang. Sebagian besar tokoh penting Darul Islam Aceh ternyata berpihak ke dewan ini. Yang menyakitkan Beureueh, para pelaku adalah kawan-kawannya sendiri. Kelompok Dewan Revolusi inilah yang berunding dengan Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi, yang lantas memutuskan Aceh sebagai daerah istimewa. Sebagian tentara pemberontak, seperti yang disepakati dalam perjanjian, bergabung dalam divisi khusus yang menjadi bagian dari Komando Daerah Militer Aceh.

Surutkah Beureueh? M. Nur El Ibrahimy, menantu Beureueh, mengatakan apa yang terjadi dengan Dewan Revolusi bukanlah sebuah kudeta, melainkan sebentuk “split”. Artinya, kelompok DI/TII terbelah dua: faksi Hasan Saleh dan Daud Beureueh. Buktinya, di Aceh tetap saja ada pergolakan setelah tahun 1959 itu. Terutama di sejumlah daerah yang masih setia pada Beureueh, umpamanya Aceh Timur, Aceh Tengah, Tanah Alas, Aceh Utara, dan Aceh Barat. Sementara itu, di tengah perseteruan politik, sebagian orang terus mengupayakan damai.

Lagu-lagu damai diciptakan. Isinya mengajak perang berhenti. Yang sangat kondang dan banyak dinyanyikan rakyat adalah lagu Aman, ciptaan Ceh Daman Dewantara, seniman tradisional asal Gayo. Dia dikenal cukup dekat dengan Teungku Ilyas Leube, tangan kanan Beureueh yang sangat setia. Lagu itu mungkin juga pucuk dari gunung harapan. Seperti pesan kuat pada liriknya itu: “Dengan jari sepuluh, saya sampaikan permintaan rakyat/ Kepada Tuan yang sedang bertikai/ Sirih dan tikar telah kami gelar/ Agar Tuan berdua duduk bersama”. Begitu arti lirik yang aslinya dalam bahasa Gayo itu. Rupanya, lagu itu sangat mengena di hati sebagian besar rakyat di pedesaan. “Air mata sampai tumpah menyanyikan lagu itu,” ujar Daman, yang sekarang telah berusia 75 tahun.

Gencatan senjata memang berakhir pada 1959, dengan diterimanya proposal daerah istimewa bagi Aceh. Tapi Beureueh masih tetap berkelana di hutan. Di ujung masa pemberontakannya, Beureueh bergabung dengan Republik Persatuan Indonesia, bersama PRRI dan Permesta. Bersama itu pula sejak 1961 nama Negara Bagian Aceh/NII diubah menjadi Republik Islam Aceh (RIA). Hasan Ali menjabat perdana menteri dalam RIA itu. Belakangan, Ali juga turut meninggalkan Beureueh, dan menganjurkan sang Teungku segera turun gunung. Pemerintahan Aceh memang belum kuat. Saat itu Sjamaun Gaharu digantikan Kolonel Mohammad Jasin menjadi Komandan Daerah Militer Aceh. Jasin pula yang mendekati Daud Beureueh dengan rasa hormat, dan terus-menerus menyerukan agar pemimpin pemberontak itu mau turun gunung. Sejak 1961, surat menyurat keduanya terus berlangsung. Bahkan Jasin berani bertemu langsung dengan Beureueh, untuk berdialog empat mata, di sebuah tempat rahasia.

Pada hari-hari terakhir di hutan, Beureueh praktis hanya ditemani delapan tokoh, semisal Teungku Ilyas Leube, Hasballah, Amin Negara, Amin Basyah, dan Baihaqi. Posisi mereka kian terjepit lantaran semua daerah basis telah diambil alih oleh Hasan Saleh. Menurut Mansoer, “Pengkhianatan membuat kami tak bisa bergerak bebas lagi.” Mereka kian sulit melakukan perlawanan. Setahun kemudian, dengan bujukan Jasin, akhirnya Beureueh luluh. Dia bersedia turun gunung, pada 9 Mei 1962, beserta pasukan setianya yang dipimpin oleh Teungku Ilyas Leube.

Tapi, soal turun gunung ini, Mansoer memberi catatan keras. “Abu Beureueh sebenarnya belum puas karena perjuangannya belum membuahkan hasil,” ujarnya. Bagi Beureueh, Jakarta tetap dinilainya sebagai penipu. Soalnya, kesejahteraan rakyat Aceh belum terwujud, meski telah ada status daerah istimewa. Ekonomi masih morat-marit, meski banyak sumber daya alam ditemukan pada awal 1970. Mungkin itu sebabnya Aceh kembali bergolak, empat belas tahun setelah Beureueh turun gunung.

Panggung itu lalu diisi oleh tokoh yang pernah menjadi pengikut Beureueh: Hasan Tiro, yang memulai Gerakan Aceh Merdeka pada Desember 1976. Beureueh memang tak terlibat lagi. Tapi sejumlah rekannya, semisal Teungku Ilyas Leube, memilih bergabung dengan kelompok Hasan Tiro, yang ternyata punya fantasi politik sama: “mengembalikan kegemilangan Aceh zaman Iskandar Muda”. Sampai meninggal di tahun 1987, Beureueh tak pernah memberi komentar terbuka bagi gerakan Tiro itu. Mungkin dia setuju, atau kecewa dengan fantasi politik itu. Sebab, seperti kata Mansoer: “Dalam pidatonya, Hasan Tiro tak pernah menyebut akan mendirikan negara Islam.”

************

Diplomasi Tanpa Todongan Bedil

Aceh 7 Maret 1961. Sepucuk surat mahapenting meluncur dari markas penguasa militer tertinggi di Aceh. Pada bagian luar amplop tertulis alamat yang dituju, yaitu Teungku Muhammad Daud Beureueh, pemimpin gerakan DI/TII Aceh. Surat yang dikirim lewat kurir khusus itu diawali dengan kalimat nan indah: “Bahwa inilah warkatul ikhlas, yang datang dari M. Jasin, Kolonel Infanteri, Panglima Kodam Iskandar Muda. Dan mudah-mudahan Ayahanda Teungku dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.”

Boleh jadi gaya bahasa Jasin terbilang aneh. Meski seorang panglima militer, Jasin sama sekali tak mengedepankan tekanan. Dalam surat itu Jasin bahkan menawarkan keberangkatan ke tanah suci Mekah kepada Teungku Daud Beureueh dan keluarga. Jasin sengaja memilih jurus sopan itu. Soalnya, Teungku Daud adalah ulama Aceh yang paling disegani pada zaman itu. Ia tak takut ancaman dan tekanan. Teungku Daud justru akan “takluk” pada orang-orang yang bersikap sopan dan rendah hati. Meski tak kenal secara pribadi, “Saya sengaja menyebut Teungku Daud sebagai ‘ayahanda’,” ujar Jasin.

Bukan hanya itu, sebenarnya. Sejak beberapa waktu sebelumnya, segera setelah Jenderal A.H. Nasution menugasinya menjadi Panglima Kodam Iskandar Muda di Aceh pada November 1960, Jasin telah menyebarkan selebaran lewat pesawat udara, berisi permintaan agar tak seorang prajurit pun dari Kodam yang mengeluarkan atau menembakkan senjata ke arah pasukan DI/TII. “Saya tak ingin menggunakan peluru untuk menyelesaikan pemberontakan di Aceh,” katanya. Jasin tak menutup kemungkinan ada prajurit Kodam yang kecewa. Tapi, “Mereka harus mengikuti komando dan perintah panglima,” ujarnya.

Jasin yakin pada laporan dan analisis intelijen bahwa masalah DI/TII di Aceh bisa diselesaikan secara damai. Caranya terbukti efektif. Ribuan pasukan DI/TII Aceh pun turun gunung dan menyerahkan diri. Beberapa tokoh seperti Sulaiman Gading, R. Sulaiman, dan Wahab Ibrahim bahkan menghentikan aktivitas pemberontakan. Jasin mengirimkan surat untuk Teungku Daud Beureueh yang masih memimpin belasan ribu pasukan di kawasan pegunungan sesudah itu.

Gayung pun bersambut. Teungku Daud segera membalas surat Jasin. Dalam suratnya, Teungku Daud menyebut Kolonel Jasin dengan predikat “anakanda”. Tak tanggung-tanggung, pemimpin pemberontakan DI/TII Aceh itu menulis empat halaman penuh kertas folio. Isinya seputar alasan pemberontakan di wilayah Aceh, yakni upaya penegakan “hukum Allah dan Rasul” dan akibat kekecewaan rakyat Aceh terhadap sikap Jakarta. Teungku Daud kemudian mengirim utusan pribadi, A.R. Hasjim, untuk menemui Kolonel Jasin di Kutaraja, Banda Aceh. Pendekatan Jasin tak sia-sia. Setelah melalui beberapa kali korespondensi, Teungku Daud bersedia bertemu dengan Jasin.

Seperti mendapat durian runtuh, Jasin pun bergegas. Ia mengajak lima orang ulama dan 20 pasukan pengawal berjalan menyusuri hutan di selatan Lhok Seumawe. Agar tak mengesankan permusuhan, Jasin sengaja hanya mengajak sedikit pasukan. Padahal, Letkol Nya Adam Kamil, Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, sempat menyiapkan 200 pasukan bersenjata lengkap. Tak cuma itu, Jasin juga memerintahkan pasukannya menggantungkan senjata di bahu. “Moncong senapan harus mengarah ke tanah sebagai tanda persahabatan,” kata Jasin.

Meski telah mendapat lampu hijau dari Teungku Daud Beureueh, perjalanan menuju markas DI/TII bukan tanpa risiko. Selama sekitar empat jam perjalanan di hutan, rombongan Jasin beberapa kali “dicegat” oleh ratusan pasukan DI/TII. Jasin sempat terheran-heran dengan persenjataan yang dimiliki pasukan pemberontak itu. Saat itu pasukan DI/TII setidaknya menenteng empat bazoka. Padahal, ujar Jasin, “Saat itu TNI belum memiliki bazoka. Kita tidak punya uang untuk membelinya.” Jasin tiba di sebuah bukit yang dipenuhi pasukan DI/TII. Teungku Daud Beureueh, yang telah menunggu, langsung turun dari gubuk panggungnya.

Tanpa banyak bicara, Teungku Daud dan Jasin berpelukan cukup lama. Mereka terlihat seperti ayah dan anak yang telah lama berpisah jalan. Ini adalah pertemuan pertama Teungku Daud dengan pejabat militer setelah delapan tahun mengibarkan pemberontakan DI/TII di Aceh. Teungku Daud mengajak Jasin naik ke gubuknya. Sambil minum kopi panas, mereka bicara empat mata selama satu jam. Saat itu Teungku Daud mengulang alasan pemberontakan seperti yang pernah ditulis dalam suratnya. Jasin menanggapinya dengan takzim.

Setelah “curhat” selesai, Jasin mengajak Teungku Daud mengakhiri pemberontakan secara damai. Tawaran ini membuahkan hasil yang luar biasa. Pada 9 Mei 1962, Teungku Daud beserta ribuan pasukannya turun gunung. Mereka menghentikan pemberontakan dan berikrar untuk kembali ke pangkuan RI. Ini adalah akhir dari sembilan tahun pemberontakan DI/TII Aceh yang diperkirakan merenggut sekitar seribu nyawa.

Jasin, yang pada zaman Presiden Soeharto sempat menjabat Sekjen Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tapi kemudian mengundurkan diri dan belakangan ikut dalam kelompok Petisi 50, menyatakan tak tahu apakah cara yang ia pakai bisa juga digunakan untuk mengatasi Gerakan Aceh Merdeka. “Mungkin saja kondisinya berbeda,” katanya.

Meski berhasil, tak semua orang setuju dengan gaya pendekatan Jasin kepada Teungku Daud Beureueh. M. Nur El Ibrahimy, menantu Teungku Daud yang juga menulis buku tentang mertuanya itu, menyebut tawaran untuk menunaikan ibadah haji sebagai sogokan yang terlalu dini. “Sebenarnya tawaran seperti itu tidaklah sopan. Teungku Daud bukanlah orang yang silau dengan fasilitas dan kemewahan,” ujar Ibrahimy.

Jasin, kini 82 tahun dan menghabiskan sebagian besar hari-harinya di atas kursi roda setelah stroke menghantamnya dua tahun lalu, mengakui Teungku Daud adalah tokoh yang sederhana. Jasin beberapa kali mengunjungi Teungku Daud, sesudah “penyerahan diri” itu di Kampung Beureunen, Pidie. “Saya melihatnya bekerja menggali parit bersama rakyat biasa. Setelah bekerja, beliau mengajak saya dan rakyat makan bersama,” kata Jasin, yang menambahkan bahwa Teungku Daud pun menampik tawaran jip Willys dan rumah darinya.

*Sumber Majalah Tempo 18 Agustus 2003

SEKELUMIT SEJARAH PERJUANGAN GAM

Setelah Hasan Tiro pulang ke Aceh, banyak ide-ide baru yang disampaikan untuk perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Ide-ide atau konsep baru tersebut sangat bertentangan dengan Islam dan norma Adat Istiadat Aceh secara umum. Karenanya terjadilah selisih paham yang mengakibatkan perpecahan di tubuh GAM.

Adapun penyebabnya antara lain ; pencetusan hari dan tanggal Proklamasi kemerdekaan Aceh. Banyak tokoh-tokoh senior Aceh menginginkan penetapan hari dan tanggal proklamasi disesuaikan dengan hari pelantikan perdana menteri dan perwira militer, yakni tanggal 20 Mei 1977.

Bahkan, ada diantaranya mengusulkan agar penetapan hari proklamasi disesuaikan dengan hari proklamasi RIA, yakni tanggal 15 Agustus 1961. Sementara itu, Hasan Tiro tetap bersikukuh dengan pendapat pribadinya yang menginginkan tanggal proklamasi kemerdekaan Aceh disesuaikan dengan tanggal kematian kakeknya, Tgk. Ma’at di Tiro yang syahid pada tanggal 4 Desember 1911.

Kedua, mengenai bait proklamasi. Pada alinea terakhir bait proklamasi Hasan Tiro mencantumkan kalimat ; “ Siploh droe njang po tanda droe nibak peunjata njoe ka meugulee matee sjahid” yang artinya (Sepuluh orang Kakek yang menandatangani proklamasi ini sudah terguling mati sayahid”.

Kalimat itu menurut beberapa tokoh dirasakan kurang tepat. Tgk. Hasbi Geudong memberikan usulan agar dapat dirubah dengan kalimat “Meuribee-ribee droe endatu bangsa Atjeh ka meugulee matee sjahid nibak peutheun nanggroe njang mulia njoe” yang artinya beribu-ribu moyang bangsa Aceh telah mati syahid dalam mempertahankan Negara yang mulia ini”. Usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Hasan Tiro tanpa alasan yang pasti. ( Abu Jihad : 83-85).

Ketiga, tentang wilayah kekuasaan. Dalam deklarasi GAM, Hasan Tiro telah mengklaim bahwa wilayah negara yang dibentuk meliputi seluruh Sumatera sampai ke Lampung. Namun pendapat ini disanggah oleh Dr. Muchtar. Menurutnya, tidak mudah mengklaim wilayah Sumatera secara keseluruhan karena tidak ada landasan historisnya. Keempat, tentang bentuk Negara Aceh yang bersifat Kerajaan.

Hal ini ditegaskan oleh Hasan Tiro dengan alasan bentuk sebuah kerajaan merupakan sistem pemerintahan yang sangat ideal di seluruh dunia. Namun konsep yang ditawarkan oleh Hasan Tiro tersebut kembali ditolak oleh Dr. Muchtar yang mengusulkan apabila dibentuk Kerajaan maka Tuanku Ibrahim di Banda Aceh harus diikut sertakan dalam perjuangan, paling tidak sebagai penasehat. Mendengar hal tersebut Hasan Tiro menjadi gusar karena maneuver politiknya tidak diterima oleh forum.

Kelima, tentang bendera negara. Para tokoh RIA telah sepakat bendera yang akan dipakai nanti adalah bendera alam peudeung dengan warna dasarnya berwarna hijau. Sedangkan untuk bendera dengan warna dasar merah dengan berlambang bulan bintang ditengahnya melintang sebuah pedang hanya akan dipakai sebagai bendera perang.

Namun bendera tersebut mendapat perubahan di tangan Hasan Tiro dengan memakai warna merah pada dasarnya dan bulan bintang di tengah serta strip hitam sebagai tanda untuk mengenang kakeknya. Keenam, mengenai bahasa persatuan yang diusulkan memakai bahasa Aceh dan bahasa melayu pasee oleh tokoh RIA.

Usulan tersebut kembali dipatahkan oleh Hasan Tiro dengan alasan bahasa melayu telah dipergunakan oleh Negara Indonesia dan untuk Negara Aceh haram memakainya. Hasan Tiro mengusulkan bahasa persatuan Negara Aceh adalah bahasa Aceh.

Padahal, dari latar belakang sejarah yang diketahui, bahasa Indonesia berasal dari bahasa melayu dan bila dikaji dari segi geografis dan keragaman suku, maka apabila dipakai bahasa Aceh Suku Aneuk Laot, Takengon, Gayo, Alas dan Tamieng serta suku lainnya akan susah sekali berkomunikasi.

Ketujuh, tentang pijakan sejarah dimana Hasan Tiro hanya berkonsep pijakan sejarah hanya tertuju pada Tgk. Chik Di Tiro dan keluarganya sampai dengan tahun 1911 — saat syahidnya Teungku Ma’ad di Tiro. Sedangkan para tokoh RIA berpijak mulai dari Sulthan Ali Mughayat Syah, Ali Riayat Syah Al Qahar dan Sultan Iskandar Muda, jelasnya sampai tahun 1942 sebagai benang merah yang tiada putus dan tersambung sampai Belanda sendiri lari dari Aceh.

Hal-hal tersebut lah yang membuat sebagian besar ulama berpindah jalur dari Gerakan Aceh Merdeka, meskipun ada berapa diantaranya yang masih ikut mengangkat senjata dengan alasan lain. Pada tahun 1990-an, perpecahan antara kedua belah pengikut Hasan Tiro dan bekas pejuang RIA yang kemudian dipimpin oleh Dr. Husaini, semakin melebar dan mencapai puncaknya. Pergesekan tersebut akhirnya membuat Hasan Tiro mengambil keputusan untuk memecat Dr. Husaini dan pengikutnya dari struktural GAM.

Gerakan offensive yang dilakukan oleh anggota GAM dibawah Hasan Tiro sangat mencemaskan banyak kalangan. Dalam hal tersebut, Ahmad Kandang yang bertindak selaku militer GAM menyerang tentara Indonesia.

Padahal, menurut Don Zulfahri penyerangan tersebut tidak pernah diinstruksikan oleh Mabes GAM. Setiap pejuang Aceh Merdeka selalu mengutamakan keselamatan, harta dan marwah bangsa Aceh dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya disetiap tindakan yang diambil.(fb)

Sekelumit Kisah Kesejahteraan Eks GAM Yang Terjajah Dan Tidak Diakui Oleh Pemerintah RI

Aceh Utara – Konflik bersenjata melawan desentralisasi, kesewenang-wenangan dan ketidak adilan Pemerintah Indonesia di Aceh berkobar setelah Hasal Tiro mendeklarasikan Aceh Merdeka 4 Desember tahun 1976.

15 Agustus 2005 RI dan GAM kembali berdamai meskipun tidak mendapat apa-apa termasuk keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Senjata GAM dipotong AMM dan TNI ditarik dari Aceh, GAM pun kembali menjadi sipil biasa.

Delapan tahun pasca perang melawan ketidak adilan mantan kombatan menguasai parlemen dan Pemerintah Aceh. Sementara eks kombantan GAM dikampung-kampung terus termarginalkan dari kesejahteraan dan pembangunan.

Meskipun perut kosong mereka sangat focus dengan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan setelah diberdaya tetap sabar menanti kemenangan. Rata-rata mantan kombatan GAM yang menjadi sipil biasa dipedalaman Sawang dan Nisam sebagai daerah hitam saat perjuangan, mereka umumnya terabaikan dari kesejahteraan.

Mereka tetap saja duduk diwarung kopi untuk berdebat dari perjuangan bersenjata hingga perang urat saraf,dan membahas misi untuk pencitraan partai yang ditemani oleh kopi pancung dan rokok mengutang.

Sementara pekerjaan tidak begitu jelas, apapun dilakoni “asal halal”, beberapa orang di Kecamatan Nisam kegiatannya hanya mengupah dan menjadi buruh di lahan pertanian orang lain dan tinggal dirumah tidak layak huni. Disamping fisik mantan pejuang ini pun tidak bisa bekerja keras akibat bahu dan tangan yang ditembus peluru.

Sulaiman bin Tgk Budiman (Tgk Selangke) (38) salah satu diantara sekian banyak GAM yang masih “terjajah” ekonominya. Dia adalah mantan GAM berasal dari Gampoeng Menasah Alue Kecamatan Nisam, Aceh Utara.

Sulaiman, memiliki seorang istri yang dikarunia 4 orang anak. Dia bergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2002 dalam kelompok pasukan Cicem Ujeun-Ujeun yang di komandoi oleh Alm Ma’andah. Dia juga aktif sebagai intelijent GAM disaat para pasukan TNI masuk ke Gampong-gampong untuk melakukan pengepungan sarang awak ateuh (GAM).

Saat perang dihutan-hutan dia sering berpindah-pindah, dan sempat kehilangan dari pasukan atau pimpinannya akibat diserang hingga lari berlawanan arah. Dia pernah juga bergabung dengan pasukan Pirangha, Pasukan Rawon dan Pasukan Ulee Jama’ah yang beranggota 5 orang.

Pada saat 4 Kompi ini bergabung, mereka di kepung oleh pasukan TNI 112 di Teupin Reusep Kecamatan Sawang, Aceh Utara, pada Maret 2004, dia tertembak di pergelangan tangan sebelah kanan dan juga bahu sebelah kiri. Dalam keadian itu 8 kawannya meninggal, mereka adalah Tgk Bidin, Apa Oei, Cot-cot (Ramli), Siloen , Belot Dua, Mentri Hasan dan 2 orang lainnya.

Satu minggu kemudian pergelangan tangan dan bahun kiri nya yang tertembak mulai membusuk, ia sakit-sakitan hingga tiga bulan, tubuhnya sangat lemas akhirnya tangkap TNI 112.

Bersama TNI 112 dia disiksa dan diobati, tidak lama kemudian 15 Agustus 2005 perdamaian pun tiba, dia kembali ke keluarganya dengan fisik yang tidak sempurna lagi.

Setelah pengalaman pahit dialami saat perang, Sulaiman (38) alias Tgk Seulangke, meskipun semasa konflik dia sering bergabung dalam 3 kelompok pasukan GAM, baik pasukan Ticem Ujeun-ujeun, Pirangha, dan Pasukan Rawon, namun sekarang dia tidak diakui sebagai GAM.

“sekarang saya tidak di akui sebagai eks kombatan walaupun badan dan tangan saya cacat karena kena peluru pasukan TNI” Kata mantan kombatan GAM itu di kediamannya, Kamis, 29 Agustus 2013.

“ untuk bertahan hidup saya dan keluarga sehari-hari, saya bekerja sebagai pengumpul barang bekas (pileh Broek-Broek) dengan penghasilan yang sangat kurang dan tergantung barang bekas yang berhasil di kumpul untuk di jual ke toke (agen broek-broek) barang bekas” Curhat pasukan perjuangan ini.

Dia juga mempunyai satu orang istri dan 4 anak, anak yang pertama berumur 14 Tahun dan dia putus sekolah akibat biaya, anak yang ke 2 berumur 10 tahun kelas 3 SD, dan yang ke 3 berumur 8 Tahun sedang menempuh pendidikan kelas 2 SD, dan yang keempat baru berumur 1 tahun digendong oleh ibunya.(FB)

Hasan Tiro, Perawat Literasi Atjeh

JIKA kita lebih objektif, Hasan Tiro (1925-2010) pada masa muda sebenarnya sangat mencintai Indonesia. Sebagai pengurus Barisan Pemuda Indonesia (BPI), ia mengibarkan bendera Merah Putih—bendera yang di kemudian hari dikecamnya habis-habisan—di Lamlo, Pidie, tak lama setelah Sukarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Saat itu usianya baru 20 tahun.

Pada 17 November atau tiga bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik, Tiro mengikuti rapat akbar pembentukan Laskar Mujahidin di Masjid Tiro. Dalam rapat itu, muncul rekomendasi membentuk barisan perang, dan bersumpah-setia mempertahankan kemerdekaan. Saat itu Tiro tak hanya memilih jalan perang, ia juga mulai berjuang melalui pena. Tiro tercatat pernah menjadi wartawan Koran Semangat Merdeka yang digawangi Teungku Ismail Jacob dan Ali Hasjmy (seorang penulis tekun, sastrawan, sekaligus penerjemah). Di sela-sela kesibukannya sebagai wartawan, alumni Normaal School Institute itu sempat-sempatnya menulis buku Mencapai Kemerdekaan pada 1946.

Tapi, seperti bunyi pepatah latin, Temporal muntatur etnos muntatur ilis, waktu itu berubah dan kita ikut berubah di dalamnya. Begitu pula yang menimpa pemuda kelahiran Tanjong Bungong, Pidie, pada 25 September 1925 itu. Kebijakan represif Pemerintahan Ali Sastroamidjojo (1953-1955) saat membasmi pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan pada 1953-1954 membuat darah cucu Teungku Syik di Tiro, pahlawan nasional Indonesia, itu mendidih.

Dari tempat tinggalnya di 454 Riverside Drive, New York, mahasiswa Fakultas Hukum pada Columbia University yang juga staf Perwakilan Indonesia di New York, menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, seorang nasionalis kelahiran Magelang (1903-1976). Surat itu ditulis dengan mesin tik di atas kertas berkop Republik Islam Indonesia, dengan alamat di 489 Fifth Avenue, New York 17, N.Y. Surat itu dimuat oleh sejumlah suratkabar Amerika, juga suratkabar Indonesia yang terbit di Jakarta seperti Abadi, Indonesia Raya dan Keng Po.

Dalam suratnya, Tiro mendakwa Ali Sastroamidjojo “telah dan sedang terus menjerat bangsa Indonesia ke lembah keruntuhan ekonomi dan politik, kemelaratan, perpecahan, dan perang saudara.” Tiro mendesak Sastroamidjojo untuk menghentikan pembunuhan anak bangsa di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan.

Kemunculan Tiro pada 1954 itu tergolong berani. Ia menunggu momen yang tepat untuk mengecam pemerintahan Ali Sastroamidjojo, setahun setelah serdadu Indonesia menggempur kekuatan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh. Tiro yang mengamati perkembangan politik dalam negeri dari Amerika merasa saatnya genderang perang diplomasi ditabuh. Ia tanggalkan label mahasiswa ‘baik-baik’, dan memilih berjuang bersama gerakan yang ingin menegakkan negara Islam itu.

Surat itu pula membuat namanya mulai banyak dibincangkan, tak hanya di Indonesia, melainkan di dunia internasional. Ia seperti menemukan panggung yang tepat, tak hanya sekadar membela DI/TII, tapi sekaligus mengorbitkan ketokohan atas nama dirinya sendiri, saat mengangkat dirinya sebagai duta besar Negara Islam Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Sekiranya Hasan Tiro tidak menulis surat terbuka mengecam Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo itu, namanya mungkin tak pernah dikenal orang apalagi memberi pengaruh besar terhadap perjalanan sejarah Aceh di kemudian hari.

Penulis yang tekun

Orang-orang lebih mengenal Hasan Tiro sebagai pendiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah Indonesia bahkan melabelinya “gembong separatis”. Tapi di balik sikap kerasnya itu, Tiro adalah penulis yang sangat tekun. Pada usia 22 tahun, Tiro sudah menerjemahkan buku As-Siyâsah asy-Syar’iyyah atau Dasar-dasar Negara Islam karya Prof. Abdul Wahab Khalaf.

Dapat dipahami mengapa saat Teungku Daud Beureu’eh mendirikan DI/TII Aceh pada 1953, Tiro menjadi pembela paling gigih. Boleh jadi, perjumpaan Tiro dengan ideologi Beureu’eh terkait (dan terpengaruh) dengan buku Guru Besar di Cairo University yang diterjemahkannya itu. Tiro sendiri menyimpan cita-cita untuk mendirikan sebuah Negara Islam di Aceh, seperti yang sedang diperjuangkan Beureu’eh.

Selesai menerjemahkan buku Dasar-dasar Negara Islam, Tiro terus melanjutkan aktivitas menulisnya. Pada 1948 atau akhir masa studinya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, sosok yang oleh Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara disebut “pemuda pendiam tapi memberi kesan cerdas dan cukup lincah” itu merampungkan buku Perang Atjeh 1873-1927. Dalam buku ini, Tiro banyak mengupas tentang heroisme pejuang Aceh melawan Belanda, dan perjuangan Indonesia Merdeka. Dari buku ini pula ada satu kesan bahwa Tiro begitu peduli pada sesuatu yang memiliki tekanan pada “Indonesia”.

Tiro juga disebut-sebut sebagai penulis buku Revolusi Desember ’45 di Atjeh atau Pembasmian Pengchianat Tanah Air yang diterbitkan oleh Pemerintah R.I. Daerah Atjeh.

Penerbitan buku ini dimaksudkan sebagai buku putih Perang Cumbok, perang antara ulama dan kaum uleebalang di Aceh. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, sejarawan Aceh M. Isa Sulaiman, meyakini Tiro sebagai penulis buku tersebut (baca: M Isa Sulaiman, Sejarah Aceh: Sebuah gugatan terhadap tradisi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

Nama Tiro mulai diperhitungkan sebagai penulis serius setelah menerbitkan buku Demokrasi untuk Indonesia di Amerika pada 1958. Nada dalam buku ini serupa dengan surat terbuka yang pernah dikirimkan kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo empat tahun lalu. Tiro mengecam sangat keras konsep negara kesatuan yang diagungkan Sukarno dan angkatan darat.

Dalam pandangan Tiro, sebagai negara dengan wilayah kekuasaan cukup luas, keliru jika memaksakan Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebab, dengan kekuasaan memusat di Jawa, keadilan dan kesejahteraan pasti tak akan merata. Tiro pun menawarkan konsep negara federasi sebagai pengganti negara kesatuan. Tahun 1960, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Democracy for Indonesia.

Buku Tiro ini menemukan momentum yang tepat ketika gelombang reformasi bergemuruh di Indonesia, terutama saat politisi Amien Rais mencetuskan ide negara federal di Indonesia. Tahun 1999, penerbit Teplok Press menerbitkan kembali buku Demokrasi untuk Indonesia dan menjadi bacaan para aktivis Indonesia. Ide-ide Hasan Tiro pada 1958 seperti menemukan relevansinya.

Pemikiran brilian Tiro bisa juga dilacak dalam buku Masa Depan Politik Dunia Melayu yang terbit pada 1965. Dalam buku ini, Tiro masih mengecam konsep negara kesatuan, dan kembali mengusulkan negara federasi untuk Indonesia. Banyak yang menilai, buku ini sebagai buku terbaik yang pernah ditulis Hasan Tiro, sekaligus menggambarkan betapa membuminya pemikiran dia untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Namun, hingga kini, Indonesia masih berbentuk negara kesatuan yang dijaga dengan ketat dan keras.

Perawat literasi Atjeh

Selama bermukim di Amerika, Tiro banyak memburu manuskrip tentang “Atjeh” di berbagai perpustakaan di sana. Manuskrip-manuskrip ini dijaga dengan sangat rapi. Ketekunannya menjaga manuskrip lama, baik masa kesultanan Atjeh maupun ketika berperang dengan Belanda, bisa kita baca dalam bukunya Atjeh bak Mata Donja (Aceh di Mata Dunia). Dalam buku ini, Tiro mengutip dan mencantumkan kliping koran New York Times yang pernah menulis tentang Perang Aceh dengan Belanda.

Sewaktu bergerilya di hutan-hutan Aceh setelah deklarasi Aceh Merdeka tahun 1976, Tiro terus menulis pelbagai tajuk untuk membuka kesadaran “ke-Aceh-an” masyarakat Aceh. Tulisan ini disebarkan secara berseri dalam bentuk selebaran. Menurut pengakuan generasi tua GAM, Tiro juga melatih anggota GAM yang punya bakat menulis atau meminta mereka untuk membantu mengetik.

Di hutan Aceh pula, buku The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro mulai ditulis. Praktis sepanjang masa gerilya di hutan Aceh antara 1977-1979, Tiro menghabiskan banyak waktu dengan menulis catatan harian yang diterbitkan di London pada 1981. Dalam buku ini kita bisa membaca kisah masa kecilnya, pengalaman-pengalamannya di Amerika atau bagaimana pemikiran Friedrich Nietzsche merasuki pikirannya. Keputusannya pulang ke Aceh memimpin pemberontakan melawan Indonesia tak terlepas dari pengaruh bagian “Pengembara” dari buku Thus Spoke Zarathustra yang dibacanya.

Nezar Patria, wartawan dan peneliti Aceh, dalam esainya yang cemerlang, Hasan Tiro, Nietzsche, dan Aceh (Kompas, 19 Oktober 2008), menulis “[…] entah soal taktik gerilya, negasi atas sejarah Indonesia, sampai kontemplasi hidup dan kematian, terajut dalam satu garis merah: upaya rekonstruksi sejarah. Dan, yang menarik, Hasan mengolah paragraf dari Nietzsche dalam tafsirnya atas momen kesejarahan Aceh.”

Pada 1986 Tiro menulis buku Perkara dan Alasan Perdjuangan Angkatan Atjeh Sumatera Merdeka. Di buku ini kita menjadi tahu bagaimana pengetahuan hukum yang dipelajarinya di Columbia University digunakan untuk mendukung perjuangan penentuan nasib sendiri Aceh, menurut kerangka hukum internasional. Tiro banyak mengupas tentang negara-negara koloni yang berhasil membebaskan diri dari penjajah. Aceh, menurutnya, punya alasan hukum untuk kembali berdiri sendiri sebagai sebuah negara.

Selain buku, Tiro cukup banyak menyiarkan tulisan lepas tentang demokrasi, hukum atau sejarah Aceh. Ia begitu terobsesi membuka kesadaran orang Aceh melalui pendidikan Aceh atau ia menyebutnya Acehnese Education. Hal itu tak hanya dilakukan melalui tulisan, melainkan juga lewat kaset-kaset ceramahnya sewaktu melatih pemuda Aceh di Libya.

Sosok yang pernah membuat gempar melalui suratnya pada 1954 ini sudah tiada. Namun, buku-buku, tulisan-tulisan, maupun ceramah-ceramahnya dengan mudah bisa ditemui. Sepanjang hayat ia merawat literasi “Atjeh” semampu yang ia lakukan. Tugas kita untuk kembali mengkaji karya-karya yang lebih selusin itu, siapa tahu kita menemukan batu manikam di sana, seperti seorang sopir taksi kelahiran Kurdistan di Berlin yang begitu mengagumi sosok Tiro. Ia sampai menolak menerima ongkos taksi setelah tahu penumpangnya berasal dari Aceh. “Tiro, Ja Tiro aus Aceh” atau Tiro dari Aceh, katanya.\

Sumber: Pindai.org

Sejarah Lahirnya GAM

BICARA GAM, mau tak mau, harus bicara kelahiran negara Republik Indonesia. Sebab, dari situlah kisah gerakan menuntut kemerdekaan dimulai. Lima hari setelah RI diproklamasikan, Aceh menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap kekuasaan pemerintahan yang berpusat di Jakarta. Di bawah Residen Aceh, yang juga tokoh terkemuka, Tengku Nyak Arief, Aceh menyatakan janji kesetiaan, mendukung kemerdekaan RI dan Aceh sebagai bagian tak terpisahkan.

Pada 23 Agustus 1945, sedikitnya 56 tokoh Aceh berkumpul dan mengucapkan sumpah. ''Demi Allah, saya akan setia untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah saya yang terakhir.'' Kecuali Mohammad Daud Beureueh, seluruh tokoh dan ulama Aceh mengucapkan janji itu. Pukul 10.00, Husein Naim dan M Amin Bugeh mengibarkan bendera di gedung Shu Chokan (kini, kantor gubernur). Tengku Nyak Arief gubernur di bumi Serambi Mekah.

Tetapi, ternyata tak semua tokoh Aceh mengucapkan janji setia. Mereka para hulubalang, prajurit di medan laga. Prajurit yang berjuang melawan Belanda dan Jepang. Mereka yakin, tanpa RI, mereka bisa mengelola sendiri negara Aceh. Inilah kisah awal sebuah gerakan kemerdekaan. Motornya adalah Daud Cumbok. Markasnya di daerah Bireuen. Tokoh-tokoh ulama menentang Daud Cumbok. Melalui tokoh dan pejuang Aceh, M. Nur El Ibrahimy, Daud Cumbok digempur dan kalah. Dalam sejarah, perang ini dinamakan perang saudara atau Perang Cumbok yang menewaskan tak kurang 1.500 orang selama setahun hingga 1946.

Tahun 1948, ketika pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta dan Syafrudin Prawiranegara ditunjuk sebagai Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI), Aceh minta menjadi propinsi sendiri. Saat itulah, M. Daud Beureueh ditunjuk sebagai Gubernur Militer Aceh.

Oleh karena kondisi negara terus labil dan Belanda merajalela kembali, muncul gagasan melepaskan diri dari RI. Ide datang dari dr. Mansur. Wilayahnya tak cuma Aceh. Tetapi, meliputi Aceh, Nias, Tapanuli, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkalis, Indragiri, Riau, Bengkulu, Jambi, dan Minangkabau. Daud Beureueh menentang ide ini. Dia pun berkampanye kepada seluruh rakyat, bahwa Aceh adalah bagian RI. Sebagai tanda bukti, Beureueh memobilisasi dana rakyat.

Setahun kemudian, 1949, Beureueh berhasil mengumpulkan dana rakyat 500.000 dolar AS. Uang itu disumbangkan utuh buat bangsa Indonesia. Uang itu diberikan ABRI 250 ribu dolar, 50 ribu dolar untuk perkantoran pemerintahan negara RI, 100 ribu dolar untuk pengembalian pemerintahan RI dari Yogyakarta ke Jakarta, dan 100 ribu dolar diberikan kepada pemerintah pusat melalui AA Maramis. Aceh juga menyumbang emas lantakan untuk membeli obligasi pemerintah, membiayai berdirinya perwakilan RI di India, Singapura dan pembelian dua pesawat terbang untuk keperluan para pemimpin RI. Saat itu Soekarno menyebut Aceh adalah modal utama kemerdekaan RI.

Setahun berlangsung, kekecewaan tumbuh. Propinsi Aceh dilebur ke Propinsi Sumatera Utara. Rakyat Aceh marah. Apalagi, janji Soekarno pada 16 Juni 1948 bahwa Aceh akan diberi hak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam tak juga dipenuhi.
Intinya, Daud Beureueh ingin pengakuan hak menjalankan agama di Aceh. Bukan dilarang. Beureueh tak minta merdeka, cuma minta kebebasan menjalankan agamanya sesuai syariat Islam. Daud Beureueh pun menggulirkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia pada April 1953. Ide ini di Jawa Barat telah diusung Kartosuwiryo pada 1949 melalui Darul Islam. Lima bulan kemudian, Beureueh menyatakan bergabung dan mengakui NII Kartosuwiryo.

Dari sinilah lantas Beureueh melakukan gerilya. Rakyat Aceh, yang notabene Islam, mendukung sepenuhnya ide NII itu. Tentara NII pun dibentuk, bernama Tentara Islam Indonesia (TII). Lantas, terkenallah pemberontakan DI/TII di sejumlah daerah. Beureueh lari ke hutan. Cuma, ada tragedi di sini. Pada 1955 telah terjadi pembunuhan masal oleh TNI. Sekitar 64 warga Aceh tak berdosa dibariskan di lapangan lalu ditembaki. Aksi ini mengecewakan tokoh Aceh yang pro-Soekarno. Melalui berbagai gejolak dan perundingan, pada 1959, Aceh memperoleh status propinsi daerah istimewa.

Beureueh merasa dikhianati Soekarno. Bung Karno tidak mengindahkan struktur kepemimpinan adat dan tak menghargai peranan ulama dalam kehidupan bernegara. Padahal, rakyat Aceh itu sangat besar kepercayaannya kepada ulama. Gerilya dilakukan. Tetapi, Bung Karno mengerahkan tentaranya ke Aceh. Tahun 1962, Beureueh dibujuk menantunya El Ibrahimy agar menuruti Menhankam AH Nasution untuk menyerah. Beureueh menurut karena ada janji akan dibuatkan UU Syariat Islam bagi rakyat Aceh (baru terwujud tahun 2001).

GAM lahir di era Soeharto. Saat itu, sedang terjadi industrialisasi di Aceh. Soeharto benar-benar mencampakkan adat dan segala penghormatan rakyat Aceh. Efek judi melahirkan prostitusi, mabuk-mabukan, bar, dan segala macam yang bertentangan dengan Islam dan adat rakyat Aceh. Kekayaan alam Aceh dikuras melalui pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui restu pusat. Sementara rakyat Aceh tetap miskin. Pendidikan rendah, kondisi ekonomi sangat memprihatinkan.

Melihat hal ini, Daud Beureueh dan tokoh tua Aceh yang sudah tenang kemudian bergerilya kembali untuk mengembalikan kehormatan rakyat, adat Aceh dan agama Islam. Pertemuan digagas tahun 1970-an. Mereka sepakat meneruskan pembentukan Republik Islam Aceh, yakni sebuah negeri yang mulia dan penuh ampunan Tuhan. Kini mereka sadar, tujuan itu tak bisa tercapai tanpa senjata.

Lalu diutuslah Zainal Abidin menemui Hasan Tiro yang sedang belajar di Amerika. Pertemuan terjadi tahun 1972 dan disepakati Tiro akan mengirim senjata ke Aceh. Zainal tak lain adalah kakak Tiro. Sayang, senjata tak juga dikirim hingga Beureueh meninggal. Hasan Asleh, Jamil Amin, Zainal Abidin, Hasan Tiro, Ilyas Leubee, dan masih banyak lagi berkumpul di kaki Gunung Halimun, Pidie. Di sana, pada 24 Mei 1977, para tokoh eks DI/TII dan tokoh muda Aceh mendirikan GAM.

Selama empat hari bersidang, Daud Beureueh ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi. Sementara Hasan Tiro yang tak hadir dalam pendirian GAM itu ditunjuk sebagai wali negara. GAM terdiri atas 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur. Mereka pun bergerilya memuliakan rakyat Aceh, adat, dan agamanya yang diinjak-injak Soeharto.

Miliki Pabrik Senjata dan Berlatih di Libia

Setelah didirikan, GAM mendapat dukungan rakyat. Hubungan dengan dunia internasional terus dibangun. Kekuatan bersenjata pun disusun. Berapa anggota GAM, bagaimana kekuatannya, jaringan internasionalnya, dan dananya?

MASIH ingat deadline maklumat pemerintah 12 Mei 2003 lalu. Hingga batas waktu ultimatum, pemerintah tak juga mengeluarkan keputusan sebagai tanda awal operasi militer ke Aceh. Konon, saat itu pemerintah menghitung kekuatan TNI di sana. Ada kekhawatiran, TNI bakal dilibas GAM melalui perang gerilya.

Secara tidak langsung, kabar ini menyiratkan ketangguhan kekuatan bersenjata GAM. Sesungguhnya jumlah anggota GAM itu sebagian besar rakyat Aceh. Filosofinya begini. Jika rakyat terus ditindas, maka seluruh rakyat itu akan bangkit melawan. Dan, hal seperti inilah yang terjadi di bumi Serambi Mekah itu. Perlawanan GAM mendapat simpati luar biasa dari rakyat Aceh. Rakyat yang lama ternista dan teraniaya.

Sambil berkelakar, Panglima Tertinggi GAM dan Wakil Wali Negara Aceh Tengku Abdullah Syafei (alm) sempat mengatakan, bayi-bayi warga Aceh telah disediakan senjata AK-47 oleh GAM. Mereka akan dididik dan dilatih sebagai tentara GAM dan segera pergi berperang melawan TNI.
Sejatinya, basis perjuangan GAM dilakukan dalam dua sisi, diplomatik dan bersenjata. Jalur diplomasi langsung dipimpin Hasan Tiro dari Swedia. Opini dunia dikendalikan dari sini. Sementara basis militer dikendalikan dari markasnya di perbatasan Aceh Utara-Pidie. Seluruh kekuatan GAM dioperasikan dari tempat ini. Termasuk, seluruh komando di sejumlah wilayah di Aceh dan di beberapa negara seperti Malaysia, Pattani (Thailand), Moro (Filipina), Afghanistan, dan Kazakhstan. Tetapi, kerap GAM menipu TNI dengan cara mengubah-ubah tempat markas utamanya.

Di seluruh Aceh, GAM membuka tujuh komando, yaitu komando wilayah Pase Pantebahagia, Peurulak, Tamiang, Bateelik, Pidie, Aceh Darussalam, dan Meureum. Masing-masing komando dibawahi panglima wilayah.

Sejak berdiri tahun 1977, GAM dengan cepat melakukan pendidikan militer bagi anggota-anggotanya. Setidaknya tahun 1980-an, ribuan anak muda dilatih di camp militer di Libia. Saat itu, Presiden Libia Mohammar Khadafi mengadakan pelatihan militer bagi gerakan separatis dan teroris di seluruh dunia. Hasan Tiro berhasil memasukkan nama GAM sebagai salah satu peserta pelatihan. Pemuda kader GAM juga berhasil masuk dalam latihan di camp militer di Kandahar, Afghanistan pimpinan Osama bin Laden.

Gelombang pertama masuk tahun 1986, selanjutnya terus dilakukan hingga akhir 1990. Selama DOM, pengiriman tersendat. Tetapi, angkatan 1995-1998 sudah mendapat latihan intensif. Ketika DOM dicabut, prajurit dari Libia ini ditarik ke Aceh. Jumlahnya sekitar 5.000 personel dan dijadikan pasukan elite GAM (semacam Kopassus).

Jalur ke Libia memang agak mudah. Dari Aceh, para pemuda Aceh itu dikirim melalui Malaysia lalu menuju Libia. Jalur lainnya dari Aceh lalu ke Thailand menuju Afghanistan dan melanjutkan ke Libia. Dari jalur ketiga, yakni melalui Aceh menuju Filipina Selatan dan ke Libia. Tiga jalur penting ini hampir selalu lolos dari jangkauan petugas imigrasi, polisi, dan patroli TNI-AL.

Di era Syafei hingga sekarang dipegang Muzakkir Manaf, personel GAM terdiri atas pasukan tempur, intelijen, polisi, pasukan inong baleh (pasukan janda korban DOM) dan karades (pasukan khusus) serta Lasykar Tjut Nyak Dien (tentara wanita).

Wakil Panglima GAM Wilayah Pase Akhmad Kandang (alm) pernah mengklaim, jumlah personel GAM 70 ribu. Anggota GAM 490 ribu. Jumlah itu termasuk jumlah korban DOM 6.169 orang.

Sumber resmi Mabes TNI cuma menyebut sekitar enam ribu orang. Mantan Menhan Machfud MD menyebut 4.869 personel. Dari jumlah itu, 804 di antaranya dididik di Libia dan 115 dilatih di Filipina -- Moro. Persediaan senjatanya terdiri atas pistol, senapan, GLM, mortir, granat, pelontar granat, pelontar roket, RPG, dan bom rakitan. Jenis senapan di antaranya AK-47, M-16, FN, Colt, dan SS-1.

Dari mana persenjataan itu diperoleh? Ada jalur internasional yang menyuplainya. Sejumlah negara disebut antara lain, gerakan separatis Pattani Thailand, Malaysia, gerakan Islam Moro Filipina, eks pejuang Kamboja, gerakan separatis Sikh India, gerakan Elan Tamil, dan Kazhakstan serta Libia dan Afghanistan. GAM juga membuat pabrik senjata. Di antaranya, di Kreung Sabe, Teunom -- Aceh Barat -- dan di Lhokseumawe dan Nisau-Aceh Utara serta di Aceh Timur. Jenis senjata yang diproduksi seperti bom, amunisi, senjata laras panjang dan pendek, pabrik senjata ini bisa dibongkar pasang sesuai dengan kondisi medan. Jika akan diserbu TNI, pabrik senjata telah dipindahkan ke daerah lain. Para ahli senjata disekolahkan ke Afghanistan dan Libia.

Senjata-Senjata GAM juga berasal dari Jakarta dan Bandung.
Pasar gelap senjata ini dilakukan oleh oknum TNI dan Polri yang haus kekayaan. Bagi GAM, asal ada senjata, uang tidak masalah. Sebab, faktanya GAM ternyata memiliki sumber dana yang sangat besar. Jumlah pembelian ke oknum TNI/Polri ini bisa trilyunan rupiah. Sebuah penggerebekan tahun 2000 oleh Polda Metro Jaya sempat menemukan kuitansi Rp 3 milyar untuk pembelian senjata GAM di pasar gelap dari oknum TNI.

Kini, senjata yang dimiliki TNI juga dimiliki GAM. Yang tak dimiliki GAM adalah senjata berat. Sebab, sifatnya yang lamban. Prinsip GAM, senjata itu harus memiliki mobilitas tinggi, mudah dibawa ke mana-mana. Sebab, strategi perangnya yang hit and run. GAM bahkan mengaku memiliki senjata yang lebih modern daripada TNI. Misalnya, senjata otomatis yang dimiliki para karades. Senjata otomatis, berbentuk kecil mungil itu bisa tahan berhari-hari dalam air. Anggota karades inilah yang biasa menyusup ke kota-kota dan menyergap anggota TNI/Polri yang teledor.

Membeli senjata tentu dengan uang melimpah. Sebab, harganya yang tak murah. Lantas, dari mana mereka mendapatkan dana? GAM memiliki donatur tetap dari pengusaha-pengusaha Aceh yang sukses di luar negeri. Di antaranya, di Thailand, Malaysia, Singapura, Amerika, dan Eropa. Dana juga didapatkan dari sumbangan wajib yang diambil dari perusahaan-perusahaan lokal dan multinasional di Aceh.

Sebagai gambaran, tahun 2000 lalu, GAM meminta sumbangan wajib kepada seorang pengusaha lokal bernama Tengku Abu Bakar sebesar Rp 100 juta. Abu Bakar diberi surat berkop Neugara Atjeh-Sumatera tertanggal 15 Februari 2000 yang ditandatangani oleh Panglima GAM Wilayah Aceh Rajek Tengku Tarzura.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menyebut Pupuk Iskandar Muda pernah menyetor Rp 10 milyar ke GAM untuk biaya keamanan. GAM kerap melakukan gangguan bila tidak mendapatkan sumbangan wajib tersebut. Makanya, setiap bulan, GAM mendapat upeti dari para pengusaha ''sahabat GAM'' itu.

Sistem komunikasi GAM juga sangat canggih. Sistem komunikasi berlapis dilakukan GAM sebagai benteng pertahanan dan propaganda. Selain handytalky, GAM juga memiliki radio tranking, radar dan telepon satelit. GAM juga memiliki penyadap telepon. Acap kali gerakan TNI/Polri dimentahkan aksi-aksi penyadapan ini. Penggerebekan sering kali gagal total.

Sistem organisasinya yang disusun dengan sistem sel juga membantu GAM survive. Tidak mudah menemukan markas GAM. Meski, ada sebagian anggota GAM yang ditangkap. Antara anggota dan pejabat satu dengan yang lain kadang tidak berhubungan, tidak saling mengenal.

Ketua Umum Forum Perjuangan dan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) Shalahuddin Al Fatah menuturkan, sejak zaman Belanda, rakyat Aceh memang tidak pernah menang. Tetapi, rakyat Aceh tidak pernah ditaklukkan. Fakta sejarah pula, gerakan rakyat Aceh menentang pusat tidak pernah menang. Tetapi, TNI tidak pernah bisa menaklukkan mereka.

Balipost/acehforum

Sepotong Riwayat Militer GAM

MINGGU, 21 Juli 2002, para petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berkumpul di Stafanger, Norwegia. Saat itu mereka membicarakan tentang kelanjutan perjuangan pemerintahan GAM dan segala atributnya. Pertemuan itu melahirkan deklarasi Stafanger. Kesimpulannya, bentuk pemerintahan diatur kembali dan juga menetapkan berbagai struktur pemimpinnya. Nama negara menjadi Negara Acheh, lalu nama pemerintahan dikukuhkan menjadi Pemerintah Negara Acheh, dengan ibukotanya Kutaraja (Banda Aceh).

Pimpinan Negara dipegang oleh DR. M. Hasan di Tiro dengan Perdana Menteri, Malek Mahmud. Beberapa menteri GAM juga ditetapkan di sana. Untuk sayap militer, GAM menggati nama dari Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) menjadi Tentara Neugara Aceh (TNA).

Sebelumnya riwayat sayap militer GAM memang panjang. Berawal dari deklarasi GAM untuk menyatakan pisah dari Indonesia pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro sang deklarator saat itu, membentuk sayap militernya, AGAM. Markas pun dibangun di hutan untuk memulai gerilya di Tiro, Pidie.

Hasan tiro yang sebelumnya tinggal di Amerika Serikat, menganggap Aceh perlu hidup terpisah dari Indonesia, karena ketidakadilan dan kesadaran politik. Berangkat dari strategi gerilya ini, awalnya AGAM tak terlalu menonjolkan gerakan bersenjata. Teungku Hasan Tiro menulis dalam catatan hariannya, ”Kami hanya punya beberapa pucuk senjata,” tulisnya dalam ‘The Price of Freedom: Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro’, yang terbit di Kanada pada 1984.

Kepada saya -akhir 2005- Sofyan Dawood, mantan Juru Bicara TNA GAM menceritakan kisah TNA. Pada tahun 1979, Hasan Tiro berangkat ke luar negeri untuk mencari dukungan politik. Urusan perjuangan, diberikan kepada sayap militernya. Panglima militer pertama adalah Daud Husein alias Daud Panek.
Memperkuat gerakan bersenjata, Hasan Tiro mengeluarkan intruksi untuk mengumpulkan para pemuda Aceh yang gagah, untuk dikirim ke Libya. Sekitar tahun 1986, beberapa pemuda Aceh bergabung dan menjalani latihan di Maktabah Tajurra, kamp latihan militer GAM di Libya.

Lalu, satu persatu pulang kembali ke Aceh, ”gerakan bersenjata makin kuat, terutama setelah mereka yang dilatih di Libya kembali ke Aceh,” sebut Sofyan. Para jebolan camp militer inilah yang kemudian menjadi perintis gerilya di Aceh.
Menurut Sofyan, latihan ke Libya berlangsung dalam beberapa tahap, sekitar tahun 1986-1989. Selama itu pula, GAM telah mendidik sekitar 800 orang tentang taktik gerilya, senjata, dan teknik para komando. Lalu kembali untuk niat memerdekakan Aceh.

Tapi tak semuanya bisa tiba di Aceh, sebagian tersangkut di Malaysia, sambil menunggu bisa menyusup ke Aceh. Sebagian lagi memperkuat GAM dalam meminta dukungan pihak luar. Ratusan alumni Libya masih tersisa saat ini, “Sangat banyak, bukan hanya di Aceh, di luar juga ada,” sebut Sofyan.
Sebut saja, Panglima GAM, Muzakkir Manaf yang merupakan angkatan pertama Libya. Lainnya adalah Darwis Jeunieb, Ridwan Abu Bakar dan juga Nasaruddin. Tapi tak sedikit juga yang tewas akibat kontak senjata, seperti Ishak Daud, yang tewas September 2003 lalu, di Peurelak, Aceh Timur.

Alumni inilah yang mendidik para personil muda lainnya di Aceh, hingga kemudian muncul nama-nama seperti Tgk Muchsalmina, Darmansyah, Tgk Jamaica dan Tgk Muharram.

Sayap militer GAM, memakai kurikulum pendidikan militer Libya sebagai standar pengkaderan. Misalnya, dalam baris-berbaris, semua perintah masih memakai bahasa Arab. Cara mereka berbaris juga mirip tentara Libya. Seperti berjalan dengan dagu tegak, dan bergerak serempak dengan irama kaki yang dilambungkan tinggi-tinggi ke depan.

Sofyan Dawood menyebutkan, dalam sejarah sayap militer GAM, sebanyak empat orang telah mengisi jabatan panglimanya, setelah Daud Husein, ada Tgk Keuchik Umar, lalu Komandan Rasyid, sebelum Abdullah Syafii memegang tampuk. “Saat itu Muzakkir Manaf adalah wakilnya,” sebut Sofyan.

Abdullah Syafii meninggal pada 22 Februari 2001, dalam sebuah kontak senjata. Tampuk pimpinan AGAM kemudian dipegang oleh Muzzakir Manaf, tanpa wakil. Juru bicaranya, Sofyan Dawood. Kemudian pada tahun 2002, petinggi GAM mengganti nama sayap militernya dari AGAM menjadi Tentara Neugara Aceh (TNA).

Usai kesepakatan damai, MoU Helsinki, militer GAM berangsur-angsur didemobilisasi. Usai penghancuran semua senjata GAM pada 21 Desember 2005, TNA pun dibubarkan. Secara resmi dinyatakan pada 27 Desember 2005.

Pembubaran sayap militer itu, GAM membentuk Komite Peralihan Aceh (KPA). Menurut Sofyan, komite inilah yang akan mengorganisir semua mantan TNA, untuk kemudian dibantu secara organisasi sipil dalam mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Kita tetap akan membantu mantan TNA untuk beralih ke sipil,” sebut Sofyan yang saat ini mempunyai jabatan sebagai Juru Bicara KPA.

Mantan Panglima TNA, Muzzakir Manaf menyebutkan TNA dan segala atributnya sudah dibubarkan, “sekarang yang ada hanya KPA, sebuah organisasi sipil,” sebutnya dalam konferensi pers bersama wartwan di Kantor GAM, Lamdingin, Banda Aceh, 28 Desember 2005.

Keberadaan Muzakkir Manaf di hadapan pers adalah yang pertama, sejak MoU ditandatangani 15 Agustus 2005 lalu. Untuk yang pertama kali ini juga dia berbicara di hadapan pers.

Menurut Muzakkir, komite tersebut juga dipimpin olehnya, guna lebih bisa mengontrol kondisi dan keberadaan mantan TNA GAM, pasca damai. Menurut Muzakkir, KPA ini akan bekerja perlahan-lahan, untuk mengembalikan para mantan TNA ke masyarakat, “bisa mendapat pekerjaan dan perbaikan ekonomi, kita akan terus mengusahakan itu,” sebutnya.
Dua tahun lebih perdamaian berjalan, Muzzakir manaf tetap pada pucuk pimpinan. Sofyan Dawood tak lagi pada juru bicara. Dia digantikan Ibrahim Syamsudin pada 3 Mei 2007. Alasannya, regenerasi kepemimpinan.

Setelah mantan petempur GAM tak lagi di hutan. Bersama KPA, ribuan mereka telah berbaur dengan masyarakat. Kerap berkumpul, tapi tak lagi membicarakan kelanjutan perjuangan seperti di Stafanger, Norwegia dulu. Kini, hanya membicarakan bagaimana kelanjutan perdamaian di Aceh, dan mengisinya.(FB)

Memindahkan hari perdamaian Aceh menghianati sejarah kata Ayah Meurante

Beranda Aceh- hari ini redaksi Beranda Aceh menerima email dari Ayah Meurante. Team Beranda Aceh sengaja tidak mengedit isi email itu, walau bagaimanapun Ayah meminta agar email beliau tidak di cantumkan dalam media ini. dan kami dari Team Beranda Aceh sangat menghargai privasi Ayah.

"Sudah lama sekali saya tak menulis sepatah dua dalam media, sebab saya pikir tak begitu penting berita yang perlu ditulis. Lagi pula saya ini hanya kuli orang, jadi sangat jarang sekali saya melihat lihat berita di media.

Dalam hal hal tertentu saya sebetulnya tidak suka menulis banyak banyak, karena disamping saya tak pandai bertele tele, saya sendiri tak tinggi bersekolahnya.

Cuma ketika saya membaca artikel di Aceh terini (link berita Acehterkini) (Red), mengenai niat Gubernur Aceh ingin memindahkan acara peringatan perdamaian dari tgl 15 ogus 2015 ke 15 November 2015 membuat darah saya naik ke kepala.

Heran saya acara besar begitu mau di pindah pindah tanggal, bukankah itu hari yang sangat bersejarah kepada seluruh bangsa Aceh, hari yang seharusnya semua rakyat Aceh harus berlibur pada tgl itu, tapi itu Gubernur mau pindah pindahkan hari bersejarah itu.

Taukan dia berapa banyak korban nyawa, perasaan, tumpah darah maka ada hari atau tgl bersejarah itu, seharusnya itu Gubernur tau, dengan niatnya itu maka dia akan melukai perasaan anak yatim, janda dan korban selama konplik.

Jangan buat Aceh itu semahu kalian, seenak kepala kalian. Karena saya tau juga perbuatan kalian dulunya di eropa sana. Hanya mau kerja untuk Aceh kalau hari sabtu dan minggu saja, karena hari hari lain kalian semuanya lebih mementingkan urusan peribadi kalian.

Sampai sampai urusan perdamaian di Helsinki juga kalian tidak mau hadir bila bukan hari sabtu dan minggu buat rapatnya, sebab bagi kalian darah dan nyawa orang Aceh itu tidak ada artinya. Asal kalian sudah enak maka biar orang lain mampus.

Saya sangat meradang dengan niat gubernur ini, jangan jangan pada tgl bersamaan ada urusan peribadi yang harus dihadirinya, sehingga Gubernur mau mengeorbankan lagi perasaan ribuan korban konplik termasuk anak yatim dan janda.

Sejarah itu sangatkah penting, dan tak bisa bertolak ansur, kalua tak bisa buat besar besar, maka buatlah ala kadar, tapi memindahkan tanggal, bulan dan harinya sampai berbulan berselang, itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Lama lama nanti anak cicit kita tidak tau lagi tgl 15 ogus itu adalah hari yang sebenarnya hari bersejarah, karena kita buat hari bersejarah itu seenak kepala hotak kita. “Meunyo na mangat badan bak tangainyan ka keuh peugot, meunyo hana pinah adak meu 4 bulen ukeu hana masalah” (kalua enak badan maka buat pada hari yg bertepatan, kalua tidak bisa 4 bulan kedepannya juga tidak ada masalah)(red).

Saya berharap agar Gubernur Aceh memikirkan kembali niatnya itu, jangan sampai menyakiti hati orang Aceh terutama anak yatim, janda dan korban konplik. Sekarangpun sudah cukup menderita dan betapa sakit hatinya dengan perbuatan kalian yang seperti anak anak yang tak pernah bersekolah membuat Aceh. Gara gara kalian yang tak baik sesama sendiri, rakyat Aceh yang mendapat padahnya (akibatnya)(red).

Secara hokum perjuangan, sebenarnya kalian yang dulunya para petinggi dan orang yang diberi amanah oleh GAM harus di usir dari Aceh, karena tidak bisa menepati janji seperti yang telah kalian janjikan dulu.

Sampai disini saja dulu saya berucap, saya minta maaf kepada pembaca dengan kata kata saya yang sikit kasar."

Wassalam Ayah Meurante.

(BA/Rill)

Memaknai 21 Janji ZIKIR Semasa Kampanye

MUSIM pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 masih dua tahun lagi, namun aromanya begitu menyengat nalar dan persepsi kita. Satu hal yang identik dengan pilkada adalah bertaburnya “janji manis” para politisi yang dilemparkan ke publik baik secara sadar atau tidak. Rakyat dijejali dengan impian-impian indah, tanpa sempat mereka mencernanya. Balada “21 Janji Zikir” adalah contoh nyata di depan mata, betapa rakyat tidak punya ruang untuk berfikir apakah janji-janji itu realistis, termasuk juga tidak punya ruang untuk bertanya kapan janji-janji itu menjadi nyata.

Catatan ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menghindarkan kita dari amnesia massa terhadap keawaman di masa lalu, dan berulangnya kembali pembodohan publik. Keawaman amat dibenci oleh Allah Swt, karena itulah menuntut ilmu menjadi kewajiban. Namun lebih dari itu, kefasikan --membodohkan orang lain-- lebih dibenci oleh Allah Swt, karena ia tidak hanya merusak dirinya tetapi juga merusak orang lain.

Mengapa berjanji

Janji didefenisikan sebagai pernyataan kesediaan untuk berbuat, atau pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap suatu ketentuan (Kamus Bahasa Indonesia). Janji adalah bagian dari strategi persuasi untuk meningkatkan performa diri dan mengambil hati orang lain. Janji adalah juga kontrak psikologis yang bermuatan keyakinan, harapan, dan kewajiban kedua belah pihak terhadap sesuatu yang menguntungkan mereka di kemudian hari (Rousseau, 1989). Ia juga dimediasi oleh rasa percaya (trust) yang diberikan oleh satu pihak, karena itu ia berdampak pada kewajiban pemenuhan (fulfilment) oleh pihak yang lain.

“Jika saya terpilih nanti, maka rakyat gratis berhaji” demikian si A berkampanye. “Jika saya terpilih nanti, jalan di kampong ini akan terbuat dari emas” adalah contoh janji kampanye yang lain. Lalu, rakyat menitip rasa percaya itu, melalui helai suara yang diberikan di musim pemilihan. Maka bila si A terpilih, dia telah terbebani oleh kewajiban pemenuhan atas apa yang pernah dia lontarkan saat musim pemilihan lalu.

Kontrak psikologis mengandung dimensi perseptual yang berbeda-beda bagi setiap orang. Di sana ada persepsi tentang hak, karena itu ia mengandung harapan dan tuntutan. Setiap pengabaian akan menimbulkan emosi negatif berupa marah, kecewa, sakit hati, minimal mengumpat dalam postingan-postingan di wall (dinding) facebook. Pada titik yang paling ekstrem adalah konflik terbuka dan perlawanan. Bervariasinya respons sangat tergantung pada bervariasinya cara setiap orang dalam memaknai janji itu (Kahneman, 1998). Ingatkah kita bahwa pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) 1962-1953 salah satunya dipicu oleh Soekarno yang tidak menepati janjinya?

Akan halnya politik, dunia kepartaian adalah dunia transaksi yang kasat mata. Hal ini mengisyaratkan terjadinya pertukaran antara kontribusi dan konsesi secara seimbang, kewajibandan benefit (hak dan hek) ditransaksikan dan perbarui dari waktu ke waktu (Gouldner, 1960). Pada level partai transaksi ini terjadi antara pejabat/pengurus partai vis a vis konstituen/basis pemilih.

Logikanya sangat linear, semakin pemilih mendapat benefit, maka semakin setia pemilih pada partai tersebut. Tanpa benefit apa pun, maka dengan serta merta akan terjadi penarikan dukungan (Feldman, 1999). Ini merupakan hukum alam, bukan karena rakyat yang sudah pintar mengadili, tetapi bagi pemberi janji pilihannya hanyalah menunaikannya demi marwah dirinya dan partainya.

Dalam Islam janji malah didefenisikan secara lebih tegas. Satu ungkapan yang paling popular dalam Bahasa Arab menyebutkan al-wa’du dain (janji adalah utang). “Sekali berjanji maka anda sudah berutang”. Dalam semantik Arab, kata janji ditulis dengan tiga huruf (wa-'a-da) yang salah satu artinya adalah tempat atau waktu kembali. Dalam Bahasa Aceh kita sebut dengan meuriwang/meugisa. Si penerima janji akan terus kembali ingatannya pada subjek yang dijanjikan hingga janji itu terpenuhi, baru case-nya ditutup. Karena itulah si pemberi janji dituntut untuk kembali mengingat apakah segala yang pernah dijanjikan sudah ditunaikan.

Dari akar kata yang sama, wa-‘a-da, juga berarti ancaman bermaknakan bahwa setiap janji yang dikeluarkan bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri bila tidak mampu ia penuhi. Selain kata wa-‘a-da, Alquran juga menggunakan istilah ‘a-qa-da (yang berarti ikatan kontrak atau akad), a-ha-da (yang berarti amanah). Allah menegaskan kewajiban untuk menepati janji (QS. Al-Maidah: 1) karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawaban (QS. Al-Isra: 34) di dunia dan akhirat.

Pemimpin dan janji

Sayyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar membagi janji ke dalam tiga bagian yaitu janji kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama manusia. Maka berhati-hatilah dalam berjanji, karena setiap kata yang keluar tidak hanya mengikat diri dengan Sang Khalik, tapi juga dengan diri sendiri dan orang lain. Mengingkari janji hukumnya haram, sekalipun terhadap orang kafir, lebih-lebih terhadap sesama Muslim.

Satu yang sering kita lupa, hingga kita menjadi permissive-bahwa janji adalah manifestasi dari kepribadian. Kepribadian seseorang bisa terbaca dengan mudah dari setiap janji yang dilontarkannya; amanahkah dia atau munafikkah dia? Nabi Muhammad saw dengan tegas menyatakan bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada tiga: Bila berbicara ia berdusta, bila berjanji ia ingkari dan bila dipercaya ia khianat (Shahih Muslim).

Akan halnya Pilkada 2017 nanti, kita tentu ingin menyerahkan “bahtera” Aceh kepada pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah tidak berdusta, selalu menepati janji dan tidak mengkhianati suara yang kita titipkan dalam masa pemilu. Amanah adalah kondisi psikologis di mana hasrat dipertaruhkan untuk mencapai harapan yang positif melalui transaksi dengan orang lain. Dalam amanah terdapat tiga komponen penting: saling ketergantungan, harapan pada satu pihak, dan potensi kerentanan pada pihak lainnya (Rousseau, 1998). Pesan pentingnya adalah jangan memberi harapan-harapan palsu, hingga membuat orang lain berharap, lalu hubungan silaturahmi pun rusak.

Sebagai khatimah, rakyat akan menghukum pemimpin yang tidak cakap satu kali yaitu dengan tidak memilihnya lagi; tetapi rakyat akan menghukum pemimpin yang tidak cakap dan “pembual” janji dua kali, yaitu dengan tidak memilihnya lagi dan menjadikannya contoh buruk sejarah perjalanan bangsa. Bila pun pada akhirnya rakyat masih senang dipimpin oleh pendusta dan tukang janji, maka ada paradigma lain yang dapat kita jelaskan dalam waktu yang lain.

Selama nafas belum naik hingga ke tenggorokan, masih ada waktu untuk menunaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Selalu ada rahmat Allah Swt, bagi hamba-Nya yang menyadari kesilapan lalu berikhtiar memperbaiki diri. Maka tunaikan apa yang mesti ditunaikan, dan peliharalah lisan dari menambah janji baru atas tumpukan janji-janji lama yang belum terbayar. Wallaahu a‘lamu bis-shawab.

Penulis: Fajran Zain, Analis Politik The Aceh Institute. Email: fjzain@yahoo.com (Dikutip dari Serambinews.com Senin 10 Agustus 2015)

Perang Aceh, Ayahku Hilang Tak Tau Dimana Kuburnya

Purnama mengintip dari balik awan hitam dikegelapan malam seakan enggan menjadi saksi, cahayanya yang remang menyapu perkampungan yang jauh di pedalaman Aceh Utara. Di iringi desiran angin yang berhembus menembus tulang membawa para arwah hilang dari tanah murka. Darah kental segar mengalir dari lubang-lubang tubuhnya yang ditembus timah panas AK – 47 membasahi lantai warung kopi yang menjadi saksi bisu kejamnya sekumpulan pembunuh bersenjata laras panjang.

Jam didinding warung kopi itu menjelaskan bahwa sekarang sudah pukul sebelas malam. Ketika masyarakat yang menghuni desa itu telah larut dalam tidurnya, hanya tinggal beberapa laki-laki dewasa yang sedang bercengkrama dengan rekan kerjanya sesama petani diperusahaan perkebunan didesa Uram Jalan sembari menyeruput kopi diwarung tersebut. Kopi yang mengepul serta rokok yang disulutnya seakan menjadi tameng untuk menghindari dinginnya malam itu yang kelam.

Dibalik semak-semak belukar sekelebat bayangan hitam merayap mendekati para petani yang sedang menikmati kopi, beberapa dari mereka tersontak kaget melihat orang asing seperti aparat keamanan memakai sebo dengan AK – 47, beberapa diantaranya menenteng SS – 1 yang diarahkan ke petani tersebut.

Keringat dingin mengalir dari tubuh petani itu, bibir yang menggagap, desiran darah naik turun ketakutan akan sesuatu yang buruk akan terjadi. Tubuh kurus dari beberapa petani yang kebanyakan berasal dari Langkat, Sumatera Utara bertambah gemetar ketika orang-orang bersenjata itu meminta kartu pengenal mereka, tanpa menjawab, dengan cepat para petani tersebut mengeluarkan kartu identitas dari dompet yang sudah mulai usang untuk diberikan kepada orang misterius itu.

Keheningan malam pecah dengan puluhan suara letusan senjata yang memekik bersamaan dengan petani yang jatuh tersungkur bermandikan darah dikegelapan malam. Suasana hening dan sepi berubah menjadi kepanikan yang luar biasa, masyarakat tidak ada yang berani keluar hingga seorang wanita berteriak histeris meratapi tubuh suaminya yang terbujur kaku diatas lantai warung dengan darah berceceran dimana-mana. Tiga petani tewas mengenaskan diterjang beberapa timah panas yang haus darah, lima petani lainnya mengalami luka yang cukup serius, beberapa peluru masih bersarang ditubuhnya dan harus segera dikeluarkan.

Bersama masyarakat lainnya korban tewas maupun yang luka-luka dilarikan segera kerumah sakit terdekat namun berjarak sekitar 30 Km dari perkampungan itu. Sebuah mobil Pick Up milik perusahaan perkebunan disulap menjadi ambulance karena tak mungkin ada ambulance didesa terpencil tersebut. Beberapa polisi berseragam maupun yang tidak berseragam sekitar pukul 12 malam tiba mengamankan lokasi kejadian, beberapa aparat keamanan juga dikerahkan untuk menjaga korban luka-luka dirumah sakit.

Berharap sang ayah kembali kekampung halamannya, memberinya uang jajan sebelum berangkat ke sekolah, namun bukan uang yang dikirimkan melainkan jasad terbujur kaku dengan darah segar yang terus mengalir dari tubuhnya seakan sang darah ikut menangisi jasad tuannya. Tak tau bagaimana caranya sang ibu menjelaskan kepada anak yang ditinggalkan oleh seorang ayah. Aceh yang dianggapnya sebagai daerah serambi mekkah, daerah yang terkenal kental syariat Islamnya ternyata masih haus akan darah.

Seolah-olah darah non Aceh halal di bumi rencong ini. Daerah yang menjadi daerah panutan bagi wilayah lain yang memiliki pengalaman konflik bersenjata karena Aceh berhasil damai dengan NKRI kini pupus sudah harapan itu. Aceh seakan menolak setiap kata “DAMAI”. 4 Desember merupakan hari bersejarah bagi perjuangan GAM, milad GAM jatuh pada hari itu diwarnai dengan penembakan secara brutal ditujukan pada buruh tani PT Setia Agung di desa Uram jalan, kecamatan Geuredong Pasee. Kabupaten aceh utara.

Aparat berseragam coklat dengan intelnya terus mencari pelaku penembakan misterius tersebut, belum lagi peristiwa tersebut terungkap, kantor Bupati Aceh Utara mendapat teror, sebuah paket batu bata yang dikemas rapi dengan plastik hitam dilengkapi bendera mujahidin yang biasa dipakai oleh teroris sukses besar membuat para pegawai negeri di kantor pemerintahan Aceh Utara itu berhamburan menjauh dari teror bom, penjinak bom pun dikerahkan dengan perlengkapan yang lengkap untuk menjinakkan batu bata yang tak akan pernah meledak.

Meski damai telah dikumandangkan dari Eropa Helsinki 15 Agustus 2005 enam tahun yang lalu, namun kekerasan bersenjata kerap terjadi di Aceh. Dari mulai khatib yang dipukuli, mantan kombatan yang membelot hingga rakyat kecil terutama bukan orang Aceh kerap menemui ajalnya disini dengan timah panas bersarang ditubuhnya.

Malam tahun baru pun tiba, puluhan ribu masyarakat Aceh berdo’a ditahun yang baru 2012 ini Aceh diberikan sejahtera, serta aman. Ratusan kembang api diletuskan diudara bumi syariat Islam ini, bersamaan dengan letusan senjata AK – 47 yang kembali menyalak. Belum lagi hilang dari ingatan kita minggu malam pada tanggal 4 Desember 2012 pukul 23.00 WIB tewasnya buruh tani PT Setya Agung ditangan orang tak dikenal. Giliran Banda Aceh dan Bireun diteror, korban yang berjatuhan merupakan pendatang dari Jawa yang mencari nafkah di tanah rencong yang mulai mengganas.

Menjelang akhir tahun 2011 sekitar pukul sebelas malam penembakan kembali terjadi menewaskan seorang penjaga toko boneka di salah satu toko di Ulee Kareng, Banda Aceh, berselang beberapa jam kemudian ditempat yang berbeda di Kota Juang, Bireun dimalam yang sama timah panas menerjang pekerja penggali kabel serat optik milik perusahaan telekomunikasi yang menewaskan tiga orang, sedangkan tujuh pekerja lainnya mengalami luka-luka serius.

Malam berikutnya, 1 Januari 2011 suara lantang senjata api laras panjang kembali didengungkan, kali ini giliran kecamatan Langkahan Desa seurkey Blok B, lagi-lagi korban tewas dan luka-luka adalah orang Jawa, kronologis yang sama dengan kejadian tewasnya pekerja buruh tani PT Setya Agung beberapa waktu yang lalu. Beragam opini yang dikeluarkan dari mulut berbusa milik para aktifis kawakan pun mulai bermunculan, ada yang menghujat, ada yang menuding, bahkan Pangdam ikut latah dan mengklaim ini perbuatan segelintir kelompok (tapi tak pernah disebutkan siapa dalangnya), mengutip kata Naga Bonar, “Jawabanmu seperti menyuruhku melihat dimana ketiak ular, Jendral.” Bahkan ada yang memberikan apresiasi kepada Polri dalam menuntaskan tragedi berdarah ini, meskipun belum ada satupun kasus yang dipecahkan.

Korban tewas dan luka-luka terus bertambah namun belum satupun yang terungkap. Siapa dalangnya ? benarkah kata-kata aktivis itu ini merupakah ulah Jakarta yang telah mengirimkan intelijennya ke Aceh untuk mengacaukan suasana Aceh yang baru mencicipi udara perdamaian dengan memanfaatkan momentum Pikada, seolah-olah kekacauan yang terjadi selama ini berhubungan erat kaitannya dengan Pilkada bulan Februari nanti atau ini hanya sebuah konspirasi yang diciptakan oleh mereka yang kehilangan pendapatan ketika Aceh damai.

Peredaran senjata api yang menjadi pertanyaan, mengapa di Aceh setelah damai masih memiliki senjata api ? Bukankah ketika perdamaian diproklamirkan semua senjata milik kombatan GAM dimusnahkan didepan saksi dari Uni eropa. Namun mengapa sekarang masih banyak terjadi kekerasan dengan menggunakan senjata api, terutama laras panjang. Mengapa tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian. Mengapa sangat sukar memeriksa para eks kombatan GAM yang masih menyimpan senjata api, atau barangkali aparat keamananlah yang menjual senjata itu kepada rakyat sipil, meskipun sering kali kita mendengar kapolda mengatakan” itu semua senjata rakitan.” Atau malah ini hanya akal-akalan TNI/Polri yang tergiur dengan jumlah uang jika DOM kembali dipentaskan di daerah bekas istimewa, Aceh.
Kabar baik datang dari kepolisian bagian Sumatera Utara, dalam razianya mereka berhasil menemukan dua senjata jenis FN milik dua orang warga Aceh Timur, dari hasil penyelidikan diketahui senjata itu dibawa dari negeri Jiran, Malaysia melalui pelabuhan ilegal di Belawan. Namun sangat disayangkan polisi belum dapat memastikan apakah mereka berkaitan dengan pencabutan nyawa orang Jawa yang menggantungkan nasibnya di bumi Iskandar Muda.

Pilkada belum pun dimulai, namun telah memakan tumbal nyawa-nyawa orang tak berdosa. Apakah arti MoU Helsinki dan UUPA bagi rakyat jelata ? Darah bertebaran dimana-mana, belum lama kita pernah melihat korban kekerasan bersenjata saat pasca DOM, kini kita dapat melihatnya kembali menjelang Pilkada 2012 yang sebelumnya menimbulkan kontroversi dan sempat ditunda berkali-kali akibat adanya salah satu partai lokal yang meminta tunda pilkada.

Bukan keinginan masyarakat ditunda atau tidak pilkada tersebut, karena hampir sama sekali tidak berpengaruh terhadap rakyat kecil. Siapa bilang MoU dan UUPA milik rakyat ? Slogan yang sering didengungkan oleh pejabat maupun calon kepala daerah yang haus akan kekuasaan meskipun harus mencicipi darah dari tubuh tak berdosa. Siapapun terpilih Aceh tetap akan seperti ini, Aceh tetap dalam konteks Kekerasan, sampai kapanpun Aceh adalah pusat untuk dijadikan panutan kekerasan. Wilayah manapun jika ingin meniru kekerasan maka Aceh merupakan wilayah yang cocok untuk ditiru. Syariat Islam di Aceh hanya sebuah tirai yang mudah ditiup angin, “tak ada apa-apanya, munafik,” begitulah kata orang diluar sana yang telah mengunjungi daerah serambi mekkah ini.

Penulis Herman