Aceh Merdeka Post - Haba Nanggroe

Banned Papua flag raised in NZ ceremony

A flag raising event in support of the West Papuan symbol, the Morning Star, has been held on the steps of New Zealand's parliament.

It's one of a number of annual West Papua Flag Day ceremonies in New Zealand, in Indonesia's Papua region and elsewhere abroad.

The Morning Star flag was first raised on December the 1st 1961 but was later banned by Jakarta after it assumed control of the former Dutch territory.

The Wellington event, organised in conjunction with the Peace Movement Aotearoa, was attended by half a dozen MPs.

A Hawaiian university student who attended the event, Emalanai Case, says as a Pacific Islander, she is obligated to help fellow Pacific people who cannot necessarily stand for themselves.

Emalani Case says she hopes to raise awareness about West Papua.

"We were colonised and we have gone through a lot and we are still fighting for our sovereignty, but we can raise our flag and we can fight openly. And I look at the people there who are suffering all these injustices, who are abused, killed and imprisoned. You can be imprisoned for 15 years for just raising your flag whereas I can wear one if I want to. I look at that as just a geat injustice."

Radionz

Milad 39: KPA Larang Kibarkan Bintang Bulan, Suatu Penghianatan Bagi Perjuangan GAM Dulu

AMP - Hari bersejarah bagi Gerakan Aceh Mardeka (GAM) yang diperingati setiap 4 Desember seriap tahun tinggal dua hari.lagi, namun pemerintah dan juga eks kobantan yang dulu bersumpah dan berjuang di bawah kibaran bendera bintang bulanpun tidak mengizinkan bendera tersebut berkibar di tanaoh Rincong.

Bisa dikatakan perjuangan para KPA sekarang mengkhianati perjuangan yang dipimpin oleh Wali Hasan Tiro semasa hidupnya.

Seperti pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Tgk. Darwis Jeunib kepada Juang News mengatakan, bahwa pihaknya akan memperingati hari jadi GAM kali ini yang jatuh 4 Desember 2015 mendatang, tapi tanpa pengibaran bendera, tapi hanya melaksanakan doa bersama dan santunan anak yatim.

“Untuk kita di Bireuen ada tiga lokasi yang memperingati Milad GAM, yaitu Daerah III, Daerah II dan Daerah IV acaranya doa bersama dan satunan anak yatim,” sebut Tgk. Darwis Jeunib melalui telepon seluler yang dihubungi juangnews.com Selasa, (1/12/2015).

Darwis Jeunib juga mengatakan, dirinya sudah memberikan informasi kepada seluruh Panglima Muda dan anggotanya yang ada dalam wilayah Bate Iliek agar jangan ada yang mengibarkan Bendera Bulan Bintang. Dikatakanya karena saat ini persoalan Bendera Bulan bintang belum ada keputusan yang pasti.

“Masalah bendera sedang kita perjuangkan dan kita bicarakan, jadi tidak ada yang boleh mengibarkan Bendera Bulan Bintang pada saat Milad GAM 4 Desember 2015 yang akan datang,” ujar Tgk. Darwis Jeunib.

Saat ditanya kalau ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengibarkan bendera bulan bintang khususnya wilayah Bireuen, dirinya mengatakan tidak bertanggung jawab, karena pihaknya sudah melarang mengibarkan Bendera Bulan Bintang pada Milad GAM yang akan datang.

“Kalau ada Bendera Bulan Bintang yang berkibar itu bukan dari anggota kami, itu mungkin ulah oknum-oknum tertentu yang ingin memperkeruh suasana damai yang kita rasakan saat ini, itu kita persilahkan untuk aparat keamanan untuk menidaklajutinya,” demikian Tgk. Darwis Jeunib.

Informasi yang dihimpun juangnews.com, doa bersama dilaksanakan untuk para syuhada yang telah meninggal serta pemberian santunan bagi anak-anak yatim, kemukinan besar untuk D III acaranya dilaksanakan di Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, untuk DII acaranya dilaksanakan di Kantor PA Bireuen di Desa Meunasah DIV di Kecamatan Makmur.

Setelah Dialog Dengan Pemerintah ZIKIR Selesai, Din Minimi Akan Menyerah

AMP - Nurdin bin Ismail alias Din Minimi mulai memberikan lampu hijau akan kembali ke masyarakat. Dengan kata lain, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang masih angkat senjata dan diduga telah melakukan serangkaian tindak pidana ini, siap untuk menyerahkan diri, sebagaimana sering diserukan Mapolda Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi.

Kabar terbaru tentang keinginan Din Minimi untuk turun gunung itu disampaikan Tgk Sufaini Syekhy, Ketua Acehnesse Australia Association (AAA) sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia, Minggu kemarin.

Dari berita itu tergambar bahwa Tgk Syekhy sudah melakukan komunikasi khusus dengan Din Minimi. Ternyata Din bersedia kembali ke masyarakat, tidak lagi melanjutkan apa yang selama ini ia perjuangkan dengan menggunakan senjata api segala.

Kita apresiasi apa yang diutarakan Din Minimi melalui Tgk Syekhy yang juga mantan kombatan GAM. Cuma syarat yang disampaikan Din Minimi untuk menyerah, tidaklah sederhana. Pertama, selama dialog berlangsung, Polda Aceh dan jajarannya menghentikan pengejaran terhadap kelompok Din Minimi.

Kedua, selama proses dialog berlangsung, Pemerintah Aceh harus menunjukkan iktikad baik untuk merealisasikan tuntutan Din Minimi tentang pemenuhan kewajiban terhadap anak yatim dan janda korban konflik, serta mantan TNA yang selama ini belum tersentuh bantuan dari Pemerintah Aceh.

Syarat ketiga, selama proses dialog berlangsung, Din Minimi meminta pihak Polda Aceh membebaskan anak buahnya yang tertangkap.

Membaca syarat-syarat yang diajukan Din Minimi, syarat nomor tiga ini terasa kurang rasional dan bakal terlalu berat untuk dikabulkan polisi. Soalnya, kita tahu Polda Aceh dan jajarannya sudah setahun lebih menguber Din Minimi dan anggotanya. Penguberan itu tentulah untuk meringkus Din Minimi dan menangkap sebanyak-banyaknya anak buah Din Minimi.

Belasan orang sudah ditangkap dan lima orang tewas dalam beberapa kontak tembak ataupun penyergapan. Sebagian di antaranya malah sudah divonis bersalah dengan hukuman yang tidak ringan. Sebagian lainnya sedang menjalani proses persidangan.

Nah, dalam suasana seperti itu, terasa sangat tidak logis kalau anggota Din Minimi yang sudah tertangkap ataupun yang bakal tertangkap selama proses dialog berlangsung, tiba-tiba dilepas oleh polisi, hanya untuk memenuhi keinginan seorang pengacau keamanan seperti halnya Din Minimi.

Din pun tentunya tahu bahwa syarat terakhir yang dia ajukan itu bakal sulit dipenuhi pihak kepolisian. Menilik syarat yang tak rasional ini membuat kita ragu akan kesungguhan Din untuk menyerah.

Polisi kita sarankan harus sangat hati-hati dan penuh pertimbangan dalam merespons syarat yang diajukan Din Minimi ini. Dan sebaiknya tidak dipenuhi jika polisi tak ingin wibawa hukum ikut jatuh karena mengikuti gendang yang dimainkan oleh Din Minimi.

Serambinews

Mengirim Pesan di Ujung Tiang Bendera

AMP - “Mas gimana cara kirim HP atau sms. Di sinikan tidak ada sinyal HP,” sergah saya kepada seorang prajurit di Trieng Gading Pidie Jaya pada masa Darurat Militer 2003.
“Gampang mas,” jawab singkat prajurit itu.

“Ya kalau warga ingin telepon atau kirim sms, mereka ke pantai karena ada sinyal. Gimana di sini. Kan teman-teman tidak mungkin ke pantai untuk telepon?” gugat saya.
“Mudah kok, kami kirim di ujung tiang bendera itu,” jelasnya menunjuk tiang bendera Merah Putih yang berkibar-kibar gagah.

Ya saya pun paham. Jika pagi hingga sore, ujung tiang bendera itu tempat Merah Putih melambai-lambai. Namun pada malam hari, ujung tiang bendera menjadi wadah melepaskan kerinduan dengan mengirim pesan singkat alias sms. Caranya, mereka mengetik pesan singkat lalu ditekan tut send. Kemudian telepon seluler dijebloskan ke plastik, diikat dan diderek layaknya mengibarkan bendera.

Begitu plastik mendarat di ujung tiang, bakal terdengar suara ting yang berarti pesan terkirim. Sekejab bersabar menunggu isyarat bunyi ting kedua yang bermakna pesan masuk. Begitulah cara prajurit itu melepaskan rasa penat pada keluarga atau teman dekat.

Sinya HP menjadi hal yang sangat penting untuk menyampaikan pesan. Suatu ketika, ketika meliput di daerah yang sudah berjam-jam tidak ada sinyal HP, tiba-tiba terdengar bunyi ting. Para jurnalis terkesima, mengapa ada jaringan di sini? Sedikit melangkah, tanda sinyal hilang. Inilah kesempatan jurnalis melaporkan posisinya kepada redaktur atau rekan. Jika tidak terhubung beberapa jam, bisa saja orang tua yang gelisah.

Kenangan 13 tahun kembali terkuak ketika membaca diskusi hangat antara Juru Bicara Partai Aceh Suaidi Sulaiman dengan pengamat politik dan keamanan Aceh Aryos Nivada yang mengatakan pihak ketiga tidak berani menggunakan bendera Bintang Bulan untuk menuntut kemerdekaan bagi Aceh. Disebutkan, Aryos jangan asal mengamati dan menganalisa jika jangkauannya hana troh sinyal. Ditambahkan, pengamat bisa mengamati yang terjangkau sinyal saja sehingga tidak menjadi tulalit. Polemik itu bermuara dari diskusi yang dihelat oleh Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) pada Sabtu, 28 November 2015 di 3in1 Coffee bertemakan Polemik Bendera dan Urgensi Kesejahteraan.

Apa kata Aryos merespons tidak diterima sinyal? Pemuda berkacamata itu menjawab
“Jangan-jangan ini sekedar mita sinyal bak tiang bendera (cari sinyal di tiang bendera)” kata Aryos bercanda.

Ah kata sinyal di ujung tiang bendera kini mencuap lagi. Dari makna sebenarnya pada era perang yakni membungkus HP dalam kantong plastik hingga masa damai dalam makna simbolis yakni gagal memahami persoalan.

Sebagian besar masalah di Aceh tersandung pada urusan tatanan komunikasi, informasi, dan konfirmasi. Diplomasi Aceh terhadap Jakarta belum dalam satu gelombang atau frekuensi. Suatu ketika Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Prof Ibrahim Hasan menyatakan Aceh tidak kurang nasi namun kurang informasi. Maka perlu cari sinyal di ujung tiang bendera. Jika belum ada sinyal kuat, gunakan ujung kartu ATM untuk memakai HP terbaik dengan operator yang towernya terbanyak dari Sabang-Marauke. Bila sinyal masih hilang muncul, gunakan HP satelit yang lintas wilayah dari rimba ke perkotaan. Pastikan ujung uang yang berlipat-lipat untuk pesan pulsa HP satelit.

Murizal Hamzah, penulis buku biografi Hasan Tiro; Jalan Panjang Menuju Damai Aceh

Sambut Milad GAM Yang Ke-39, Tidak Ada Bendera Aceh yang Berkibar

AMP - Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Zulkifli S.StMk SH bersama Dandim 0101/BS Kolonel Inf Riswanto beserta panitia Milad GAM, Hidayat, menyepakati tidak ada bendera bulan bintang yang berkibar pada pelaksanaan Milad GAM, 4 Desember mendatang.
Jurubicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pase, Kabupaten Aceh Utara, Halim Abe, juga sepakat dengan hal itu tidak ada pengibaran bendera Aceh berlambang bulan bintang pada tanggal 04 Desember mendatang dalam menyambut Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ke 39.
“Ya tidak ada pengibaran bendera bulan bintang pada milad GAM mendatang sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan. Dalam menyambut milad GAM kita lebih menggelar acara syukuran maupun dzikir dan doa bersama di setiap mesjid,” tegas Halim Abe yang diwawancarai lintasatjeh.com, Selasa (01/12/2015).

Sebagaimana diketahui, pada masa konflik berkecamuk di Aceh, tanggal 04 Desember adalah milad GAM yang dimeriahkan dengan upacara pengibaran bendera bulan bintang dan syukuran.

Namun kini atau sejak pasca penanda tanganan MoU Helsinki, milad dimeriahkan dengan cara menggelar syukuran, zikir dan doa bersama di setiap mesjid yang ada di kota-kota hingga di seluruh desa pedalaman.[LA]

Dari 37.400 penderita HIV AIDS Di Aceh , Aceh Utara Duduki Peringkat Utama

AMP – Diperkirakan sebanyak 37.400 warga Aceh mengidap HIV AIDS dan Kabupaten Aceh Utara menempati posisi teratas dengan 5400 penderita berdasarkan estimasi para ahli dan pakar HIV AIDS.

Data ini terungkap pada malam renungan memperingati hari HIV AIDS sedunia yang digelar PMI Aceh Utara bersama Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten bekerja sama dengan Yayasan Putri Bungsu dari Jakarta, Senin malam 30 Nopember 2015.

Hal ini yang cukup menghebohkan ini diungkapkan ketua KPAK Aceh Utara Dr Machrozal, ketika memberikan penyuluhan pencegahan dan penanganggulangan HIV AIDS di Aula Panglateh kecamatan Lhoksukon, Aceh utara, bersama dengan tim dokter, dan tokoh agama yang juga dihadiri ratusan warga pada malam renungan hari HIV AIDS sedunia.

Pada kesempatan itu juga diputarkan juga film dokumenter tentang HIV AIDS untuk memberikan gambaran bagaimana mengerikan virus HIV menyerang kekebalan tubuh manusia dan cara mencegahnya.

Para peneliti menyebut kondisi yang terjadi saat ini dengan fenomena gunung es dan perlu penanganan yang serius dari semua pihak. Yang tercatat hanya 374 penderita di Aceh, dan 54 penderita di Aceh Utara, diyakini ribuan lainnya belum terdekteksi terserang virus mematikan ini .

Ketua KPAK Aceh Utara dr Machrozal mengatakan bahwa para pakar mengestimasi ini sebagai fenomena gunung es, dan ini data yang real yang sudah didapat dari rumah sakit maupun dari Unit Donor Darah PMI.

Terkait dengan pencegahan KPAK terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat kabupaten aceh utara untuk mencegah dan menanggulangi hiv aids, khususnya untuk para komunitas yang rentan seperti para PSK dan Gay, ungkap Machrozal.

Sementara itu ketua PMI Aceh Utara H. Ismed Nur aj Hasan mengatakan bahwa PMI dalam hal ini hanya sebagai relawan kemanusiaan melalui Unit Donor Darah (UDD) PMI dalam membantu pemerintah, PMI tergerak turun tangan dikarenakan kasus hiv aids semakin membumbung tinggi di Kabupaten Aceh Utara.

Ditambahkan untuk tahun 2015 ini saja hingga medio nopember 2015 sudah terdeteksi melalui UDD PMI Aceh Utara sebanyak 72 kasus positif HIV AIDS pungkasnya.

jurnalatjeh.com

Ada Apa dengan Rp 650 Miliar ?

AMP - Pernyataan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di hadapan sejumlah bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka pantas disimak. Dengan nada jerah, Gubernur Zaini menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan bantuan peningkatan ekonomi kepada anggota Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh, seperti yang dilakukannya pada anggaran 2013.

Apa yang terjadi pada 2013 itu cukup menyakitkan hati. Bukan karena balasan yang diterima Gubernur Zaini dari partai yang juga dia besarkan, melainkan karena anggaran tersebut disia-siakan.

Total dana sebesar Rp 650 miliar lebih itu tak dipergunakan sebagaimana niat peruntukannya. Uang itu habis tanpa bekas. Dengan anggaran sebesar itu, harusnya perekonomian masyarakat, terutama keluarga bekas kombatan, bisa lebih baik lagi.

Pengelolaan seluruh uang ini diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, program ini terdiri dari tiga item. Satu di antaranya adalah pengadaan kapal nelayan. Sayang, program ini tak berjalan baik. Perlu waktu satu tahun untuk kapal ini dapat beroperasi karena nelayan tidak menerima kapal ini dalam kondisi lengkap.

Di Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, jumlah anggaran terbilang fantastis. Rp 35,8 miliar dialokasikan untuk membangun kandang, pembelian pakan, dan pekerjaan pendukung lain.

Namun satu per satu, keinginan itu rontok. Pembangunan pabrik pakan ayam sebesar Rp 5,5 miliar, misalnya, tidak bisa dilakukan karena harga melonjak naik. Jumlah ayam juga jauh berkurang. Dari rencana pembelian 100 ribu ekor, hanya tersisa 2.500 ekor ayam di kandang.

Demikian halnya dengan sapi-sapi yang akan digemukkan raib karena “diternak” sendiri oleh KPA dari masing-masing wilayah. Anehnya, banyak anggota kelompok yang tidak mengetahui pembagian sapi itu. Nama mereka dicatut untuk memuluskan aksi “menguruskan” sapi.

Pantas saja jika niat baik Gubernur Aceh berubah menjadi murka hingga tidak lagi mau mengalokasikan secara khusus buat KPA dan PA di tahun-tahun berikutnya.

Demi menghentikan polemik Rp 650 miliar ini, maka seluruh kepala SKPA yang mengelola anggaran itu harus bertanggung jawab. Mereka wajib berbicara tentang pencapaian dan kegagalan pengelolaan uang tersebut.

Tanpa berprasangka buruk, Inspektorat Aceh dan Badan Pemeriksa Keuangan juga harus melakukan audit investigatif atas pengelolaan uang ini. Biar hal ini menjadi terang benderang. Jangan-jangan, uang setengah triliun rupiah lebih itu hanya jadi bancakan orang-orang tertentu saja.

Sumber: ajnn.net

Former Military Chief: Iraq War Was A 'Failure' That Helped Create ISIS

Lt. General Michael Flynn testifies on Capitol Hill in 2014. The Army general led the Defense Intelligence Agency before retiring.

AMP - Retired Lt. General Michael Flynn, former U.S. special forces commander in Iraq and Afghanistan who was the country's highest ranking military intelligence official, says that the George W. Bush administration's Iraq war was a tremendous blunder that helped to create the self-proclaimed Islamic State, or ISIS.

"It was a huge error," Flynn said about the Iraq war in a detailed interview with German newspaper Der Spiegel published Sunday.

"As brutal as Saddam Hussein was, it was a mistake to just eliminate him," Flynn went on to say. "The same is true for Moammar Gadhafi and for Libya, which is now a failed state. The historic lesson is that it was a strategic failure to go into Iraq. History will not be and should not be kind with that decision."

When told by Der Spiegel reporters Matthias Gebauer and Holger Stark that the Islamic State would not "be where it is now without the fall of Baghdad," Flynn, without reservations, said: "Yes, absolutely."

Read the entire interview here.

Flynn, who served in the U.S. Army for more than 30 years and was former commander of special forces in Afghanistan and Iraq, also said that the American military response following 9/11 was not well thought-out at all and based on significant misunderstandings.

"When 9/11 occurred, all the emotions took over, and our response was, 'Where did those bastards come from? Let's go kill them. Let's go get them,'" he said.

Instead of determining why the U.S. was attacked by terrorists, Flynn said, the Bush administration was looking at where the terrorists came from and locations to attack.

"Then," Flynn said, "we strategically marched in the wrong direction."

Following the 9/11 attacks, the U.S. invaded Iraq in 2003 based on sketchy evidence presented by the Bush administration that linked weapons of mass destruction and terrorist organization Al Qaeda to former Iraqi dictator Saddam Hussein. The fall of Hussein resulted in chaos and led to a power vacuum in the region that terrorist organizations, like the Islamic State, have taken advantage of.

Flynn acknowledged just how wrongheaded the U.S. approach was as evidenced by the country's release of current Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi in late 2004. The Pentagon has said that Baghdadi was arrested earlier that year near Falluja, but was released in December along with a large group of prisoners it deemed to be "low-level."

"We were too dumb. We didn't understand who we had there at that moment," Flynn said.

Flynn, who, before retiring most recently served as head of the Defense Intelligence Agency upon being nominated to the position by President Barack Obama, has also been critical of his former boss' strategy and language surrounding the terrorist group.

In a recent interview with Mehdi Hasan on Al Jazeera's "Head to Head," Flynn took aim at Obama's publicly stated goals to "degrade and ultimately destroy" the Islamic State, saying that while the administration is effectively degrading the organization, the group cannot be "destroyed."

"We may cause it to change its name, but we are never going to destroy this organization," Flynn said. "Destroy means to completely eliminate -- he should not have used those words, those were incorrect words to use and he should have been more precise."

Following the violent attacks in Paris earlier this month, Flynn said that the Obama administration's foreign policy is "amateurish" and has "its own place of responsibility in the mayhem that we are seeing right now."

Kapal-kapal "Hantu" Berisi Jenazah Tiba di Pantai Jepang

Inilah salah satu dari kapal-kapal yang tiba di pantai Jepang dalam dua bulan terakhir dengan sejumlah jenazah yang sudah membusuk di dalamnya.

Jepang - Sebuah misteri yang meresahkan melanda sejumlah pantai Jepang.

Selama dua bulan terakhir, sedikitnya delapan kapal kayu telah ditemukan di Laut Jepang, lebih tepatnya di atau dekat pantai. Kapal-kapal itu membawa kargo yang membuat bulu kuduk berdiri, yaitu 20 jenazah yang membusuk, menurut penjaga pantai Jepang kepada CNN.

Semua jenazah, menurut penjaga pantai itu, sudah sedemikian membusuk dan "sebagian tinggal kerangga". Dua jenazah ditemukan tanpa kepala dan satu kapal berisi enam tengkorak.

Kapal pertama ditemukan pada bulan Oktober, kemudian sejumlah kapal ditemukan pada akhir November.

Sejumlah petugas penjaga pantai kini berusaha untuk mengungkap teka-teki asal kapal-kapal "hantu" tersebut dan hal yang telah terjadi dengan orang-orang di atas kapal itu.

Sejauh ini, dugaan yang paling memungkinkan, kapal-kapal tersebut berasal dari Korea Utara.

Satu petunjuk yang mengarah ke situ adalah huruf Korea pada lambung sebuah kapal yang berisi 10 jenazah yang membusuk, yaitu pada salah satu dari tiga kapal yang ditemukan terapung di lepas pantai kota Wajima, di pantai barat Jepang, pada 20 November.

Tulisan di lambung kapal itu, menurut penjaga pantai itu, berbunyi "Tentara Rakyat Korea," nama angkatan bersenjata Korea Utara.

Sebuah petunjuk lain datang dari secarik kain compang-camping yang ditemukan di salah satu kapal, yang tampaknya seperti bendera nasional Korea Utara, seperti dilaporkan stasiun televisi Jepang, NHK.

"Tidak ada keraguan bahwa kapal-kapal itu dari Korea Utara," kata John Nilsson-Wright, kepala program Asia di lembaga kebijakan Chatham House, kepada CNN, setelah melihat sejumlah foto kapal-kapal tersebut.

Wright menambahkan, tulisan berbahasa Korea pada kapal-kapal tersebut, atau Hangul, serta kapal-kapal "primitif" itu dengan rujukan Tentara Rakyat Korea membuat kapal-kapal tersebut ini "sangat logis" untuk dianggap berasal dari Korea Utara.

Yoshihiko Yamada, seorang pakar kelautan, mengatakan kepada NHK bahwa kapal-kapal itu memiliki "kemiripan yang mencolok" dengan kapal-kapal yang digunakan para pembelot dari Korea Utara.

Dia memberi penjelasan tentang kemungkinan penyebab kapal-kapal itu dan para awaknya yang tewas bisa mencapai pantai Jepang. "(Kapal-kapal) terbuat dari kayu, sudah tua dan berat. Kapal-kapal tersebut tidak bisa melakukan perjalanan cepat dan mesin-mesinnya tidak cukup kuat untuk mengubah arah kapal melawan arus."

Beberapa orang di media Jepang, termasuk NHK, telah berspekulasi bahwa kapal-kapal tersebut mungkin kapal nelayan yang menyimpang dari jalur.

Wright yakin, kapal-kapal itu kemungkinan membawa orang-orang yang mencoba melarikan diri rezim, walau ia menambahkan bahwa tidak mungkin untuk memastikan hal itu dengan informasi terbatas yang tersedia.

"Apa yang kita tahu adalah, bagi orang-orang yang tinggal di luar (ibu kota Korea Utara) Pyongyang ... hidup tetap luar biasa keras, dan mungkin karena kebutuhan ekonomi, dan juga keinginan atas kebebasan politik (yang) mendorong sejumlah orang di Utara mencoba untuk meninggalkan negara itu."

Dia menambahkan, para pembelot bisa saja mengambil rute yang lebih berbahaya di Laut Jepang karena rute-rute tradisional, seperti menyeberangi perbatasan ke China, kini diawasi dan jadi lebih sulit untuk digunakan.(CNN)