Aceh Merdeka Post - Haba Nanggroe

Dana Desa Sebesar 60 Juta Raib di Bireuen

BIREUEN, Dana pembangunan Desa Panton Bili, Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen sebesar 60 juta yang baru diambil dari BRI Unit Jeunieb, oleh Keuchik Desa tersebut, Abdul Manaf (50) dan Bendahara Gampong, Syafruddin (35).

Dana tersebut dilaporkan hilang di dalam bagasi sepeda motor (Sepmor) jenis Shogun milik Syafruddin BL 5485 ZK saat diparkir di kawasan keude Jeunieb.

Camat pandrah Kabupaten Bireuen Jamaluddin SP, yang dihubungi oleh LINTASNASIONAL.com, pada Sabtu 3 September 2015, membenarkan kejadian tersebut, namun Jamaluddin mengatakan dirinya belum mengetahui bagaimana kronologis kejadian tersebut karena pada hari kejadian sedang mengikuti rapat dengan Bulog di Bireuen.

“Tiga hari sebelumnya saya sudah menghimbau kepala desa di Kecamatan Pandrah untuk sangat berhati-hati dalam pengelolaan dana desa,” katanya

Sementara itu, Kapolsek Jeunieb AKP. Mahdi yang dihubungi melalui telpon seluler, menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di Keude Jeunieb, pada jam 12 siang, Keuchiek bersama Bendahara desa meletakkan uang di dalam bagasi sepeda Motor, Ketika mereka keluar dan mengambil sepeda motor bagasi sudah terbuka dan uang telah raib.

“Saat ini kasus tersebut sedang dalam penyelidikan kapolsek Jeunib, dan beberapa saksi sudah dipanggil untuk dimintai keterangan”, imbuh mahdi.(LN)

Isu Pemerkosaan di Shelter Blang Adoe Aceh Utara Hanya Isapan Jempol

Aceh Utara – Program Officer (PO) Advokasi dan Dokumentasi Yayasan Geutanyoe Zulfadli Kawom kepada statusaceh.com Kamis, (301/10/2015) telah melakukan Investasi di Blang Adoe, terkait isu pemerkosaan terhadap pengungsi perempauan Rohingya. Hasil investigasi kami, dua hari lalu, ternyata tidak ada pemerkosaan disana, itu hanya isapan jempol, seperti berita sebelumnya ada isu pemerkosaan yang dituduhkan kepada aparat keamanan yang bertugas di Shelter Pengungsi Blang Adoe Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara.

“Hasil penyelidikan dan visum juga negatif, kita sudah crosscheck ke pihak Rumah Sakit dan Sekdakab. Aceh Utara, kami juga melakukan investigasi dengan mewawancara beberapa petugas di Shelter yang terlibat mengambil mereka setelah ditangkap masyarakat, kami juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Blang Adoe dan tokoh masyarakat disana, menurut mereka tidak terjadi tindakan pelecehan, bagaimana mungkin itu terjadi, dalam kearamaian dan banyak orang, saksi saat ditangkap dan dibawa ke Shelter kembali juga banyak, tidak mungkin itu terjadi, ungkap Junaidi, warga Jeulikat, tetangga Desa Blang Adoe, saya juga sudah konfirmasi dengan pihak kelpolisian, Kapolsek Kuta Makmur, Sarimin B. ” tegas Zulfadli Kawom.

“Mereka sudah dua malam di hutan belakang Shelter, bahkan ada yang mengantar nasi, saya melihat ada cahaya HP dari luar Shelter” tambah Junaidi.

“Mungkin mereka panik dan kecewa tidak bisa melarikan diri, sehingga ngomong ngaur, asal tuduh, sehingga pengungsi lainnya terprovokasi tanpa meng-cross check dulu sehingga menimbulkan kericuhan dan memalukan tersebut,” tambah M.Amin warga lainnya yang ditemui di sebuah warung didepan Shelter.

Menurut warga lain yang tidak mau disebutkan namanya, selama ini mereka diperlakukan secara baik dan berpri-kemanusiaan, kami masyarakat sekitar juga tidak mengganggu mereka dan malah membantu, misalnya mereka mencari kayu bakar di kebun kami, kami juga sering memberi buah-buahan dan sayur-sayuran hasil panen di kebun kami, walupun segala kebutuhan hidup mereka ditanggung dan diperhatikan oleh NGO dan dijamin oelh pemerintah, kami tetap menaruh simpati.

“Isu miring ini malah membalikkan keadaan, seolah-olah ada yang menggiring opini dan kampanye negatif, padahal masyarakat aceh dengan susah payah dilaut menolong mereka, khusussya masyarakat nelayan, pesisir utara Aceh Utara”.tutup Zulfadli Kawom.

Sumber: statusaceh.com

Polisi Aceh Timur Tangkap Truk Angkut 7 Ton Minyak Mentah

Aceh Timur - Polisi Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur mengamankan tujuh ton minyak mentah yang diangkut sebuah truk Colt Diesel BK 9191 BK, Rabu (30/09/2015) malam.

“Truk tersebut kami amankan pada saat melintas di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Cot Geuleumpang, Kecamatan Peureulak Kota,”Kata Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman, SH, SIK, MH melalui Kasat Reskrim AKP Budhi Nasuha Waruwu, SH kepada Ajnn.net, Kamis (1/10).

Menurut Kasat Reskrim, truk pengangkut minyak mentah tersebut berasal dari Ranto Peureulak dikemudikan Bukhari (39) warga Simpang Kliet, Kecamatan Ranto Peureulak bersama kawanya, Usman Ibrahim (35) warga Matang Peulawi, Kecamatan Peureulak Kota, minyak mentah tersebut ingin dibawa ke Banda Aceh.

Saat ini lanjut Budi Waruwu, truk beserta minyak mentah sudah diamanakan di Polres Aceh Timur guna penyidikan lebih lanjut.

“Akibat perbuatannya Bukhari dan Usman Ibrahim kami tetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Jo Pasal 53 hutuf b Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman penjara maksimal empat tahun,”Kata Kasat Reskrim AKP Budhi Nasuha Waruwu via Black Berry Messengger (BBM) kepada media ini.(AJNN)

Drama Politik Aceh Di Pilgub 2017: Menjadi Dilema Antara Kawan dan Lawan

AMP- Perang politik sesama Eks Kombantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semasa perebutan kekuasaan di Pemilihan Calon Legeslatif dan Eksekutif Jabatan Pemerintah Daerah (Pemilihan Gubernur) sempat memanas sehingga timbulnya korban jiwa yang nota bonenya dari kalangan Eks GAM.

Tragedi berlumuran darah di tahun politik Aceh menuju proses kursi kekuasaan tahun lalu Pilgub 2012 yang lalu mungkin masih dikenang oleh rakyat Aceh.

Yang sangat di sayangkan para pendukung yang nota bone nya Rakyat Aceh kisruh dan saling bermusuhan akibat perbedaan pandangan politik semasa dulu,

Nah .... sekarang semua sudah terjawab para pengintai kekuasaan mulai menjadikan lawan semasa dulu sebagai kawan, dan koalisi pun akan terjadi untuk menyusun strategi perjuangan menuju perebutan kursi kekuasaan orang nomor satu di Aceh pada Tahun 2017 mendatang, apakah Pilgub kali ini akan seperti yang dulu,,? semoga tidak.

Film demokrasi di Aceh selalu melahirkan kematian dan mengeluarkan darah, mereka menciptakan janji yang menghanyutkan bahkan sejumlah masyarakat Aceh terhipnotis dengan "Haba Mangat" (kata manis) para calon dari Partai bersistem perintah komando tersebut.

Jebakan janji palsu bukan saja para rakyat Aceh yang awam terhipnotis, bahkan sebagian para akademisi dan aktivis juga terlihat antusian menyuarakan hal tersebut, seakan-akan Aceh akan berdaulat.

Sekarang apa yang kita lihat, wajah para eks Kombantan GAM yang dulu berstu di payung Partai Aceh semasa Irwandi mejabat Gubernur Aceh, selanjutnya pecah dan melahirkan Partai baru yaitu Partai Nasional Aceh (PNA) yang didirikan oleh Irwandi Yusuf dan kawan-kawannya termasuk orang kepercayaannya yaitu Sofyan Dawood.

Namun PNA tidak bertahan lama, bahkan tidak bisa melanjutkan perjuangannya di Pilkada 2017 nanti dikarenakan koata persentase yang menduduki DPR Aceh tidak mencukupi dan bisa di katakan kandas di Pileg 2012.

Politik yang dimainkan oleh para Eks Kombantan GAM tersebut ibarat "lampu Teplok", dimana parah pahlawan di PNA dulu sekarang mulai merapat ke Arah lawan, walau mereka sempat diklaim sebagai Penghianat oleh petinggi PA.

Satu persatu orang yang menyatu di kubu Irwandi Yusuf mulai meninggalkannya, seperti Sofyan Dawood yang sebelumnya dikabarkan mendukung Tarmizi Karim sebagai Cagub Aceh, namun sekarang mulai merapat dikubu PA, yaitu bersatu dengan Muzakir Manaf (Mualem) yang juga salah satu Cagub Aceh 2017 nanti.

Timbul tanda tanya, ada apa dibalik strategi Sofyan Dawood yang Finalizing nya masih mengambang ?

Beberapa hari ini beredar kabar kalau Tarmizi Karim tidak mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh, apakah karena hal tersebut Sofyan Dawood menjumpai Mualem, atau ada hal lain yang diperbincangkan untuk mengatur strategi politik di Pilkada 2017 nanti.

Mari kita lihat apa yang akan terjadi di Pilkada 2017 nanti, moga apa yang direncanakan menjadi kepentingan publik, tapi bukan kepentingan Kelompok atau koalisi di panggung pameran Calon nantinya.

Selamat menyaksikan, Film Demokrasi Aceh mulai mekar, sandiwara politik kiang menjelma.

Sumber: statusaceh.com

Diwacanakan, Guru SMP Kuliah Lagi untuk Atasi Kekurangan Guru SD

AMP - Kabupaten Bireuen masih kekurangan guru, terutama guru kelas SD, guru BP, Kesenian dan guru produktif/kejuruan SMK.

Karena itu, perlu adanya langkah dan solusi untuk mengatasi kekurangan guru tersebut. Salah satunya dengan menyekolahkan lagi guru SMP tersebut agar bisa mengajar di SD.

Wacana itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, Drs M. Nasir M.Pd, didampingi Kasubbag kepegawaian dinas tersebut kepada KoranBireuen, Rabu (30/9/2015).

Dikatakannya, untuk mengatasi kekurangan guru tersebut, pihaknya mewacanakan ide tersebut. Nantinya, guru SMP itu akan mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka (UT) dan tak akan mengganggu tugas-tugasnya mengajar.

“Kalau itu disetujui, maka guru tersebut akan kuliah selama tiga semester di UT dengan anggaran kuliah dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen Rp15 juta sampai selesai kuliah. Setiap tahun ada 20 guru yang akan mengikuti perkuliahan,” jelasnya.

Wacana itu sudah disampaikan kepada DPRK Bireuen, khususnya Komisi E DPRK Bireuen dan pihak terkait lainnya. Dengan wacana itu, sepertinya lebih menghemat anggaran, jika diasumsikan satu guru butuh biaya Rp15 juta dan ada 20 guru, maka anggaran pertahun hanya Rp300 juta.

“Bandingkan bila dilakukan pengangkatan PNS baru tenaga pendidik, tentu akan makin membebani keuangan daerah untuk gaji mereka per bulan,” sebutnya.

Ditambahkanya, guru di Bireuen memang berlebih dalam mata pelajaran tertentu, seperti mata pelajaran IPA, IPS, Ekonomi dan Biologi. Namun guru kelas SD, BP, kesenian dan guru kejuruan masih kekurangan. Apalagi ditambah banyak guru yang memasuki masa pensiun.

”Kekurangan guru kelas mencapai 208 orang, guru Penjas 147 orang dan pendidikan Agama Islam 53 orang. Terbanyak, di Kecamatan Simpang Mamplam kekurangan 52 guru, di Jeunieb 41 guru,” rincinya.

Sementara guru SD yang akan memasuki masa pensiun tahun 2015 ada 64 orang, tahun 2016 88 orang, tahun 2017 sebanyak 149 orang dan tahun 2019 sebanyak 131 orang. [koranbireuen]

Mahasiswa Desak Bupati Bireuen Klarifikasi Tuduhan Dugaan Ijazah Palsu

Bireuen – Sehubungan dengan maraknya tuduhan ijazah palsu Bupati Bireuen H. Ruslan M. Daud, seperti dilansir salah satu akun Facebook Ramli Ali menjelang malam beberapa hari lalu, sehingga menjadi ramai dan terjadi pergunjingan dalam masyarakat khususnya di media sosial.

Terkait dengan gonjang-ganjing ini, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Umuslim mendesak para pihak terkait untuk mengklarifikasi temuan tersebut. Hal ini diungkapkan mereka dalam rilis yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur BEM Fisip Umuslim yang diterima juangnews.com Rabu, (30/9/2015).

“Kami mendesak Bupati Ruslan M. Daud untuk mengklarifikasi tuduhan saudara Ramli Ali atas indiksi ijazah palsu yang digunakan oleh Bupati Ruslan M Daud pada waktu pencalonan dirinya sebagai cabup Kabupaten Bireuen pada 2012 lalu,” tulis mereka dalam rilisnya.

Selanjutnya mahasiswa juga menyerukan pihak Mudi Mesra untuk mengklarifikasi temuan ini secara resmi di media massa.

Mereka juga menyerukan KIP Bireuen perlu menyampaikan dan menjelaskan kepada publik atas kelalaiannya meloloskan Ruslan M Daud sebagai kandidat cabup pada perhelatan pilkada 2012 lalu.

“BEM Fisip Umuslim juga mendesak kepada DPRK Kabupaten Bireuen untuk membentuk tim khusus menyelidiki indikasi ijazah palsu Ruslan M Daud sebagai Bupati Kabupaten Bireuen,” tulis mereka diakhir pernyataan sikapnya.[juangnews.com]

Hari Tani Nasional Diwarnai Demo Mahasiswa di Lhokseumawe

AMP - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unimal Peduli Petani menggelar aksi damai dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, yang berlangsung di depan Gedung Bupati Aceh Utara, Rabu (30/9/2015).

Korlap aksi, Zahari Lubis mengatakan, pihaknya mengajukan sepuluh point tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Salah satunya segera keluarkan keputusan presiden (kepres) terkait penyelesaian konflik agraria.

Kemudian diminta untuk bubarkan perkebunan negara, perkebunan asing dan swasta menjadi perkebunan rakyat.

"Kemudian, kembalikan tanah rakyat yang dirampas perkebunan negara, asing, swasta developer dan mafia tanah. Bupati Aceh Utara harus mengusut dan menyelesaikan permasalahan kelangkahan pupuk bersubsidi," tegasnya.

Poin lain juga disampaikan dalam aksi ini yakni tingkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam pembangunan pertanian atau instansi terkait terutama kinerja penyuluhan pertanian lapangan baik kualitas maupun kuantitas penyuluhan.

Berikan bantuan bibit unggul, pupuk bersubsidi, obat - obatan pertanian, tractor, kepada seluruh wilayah pertanian.

Berikut tuntutan lengkap :

1. Segera keluarkan keputusan presiden (kepres) terkait penyelesaian konflik agraria.

2. Bubarkan perkebunan negara, perkebunan asing dan swasta menjadi perkebunan rakyat.

3. Kembalikan tanah rakyat yang dirampas perkebunan negara, asing, sewasta developer dan mafia tanah.

4. Bupati Aceh Utara harus mengusut dan menyelesaikan permasalahan kelangkahan pupuk bersubsidi.

5. Tingkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam pembangunan pertanian atau instansi terkait terutama kinerja penyuluhan pertanian lapangan baik kualitas maupun kuantitas penyuluhan.

6. Berikan bantuan bibit unggul, pupuk bersubsidi, obat - obatan pertanian, tractor, kepada seluruh wilayah pertanian.

7. Jangan biarkan gabah petani aceh utara di beli oleh oknum luar yang meraup keuntungan besar dari petani kita.

8. Berikan keterbukaan informasi mengenai harga hasil produksi pertanian, agar agen pengumpul tidak semena - mena menaruh harga yang tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh petani.

9. Eksekutif (bupati) dan legislatif (DPRK) harus sinkron dalam mengembangkan pertanian di Aceh Utara, sehinnga para petani harus merasakan kehadiran pemerintah.

10. Pembangunan waduk Krueng Kerto Paya Bakong harus terus di iringi dengan pembangunan irigasi sehingga 45000 an Hektar sawah bisa terairi dengan baik, yang ada di pemukiman tersebut.

Dalam aksi yang dilakukan di depan Kantor Bupati Aceh Utara, mahasiswa diterima oleh Aisten I Sekdakab Aceh Utara dan Kadis Pertanian Aceh Utara.

Asisten I Sekdakab Aceh Utara Drs. Anwar Adlin, yang mengatakan, terkait dengan tuntutan para mahasiwa, pihaknya selama ini selalu memikirkan petani yang ada di Pemkab Aceh Utara, dalam meningkatkan penghasilan petani.

"Menyangkut Waduk Krueng Kerto Kecamatan Paya Bakong memang sedang dikerjakan, namun demikian ada tahap - tahapannya. Begitu juga dengan waduk di Kecamatan Jamuan," katanya.

Sementara dalam permasalahan subsidi pupuk dan lain-lain, pihaknya mengaku akan meningkatkan penyalurannya pada tahun 2016 nanti.

"Saya harapkan kepada para mahasiswa jika ada temuan-temuan penyelewengan di lapangan, maka para mahasiwa bisa melaporkan ke dinas terkait, dan kepada kami langsung. Tidak perlu berbondong-bondong seperti ini," harapnya.[LINTASACEH.COM]

Sulaiman Abda Lenser, M.Saleh Jadi Peganti

AMP - Hasil Rapat Paripurna dengan agenda Pergantian Antar Waktu (PAW) yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memutuskan untuk mengantikan posisi Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda dengan Muhammad Saleh.

Namun, Pergantian itu masih menunggu keputusan dari Mendagri. Karena dalam waktu dekat DPRA akan terlebih dahulu mengirimkan surat ke Mendagri terkait pergantian. Sebelum adanya keputusan dari pusat, maka Sulaiman Abda masih sah sebagai Wakil Ketua.

“Saat ini Sulaiman Abda masih tetap menjabat sebagai Wakil Ketua, masih butuh proses dalam melakukan (PAW),” kata Ketua DPRA, Muharuddin kepada wartawan, Rabu (1/10), Banda Aceh.

Keputusan tersebut, kata Muharuddin merupakan keputusan bersama setelah melakukan rapat dengan ketua-ketua fraksi yang ada di DPR Aceh. Rapat Paripurna yang sempat ditunda karena tidak mencukupi kourum akhirnya selesai pada pukul 00.00 wib.[AJNN]

Dinilai Salah Kaprah, Pemkab Aceh Utara Ambil Alih Shelter Rohingya

Foto shelter pengungsi Rohingya di Blang Adoe.

AMP – Pemkab Aceh Utara mengambil alih pengelolaan shelter (tempat hunian sementara) pengungsi Rohingya di Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Rabu, 30 September 2015. Pasalnya, kata Isa Ansari, pengelolaan selama ini dinilai salah kaprah.

“Karena ada permasalahan yang sudah berlarut-larut yang mungkin sudah jadi kendala. Permasalahan itu berlanjut sampai dengan cerita kemarin (pengungsi Rohingya mencoba kabur dari shelter), karena kekurangan keamanan,” ujar Sekda Aceh Utara Isa Ansari ditemui portalsatu.com di DPRK Aceh Utara, Rabu siang.

Isa Ansari menyebut sesuai petunjuk Menko Polhukam, tempat penampungan pengungsi seperti Rohingya itu tidak boleh ditangani lembaga non-pemerintah. “Makanya diwajibkan Pemerintah Aceh Utara yang di depan, mereka (ACT) boleh kalau mem-back-up di belakang, misalnya ada bantuan,” katanya.

Menurut Isa Ansari, organisasi permanen yang sudah diakui dunia yaitu IOM siap menanggung semua kebutuhan pengungsi Rohingya di Aceh Utara. Karena itu, kata dia, Bupati Aceh Utara kemudian mengeluarkan surat keputusan (SK) baru tentang pengelolaan shelter pengungsi Rohingya.

“SK yang dulu namanya Satgas (satuan tugas) karena sifatnya darurat, kita ubah jadi SK pengelolaan khusus pengungsi Rohingya. Akhirnya Pak Bupati dan Pak Kapolres setuju, saya ditunjuk sebagai ketua tim. Sedangkan orang-orang itu (ACT) kita posisikan di wakil ketua, dan yang lain anggota. Keberadaan SK (tim baru) ini lebih ramping, (tim) yang pertama terlalu banyak,” ujarnya.

Isa Ansari menambahkan, SK baru itu diteken Bupati Muhamamd Thaib sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Namun, kata dia, eksekusi dari SK tersebut dijalankan hari ini (Rabu).

“Mulai hari ini sudah kita yang kelola. Jadi kita restart, sehingga semua sudah berfungsi, baik IOM, UNHCR, Imigrasi, semuanya sudah jalan. Tindak lanjut dari itu, kita buat SOP, semacam job descripton, sehingga sesuai Tupoksi masing-masing, hana le meurupah-rupah inan,” ujar Isa Ansari.

Menurut Isa Ansari, apabila ke depan ada LSM atau donator yang ingin menyumbang bantuan untuk pengungsi Rohingya maka harus melalui tim Pemkab Aceh Utara. “Jadi sudah lebih indahlah,” katanya.

“Dan pengelolaan bantuan tentunya harus transaparan, karena itu bantuan orang, tidak bisa kita gunakan untuk hal-hal yang di luar itu.[portalsatu.com]