Aceh Merdeka Post - Haba Nanggroe

Diduga Korban Malpraktik di RS Kasih Ibu, Pasca Operasi Usus Buntu Warga Aceh Utara Menderita Lumpuh

AMP - Entah apa yang salah dalam proses penanganan medis terhadap Muhammad (35) warga Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara setelah menjalani operasi di RS Kasih Ibu Lhokseumawe saat ini terbaring karena mengalami lumpuh.

Muhammad yang diduga menjadi korban Malpraktek kondisinya kini sangat memprihatinkan, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai petani tersebut saat ini dirawat di RSUD Cut Meutia Aceh Utara dan sudah empat hari tidak sadarkan diri, ia hanya ditemani istri tercinta saat awak media menjenguknya.

Dewi Mutia yang merupakan isteri korban mengisahkan, awalnya suaminya menderita sakit usus buntu pada 12 Oktober 2017 sehingga Muhammad menjalani operasi di rumah sakit kasih Ibu Lhokseumawe.

Sekitar tujuh hari kemudian pihak RS membolehkan Muhammad pulang kerumah untuk dirawat di rumah, namun 3 hari kemudian kondisi korban bukannya membaik malah mengalami lumpuh total kedua kakinya sehingga Muhammad kembali harus dirawat selama Tiga malam RS Kasih Ibu.

Dewi Mutia menduga, suaminya mengalami lumpuh setelah menjalani operasi di RS tersebut, karena kondisi korban semakin memprihatinkan, pihak RS merujuk Muhammad ke RSU Adam Malik Sumatera Utara pada 25 Oktober 2017.

“Menurut keterangan dokter RSU Adam Malik, Muhammad menderita lumpuh kedua kakinya akibat terjadi infeksi ketika disuntik bius dan itu dibuktikan dari hasil Rotgen,” sebut Dewi Mutia saat ditemui di ruang RJK di RSUD Cut Mutia Aceh Utara pada Minggu 12 November 2017.

Karena kekurangan biaya dan tidak ada tanda-tanda akan sembuh, Seminggu kemudian pihak keluarga membawa Muhammad kembali ke Aceh Utara, sehingga pada 8 November 2017 ia kembali dilarikan ke RSUD Cut Meutia.

Menurut Dewi, sebenarnya pasca operasi, Muhammad dan keluarganya menolak dirujuk ke RS Adam Malik karena ketiadaan biaya.

“Saat itu kami menginginkan dirujuk ke RSUZA Banda Aceh saja, tapi pihak RS Kasih Ibu memaksakan pasien harus dirujuk ke RSU Adam Malik,” kisah Dewi yang selalu setia mendampingi suaminya tersebut.

Lanjut Dewi, ketika korban masih dirawat di RS Adam Malik adik korban pernah mendatangi RS Kasih Ibu menjumpai dr. Darwin yang menangani operasi Muhammad untuk menyampaikan keluhan tersebut.

“dr. Darwin mengatakan tidak apa-apa karena itu hanya penyakit biasa, tapi sepertinya mereka mengelak dan tidak mengakui bahwa itu disebabkan kelalaian mereka,” lanjut Ibu satu anak ini.

Pihak keluarga akan meminta pertanggungjawaban RS Kasih Ibu supaya bertanggungjawab dan tidak semena-mena dalam menangani pasien.

“Kami hanya menginginkan pihak RS Kasih Ibu bertanggungjawab atas apa yang dialami oleh suami saya,” pungkasnya

Hingga berita ini diturunkan media belum memperoleh konfirmasi dari pihak RS Kasih Ibu.(Lintasnasional)

Consortium Forming Special Economic Zone Management Zone in Aceh

Governor of Aceh Irwandi Yusuf when giving direction in coordination meeting about KEK Arun Lhokseumawe in Jakarta, Thursday (9/11/2017).

AMP - President Director of PT PIM, Ahcmad Fadheil as Vice Chairman of the Special Economic Zone Consortium (KEK) Arun Lhokseumawe, Friday (10/11) afternoon signed the establishment of Business Development and Management Agency (BUPP) KEK Arun named PT Patriot Nusantara Aceh (PNA).

The signing process of BUPP KEK Arun was held in the Third Floor Hall of Aceh Governor Office witnessed by Secretary of State and Secretary of National Council of KEK Enoh Suharto Pranoto, President Director of PDPA Mursyid, and Head of Investment and Integrated Licensing of Satu Pintu Ir Iskandar MSc.

"The establishment of BUPP KEK Arun Lhokseumawe follow-up commitment PT PIM, Pertamina, Pelindo, and PDPA as the founder of the consortium KEK Arun Lhokseumawe (Eternal). The goal is to accelerate the operations of the Arun KEK, "said Ahcmad Fadheil.

Ahcmad Fadiel said, there are still many stages to be done KUN Arun consortium to PT PNA as BUPP KEK can be operational fast. Among other things, register and bring registration file of PT PNA to Kanwil Law and Human Rights of Aceh on November 14, 2017 for the issuance of certificate of notary establishment of PT PNA. It is expected that on November 17, 2017 is completed to continue with the implementation of human resource assistance (HRD) to BUPP KEK from the relevant agencies.

On 18 November 2017, Ahcmad Fadheil said the approval and appointment of PT PNA by the Governor of Aceh as BUPP KEK Arun and on November 19, 2017 followed by the signing of agreement between the Chairman of the Board of KEK Arun with BUPP KEK Arun about the scheme of development and management which then continued submission of documents estate regulation BUPP KEK Arun. "Launching PT PNA's operation is scheduled on December 12, 2017," said Ahcmad Fadheil.

Related to the amount of share ownership, the Government of Aceh represented by PDPA controlled 46 percent and PT PIM 54 percent.

The amount of share ownership, said Ahcmad Fadheil, will change in June 2018. The Aceh government represented by PDPA still controls 46 percent, PIM 14 percent, Pertamina will buy 25 percent and PT Pelindo I 15 percent.

On June 30, 2018, according to Ahcmad Fadheil there will be a signing of PT PNA share ownership change agreement with Pertamina and PT Pelindo I as the newly authorized shareholders of PT PNA.

He explained that there are five main pillars of business BUPP KEK Arun is infrastructure development and asset optimization, development of the area, programs and activities, optimize utilities, develop property, and prepare human resources and training facilities.

The work program of PT PNA in 2017 is Coordination with the Board of KEK Arun to accelerate the provision of facilities and infrastructure, in collaboration with the State Asset Management Agency (LMAN), Pertamina, PIM and Pelindo.

For the next year, continued the PIM Director, its short-term business activities, the first implementation of the road show at home and abroad, both the commercialization of an idel asset, the sale of utilities such as water, electricity and gas, rental of property and supporting facilities, the preparation of office facilities and facilities other commercial and labor supply outsourcing for security officers, cleanning service and others, construction of water tratment and wastefasility.

While the long-term business activities 2019-2023, said Ahcmad Fadheil covered the development of the region based on blue print, the purchase of community land in the area of KEK Arun, construction of warehouse and logistical facilities supporting KEK Arun and industrial cooperation with the tenants and shareholders.(TRB)

Atasi 'penyanderaan' 1.300 warga di Papua, TNI buka semua opsi

Polda di Papua telah meminta bantuan personel TNI untuk membantu menyelesaikan 'penyanderaan' sekitar 1.300 warga di Timika.

AMP - Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuka semua opsi untuk menyelesaikan 'penyanderaan' sekitar 1.300 warga di Papua, dari pendekatan lunak hingga tegas jika memang diperlukan.

"Kami tentu mengantisipasi semua kemungkinan, kami ikuti perkembangan di lapangan, kami ikuti semua informasi tentang apa yang dilakukan kelompok (yang melakukan penyanderaan) tersebut," kata Kapuspen TNI, Mayjen TNI Wuryanto, saat dihubungi BBC Indonesia, hari Jumat (10/11).

Saat ditanya apakah TNI juga akan melakukan tindakan tegas jika diperlukan, Wuryanto mengatakan, "Pasti. Mudah-mudahan sih dengan cara-cara yang soft (lunak atau persuasif) semuanya bisa diselesaikan."

Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya ingin persoalan 'penyanderaan' di dekat lokasi operasional perusahaan tambang Freeport di Tembagapura, Mimika, Papua, ini diselesaikan tanpa kekerasan.

Dalam wawancara dengan para wartawan di Jakarta, panglima TNI mengatakan aparat keamanan akan mengutamakan keselamatan warga sipil.

Hingga Jumat belum ada titik temu untuk menyelesaikan 'panyanderaan' warga di Tembagapura.

Polda Papua sudah meminta bantuan tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat untuk 'membujuk' para pelaku agar membiarkan warga meninggalkan lokasi tersebut, tetapi ditolak mentah-mentah.

Aparat keamanan menyebut penyanderaan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, namun sejumlah pihak meyakini mereka berasal dari kelompok Organisasi Pembebasan Papua (OPM).

Perwakilan Tentara Pembebasan Nasional OPM, Hendrik Wanmang, mengatakan pihaknya tak tertarik melakukan perundingan.
'Tidak menduduki desa'

Dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, Wanmang mengatakan pihaknya tidak menduduki desa. Menurut Wanmang, 'tidak ada satu tentara OPM yang ditempatkan di desa-desa tersebut'.
Hak atas foto Reuters
Image caption Suasana aksi protes di dekat perusahaan tambang Freeport di Timika pada Agustus 2017.

"Kami tak bisa berbaur dengan masyarakat, itu hanya akan membahayakan mereka," kata Wanmang.

Namun ia memperingatkan bahwa pihaknya tak menjamin keamanan pegawai Freeport atau aparat keamananan. "Kami berperang dengan polisi, TNI, dan Freeport," katanya.

Kepolisian Indonesia meyakini bahwa aksi kelompok bersenjata itu lebih dilatari motif kriminal ketimbang murni politik.

Juru bicara Polda Papua, Suryadi Diaz mengatakan pelaku ingin mengganggu aktivitas Freeport.

Namun tudingan ini dipertanyakan pegiat Komite Nasional Papua Barat (KNPB), organisasi yang mengkampanyekan secara damai aspirasi pemisahan Papua dari Indonesia.

"Mereka melakukannya karena ideologi, karena mereka mau berdiri sendiri. Bukan karena minta kesejahteraan...," kata Kepala komisariat diplomasi pusat KNPB, Warpo Wetipo kepada BBC Indonesia.

Terjadi insiden kekerasan dengan berbagai skala di Papua sejak daerah ini resmi masuk menjadi wilayah Indonesia melalui mekanisme referendum PBB -yang lebih dikenal dengan sebutan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)- pada 1969.

Ketidakpuasan atas proses referendum 1969, dugaan pelanggaran HAM, dan 'ketidakadilan ekonomi' mendorong beberapa kelompok di Papua mengkampanyekan referendum ulang atau pemisahan Papua dari Indonesia.

Pemerintah di Jakarta menegaskan bahwa masuknya Papua sebagai bagian dari Indonesia sudah final.

Presiden Joko Widodo berjanji memberi perhatian yang lebih besar ke Papua.

Ia antara lain telah membebaskan sejumlah tahanan politik dan menggencarkan pembangunan infrastruktur di pedalaman Papua.(BBC)

Kampung Pande, Kawasan Peninggalan Sejarah Aceh

Salah satu peninggalan zaman dulu yang berada di Kampung Pande. Foto: Ist

AMP - Pengiat sejarah dan Kebudayaan Aceh Tarmizi A.Hamid menyampaikan Kampung Pande merupakan kawasan peninggalan sejarah Aceh. Menurutnya daerah ini merupakan areal inti dari berbagai peristiwa sejarah sebab berada ditepi laut dan di bagian muara atau hilir Krueng Aceh. Salah satu panggung utama sejarah Aceh dan telah merekam jejak-jejak sejarah yang cukup banyak.

"Dulu kawasan ini termasuk dalam Mukim Mesjid Raya, di mana Daruddunya, istana dan kuta para Sultan Aceh juga berada di Mukim ini," kata Tarmizi, Sabtu (11/11)

Tarmizi menjelaskan Krueng Aceh sendiri mulai hulu sampai hilir merupakan nadi kebudayaan dan peradaban orang Aceh. Kawasan di dua tepi Krueng Aceh, orang Aceh telah menyebar ke berbagai tempat di Asia Tenggara.

Sungai atau Krueng Aceh ini harus mendapatkan penghormatan yang layak. Aliran sungai dibagian muaranya adalah jalur vital menuju ke Kuta Sultan dengan melewati Gampong Jawa.

"Di Gampong Jawa sendiri terdapat makam Kepala Pelabuhan atau Syahbandar Aceh zaman dahulu, dari abad ke 12 Hijriah, yang bernama Syahbandar Mu'tabar Khan," ujarnya.

Maka, semua ini menunjukkan kepentingan dan nilai yang tinggi yang dimiliki kawasan ini. "Karena itu saya pikir, kawasan ini sama sekali tidak layak untuk menjadi tempat buangan sampah dan limbbah apalagi lumpur tinja," kata Tarmizi.

Menurutnya penempatan lokasi buang sampah dan lain-lain di pinggir Krueng Aceh yang melegenda dan juga dibekas kawasan paling penting dalam sejarah Aceh, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima baik dari segi adat dan kearifan orang Aceh, atau dari segi cita rasa keindahan.

"Jadi, rencana penghentian IPAl, bahkan relokasi TPA dan IPLT, ini sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah, dan ini sudah merupakan sikap yang sangat bijak," ujarnya

Baiknya, tambah Tarmizi kawasan ini digunakan untuk kawasan peninggalan sejarah, yang didukung dengan berbagai sarana edukasi masyarakat dan generasi muda, seperti museum kemaritiman, perpustakaan bahkan pengajian-pengajian keagamaan, dan terutama lagi sebagai pusat kajian sejarah Aceh.

"Sehingga, kawasan ini juga menjadi kawasan tujuan wisata yang mengesankan, dan tidak menjadi kawasan wisata tutup mulut dan hidung oleh karena bau busuknya. Perlu diingat sekali lagi ini adalah kawasan utama dari kota Islam, Bandar Aceh Darussalam," katanya.(AJNN)

Gawat, Empat Pulau di Aceh Singkil, Diklaim Masuk Wilayah Sumatera Utara

Tim Garda Batas Aceh mengecek monumen yang dibangun Pemerintah Aceh di Pulau Panjang, Mei 2017

AMP - Empat pulau di perairan Aceh Singkil, masuk rencana zonasi besisir dan pulau-pulau kecil wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Masing-masing Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Pulau Panjang.

Padahal empat pulau tersebut masuk dalam wilayah di Kecamatan Singkil Utara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Serambinews.com, Sabtu (11/11/2017), dalam rencana zonasi besisir dan pulau-pulau kecil wilayah Sumut, empat pulau itu diklaim masuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hal itu terungkap dalam acara konsultasi publik dokumen antara penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumut, pada 9 November lalu di kantor Gubernur Sumut.

Acara itu dihadiri perwakilan Provinsi Aceh, seperti Dinas Kelautan, Bappeda, Biro Tata Pemerintahan dan dari Aceh Singkil dihadiri Asiten Pemerintahan dan Kesra.

"Ya Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Pulau Panjang masuk rencana zonasi wilayah besisir dan pulau-pulau kecil wilayah Sumatera Utara," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Aceh Singkil, Mohd Ichsan.[Serambinews.com]

Tak Rela Dimadu, Istri Tusuk Suami Hingga Kritis di Matangkuli

AMP - Entah apa yang merasuki Nur (49), seorang ibu rumah tangga asal Gampong Teungoh Geulumpang Tujoh, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. Ia tega menganiaya suaminya sendiri menggunakan sebilah pisau hingga kritis.

"Kami sudah amankan pelaku karena dugaan penyaniayaan berat terhadap korban Safwan (47). Saat ini yang bersangkutan masih kami periksa intensif," ujar Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji melalui Kapolsek Matangkuli Iptu Sudiya Karya kepada AJNN, Jumat, (10/11).

Kasus penganiayaan tersebut terjadi kemarin (9/11) sekitar pukul 22.50 WIB. Bermula saat pelaku menjemput suaminya Safwan di rumah isteri mudanya di kawasan Gampong Ceubrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron.

"Setiba di rumah, pelaku dan korban terlibat cek cok. Pelaku yang kalap langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau dan seketika menusuk korban di bagian perut," ungkap Kapolsek.

Dalam kondisi bersimbah darah, korban kemudian berlari keluar rumah sembari meminta pertolongan warga.

"Warga sempat melerai dan melarikan korban ke rumah sakit. Pelaku juga langsung kita amankan di rumahnya," tambah kapolsek.

Motif penganiayaan tersebut diduga akibat pelaku cemburu karena diduakan oleh Safwan, tanpa sebelumnya menceraikan dirinya.

Hingga berita ini diunggah, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek, sedangkan pelaku sudah mendapatkan penanganan media di Rumah Sakit Umum Cut Mutia.(AJNN)

Papua Bergolak, Ribuan Orang di Sandera, Siapa Bermain?

AMP - Kelompok bersenjata di Papua semakin nekad. Selain membakar sejumlah kios, mereka juga melarang 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, saat ini di Kampung Kimbely terdapat sekitar 300 warga non-Papua yang sebelumnya bekerja sebagai pendulang emas dan pedagang oleh kelompok bersenjata dilarang bepergian keluar kampung tersebut,” kata Boy, Kamis (9/11/2017).

Menanggapi kondisi Papua tersebut, pengamat politik dan militer Indro S Tjahyono menduga ada permainan oknum-oknum PT. Freeport dalam peristiwa tersebut.

Menurutnya, ada segelintir orang Papua mengambil momentum ketika ada transfer dari Kontrak Kerja ke perijinan. “Memang lahan udah becek karena berbagai pihak bermain,” ujar Indro.

Menurutnya, oknum tentara juga ada yang bermain bahwa hanya mereka yang bisa redam kerusuhan, bukan orang sipil atau polisi/Brimob. “Daripada uang lari ke Jakarta dan tetap ribut, ada yang memberikan iming-iming ke orang asli,” tutur Indro.

BIN

Saat ditanya bagaimana seharusnya Jokowi bersikap, Indro meminta untuk mengefektifkan kerja BIN yang selama ini dipakai untuk bermain posisi tawar politisi elit. Harus ada fakta yang sahih pihak mana saja yang bermain. “OPM itu udah lumpuh kok bisa hidup lagi. Pasti ada yang main,” ujarnya.

Sementara itu Presidium Pergerakan Andrianto mengemukakan, apa yang terjadi d Papua cerminan lemahnya pemerintahan Jokowi. “Dulu hal ini tidak pernah terjadi. Apalagi Jokowi selalu gembar-gembor pembangunan Papua,” ujar Andrianto.

Menurutnya, titik lemahnya di intelijen dalam hal ini BIN yang gagal merespon situasi dan kondisi Papua. “Karena gagal, Jokowi mesti copot Kepala BIN. Kalau tidak Papua akan terus bergolak,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Pangi Syawri Chaniago mengemukakan, seharusnya pemerintah tidak melakukan semantik terhadap gerakan orang-orang jahat, yang secara jelas menyandera lebih dari 1.000 orang.

"Memang negara punya strategi apakah pendekatan soft atau pendekatan militer. Namun yang jelas pemerintah terbukti lamban eksekusi terkait penyanderaan 1.000 lebih warga Papua, kata Pangi.

Ditambahkan lagi, "Kita yakin TNI bisa segera membebaskan sandera, kalau polisi kita tidak terlalu berharap banyak. Kapan perlu perintah pasukan khusus seperti Densus 88 untuk operasi pembebasan sandera. Ini kan teroris yang nyata, nyalinya densus harus dibuktikan untuk melumpuhkan terorisme di Papua," pungkas Pangi. (konfrontasi.com)

Balap Seperti Rossi, Shogun Ini Lolos Dari Razia Polisi di Depan Polda Aceh

Salah satu pengendara sepeda motor (kiri) berhasil lolos dari halauan polisi dalam razia Zebra Rencong 2017 di depan Mapolda Aceh, Selasa (7/11/2017). SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI

AMP - Puluhan personel polisi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh, menggelar razia Zebra Rencong 2017 di Jalan Tgk Nyak Arief atau di depan Mapolda Aceh, Selasa (7/11/2017).

Dalam razia itu, polisi berhasil menjaring puluhan kendaraan baik mobil dan sepeda motor yang melanggar lalu lintas atau yang tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan mereka.

Amatan Serambinews.com, razia berlangsung sekira pukul 13.30 WIB. Puluhan polisi berseragam lalu lintas tampak sigap menjaring setiap kendaraan yang secara kasat mata melanggar aturan lalu lintas.

Para pengendara terlihat begitu kucar-kacir, ada yang coba balik arah, ada pula yang pura-pura berhenti di warung kopi.

Parahnya lagi, pantauan Serambinews.com, ada seorang pengendara sepeda motor yang berhasil lolos dari halauan polisi.

Ia begitu gesit merebahkan motornya ke kiri dan ke kanan saat polisi coba menghalaunya untuk berhenti.

Dari kejahuan, Serambinews.com melihat petugas berusaha maksimal mengalau pengendara itu beberapa kali.

Namun usaha itu gagal, pengendara sepeda motor Shogun itu berhasil kabur dan tancap gas. [Serambinews.com]

Ini Dia Tempat Wisata Baru di Aceh Timur

AMP - Wisata Air terjun Jamur Kule, di Desa Sembuang, kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, lebih indah dari wisata air terjun lainnya, pasalnya air terjun yang indah ini belum terjamah dan masih alami.

Kepala Desa Sembuang Shabirin Amin Kepada Sidaknews.com, mengungkapkan, air terjun Jamur kule memiliki ketinggian sekitar 75 meter dan lebar mancapai 10 meter, dengan posisi air menurun landai, terdiri dari tiga tingkat, dan juga terdapat hamparan pasir bebatuan di setiap tingkatnya.

“Tingkat pertama tingginya sekitar 30 meter, tingkat kedua 25 meter dan tingkat tiga mencapai 20 meter, di sekeliling air terjun hutan lebat yang di jaga oleh warga setempat, kami sudah membuka akses menuju objek wisata air terjun jamur kule yang jarak tempuh dari kampung Sembuang hanya 35 menit tiba dilokasi masyarakat setempat yang ramah juga siap memandu pengujung,” Ungkap Shahbirin. Senin (6/11/2017).

Lanjutnya “Bobot air terjun lebih besar dari air terjun yang terdapat di tempat lain, bahkan air terjun yang satu ini sangat indah dan lebih menarik, pengunjung tidak ingin pulang setelah berkunjung ke air terjun Jamur kule. Meski demikian air terjun jamur kule aman di kunjungi untuk berwisata,” Tutup Shahbirin Amin. (sidaknews.com)