 |
| Polda di Papua telah meminta bantuan personel TNI untuk membantu menyelesaikan 'penyanderaan' sekitar 1.300 warga di Timika. |
AMP - Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuka semua opsi untuk menyelesaikan 'penyanderaan' sekitar 1.300 warga di Papua, dari pendekatan lunak hingga tegas jika memang diperlukan.
"Kami tentu mengantisipasi semua kemungkinan, kami ikuti perkembangan di lapangan, kami ikuti semua informasi tentang apa yang dilakukan kelompok (yang melakukan penyanderaan) tersebut," kata Kapuspen TNI, Mayjen TNI Wuryanto, saat dihubungi BBC Indonesia, hari Jumat (10/11).
Saat ditanya apakah TNI juga akan melakukan tindakan tegas jika diperlukan, Wuryanto mengatakan, "Pasti. Mudah-mudahan sih dengan cara-cara yang soft (lunak atau persuasif) semuanya bisa diselesaikan."
Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya ingin persoalan 'penyanderaan' di dekat lokasi operasional perusahaan tambang Freeport di Tembagapura, Mimika, Papua, ini diselesaikan tanpa kekerasan.
Dalam wawancara dengan para wartawan di Jakarta, panglima TNI mengatakan aparat keamanan akan mengutamakan keselamatan warga sipil.
Hingga Jumat belum ada titik temu untuk menyelesaikan 'panyanderaan' warga di Tembagapura.
Polda Papua sudah meminta bantuan tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat untuk 'membujuk' para pelaku agar membiarkan warga meninggalkan lokasi tersebut, tetapi ditolak mentah-mentah.
Aparat keamanan menyebut penyanderaan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, namun sejumlah pihak meyakini mereka berasal dari kelompok Organisasi Pembebasan Papua (OPM).
Perwakilan Tentara Pembebasan Nasional OPM, Hendrik Wanmang, mengatakan pihaknya tak tertarik melakukan perundingan.
'Tidak menduduki desa'
Dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, Wanmang mengatakan pihaknya tidak menduduki desa. Menurut Wanmang, 'tidak ada satu tentara OPM yang ditempatkan di desa-desa tersebut'.
Hak atas foto Reuters
Image caption Suasana aksi protes di dekat perusahaan tambang Freeport di Timika pada Agustus 2017.
"Kami tak bisa berbaur dengan masyarakat, itu hanya akan membahayakan mereka," kata Wanmang.
Namun ia memperingatkan bahwa pihaknya tak menjamin keamanan pegawai Freeport atau aparat keamananan. "Kami berperang dengan polisi, TNI, dan Freeport," katanya.
Kepolisian Indonesia meyakini bahwa aksi kelompok bersenjata itu lebih dilatari motif kriminal ketimbang murni politik.
Juru bicara Polda Papua, Suryadi Diaz mengatakan pelaku ingin mengganggu aktivitas Freeport.
Namun tudingan ini dipertanyakan pegiat Komite Nasional Papua Barat (KNPB), organisasi yang mengkampanyekan secara damai aspirasi pemisahan Papua dari Indonesia.
"Mereka melakukannya karena ideologi, karena mereka mau berdiri sendiri. Bukan karena minta kesejahteraan...," kata Kepala komisariat diplomasi pusat KNPB, Warpo Wetipo kepada BBC Indonesia.
Terjadi insiden kekerasan dengan berbagai skala di Papua sejak daerah ini resmi masuk menjadi wilayah Indonesia melalui mekanisme referendum PBB -yang lebih dikenal dengan sebutan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)- pada 1969.
Ketidakpuasan atas proses referendum 1969, dugaan pelanggaran HAM, dan 'ketidakadilan ekonomi' mendorong beberapa kelompok di Papua mengkampanyekan referendum ulang atau pemisahan Papua dari Indonesia.
Pemerintah di Jakarta menegaskan bahwa masuknya Papua sebagai bagian dari Indonesia sudah final.
Presiden Joko Widodo berjanji memberi perhatian yang lebih besar ke Papua.
Ia antara lain telah membebaskan sejumlah tahanan politik dan menggencarkan pembangunan infrastruktur di pedalaman Papua.(BBC)
"Kami tentu mengantisipasi semua kemungkinan, kami ikuti perkembangan di lapangan, kami ikuti semua informasi tentang apa yang dilakukan kelompok (yang melakukan penyanderaan) tersebut," kata Kapuspen TNI, Mayjen TNI Wuryanto, saat dihubungi BBC Indonesia, hari Jumat (10/11).
Saat ditanya apakah TNI juga akan melakukan tindakan tegas jika diperlukan, Wuryanto mengatakan, "Pasti. Mudah-mudahan sih dengan cara-cara yang soft (lunak atau persuasif) semuanya bisa diselesaikan."
Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya ingin persoalan 'penyanderaan' di dekat lokasi operasional perusahaan tambang Freeport di Tembagapura, Mimika, Papua, ini diselesaikan tanpa kekerasan.
Dalam wawancara dengan para wartawan di Jakarta, panglima TNI mengatakan aparat keamanan akan mengutamakan keselamatan warga sipil.
Hingga Jumat belum ada titik temu untuk menyelesaikan 'panyanderaan' warga di Tembagapura.
Polda Papua sudah meminta bantuan tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat untuk 'membujuk' para pelaku agar membiarkan warga meninggalkan lokasi tersebut, tetapi ditolak mentah-mentah.
Aparat keamanan menyebut penyanderaan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, namun sejumlah pihak meyakini mereka berasal dari kelompok Organisasi Pembebasan Papua (OPM).
Perwakilan Tentara Pembebasan Nasional OPM, Hendrik Wanmang, mengatakan pihaknya tak tertarik melakukan perundingan.
'Tidak menduduki desa'
Dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, Wanmang mengatakan pihaknya tidak menduduki desa. Menurut Wanmang, 'tidak ada satu tentara OPM yang ditempatkan di desa-desa tersebut'.
Hak atas foto Reuters
Image caption Suasana aksi protes di dekat perusahaan tambang Freeport di Timika pada Agustus 2017.
"Kami tak bisa berbaur dengan masyarakat, itu hanya akan membahayakan mereka," kata Wanmang.
Namun ia memperingatkan bahwa pihaknya tak menjamin keamanan pegawai Freeport atau aparat keamananan. "Kami berperang dengan polisi, TNI, dan Freeport," katanya.
Kepolisian Indonesia meyakini bahwa aksi kelompok bersenjata itu lebih dilatari motif kriminal ketimbang murni politik.
Juru bicara Polda Papua, Suryadi Diaz mengatakan pelaku ingin mengganggu aktivitas Freeport.
Namun tudingan ini dipertanyakan pegiat Komite Nasional Papua Barat (KNPB), organisasi yang mengkampanyekan secara damai aspirasi pemisahan Papua dari Indonesia.
"Mereka melakukannya karena ideologi, karena mereka mau berdiri sendiri. Bukan karena minta kesejahteraan...," kata Kepala komisariat diplomasi pusat KNPB, Warpo Wetipo kepada BBC Indonesia.
Terjadi insiden kekerasan dengan berbagai skala di Papua sejak daerah ini resmi masuk menjadi wilayah Indonesia melalui mekanisme referendum PBB -yang lebih dikenal dengan sebutan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)- pada 1969.
Ketidakpuasan atas proses referendum 1969, dugaan pelanggaran HAM, dan 'ketidakadilan ekonomi' mendorong beberapa kelompok di Papua mengkampanyekan referendum ulang atau pemisahan Papua dari Indonesia.
Pemerintah di Jakarta menegaskan bahwa masuknya Papua sebagai bagian dari Indonesia sudah final.
Presiden Joko Widodo berjanji memberi perhatian yang lebih besar ke Papua.
Ia antara lain telah membebaskan sejumlah tahanan politik dan menggencarkan pembangunan infrastruktur di pedalaman Papua.(BBC)
loading...
Post a Comment