Halloween Costume ideas 2015
2019

Triyantoro warga Banjarnegara ditemukan tewas dengan luka tembak dikepala di Area Kebun Kapulaga, Kecamatan Karang Kobar, Korban ditembak pemburu karena dikira babi hutan. Foto senjata yang menembak korban/iNews TV/Elis N
AMNews - Teka-teki penemuan mayat korban luka tembak atas nama Triyantoro (51) warga Banjarnegara akhirnya terungkap. Korban sebelumnya ditemukan tewas dengan luka tembak dikepala di Area Kebun Kapulaga, Kecamatan Karang Kobar, Banjarnegara.

Kapolres Banjarnegara AKBP Aris Yudha Legawa mengatakan, dalam kasus ini Polisi mengamankan dua pemburu masing masing As (45) dan Ak (32) warga Salatiga. Bersama dua tersangka diamankan dua pucuk senjata api dan peluru untuk berburu.

Menurut Kapolres, korban yang awalnya sedang mencari rumput untuk pakan ternak di semak semak, dikira babi hutan yang tengah masuk ke area lahan pertanian oleh kedua pemburu tersebut. Tanpa pikir panjang korban yang berada disemak semak langsung ditembak dan peluru mengenai kepala.

"Jadi korban ini dikira babi hutan karena dilihat dari kejauhan ada semak semak bergoyang, tanpa pikir panjang dua pemburu tersebut langsung menembaknya hingga mengenai kepala korban tembus dan tewas," jelas Aris.

Namun mengetahui yang tertembak manusia, kata Kapolres, kedua pelaku sempat melakukan rekayasa dengan menggeser korban sejauh 7 meter dari lokasi, dan menempatkannya seolah jatuh dan terbentur bebatuan. Namun dengan adanya bukti luka dan temuan proyektil polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini .

"Mengetahui yang ditembak ternyata manusia, pelaku sempat melakukan rekayasa dengan seolah korban terjatuh, tapi barang bukti menjadi petunjuk, " jelas Kapolres Banjarnegara.

Polisi kini tengah mendalami kasus ini dan mengusut kepemilikan senjata api yang digunakan untuk melakukan aksi penembakan.

Berdasarkan pengakuan pelaku As, saat akhir tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk berburu karena permintaan akan babi hutan banyak di pasaran. [Sindonews]

Proses evakuasi korban kontak tembak di Keerom, Papua dengan menggunakan Helikopter milik Penerbad. Foto Pendam Cenderawasih
AMNews - Kontak tembak antara pasukan TNI dari Yonif 713/Satya Tama dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) Organisasi Papua Merdeka (OPM), di dekat Pos Kaliasin, Keerom, Papua, Senin pagi (30/12/2019). Akibat kontak tembak yang terjadi didekat perbatasan Papua New Guinea (PNG) ini menyebabkan anggota Yonif 713/ST, Serda Miftachur Rohmat gugur dan Prada Juwandhy Ramadhan terkena luka tembak.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Cpl Eko Daryanto mengatakan, kontak tembak bermula saat 10 orang anggota Satgas Pamtas RI-PNG Pos Bewan Baru yang dipimpin oleh Serda Miftachur Rohmat berangkat dari Pos Bewan Baru Menuju Pos Kaliasin untuk mengambil logistik berupa bahan makanan.

"Sekitar 5 kilometer dari pos tepatnya di jembatan kayu, Anggota Satgas Pamtas tiba-tiba mendapat gangguan tembakan (penghadangan) yang dilakukan oleh sekitar 20 orang yang diduga dari KKSB pimpinan Jefrizon Pagawak dengan menggunakan senjata api laras panjang. Melihat hal tersebut anggota Satgas Pamtas RI-PNG dengan sigap berpencar untuk mencari tempat perlindungan dan membalas tembakan ke kelompok tersebut. Sekitar 15 menit membalas tembakan, anggota Satgas berhasil memukul mundur kelompok tersebut," kata Kapendam dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (30/12/2019).

Menurut Kapendam, setelah kontak tembak berhenti, anggota Satgas melakukan pengecekan, dan didapatkan dua orang personel terkena tembakan.

"Dimana seorang personel atas nama Serda Miftachur Rohmat terkena luka tembak pada bahu kiri depan dan dinyatakan meninggal dunia dan seorang personel Prada Juwandhy Ramadhan terkena luka tembak (rekoset) pada pelipis kanan dan pinggang kiri dan dinyatakan selamat,” ungkap Kapendam.

Melihat dua orang rekan mereka terkena tembakan, anggota Satgas yang lain dengan cepat membawa korban ke Pos Bewan Baru untuk menunggu evakuasi dan selanjutnya untuk Prada Juwandhy Ramadhan mendapat penanganan medis oleh Bakes Pos Bewan Baru. [Sindonews]

AMNews – Kebakaran yang menghanguskan sejumlah Ruko dan Masjid di Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara mendapat perhatian serius dari Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi Panyang.

Dalam Rapat Paripurna DPR Aceh, Senin (30/12/2019) sore, politisi Partai Aceh Dapil Aceh Utara-Lhokseumawe ini meminta Pemerintah Aceh agar tidak tutup mata dengan musibah yang dialami oleh warga Pirak Timu.

Seperti diketahui, kebakaran hebat terjadi di pusat Kecamatan Pirak Timu pada Sabtu (28/12/2019) pagi. Dalam peristiwa ini, sebanyak 8 Ruko (sebelumnya diberitakan 9 Ruko) serta kubah Masjid ludes terbakar akibat amukan si jago merah.

“Musibah kebakaran yang dialami warga Pirak Timu bukan hanya tanggung jawab Pemkab Aceh Utara, tapi juga tanggub jawab kita bersama, tanggung jawab Pemerintah Aceh juga,” tegas Tarmizi Panyang dalam Rapat Paripurna DPRA, yang turut dihadiri Sekda Aceh dan para SKPA.

“Mohon segera dibantu, dalam bentuk apapun. Ini soal tanggung jawab kita semua untuk membantu masyarakat yang dilanda musibah kebakaran besar. Apalagi sangat disayangkan Masjid juga ikut terbakar,” tambahnya.

Dia menegaskan, turun tangan Pemerintah Aceh sangat diharapkan oleh masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, terutama dalam bentuk pembangunan kios-kios untuk mengembalikan perekonomian mereka seperti semula.

Sekitar dua bulan lalu, kebakaran hebat juga terjadi di Kecamatan Paya Bakong (tetangga Pirak Timu), dimana belasan Ruko ludes terbakar. Saat itu Fraksi Partai yang dipimpin Tarmizi Panyang telah mengunjungi langsung ke lokasi di Paya Bakong.

“Dalam beberapa hari kedepan kita juga akan mengunjungi masyarakat yang mengalami musibah kebakaran di Pirak Timu. Karena ada dua lokasi kebakaran hebat yang menghanguskan banyak Ruko, kita minta Pemerintah Aceh untuk turun tangan. Bagaimana disiasati supaya masyarakat tersebut kembali mendapat tempat tinggal dan bisa membuka usaha mereka lagi,” demikian pungkas Tarmizi Panyang.[sinarpost.com]

AMNews - Sejumlah ruko dan satu bangunan masjid terbakar di Gampong Alue Bungkoh, Kecamatan Pirak Timur, Aceh Utara, Sabtu (28/12). Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan melokalisir agar api tak menjalar ke titik lain.

Kebakaran itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 07.00 Wib dan api begitu cepat merambat. Penyebab kebakaran belum diketahui.

"Benar ada kebakaran ruko dan satu masjid," kata Kapolres Aceh Utara, AKBP Ian Rizkian Milyardin.

Ian mengaku belum mendapatkan data lengkap perihal peristiwa itu. Petugas masih berjibaku melakukan pemadaman dan pengamanan di lokasi kebakaran.

Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi korban jiwa. Namun akibat kebakaran, sejumlah pedagang tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya.

Diperkirakan ada 8 unit toko terbakar. Hampir semuanya terbuat dari kontruksi kayu, sehingga memudahkan api merambat. | Merdeka

AMNews - Suatu pagi, pengusaha Hasjim Ning menemani Presiden Sukarno sarapan di Istana Merdeka. Selagi makan, Sukarno menyuruh Hasjim untuk pergi ke Padang menemui Letkol Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng dan Komandan Resimen IV. Sebagai bentuk protes terhadap pemerintah pusat, Husein mengambil alih pemerintahan sipil dari Gubernur Sumatra Tengah, Ruslan Muljohardjo, dan mengangkat dirinya sebagai Ketua Daerah.

Sukarno meminta Hasjim menyampaikan pesannya: "Katakan pada A. Husein bahwa dia telah aku pandang anakku sendiri. Tindakannya mengambil oper pemerintahan dari gubernur dapat membahayakan negara. Karena mungkin panglima atau komandan militer lainnya akan melakukan hal yang sama."

Besok harinya Hasjim berangkat ke Padang. Dia langsung ke rumah Husein di Jalan Hatta, kemudian menjadi Jalan A. Yani. "Di sana aku juga bertemu dengan St. Simawang bersama Rus Alamsjah," kata Hasjim Ning dalam otobiografinya, Pasang Surut Pengusaha Pejuang. 

AMNews - Tembok Berlin, sebuah simbol global pemisah Timur dan Barat, perang antara komunisme dan kapitalisme. Tembok ini didirikan oleh kediktatoran Republik Demokratik Jerman (DDR), atau lebih dikenal dengan nama Jerman Timur, pada 1961.

Dikelilingi oleh perbatasan beton dan kawat berduri yang dijaga ketat sepanjang 155 kilometer, warga di Berlin Barat hidup bebas ditengah DDR komunis, berbeda dengan warga di Jerman Timur yang selama beberapa dekade selalu memandang penuh kerinduan ke arah Barat yang rasanya tidak terjangkau, berharap suatu hari nanti dapat melarikan diri.

Namun, semua berubah dalam sekejap pada 9 November 1989, ketika kebijakan perjalanan Jerman Timur yang baru, diumumkan melalui konferensi pers yang disiarkan langsung di TV pemerintah. Undang-undang itu mengumumkan bahwa semua warga Jerman Timur dibebaskan bepergian ke Barat dan langsung berlaku usai diumumkan. Setelahnya, ribuan orang berlarian ke perbatasan di jantung kota Berlin, yang baru akan dibuka beberapa jam kemudian.

Foto-foto perayaan warga di kedua sisi perbatasan tersebar di seluruh dunia, menandai akhir dari pemisahan Jerman. Kurang dari setahun setelahnya, yaitu pada 3 Oktober 1990, negara yang sebelumnya terbagi menjadi Timur dan Barat setelah Perang Dunia II, akhirnya kembali bersatu. Tidak bisa dimungkiri bahwa peristiwa bersejarah ini hanya dimungkinkan terjadi atas persetujuan pemenang Perang Dunia II, yaitu Sekutu Barat - AS, Inggris dan Perancis, dan Uni Soviet.

Selanjutnya

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya Kompol Memo Ardian beserta staf menunjukkan barang bukti dan tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (18/12). (SURYANTO/RADAR SURABAYA)
AMNews –Anggota Opsnal Unit 3, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya berhasil gagalkan penyelundupan sabu-sabu (SS) yang disalurkan melalui jalur udara. Enam tersangka ditembak dalam penangkapan itu, mereka adalah tersangka bandar, pengedar, dan pemesan.

Kasat Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, Kompol Memo Ardian mengatakan, keenam tersangka tersebut merupakan jaringan asal Aceh. Diantaranya keenam tersebut terdapat dua orang warga asalnTulungagung.

“Kita sebelumnya mengungkap tujuh kilogram dari jaringan Aceh, kemudian 1,3 kilogram yang akan dikirim ke Sokobanah, Madura. Dan ini kebetulan ada yang tertangkap enam orang,” kata Kompol Memo, Rabu (18/12).

Keenam tersangka ini diantaranya adalah, DS, 23, warga Aceh Utara, MZ, 31, warga Aceh Utara, RA, 41, warga Aceh Timur, FH, 26, warga Aceh Utara, MN, 20, warga Aceh Utara, JF, 42, warga Malang, dan DI, 41, warga Tulungagung.

Menurut keterangan dari Kompol Memo, keenam orang tersebut sudah enam kali berangkat ke Bandara Juanda untuk melakukan pengiriman SS seberat tiga 46,27 gram.

“Satu kali mereka berangkat ke Malang. Dari Medan menuju ke Surabaya disimpan didalam sepasang sepatu, satu orang minimal membawa setengah kilo gram,” ungkap Memo.

Pengirim barang haram tersebut rata-rata berdomisili di kawasan Aceh dan sekitarnya. Total barang sejumlah 3 kilo gram SS tersebut telah dikirim dan diterima oleh bandar dari Tulungagung.

“Jadi ini barang bukti yang kita terima hanya setengah ons. Sisannya sudah tersebar. Tentu kita terus melakukan penyelidikan dan kita kejar yang megang,” tegasnya.

Dari keenam tersangka tersebut terpaksa kakinya ditembus timah panas oleh polisi saat dilakukan penggerebekan di sebuah Wisma kawasan Malang mereka sempat melawan petugas.

“Tetap ini jaringan dari Malaysia yang dilewatkan dari Aceh dan Medan, lalu dikirim ke Jatim khususnya Surabaya dan Malang. Jaringannya sudah kami ketahui,” pungkasnya. | Jawapos

AMNews - Pelan tapi pasti, misteri siapa sosok AN, gadis asal Kota Idi, Kabupaten Aceh Timur, yang mengaku dan diduga telah disetubuhi secara paksa, Ketua Umum Forkab Aceh Ahmad Yani alias Polem Muda, mulai terkuak.

Hasil penelusuran media ini dari berbagai sumber menyebutkan, AN (26) yang dimaksud adalah Anisa. Kabarnya, dia warga Gampong Keutapang Mameh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

Begitupun, hingga berita tadi diunggah, media ini belum berhasil terhubung dengan Anisa. Padahal, penjelasan Anisa sangat penting, untuk menjelaskan kejadian atau peristiwa sebenarnya. Termasuk hubungan asmaranya dengan oknum bintara di Polda Aceh.

Sebab, walau Polem Muda mengaku mengenal Anisa dan rekannya Putri. Namun, dia membantah keras telah menyetubuhi Anisa secara paksa di Apartemen Kalibata City Tower Viola, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu.

“Betul itu Anisa, tapi saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Saya masih di Jakarta dan akan segera ke Banda Aceh, melaporkan media online yang memberitakan itu secara hukum,” ancam Polem Muda.

Penjelasan Polem Muda tadi, menjawab konfirmasi media ini, Rabu siang, 18 Desember 2019 melalui saluran telpon, setelah media ini mengirimkan satu foto kepada dirinya.

Dan dia membenarkan jika sosok yang ada pada foto itu adalah; Anisa alias AN. “Saya sudah tahu siapa dalang dibalik semua ini,” kata Polem Muda, menduga.

Siapa Anisa? Baca Disini

Peta wilayah Palestina dan Israel dari masa ke masa yang pernah disiarkan MNSBC tahun 2015. Foto/Tangkapan layar YouTube/MNSBC
AMNews - Negara "Palestina Baru" telah direncanakan berdasarkan kesepakatan baru antara Israel, Hamas dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dalam rancangan perjanjian itu, negara anyar tersebut harus membayar kepada rezim Zionis untuk perlindungan terhadap agresi internasional.

Dokumen rancangan kesepakatan itu telah bocor dan disiarkan stasiun televisi Al Mayadeen yang berbasis di Lebanon pada hari Senin (16/12/2019).

Di bawah kesepakatan itu, sebuah negara anyar bernama "Palestina Baru" akan dibuat di Tepi Barat dan Jalur Gaza, kecuali untuk wilayah yang sudah ditempati oleh Israel. Yerusalem akan dibagikan oleh Israel dan "Palestina Baru".

Menurut laporan Al Mayadeen yang dikutip Senin (17/12/2019), proyek tersebut telah disetujui oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara Teluk Persia. Negara-negara tersebut diperkirakan akan mengalokasikan sekitar USD30 miliar dalam lima tahun ke depan untuk pembentukan negara baru.

Masih menurut laporan itu, hanya polisi yang akan diizinkan untuk membawa senjata di negara "Palestina Baru", dan Israel akan melindungi negara anyar itu dari agresi asing, asalkan "Palestina Baru" membayar perlindungan semacam itu kepada Israel.

Hamas nantinya sepenuhnya akan dilucuti, tetapi para anggotanya akan menerima gaji bulanan. Hamas, organisasi militan Palestina yang menguasai Jalur Gaza, telah "dikunci" dalam konflik berkepanjangan dengan Israel.

Pemerintah Otoritas Palestina yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas dan Hamas belum berkomentar atas bocornya dokumen rancangan negara anyar itu. Pemerintah Israel juga belum berkomentar

Awal bulan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyetujui resolusi yang menegaskan kembali dukungannya pada solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Resolusi itu juga menentang aneksasi sepihak oleh Israel.

Presiden AS Donald Trump telah mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Tak hanya itu, Trump juga mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak Perang Enam Hari 1967.

Pada bulan November, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan bahwa Washington tidak menganggap pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sebagai tindakan ilegal. Keputusan itu bertentangan dengan hukum internasional dan kebijakan AS sebelumnya terkait dengan permukiman tersebut.[SINDOnews]

Asiye Abdulaheb
AMNews - Ancaman pembunuhan terhadapa Asiye Abdulaheb datang bertubi-tubi. Itu terjadi karena dia menyebarkan dokumen rahasia pemerintah Tiongkok tentang kamp detensi Uighur.

Perempuan Uighur 46 tahun yang kini tinggal di Belanda tersebut mengungkapkan kisahnya kepada harian Belanda de Volksrant untuk melindungi keluarganya.

“Saya bisa mengatasi tekanan ini. Tetapi, saya takut sesuatu terjadi pada anak-anak saya dan ayah mereka,” ujarny.

“Kami tidak bisa tidur. Kami butuh perlindungan lebih. Publikasi memberi kami perlindungan,” tambahnya.

Dalam salah satu surat, Abdulaheb diancam bakal berakhir di tempat sampah depan rumahnya.

Abdulaheb mengungkapkan bahwa dirinya mendapat dokumen rahasia yang berisi 24 halaman itu musim panas ini.

Seluruh dokumen tersebut sudah disimpan di laptopnya. Dia tidak mengungkap sosok yang memberikannya. Yang jelas, tugasnya adalah menyebarkan informasi tersebut agar dunia tahu apa yang terjadi di Xinjiang.

Selama ini pemerintah Tiongkok mengklaim warga Uighur masuk kamp secara sukarela. Tetapi, versi dokumen yang tercantum pada 2017 itu tidak demikian.

Di dalamnya terungkap detail bagaimana kamp tersebut dijalankan. Mulai pengawasan di kamar mandi hingga sistem mata-mata berteknologi tinggi yang digunakan untuk mengidentifikasi warga Uighur.

Terdapat sekitar satu juta warga Uighur di kamp-kamp detensi tersebut. Petugas mencuci otak mereka agar menjadi murtad atau keluar dari agamanya.

Tiongkok sempat menyangkal dokumen tersebut, namun akhirnya mengakuinya. Mereka menyebut kamp itu sebagai tempat reedukasi untuk mencegah radikalisasi. [pojoksatu.id]

AMNews – Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi Panyang, mengatakan rencana Pemerintah Aceh membeli 4 unit pesawat N219 harus meminta pendapat berbagai kalangan masyarakat Aceh. Selain itu, pengadaan pesawat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) nantinya itu, juga harus mendapat persetujuan DPRA.

“Kalau kita melihat respon publik saat ini, mayoritasnya menolak. Bisa dilihat bagaimana komentar-komentar masyarakat di media sosial. Jadi, lebih baik anggaran untuk membeli pesawat itu digunakan untuk pembangunan Aceh dan menyelesaikan persoalan-persoalan di berbagai daerah di Aceh, seperti persoalan kemiskinan,” kata Tarmizi Panyang kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (13/12/2019).

Terkait penolakan publik terhadap pembelian pesawat, Tarmizi menambahkan, hal itu terjadi karena beberapa waktu lalu terdapat adanya persoalan beberapa persoalan, seperti ditundanya pembangunan rumah dhuafa dan adanya pembelian mobil dinas oleh sejumlah pejabat SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh).

“Untuk itu lebih baik kita selesaikan dahulu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Setelah masyarakat Aceh merasakan kemakmuran, tentu pembelian pesawat tidak akan ada penolakan,” jelas politisi Partai Aceh asal pemilihan Lhokseumawe-Aceh Utara ini.

“Kepue tabloe pesawat menyoe rakyat mantoeng ikat pruet (untuk apa kita membeli pesawat jika masyarakat masih kelaparan),” tegasnya.

Pembelian pesawat harus pendapat berbagai kalangan di Aceh, Tarmizi menilai, Hal itu untuk menghindari adanya polemik dan mendapat persetujuan berbagai kalangan, karena pembeliannya menggunakan APBA.

“Karena membeli pesawatnya menggunakan uang rakyat Aceh, kita harus meminta pendapat pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan. Kita tidak bisa pungkiri, masih banyak orang pandai dan paham di luar pemerintahan, seperti halnya akademisi dan berbagai elemen masyarakat yang harus dimintai pendapat terkait pembelian pesawat itu,” ungkap Tarmizi Panyang.

“Dalam hal pemerintahan, Plt Gubernur juga harus meminta persetujuan DPRA. Tidak bisa Plt Gubernur mengambil keputusan sendiri, karena pesawat yang dibeli nantinya bukan milik gubernur dan juga bukan milik DPRA, tetapi milik Aceh yang harus ada kesepakatan bersama dan mendapat dukungan dari masyarakat Aceh,” tegasnya.

Tarmizi Panyang menilai, Aceh memang membutuhkan pesawat sebagai moda angkutan udara, khususnya untuk ambulance ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan. Namun, kebutuhan itu menurutnya bukan saat ini, di mana masih banyak berbagai persoalan di Aceh yang harus terlebih dahulu harus diselesaikan, khususnya persoalan kemiskinan.

“Apakah saat ini bandara-bandara yang ada di berbagai daerah di Aceh juga sudah layak? Lebih baik Pemerintah Aceh membenahi terlebih dahulu sejumlah bandara di Aceh, termasuk mengoptimalkan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, di mana saat ini statusnya bandara internasional, tetapi penerbangannya minim,” ungkapnya.

Tarmizi Panyang berharap Plt Gubernur dapat membangun sinergitas dengan DPRA, dengan bersama-sama bergandengan tangan membangun Aceh, demi mewujudkan Aceh yang makmur dan sejahtera.

“Eksekutif dan legislatif harus kompak, jangan sendiri-sendiri. Arah pembangunan Aceh harus jelas ke depan. Kita harus menunjukkan contoh ke daerah lain, walaupun berbeda partai atau warna politik , tetapi bisa kompak dan bekerjasama membangun Aceh,” pungkas Tarmizi Panyang. [acehonline.co]

Ishak Daud dan cover dokumen yang diterbitkan USCR terkait pendeportasian dan perjanjian rahasia tentang pelarian politik Aceh antara RI dan Malaysia. Oleh Haekal Afifa*)
MENULIS tentangnya membuat pikiran saya kembali pada tragedi Semenyéh. Peristiwa pembantaian pada 25 Maret 1998 di beberapa kamp penjara Malaysia yang dihuni oleh ratusan pelarian politik dan tenaga kerja asal Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dibawah Perdana Menteri Dr Mahathir Muhammad dengan Pemerintah Indonesia kala itu di bawah Presiden Suharto.

Pembantaian ini menjadi perbicangan hangat bagi publik Malaysia kala itu. Ternyata, ini adalah bagian dari “Operasi Bujuk” hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dari tahun 1994 sampai tahun 1998.

Hal ini terungkap dalam dokumen rahasia yang di tulis oleh Jana Mason, analis dari United State Committee for Refugees (USCR).

Dalam dokumen yang berjudul “The Lask Risk Solution; Malaysia’s Detention and Deportation of Acehnese Asylum Seekers” yang terbit tahun 1998 itu menceritakan bagaimana pihak Malaysia melakukan penahanan, penyiksaan, dan deportasi tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh UNHCR serta perjanjian rahasia antara RI dan Malaysia terkait pemulangan imigran asal Aceh saat itu.

Ishak Daud, saat kejadian Semenyéh terjadi berada di Malaysia sebagai salah satu anggota Komite Pelarian Politik Aceh di Malaysia bersama Yusra Habib Abdul Ghani, Razali Abdullah, Mahfud Usman lampoh Awé, Syahrul Syamaun dan beberapa aktivis Aceh Merdeka lainnya.

Mereka di tuduh sebagai dalang mobilisasi, sehingga menjadi target penangkapan pasca meledaknya kerusuhan di beberapa Kamp Penjara Malaysia. Akibatnya, Ishak Daud diculik oleh Intel Gabungan (Malaysia-Indonesia) di seputaran Shah Alam pada pukul 09.00 tanggal 26 Maret 1998.

Menjelang siang, giliran Burhan dan Syahrul Syamaun diangkut oleh pasukan yang sama, tepat sehari setelah peristiwa Semenyéh.

Setelah ditangkap dan disiksa oleh pasukan gabungan itu, ia dibawa berobat ke Raimah Hospital, Klang Malaysia. Esoknya (27 Maret 1998) ia di deportasi ke Aceh menggunakan kapal.

Dengan kondisi tangan terikat dan dibungkus dengan plastik, dia bersama Burhan Syamaun dan Syahrul Syamaun (Tgk Linud–Wakil Bupati Aceh Timur sekarang) dilempar di tengah laut Dumai, Riau. Di Selat Malaka, dia bersama dua temannya mengarungi derasnya gelombang dengan selembar papan. Hanya Ishak dan Syahrul yang selamat setelah mengarungi ganasnya lautan.

Mungkin, dia dan Syahrul satu-satunya perenang yang berhasil mengarungi Selat Malaka hingga akhirnya ditangkap dan disiksa oleh pihak TNI AL dan Polres Bengkalis, Riau.

Setelah itu, dia dibawa ke Polda Aceh hingga akhirnya diseret ke Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe dengan dakwaan kasus Penyerangan Pos ABRI di Buloh Blang Ara, Lhokseumawe pada tahun 1990.

Dari persidangan inilah, Ishak Daud mulai menjadi fenomenal. Ia bersikukuh untuk tidak mau diadili atas nama Pengadilan Indonesia. Bahkan, ia selalu memprotes hakim yang menyebutnya sebagai “Gembong GPK”.

Ia lebih memilih disebut sebagai GAM, bukan GPK.

Sehingga, dalam setiap sidang yang digelar, ia selalu membalut dirinya dengan selembar Bendera Bulan Bintang dan mengikat kepalanya dengan kain bertuliskan “Aceh Merdeka”.

Setelah tiga kali sidang digelar, PN Lhokseumawe diteror dengan Bom sehingga akhirnya 8 Oktober 1998 dia dipindahkan ke PN Sabang.

Pada 13 November 1998, Effinur dan Zainal Zein Koto; dua Jaksa Penuntut Umum menuntut Ishak Daud dengan Hukuman Seumur Hidup. Ketua Majelis Hakim PN Lhokseumawe, M Islam Kareng Dunie memvonis Ishak Daud dengan Hukuman 20 Tahun Penjara.

Setelah menjalani satu tahun di LP Siborongborong, Tapanuli Utara, berdasarkan Keputusan Presiden No. 157/1999 tertanggal 10 Desember 1999, Ishak Daud dan keenam temannya; Abu Bakar (Kasus Perampokan BCA Lhokseumawe pada 1997), Muzir Ramli, Mustafa Razali, Nur Irhamsyah Feruzi, Joni Yasin dan Abdul Manaf Sarông (Lima dari mereka didakwa kasus Penyerangan di Gunung Geurutée pada 10 Juni 1999) mendapat amnesti dari Presiden BJ Habibie.

Di LP Siborongborong, dia menikahi perempuan cantik Cut Rostina, istri mendiang temannya Rahman Paloh yang meninggal dalam satu pengepungan pada 24 Maret 1997 di Mon Kala, Kandang.

Istri pertamanya, dara ayu bernama Siti Zubaidah binti Omar merupakan warga Malaysia, darinya ia dikarunia dua orang Anak.

Setelah bebas, ia merasa lagi taka aman tinggal di Aceh. Lantas, 3 April 1999 ia berangkat ke Jakarta untuk mencari suaka Politik di Kantor Perwakilan PBB.

Permintaannya di tolak, sehingga dia memutuskan kembali ke Aceh dan berjuang kembali atas nama Aceh Merdeka.

Walaupun hanya menempuh pendidikan sekolah sampai kelas IV SD, Ishak Daud adalah sosok alumni pesantren yang cerdas, rasional, berani, lemah lembut, tegas dan berkomitmen.

Secara resmi, dia bergabung dengan GAM pada tahun 1987, dan itu menjadi tiketnya untuk menempuh pendidikan semikomando di Libya selama satu tahun.

Karena, 1989 pendidikan untuk semua GAM di Libya ditutup.

Dia juga seorang orator ulung, bahkan dia sering diminta untuk mengisi ceramah-ceramah Aceh Merdeka kala itu.

Kala itu, saya sering mendengar ceramahnya baik yang diadakan di Wilayah Peureulak ataupun Pasé. Kemampuan orasinya mampu menghipnotis ribuan pengunjung dengan doktrin perjuangan yang ia kuasai secara mumpuni.

Pernah, suatu hari ia bertandang ke rumah kami. Kala itu, dia curhat kepada orangtua kami terkait penculikan dan penyerangan yang ia lakukan.

“Bang, ureung njöe (Elit GAM) hana yakin lom keu ulôn. Maka peureulé kamöe cök peuneutöh lagée njöe (penculikan),” ucapnya.

Dia menjelaskan, bahwa setelah ia ditangkap tahun 1998, dalam “budaya” elite GAM sangat sulit dipercaya orang-orang GAM yang kembali bergabung setelah ditangkap, seakan dicurigai sebagai alat yang sudah “dicuci” oleh Pemerintah.

Sehingga, Ishak Daud membuktikan komitmenya pada elite GAM untuk selalu melakukan penyerangan dan penculikan saat itu.

Akhirnya, komitmen itu ia buktikan.
Dia Syahid bersama istri keduanya (Rostina) dalam kontak sejata selama dua jam di Alue Nireh, Aceh Timur pada 8 September 2004.

Bahkan, setelah dahinya tertembak (meninggal) ia kemungkinan besar disiksa dan ditembak kembali.

Istrinya yang tidak mau meninggalkan jasad suaminya juga mengalami kemungkinan yang sama, hingga kedua-duanya syahid dan dikebumikan satu liang.

Mimpi untuk membawa kelurganya di Malaysia tinggal ke Aceh jika nanti Aceh Merdeka pupus sudah. Ishak Daud sudah mencapai “kemerdekaan” hakiki dengan jalannya.
Ia menjadi panutan dengan pembuktian yang sudah ia berikan.

Kepergiannya hanya meninggalkan satu pesan: “Tanyöe sidröe beudjéut manfaat keu uréung Ramée.”

15 tahun sudah The Phenomenal ini pergi, semoga Allah selalu melapangkan kuburnya! Al Fatihah.(*)

PENULIS Haekal Afifa, Ketua Institut Peradaban Aceh. 
Sumber: atjehdaily.id

AMNews - Polisi menyebut seorang pria bernama Rahman Peudeung alias Rahman Tentra (30), warga Gampong Punteut, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, tewas dalam kontak tembak dengan tim gabungan kepolisian, di Gampong Punteut itu, Ahad, 1 Desember 2019, malam.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reskrim AKP Indra T. Herlambang, saat konferensi pers di Mapolres setempat, Selasa, 3 Desember 2019, mengatakan mulanya berkibar selembar bendera berlambang alam peudeung warna hijau di tiang bendera Sekolah Dasar (SD) Negeri 17 Sawang, 23 November 2019. Pada tiang itu, kata dia, juga terpasang benda diduga bahan peledak.

“Setelah mengidentifikasi rangkaian bom tersebut, lalu (kita) berkoordinasi dengan Tim Jibom Polda Aceh untuk melakukan sterilisasi terhadap bahan peledak tersebut, sehingga bendera itu dapat diturunkan,” ujar Indra.

Setelah itu, kata Indra, pada Senin, 25 November 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, terjadi pembakaran pintu di SDN 17 Sawang yang diduga dilakukan Rahman Peudeung. “Berawal dari pembakaran itu sehingga Kapolda Aceh membentuk Satgas Tim Gabungan antara Polda Aceh dengan Polres Lhokseumawe untuk melakukan penindakan terhadap pelaku diduga sudah meresahkan masyarakat," kata Indra.

Indra melanjutkan, pada 29 November 2019, akun Facebook Armada Aceh Aceh milik Rahman Peudeung melakukan postingang-postingan bernada pengancaman terhadap TNI dan Polri. Setelah mengetahui adanya postingan pengancaman itu, kata Indra, Kapolda Aceh memerintahkan tim gabungan segera melakukan tindakan yang diperlukan, sehingga dilakukanlah operasi penangkapan.

"Dari kejadian ini, tim gabungan melakukan penyelidikan menindaklanjuti dua perkara, yakni permasalahan pengibaran bendera dan pembakaran, lalu postingan pengancaman terhadap TNI dan Polri. Sebelumnya, pelaku juga melakukan postingan di akun Facebook itu dengan memiliki senjata api, maka hal-hal itulah yang membuat masyarakat semakin resah sehingga Pak Kapolda Aceh memerintahkan untuk melakukan tindakan secepatnya terhadap pelaku," ujar Indra.

Menurut Indra, pada Ahad, 1 Desember 2019, sekitar pukul 17.00 WIB, tim gabungan menuju Gampong Punteut, Kecamatan Sawang, untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Setiba di sana, kata dia, tim melakukan persiapan serta briefing dan menunggu tersangka yang diduga akan melewati titik yang sudah dilakukan penyelidikan sebelumnya. “Setelah tersangka benar-benar melewati titik dimaksud ternyata tersangka membawa senjata laras panjang dengan rompi lengkap yang berisikan kabel-kabel yang diduga bahan peledak”.

“Selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, tim gabungan berusaha melakukan penyergapan terhadap pelaku, dan pelaku merasa terdesak akhirnya melepaskan tembakan kepada tim gabungan (polisi), dan tim berusaha menghindar. Lalu terjadilah kontak senjata pada saat itu juga. Setelah terjadi kontak tembak beberapa kali akhirnya tim berhasil melumpuhkan pelaku (tewas tertembak),” ujar Indra.

Indra menambahkan, "Hasil visum dari penembakan itu bahwa pelaku mengalami tembakan di bagian dada sebelah kiri dan perut sebelah kanan, dan kemungkinan ada tembakan yang hanya menggores leher di bagian kiri. Sedangkan anggota kita (polisi) tidak ada yang terluka”.

Menurut Indra, barang bukti yang diamankan, sepucuk senjata api laras panjang rakitan, satu granat manggis yang telah didisposal, satu kotak bubuk mesiu, selembar bendera alam peudeung warna hijau, satu baterai kering sepeda motor warna hitam, sebuah gulungan kabel, dan satu rompi.

"Kita masih melakukan penyedilikan lebih lanjut (terkait) dugaan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), apakah ada pengikut atau anggota lain serupa atau tidak," kata Indra.[Portalsatu.com]

Sejumlah warga di Kota Wellington Selandia Baru menunjukkan dukungannya bagi kemerdekaan Papua, pada hari Minggu 1 Desember 2019. [Twitter: @FreeWestPapua]
AMNews - Aktivis Organisasi Papua Merdeka dan simpatisannya di sejumlah negara menggelar aksi mengibarkan bendera Bintang Kejora, untuk memperingati hari deklarasi manifesto politik bangsa West Papua 1 Desember.

Berbagai kegiatan itu disatukan lewat tagar #GlobalFlagRaising di media sosial, demikian seperti dikutip dari ABC Indonesia, Selasa (3/12/2019).

Bendera Bintang Kejora pertama kali dikibarkan di tanah Papua pada 1 Desember 1961—jauh sebelum wilayah bekas jajahan Belanda ini dimasukkan ke dalam wilayah NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang diadopsi menjadi Resolusi PBB Nomor 2509.

Sejak itu, Pemerintah RI melarang pengibaran bendera yang oleh pejuang OPM telah dijadikan simbol perlawanan mereka.

Warga di Warrnambool, salah satu kota di Australia misalnya, sudah sejak 10 tahun terakhir selalu ikut merayakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua.

Bahkan di kota pedalaman itu, sejumlah warga membentuk organisasi Australian West Papua Association south-western Victoria.

Hari Minggu (1/12) akhir pekan lalu, organisasi ini menggelar pengibaran Bintang Kejora di Civic Green Warrnambool dihadiri sekitar 20 orang.

Menurut jubir John Gratton Wilson, kegiatan tersebut untuk menunjukkan dukungan bagi perjuangan rakyat Papua, sekaligus perlawanan atas pelarangan Bintang Kejora oleh Pemerintah RI.

"Saya pribadi menyaksikan sendiri bagaimana orang Indonesia memperlakukan penduduk lokal (Papua)," kata Wilson seperti dikutip media setempat The Standard.

“Mereka menganggap orang Papua sebagai sub-human. Tapi kita tahu siapa sebenarnya yang sub-human dari cara mereka memperlakukan orang lain," ujarnya.

Selanjutnya

AMNews - AB atau kerab dipanggil Tentra Raman dilaporkan tewas dalam kontak tembak di Gampong Punteut, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. 

Informasi yang dihimpun AJNN, pria itu disergap diareal persawahan. Menurut informasi, Tentra Raman merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang sudah menjadi buronan Polres Lhokseumawe dan memiliki sepucuk senjata api rakitan. 

Sementara itu, Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan saat dikonfirmasi AJNN membenarkan hal tersebut, sementara saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan. 

"Hasil pengembangan nanti, akan kami rillis secara resmi, mohon waktu," katanya. [AJNN]

AMNews - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM membantah kabar bahwa dua anggotanya ditembak mati oleh personel TNI.

"Kami membantah pernyataan militer Indonesia. Justru sebaliknya," ujar juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambon melalui pesan teks hari ini, Ahad, 1 Desember 2019.

Sebby menjelaskan, justru pihaknya yang menembak mati satu anggota TNI. "Dua lainnya mengalami luka tembak di lengan."

Menurut dia, kontak senjata dengan TNI terjadi di lapangan terbang Mugi, Distrik Derakma, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, pada Jumat lalu, 29 November 2019.

Dalam kontak senjata itu, TPNPB-OPM mengklaim, tak ada anggotanya yang terluka.

Berdasarkan informasi yang beredar, kontak senjata tersebut berawal ketika anggota Batalyon Infanteri Raider 514/Sabbada Yudha di Pos Mugi sedang menunggu helikopter TNI yang membawa logistik dari Kabupaten Mimika.

Kemudian terdengar suara tembakan dari kelompok bersenjata sehingga dibalas oleh TNI. Dua orang diduga tewas. Belum diketahui dari pihak mana yang menjadi korban tewas dalam baku tembak di Mugi, Papua, itu.[Tempo]

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua dan berbagai organisasi lainnya aksi menuntut penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat (referendum) dan pembebasan tahanan politik Papua di bundaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aksi dilakukan untuk memperingatu 58 tahun kemerdekaan Papua Barat. (TEMPO/Shinta Maharani)
AMNews - Sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua dan berbagai organisasi lainnya menggelar aksi unjuk rasa menuntut referendum di Bundaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ahad, 1 Desember 2019.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa beragam poster menolak diskriminasi, rasisme, penjajahan, penangkapan aktivis pro-demokrasi, pembatasan akses media massa meliput, dan segala bentuk tekanan militer. "Referendum tuntutan paling demokratis," kata Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Nasional, Jhon Gobai, Ahad, 1 Desember 2019.

Dalam orasinya, mahasiswa Papua meneriakkan Papua bukan merah putih, tapi bintang kejora. Bintang kejora merupakan simbol yang digunakan pendukung Papua merdeka.

Mahasiswa juga memprotes segala bentuk kriminalisasi dan penangkapan aktivis pro-demokrasi. Mereka mendesak agar polisi membebaskan Surya Anta, aktivis yang ditangkap karena memperjuangkan pembebasan Papua. Mereka juga mengecam kriminalisasi terhadap aktivis Veronica Koman.

Yogyakarta, kata Jhon Gobai, menjadi pusat lokasi aksi peringatan kebangkitan hari lahir Papua 1 Desember 1961 itu. Di Papua, aksi peringatan kemerdekaan Papua juga berlangsung. Tapi, peringatan hanya berjalan melalui ibadah karena tekanan militer. "Hentikan operasi militer di Nduga yang penuh kekerasan dan penindasan," kata dia.

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Pranadipa Ricko Syahputra menyebutkan pemerintah Indonesia seharusnya mengakui bahwa Papua Barat telah merdeka sejak 1 Desember 1961.

Indonesia dan PBB, kata dia, harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam menentukan nasib sendiri, meluruskan sejarah, dan menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat Papua Barat.

Ia menuturkan PBB harus membuat resolusi untuk mengembalikan kemerdekaan Papua Barat sesuai hukum internasional. "Hentikan beragam diskriminasi rasis dan kolonialisasi Indonesia di Papua Barat," kata dia. [Tempo]

Foto kenangan (Alm) Tgk Hasan Tiro (kiri) dan Edita Tahiri. Dok. Edita Tahiri
AMNews - Bagi Pemimpin Kemerdekaan Kosovo, Edita Tahiri, sosok deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tgk Hasan Muhammad Di Tiro, adalah teman sekaligus guru. Mereka kerap berdiskusi dalam berbagai pertemuan, untuk memperjuangkan kemerdekaan di daerah masing-masing dulunya.

“Kami sama-sama pendiri UNPO,” kata Edita kepada acehkini, saat sama-sama mengunjungi makam Hasan Tiro di kompleks Makam Pahlawan Nasional, Tgk Chik Di Tiro, kawasan Gampong Manggra, Indrapuri, Aceh Besar.

UNPO adalah kepanjangan dari The Unrepresented Nations and Peoples Organization atau Organisasi rakyat dan bangsa yang tidak terwakili. Organisasi itu didirikan diusulkan pada 1990 di Tartu, Estpandaia. Selanjutnya dibentuk resmi pada 11 Februari 1991 di Den Haag, Belanda.

Edita Tahiri dan Hasan Tiro adalah bagian dari pendiri lembaga itu, Edita mewakili Kosovo dan Hasan Tiro mewakili Aceh. Selain mereka, tercatat sebagai pendiri lainnya adalah Wakil Dalai Lama dari Tibet, dan Ramos Horta dari Timor Leste, serta beberapa perwakilan bangsa tidak terwakili lainnya. 

AMNews - Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib menyesalkan adanya berita tentang dirinya menyebut masyarakat Aceh Utara malas. Bupati yang biasa disapa Cek Mad ini menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

"Perlu saya tegaskan, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan masyarakat Aceh Utara malas. Apa yang diberitakan itu tidak benar dan saya bisa buktikan tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu," kata Cek Mad kepada GOACEH.CO, Jumat (8/10/2019).

Cek Mad mengatakan dari video wawancara dengan para wartawan di lokasi acara TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-106 di Desa Plue Pakam, Kecamatan Tanah Luas tidak ada kalimat yang mengarah tentang pernyataan tersebut.

"Di rekaman (video) yang sudah viral itu tidak ada pernyataan saya tentang masyarakat Aceh Utara malas. Saya kan tidak bodoh sampai mengeluarkan kalimat seperti itu. Saya tidak suka (memojokkan) saya dengan cara seperti itu," ujarnya lagi.

Cek Mad mengaku sangat terpojok dengan adanya berita soal masyarakat Aceh Utara malas itu yang tengah viral di kalangan masyarakat. Bahkan saking tersinggungnya, Cek Mad mengaku akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum supaya ke depan tidak terulang lagi hal yang demikian.

"Apapun cerita, saya akan tuntut itu. Saya tidak mau saya dikatain yang tidak-tidak seperti itu. Di Facebook yang sudah viral dan yang di Facebook itu juga saya tuntut. Pokoknya saya tuntut," ujarnya lagi.

Ditanya lebih rinci soal masyarakat Aceh Utara malas, Cek Mad mengatakan memang pada suatu saat ia pernah diwawancarai oleh wartawan tentang bagaimana langkah bupati soal masyarakat Aceh Utara tidak mau menanam jagung atau ubi, padahal hasilnya dapat membantu meningkatkan ekonomi.

"Dulu, ada yang datang (wawancara) saya. Menanyakan kenapa masyarakat tidak mau menanam jagung atau ubi. Saya jawab, masyarakat sebenarnya bukan malas. Tetapi tidak mau menanam jagung karena tidak ada yang beli, tidak ada pasar yang menampung. Kalaupun misalnya itu yang dijadikan topik berita, jangan dipotong-potong kalimatnya," terang Cek Mad.

Seharusnya, sambung Cek Mad, pihak-pihak tertentu mendukung kinerjanya untuk membangun Kabupaten Aceh Utara ke depan, karena Aceh Utara masih tantangan yang harus dilalui.

"Aceh Utara ke depan masih banyak tantangan. Semua tim ahli bekerja untuk Aceh Utara. Seharusnya semua pihak mendukung. Berarti mereka yang memojokkan saya tidak memahami soal itu," ucapnya.

Sepekan terakhir, berita terkait pernyataan Bupati Cek Mad menyebut masyarakat Aceh Utara malas viral di kalangan masyarakat. Bahkan Cek Mad di-bully habis-habisan di media sosial.[goaceh.co]

AMNews - Aktivis HAM Aceh, Ronny Hariyanto, kembali melontarkan kritik tajam menyoroti kasus kemiskinan yang masih banyak dijumpai di Provinsi Aceh.
Ronny mengatakan Pemerintah Aceh lalai dan belum serius memikirkan nasib rakyat miskin di Aceh.

“Miris sekali, rakyatnya masih banyak yang terlalu miskin, tapi pejabatnya pada kaya raya, Pemerintah Aceh pun sangak aja, dan jelas belum serius mengentaskan kemiskinan,” kata Ronny.

Putera Idi Rayeuk ini menilai Pemerintah Aceh tidak bekerja keras mengatasi problem kemiskinan yang mengantar provinsi di ujung barat Indonesia ini sebagai daerah termiskin secara nasional.

“Jangankan serius mengatasi kemiskinan, mungkin memikirkannya saja tidak, eksekutif dan legislatif banyak nganggurnya.” ketus pemuda yang sangat getol menyuarakan masalah kemiskinan di Aceh tersebut.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan di Aceh, masih berkutat secara seremonial dan tak jarang berasal dari kemurahan hati pejabat tertentu saja.

“Bagaimana mau tuntas kemiskinan kalau diatasi kapan teringat saja, mana ada digencarkan program pemberdayaan masyarakat, bahkan tak jarang kalau ada pejabat yang datang atau dalam rangka pencitraan, baru itu rakyat miskin dipedulikan, misalkan jadi objek saat kampanye,” ujar Ronny sembari membeberkan kemiskinan akut yang juga banyak dialami warga Aceh Timur khususnya.

Dia juga mengkritik Pemerintah Aceh, yang belum menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas dan mendesak.

“Bagaimana mungkin kemiskinan mau hilang, kalau program yang dikedepankan banyak yang nggak nyambung dengan kondisi nyata masyarakat, bahkan masalah poligami dan isu tidak urgent lainnya lebih digembar-gemborkan, benar-benar santai para pejabatnya,” tukas mantan Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Ptovinsi Aceh tersebut.

Masih menurut Ronny kemiskinan yang diabaikan negara adalah bagian dari pelanggaran HAM.

“Jika negara abai terhadap kemiskinan dan dampak sosialnya, dimana masyarakat seharusnya mendapatkan penghidupan yang yang layak, itu jelas pelanggaran HAM,” cetusnya.

Selanjutnya Ronny mendesak Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk bekerja lebih keras lagi mengentaskan kemiskinan di Aceh.

“Pak Nova jangan santai lagi, 2 tahun sudah lewat, dan jangan kebanyakan acara gak penting yang menghamburkan uang rakyat Aceh, sejahaterakan segera rakyat Aceh seperti janji kampanyenya,” pungkas Ronny menutup keterangannya. [indonesiaberita.com]

Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola. Foto: Fathan Sinaga/jpnn.com
AMNews - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola menilai wacana pelarangan pemakaian cadar dan celana cingkrang oleh Menteri Agama RI Fachrul Razi sangat konyol.

Menurut dia, aroma kebijakan itu tidak relevan dengan sejarah Indonesia, melainkan budaya sekularisme barat.

"Jangan apriori orang pakai cadar dan celana cingkrang, oh, ini radikal, jangan. Jadi pakai simbol-simbol pakaian, itu enggak bagus dilarang. Jadi Menteri Agama kalau dia mau bikin aturan yang melarang orang pakai cadar dan celana cingkrang, itu konyol. Ngapain itu pakaian orang kok diatur-atur itu," kata Tamrin di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (3/11).

Menurut Tamrin, penggunaan cadar dan celana cingkrang memang disinggung dalam syariat Islam, terlepas dari kontroversialnya. Karena itu, melarang penggunaannya akan membawa kemarahan oleh muslim.

"Itu makin membuat umat Islam makin marah saya kira. Dan enggak bagus untuk kerukunan nasional," jelas Tamrin.

Sementara itu, kata Tamrin, kerangka pikiran yang digunakan Menteri Agama dalam melarang penggunaan celana cingkrang dan cadar merupakan bagian dari sekularisme barat, khususnya Prancis.

Di Prancis, menurut Tamrin, antara agama dan negara harus dipisahkan. Setiap orang tidak boleh membawa atribut agama dalam aktivitas bernegara.

"Karena Prancis punya pengalaman yang pahit dengan agama Katolik di masa lampau sehingga sekularisasi itu muncul di Prancis. Maka dari itu prancis menetapkan dengan tegas batas antara agama dan negara tidak boleh campur baur. Jadi orang pergi sekolah tidak boleh pakai pakaian-pakaian agama, seperti cadar atau jilbab," jelas dia. Selanjutnya

Komplek Pemakaman Kherkoff di Jalan Teuku Umar, Banda Aceh di mana di dalam komplek ini terdapat makam anak Sultan Iskandar Muda, Meurah Pupok.  FOTO | Seuramo
Oleh Sudirman
Menjelang berakhir abad ke-16, fajar kegemilangan Kerajaan Aceh mulai bersinar. Pada tahun 1607, Iskandar Muda diangkat menjadi Sultan Aceh. Iskandar Muda adalah cucu Sultan Alaiddin Riayat Syah Saidil Mukamil (1588-1604).

Dari hasil perkawinannya dengan putri raja Lingga, Iskandar Muda memiliki  seorang anak laki-laki yang bernama Meurah Pupok.

Dalam karya-karya penulis asing dan Indonesia tentang sejarah Aceh disebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dan masyhur dalam deretan nama-nama sultan yang memerintah di Kerajaan Aceh.

Di bawah pemerintahan sultan ini, Kerajaan Aceh dapat mencapai puncak kejayaannya dalam bidang hukum, politik, kemiliteran, ekonomi, agama, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

Dalam Bustanus Salatin karya Nuruddin ar-Raniri disebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda sangat giat mengembangkan agama Islam di Kerajaan Aceh.

Di setiap daerah diperintahkan mendirikan masjid sebagai tempat ibadah.  Selanjutnya, Bustanus Salatin juga memberikan gambaran  bahwa sultan adalah seorang yang shaleh dan taat menganut agama Islam. Ia selalu menganjurkan kepada rakyatnya supaya memeluk dan melaksanakan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh dan sempurna.

Bermacam peraturan dikeluarkan untuk mencegah orang melanggar ajaran agama, seperti melarang orang berjudi dan minum-minuman keras. Selain itu, Iskandar Muda juga disebut sebagai sultan yang sangat pemurah. Setiap kali pergi melaksanakan shalat Jumat, ia tidak lupa membawa bermacam hadiah dan sedekah untuk diberikan kepada fakir miskin.

Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga berhasil membuat ketetapan-ketetapan tentang tata cara yang berlaku di Kerajaan Aceh dan mengenai penggunaan cap siekureueng atau stempel halilintar. Kumpulan ketetapan itu kemudian disebut dengan nama Adat Meukuta Alam.

Dengan demikian, budaya Aceh merupakan aspek peradaban yang tidak identik dalam pemahaman budaya pada umumnya, karena segmen-segmen integritas bangunan budaya juga bersumber dari nilai-nilai agama atau syariat yang menjiwai kreasi budayanya.  Roh Islami itu telah menjiwai dan menghidupkan budaya Aceh, sehingga melahirkan nilai-nilai filosofis yang akhirnya menjadi patron landasan budaya ideal dalam bentuk hadih maja, “Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Lakseumana”.

Po Teumeureuhom, lambang pemegang kekuasaan. Syiah Kuala, lambang hukum syariat atau agama dari ulama. Qanun, perundang-undangan yang benilai agama dan adat. Reusam merupakan tatanan protokuler atau seremonial adat istiadat dari ahli-ahli atau pemangku adat. Pengembangan nilai-nilai tatanan tersebut mengacu kepada sumber asas, yaitu “Hukum ngon adat, lagee zat ngon sifeut.”

 Suatu peristiwa yang mengharukan dan menggetarkan setiap jiwa, ketika Sultan Iskandar Muda mengeksekusi mati anaknya sendiri (Meurah Pupok) sesuai dengan vonis pengadilan. Semua pembesar kerajaan pada waktu itu terdiam, karena tidak berani membantah keputusan sultan. Menteri kehakiman yang bergelar Sri Raja Panglima Wazir berusaha membujuk, tetapi sultan tetap pada keputusannya.

Sultan sendiri dengan tegas mengatakan apabila tidak ada seorang pun yang mau melakukan hukuman ini maka ia sendiri yang akan melakukannya. Sultan Iskandar Muda mengatakan, “Aku akan menerapkan hukum kepada Putra Mahkota yang seberat-beratnya. Dengan tanganku sendiri akan kupenggal leher putraku karena telah melanggar hukum dan adat negeri ini.” Dari peristiwa inilah muncul ungkapan masyhur, “Mate aneuk mupat jeurat, gadoh adat pat tamita (mati anak jelas kuburannya, hilang adat (hukom) ke mana hendak dicari’).” Maksudnya,  begutu pentingnya  menegakkan hukum yang adil, tanpa tebang pilih.

Perilaku adil

Sebagai masyarakat muslim, orang Aceh selalu mengaitkan keadilan dengan ajaran Islam yang mereka yakini. Menurut ajaran Islam, keadilan atau bersikap dan berbuat adil, sejauhmana seseorang mampu menerapkan semua nilai dan norma-norma yang ada dalam ajaran wahyu atau konsistensi seseorang dengan nilai wahyu dalam kehidupannya sehari-hari.

Wahyu merupakan sumber kebenaran yang mutlak, keadilan yang diartikan di dalamnya merupakan keadilan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, konsep keadilan yang dijalankan oleh sultan Aceh tersebut tidak terlepas dari pengaruh nilai agama yang  menganjurkan manusia berbuat adil.

Untuk itu, muncul ungkapan dalam masyarakat Aceh, “Raja ade raja disembah, raja lalem raja disanggah (Raja adil raja disembah, raja zalim raja dibantah).”

Dalam perkembangan masyarakat, keadilan memang bukan tujuan akhir, tetapi keadilan menjamin bahwa tujuan akan lebih mudah dicapai. Tujuan akhir yang hanya dapat dicapai melalui keadilan tersebut adalah kesejahteraan rakyat. Tanpa keadilan, kesejahteraan hanya dinikmati oleh sekelompok orang.

Untuk itu, para sultan yang memerintah di Aceh memahatkan kata adil pada mata uang yang dikeluarkannya sebagai “pengingat” bagi setiap orang untuk   berbuat adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Apalagi seorang raja terhadap rakyat yang dipimpinnya.

Kecuali dari kitab suci Alquran, belum dapat ditelusuri dari kitab mana sultan-sultan kesultanan Aceh mengambil ungkapan as-sultan al-adil untuk dicantumkan pada mata uang yang mereka keluarkan.

Namun, dapat diduga bahwa sultan Aceh mendasarkannya pada Alquran Surat An-Nahl: 90 yang terjemahannya sebagai berikut, “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan kedurhakaan. Dia memberi pelajaran kepada mu agar kamu mengerti.”   

Ayat tersebut seperti yang didasarkan pada bukti kutipan yang termaktub dalam kitab Taj-al-Salatin atau Taju-as-Salatin, yaitu kitab Mahkota Segala Raja yang dikarang oleh Bukhari al Jauhari.

Kitab tersebut berisi pedoman cara mengendalikan pemerintahan berdasarkan ajaran Islam yang tersebar di kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Sebagian ayat yang dikutib dari fasal ke-6 Taju-as-Salatin, yaitu “Innallaha yakmurukum bil adli wal ihsan (sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan).”

Sultan yang memerintah di Aceh menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umat, di antaranya melalui perilaku adil. Para sultan yang memerintah di Aceh pada masa lalu begitu peka terhadap keadilan tersebut, jangan sampai  karena ketidakadilan, orang saling membunuh dan perampasan hak orang lain secara tidak sah.

Hal itu seperti yang dicontohkan oleh Sultan Iskandar Muda, yang telah menghukum anaknya sendiri karena dianggap telah berbuat kesalahan.

Oleh karena itu, ketika mendengarkan kata adil, orang Aceh selalu teringat dan merindukan masa lalunya, suatu masa yang katanya pernah mengantarkan masyarakatnya ke puncak kejayaan dalam segala bidang, terutama dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum dengan sungguh-sungguh, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

Penulis adalah PNS pada BPNB Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional  Aceh-Sumut. E-mail: dirmanaceh@ymail.com

Sumber: Serambi Indonesia 

AMNews - Aparat gabungan mengamankan sedikitnya 10 orang yang diduga terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dua kamar di hotel kawasan Lampineueng, Banda Aceh, Rabu (2/10) dini hari. 

Dari informasi laporan yang diterima AJNN, 10 orang yang diamankan itu terbagi lima orang laki-laki dan lima orang perempuan. Kemudian, dari lima orang laki-laki yang diamankan itu, empat diantaranya merupakan oknum anggota TNI. Seluruh yang diamankan itu sudah dilakukan tes urine, dimana hasilnya, tiga orang dinyatakan negatif dan tujuh dinyatakan positif sabu. 

Bahkan, sejumlah foto para terduga yang diamankan itu beserta data diri juga beredar luas di media sosial maupun group-group Whatshap. Sementara para perempuan yang diamankan tersebut ada yang masih berstatus mahasiswi. 

Masing-masing inisial yang ditangkap MU, WR dan LV berprofesi sebagai swasta. Sementara diduga oknum TNI berinisial AN, BE, AH, NI dan mahasiswi berinisial AM, SS dan RU. 

Dari penggeledahan, ditemukan barang bukti satu paket narkotika jenis sabu dan satu alat hisap (bong). 

Namun AJNN belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak TNI terkait penangkapan itu. [AJNN]

AMNews - Demo anak STM di sekitar gedung DPR ricuh. Mereka melempar batu, merusak fasilitas stasiun, menguasai tol, hingga membakar pos polisi di Pejompongan.

Polisi sudah beberapa kali mencoba menembakkan gas air mata ke arah siswa. Namun, hingga pukul 17.30 WIB, kericuhan belum juga usai.

Beragam alasan dilontarkan oleh siswa STM itu ketika ditanya mengapa mereka turun jalan. Arahnya tidak jelas, ada yang menolak RKUHP, meneruskan perjuangan mahasiswa, hingga mengkritisi pemindahan ibu kota.

Fasilitas di Stasiun Palmerah jadi korban. Pengendara yang di Tol Dalam Kota putar balik. Selanjutnya>>>

AMNews - Emak-emak di Aceh punya senjata andalan untuk menakuti anaknya yang enggan pulang ke rumah. Meski azan magrib telah berkumandang, para bocah masih saja bermain, seperti tak kenal waktu, mereka malas pergi mengaji. Di era modern seperti sekarang ini, tidak jarang para ibu masih akan menakut-nakuti anaknya diculik hantu geunteut.

"Bek tubit watee maghreb, enteuk dicok lhee geunteut", bila dialih bahasakan artinya, "jangan keluar saat maghrib, nanti diambil geuntuet".

Geunteut adalah sosok makhluk gaib yang konon kerap menculik anak-anak saat bermain di tempat terbuka setelah matahari mulai meredup.

Makhluk gaib ini digambarkan seperti bayangan hitam, berwajah menyeramkan dengan rambut panjang terurai. Tubuhnya memanjang tidak terhingga jika diratapi ke atas, dan sebaliknya, geunteut pun memendek ketika ditatap ke bawah.

Sorotan matanya tajam. Anak yang diculik akan dibuat setengah sadar dan merasa sangat nyaman dibawa sosok ini sampai lupa diri sejenak, tak sadar sedang diculik makhluk gaib. Selanjutnya>>>

AMNews - Seekor babi hutan masuk ke Masjid Nurul Amal di Perumahan RS Pemda di Cipocok Jaya, Kota Serang Banten pada Minggu (22/9/2019) pagi. Kejadian itu membuat ibu-ibu yang sedang berada di masjid lari kocar-kacir.

Titin, seorang warga menceritakan, saat itu sedang ada pengajian rutin dan dan santunan ke anak-anak yatim oleh ibu-ibu setempat. Tiba-tiba sekitar pukul 10.00 WIB, seekor babi hutan masuk ke masjid, di ruang toilet dan masuk ke ruang salat.

“Itu pada kaget semua, tadi kejadian sekitar jam 10-an lagi ada pengajian sareng (sambil) santunan membagikan ke anak yatim,” tutur Titin dikutip Detik, Minggu (22/9/2019).


Selanjutnya

AMNews - Penyidik Polisi Resor (Polres) Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh mengungkapkan, satu pucuk pistol yang dipakai perampok dua karyawati cantik sebuah koperasi di daerah itu ternyata pistol mainan, bukan senjata api asli seperti dugaan sebelumnya.

“Awalnya diduga senjata api (yang dipakai untuk merampok), setelah kita dalami ternyata hanya pistol mainan,” kata Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kasat Reskrim AKP Adhitya Pratama dalam sebuah konferensi pers di Mapolres di Lhoksukon, Senin siang.

Pistol mainan ini diketahui setelah tiga dari empat pria yang diduga terlibat dalam kasus perampokan itu ditangkap polisi di lokasi terpisah di kawasan Aceh Utara, ketiganya dibekuk pada Sabtu (14/9).

Sementara perampokan yang menimpa dua karyawati cantik itu berlangsung pada Jumat  (13/9) pagi di depan kantornya di kawasan Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, sesaat sebelum dia masuk ke kantor.

Dijelaskan, ketiga tersangka masing-masing JM dan SR, keduanya warga Kabupaten Aceh Utara, sementara JR warga Kabupaten Aceh Timur, sedangkan satu pria lainnya yang diduga terlibat dalam kasus perampokan ini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO, berinisial H.

Dari keterangan polisi, JR dan H adalah tersangka yang merampok dua karyawati tersebut, keduanya disuruh oleh JM, orang yang mengamati kedua karyawati itu. Sementara SR diduga berperan sebagai orang yang mengambil uang dari JR dan H, seusai kejadian.

Barang bukti yang diamankan dalam penangkapan itu di antaranya sebuah smartphone milik korban dan sisa uang hasil perampokan itu sebesar Rp150 ribu yang diamankan dari tersangka JM, sementara pistol mainan diamankan dari tersangka JR.

Sementara barang bukti satu unit sepeda motor jenis Scoopy yang digunakan saat beraksi itu masih berada bersama tersangka H, yang kini sedang diburu polisi.

Tersangka JM, yang diduga memiliki peran penting dalam kasus tersebut hanya pasrah saja. Kepada wartawan, JM mengaku melakukan itu lantaran kecewa terhadap perusahaan tempat karyawati cantik itu bekerja, karena selama ini tidak pernah memberikan upah jasa keamanan kepada dia.

Baca juga: Truk pengangkut tiang listrik kecelakaan di Aceh Utara

“Jika ada kendala di lapangan, saya yang ditelepon, namun tidak dikasih uang sedikitpun,” ucap JM, yang turut dihadirkan dalam konferensi pers itu.

Pernyataan tersebut dibantah Kasat Reskrim AKP Adhitya Pratama dengan menyebut, bahwa JM bukan petugas keamanan formal atau resmi dari koperasi tempat karyawati tersebut bekerja.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua karyawati sebuah koperasi dirampok pria berpistol di depan kantornya di kawasan Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, saat korban akan ke kantornya, Jumat pagi.

Kedua korban itu bernama Siti Umi Rohani (23), warga Alue Seulubok, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang dan Midu Novia Siborok (24) warga Pangburuan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Selama ini mereka menetap di kawasan Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian, di antaranya berupa uang tunai sekitar Rp3,9 juta, sebuah smartphone, ATM BRI dan KTP. Dari jumlah uang tersebut, Rp3,5 juta di antaranya adalah uang kas koperasi tempat mereka bekerja, yang baru saja ditarik dari ATM.[Antara]

AMNews - Gelombang kepulangan mahasiswa Papua dari berbagai kota studi terus bertambah. Pemerintah Papua mencatat 2.047 mahasiswa telah kembali ke wilayah paling timur Indonesia ini.

Data ini sebagaimana laporan para bupati di Papua dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Gedung Negara Jayapura, Senin (16/9) malam.  Jumlah kepulangan mahassiwa terbanyak berasal dari Kabupaten Yahukimo sekitar 600 mahasiswa, sedangkan mahasiswa asal Nduga mencapai 500 orang.

Bupati Yahukimo Abock Busup saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Negara, membenarkan kepulangan mahasiswanya dari sejumlah kota studi. Dari 1.800 mahasiswa, 600 orang telah kembali ke Papua.

“Khusus untuk mahasiswa Yahukimo, tadi siang kami sudah bertemu dengan mahasiswa di asrama Yahukimo di Jayapura dan dipastikan ada 600-an mahasiswa Yahukimo sudah di Jayapura,” kata  Abock Busup.

Dalam pertemuan itu, jumlah mahasiwa terbanyak yang menempuh studi di luar Papua berasal dari Kabupaten Biak Numfor. Namun dari 2.500 mahasiswa Biak Numfor, baru empat mahasiswa yang dilaporkan pulang.  Sementara Sarmi belum satu pun mahasiswa dilaporkan pulang dari total 700 mahasiswa.

Selain membahas jumlah kepulangan mahasiswa, para bupati juga mengusulkan adanya kesepakatan bersama untuk mencari solusi gelombang kepulangan mahasiswa dari kota studi.  “Harus sepakat kalau pulang dengan mempertimbangkan dampak buruknya,” ujar Bupati Deiyai, Ateng Edowai.

Ateng juga mengungkap pengawasan berlebihan oleh aparat membuat mahasiswa ketakutan hingga memicu gelombang kepulangan mahasiswa bertambah. “Mahasiswa takut, mereka meminta pulang. 338 mahasiwa asal Deiyai sudah pulang,” terangnya.

Pandangan serupa juga disampaikan Bupati Puncak, Willem Wandik bahwasanya perasaan tidak nyaman yang dirasakan mahasiswa Papua di kota studi membuat gelombang kepulangan terus bertambah.

Bahkan, ketakutan tak hanya dirasakan di luar Papua, melainkan warga di Kota Jayapura. Dia pun melaporkan dari total 500 mahasiswa asal Puncak yang berada di kota studi, 20 diantaranya telah kembali ke Papua.

“Masyarakat di Jayapura takut keluar rumah, apalagi mahasiswa kita di luar sana. Mereka meminta pulang dan kalau merasa tidak aman, kami akan pulangkan,” kata Wandik.

Sejauh ini, Gubernur Papua Lukas Enembe masih berupaya berkomunikasi dengan ribuan mahasiswa yang telah kembali ke Papua. Namun upaya tersebut sulit terealisasi lantaran mahasiswa menolak menemuinya.

“Saya di Jawa Timur ditolak mahasiswa, padahal saya sebagai orang tua mereka. Di sini lagi mereka tolak saya, undangan sudah saya sampaikan untuk pertemuan di sini (Gedung Negara), mereka tidak datang,” tuturnya dengan nada heran.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Rudolf Albert Rodja menyebut data kepulangan mahasiswa Papua diambil dari manifest pesawat yang tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Sementara  mahasiswa yang kembali menggunakan kapal laut belum terpantau. | pospapua.com

AMNews - Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan oleh DPP PNA telah usai dilaksanakan. Dengan menetapkan Samsul Bahri alias Tiyong sebagai Kapten baru melengserkan Irwandi Yusuf di ‘Partai Orange’ tersebut.

Pasca pemilihan itu, Tiyong sebagai nahkoda baru PNA menegaskan bahwa ia akan meminta restu kepada Irwandi Yusuf sang ‘Captan Hanakaru Hokagata’ yang kini sedang tersandung kasus rasuah di Ibukota.

Tiyong berencana akan melakukan rekonsiliasi dan musyawarah kembali untuk menyatukan perbedaan selama ini, guna melahirkan persamaan. Namun gayung tak bersambut baik. Restu yang minta Tiyong, gugatan yang dilayangkan Irwandi.

Hal tersebut sebagaimana yang dilansir oleh serambinews.com (15/9), bahwa Irwandi Yusuf akan menggugat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Aula Ampon Syiek Peusangan Bireuen tersebut.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai (MTP) PNA, Sayuti Abubakar mengatakan Irwandi sepertinya tidak menerima hasil KLB PNA yang telah menetapkan Samsul Bahri alias Tiyong sebagai Ketua PNA.

“Beliau akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan hasil KLB dan menyatakan KLB tidak sah,” kata Sayuti di serambinews.com.

Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) PNA Miswar Fuady saat dihubungi analisaaceh.com (15/9) mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh Irwandi tersebut.

“Secara aturan, apabila Irwandi tidak sepakat ya silahkan gugat, itu dibenarkan di dalam konstitusi. Dan kami siap menghadapi tuntutan tersebut,” jelasnya singkat.

Sebelumnya, kisruh di internal PNA muncul setelah Irwandi Yusuf memberhentikan Samsul Bahri alias Tiyong dari posisi ketua harian PNA dan menggantikannya dengan Darwati A Gani yang merupakan istrinya Irwandi sendiri. Tidak hanya itu, Irwandi juga menunjuk Muharram Idris sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) menggantikan Miswar Fuady.

Dinilai keputusan tersebut tidak sesuai dengan AD/ART, sehingga menimbulkan kekisruhan di tubuh PNA hingga berakhir di KLB. Akan tetapi polemik baru kembali mencuat, atas gugatan yang dilayangkan Irwandi terhadap keputusan KLB tersebut. [analisaaceh.com]
loading...

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget