AMP - Sepanjang tahun 2015, atau di saat Presiden Joko Widodo setahun penuh memerintah, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan justru meningkat dibandingkan tahun 2014.
Demikian dikatakan peneliti Setara Institute Halili, dalam pernyataan pers Setara Institute “Menagih Janji Jokowi Terkait Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia, di Bakoel Koffie Cikini, Senin (18/1/2016) sore.
“Jadi bila pada tahun 2014 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan itu 134 peristiwa dan 177 tindakan, maka pada 2015 ini, atau saat setahun penuh Presiden Jokowi memerintah, justru meningkat menjadi 197 peristiwa dengan 236 tindakan,” kata Halili.
Menurut dia pada 2015 ini lima wilayah tertinggi terjadinya pelanggaran adalah, Jabar (44), Aceh (34), Jatim (22), DKI Jakarta (20) dan DIY (10).
Dengan aktor atau pelaku pelanggaran terbanyak adalah aparatur Pemkab atau Pemkot. Yang mana pada tahun 2014 pelanggar terbanyak adalah aparat kepolisian.
“Hal ini menunjukkan bahwa Nawacita yang digaungkan pemerintah pusat, aplikasi di Pemkab serta Pemkot masih lemah. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” kata Halili. [Suara Merdeka]
Demikian dikatakan peneliti Setara Institute Halili, dalam pernyataan pers Setara Institute “Menagih Janji Jokowi Terkait Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia, di Bakoel Koffie Cikini, Senin (18/1/2016) sore.
“Jadi bila pada tahun 2014 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan itu 134 peristiwa dan 177 tindakan, maka pada 2015 ini, atau saat setahun penuh Presiden Jokowi memerintah, justru meningkat menjadi 197 peristiwa dengan 236 tindakan,” kata Halili.
Menurut dia pada 2015 ini lima wilayah tertinggi terjadinya pelanggaran adalah, Jabar (44), Aceh (34), Jatim (22), DKI Jakarta (20) dan DIY (10).
Dengan aktor atau pelaku pelanggaran terbanyak adalah aparatur Pemkab atau Pemkot. Yang mana pada tahun 2014 pelanggar terbanyak adalah aparat kepolisian.
“Hal ini menunjukkan bahwa Nawacita yang digaungkan pemerintah pusat, aplikasi di Pemkab serta Pemkot masih lemah. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” kata Halili. [Suara Merdeka]
loading...
Post a Comment