AMP - Parlemen menyetujui Turki mengirimkan pasukan ke Qatar menyusul krisis politik di Timur Tengah. Seluruh pasukan itu akan ditempatkan di pangkalan militer Turki di Qatar.
Draf Rancangan Undang-Undang yang dipersiapkan pada Mei 2017 itu diloloskan parlemen pada Rabu, 7 Juni 2017, dengan persetujuan 240 suara dari partai berkuasa AK Party dan oposisi MHP.
Keputusan pada Rabu itu dibuat sebagai dukungan terhadap Qatar yang saat ini dihadapkan pada masalah hubungan diplomatik dan perdagangan dari sejumlah negara superkuat di Timur Tengah.
Turki adalah sekutu kunci Qatar dan memiliki pangkalan militer di negeri itu sekaligus digunakan sebagai pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah.
Sebelumnya, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik. Negara-negara superkuat di Timur Tengah itu juga menutup jalur penerbangan komersial pada Senin, 5 Juni 2017, karena menuding Qatar membiayai kelompok ekstrimis.
Qatar, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, membantah tudingan tersebut. Perselisihan antara Qatar dengan Arab Saudi, Mesir, Uni Emirt Arab dan Bahrain merupakan terburuk dalam sejarah hubungan politik dan perdagangan.
Dalam sebuah kesempatan berbicara di depan wartawann, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengritik aksi negara-negara Arab seraya mengatakan bahwa isolasi dan menjatuhkan sanksi terhadap Qatar tidak memecahkan masalah.
"Ankara akan melakukan sesuatu sekuat tenaga demi mengakhiri krisis ini," kata Erdogan.
Turki memiliki hubungan yang sangat baik dengan Qatar sebagaimana juga terhadap sejumlah negara Teluk.
Turki membangun pangkalan militer di Qatar menyusul kesepakatan yang diteken kedua negara pada 2014. Pada 2016, Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, mengunjungi pangkalan militer yang diisi oleh 150 pasukan.
Ketika wawancara dengan Reuters pada akhir 2015, duta besar Turki untuk Qatar saat itu, Ahmet Demirok, mengatakan, Turki akan mengirimkan 3.000 pasukan ke Qatar. "Mereka akan terlibat dalam latihan militer bersama."
AL JAZEERA |
Draf Rancangan Undang-Undang yang dipersiapkan pada Mei 2017 itu diloloskan parlemen pada Rabu, 7 Juni 2017, dengan persetujuan 240 suara dari partai berkuasa AK Party dan oposisi MHP.
Keputusan pada Rabu itu dibuat sebagai dukungan terhadap Qatar yang saat ini dihadapkan pada masalah hubungan diplomatik dan perdagangan dari sejumlah negara superkuat di Timur Tengah.
Turki adalah sekutu kunci Qatar dan memiliki pangkalan militer di negeri itu sekaligus digunakan sebagai pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah.
Sebelumnya, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik. Negara-negara superkuat di Timur Tengah itu juga menutup jalur penerbangan komersial pada Senin, 5 Juni 2017, karena menuding Qatar membiayai kelompok ekstrimis.
Qatar, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, membantah tudingan tersebut. Perselisihan antara Qatar dengan Arab Saudi, Mesir, Uni Emirt Arab dan Bahrain merupakan terburuk dalam sejarah hubungan politik dan perdagangan.
Dalam sebuah kesempatan berbicara di depan wartawann, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengritik aksi negara-negara Arab seraya mengatakan bahwa isolasi dan menjatuhkan sanksi terhadap Qatar tidak memecahkan masalah.
"Ankara akan melakukan sesuatu sekuat tenaga demi mengakhiri krisis ini," kata Erdogan.
Turki memiliki hubungan yang sangat baik dengan Qatar sebagaimana juga terhadap sejumlah negara Teluk.
Turki membangun pangkalan militer di Qatar menyusul kesepakatan yang diteken kedua negara pada 2014. Pada 2016, Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, mengunjungi pangkalan militer yang diisi oleh 150 pasukan.
Ketika wawancara dengan Reuters pada akhir 2015, duta besar Turki untuk Qatar saat itu, Ahmet Demirok, mengatakan, Turki akan mengirimkan 3.000 pasukan ke Qatar. "Mereka akan terlibat dalam latihan militer bersama."
AL JAZEERA |
loading...
Post a Comment