AMP - Sepantasnya kita mengkaji sejauh mana perjanjian tersebut sudah diimplementasi untuk mewujudkan kedamaian yang abadi di Aceh. Rakyat Aceh menaruh harapan agar bisa hidup makmur dan sejahtera sehingga tidak memicu lagi terjadinya kekecawaan yang berujung kepada tuntutan kemerdekaan atau konflik yang tidak hanya merugikan Aceh tetapi juga Indonesia seperti krisis moneter yang salah satunya disebabkan ‘embargo’ ekonomi dan keuangan oleh negara luar akibat pelanggaran HAM oleh alat negara Indonesia itu sendiri, Konflik Aceh emang lucu, ibarat sandiwara yang diperankan di atas bara api.
Perdamaian Aceh adalah suatu kejanggalan yang menjadikan Aceh tidah berkutik lagi untuk merebut kemerdekaan di bawah payung UUPA realisasi dari perundingan MoU Helsinki.
Yang jelas pihak predator kekuasaan yang notabone nya dari eks kobantan dibawah payung KPA bisa hidup mewah, kenapa tidak? karena sektor ekonomi dn pemerintahan Aceh dibawah kepemimpinan mereka, dan jangan heran rakyat tidak kebagian hak atau akses ekonomi yang lebih membangun dan juga menciptakan lapangan kerja,
GAm hilang, Din Minimi muncul, tapi luluh dengan rayuan para BIN, bisa dikatan Din Minimi itu cuma Film yang tanpa sensor yang akhirnya kembali ke ibu pertiwi pasca menentang pemerintahan ZIKIR..
Sepertinya sangat sukar mewujudkan persatuan Aceh karena beberapa alasan. Masalah kecil bisa besar kerena fitnah dan ketidakpahaman strategi penyelesaiannya atau mungkin kebijakan pemimpin yang kurang adil sehingga menimbulkan kesenjangan dan perpecahan rakyat. Namun persatuan rakyat bukan berarti harus menyatukan 23 Kabupaten/Kota menjadi satu Kabupaten atau menyatukan 15 partai politik menjadi satu partai politik, tapi semua partai politik dan elemen masyarakat Aceh mesti diminta masukan, bahkan dilibatkan dalam pembangunan Aceh sesuai kemampuan dan kapasitasnya.
Rakyat atau pihak terkait semestinya tidak membebankan tugas kepada orang yang tidak amanah atau tidak mampu melakukannya karena ini sama artinya menzalimi dan menciptakan “bom waktu” bagi kehancuran Aceh. Perencanaan dengan matang dan aplikasi harus benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas keilmuan, kritis terhadap kesalahan yang terjadi, idealis dan ikhlas pengabdiannya, tidak rakus kepada harta sehingga menghambat kemakmuran rakyat banyak.
Namun, patut dicontohkan perjuangan orang Papua Merdeka yang tidak tergiur dengn Amnesti, atau otonomi, tapi mereka bersikeras untuk merebut kemerdekaan dari RI.
Sepertinya sangat sukar mewujudkan persatuan Aceh karena beberapa alasan. Masalah kecil bisa besar kerena fitnah dan ketidakpahaman strategi penyelesaiannya atau mungkin kebijakan pemimpin yang kurang adil sehingga menimbulkan kesenjangan dan perpecahan rakyat. Namun persatuan rakyat bukan berarti harus menyatukan 23 Kabupaten/Kota menjadi satu Kabupaten atau menyatukan 15 partai politik menjadi satu partai politik, tapi semua partai politik dan elemen masyarakat Aceh mesti diminta masukan, bahkan dilibatkan dalam pembangunan Aceh sesuai kemampuan dan kapasitasnya.
Rakyat atau pihak terkait semestinya tidak membebankan tugas kepada orang yang tidak amanah atau tidak mampu melakukannya karena ini sama artinya menzalimi dan menciptakan “bom waktu” bagi kehancuran Aceh. Perencanaan dengan matang dan aplikasi harus benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas keilmuan, kritis terhadap kesalahan yang terjadi, idealis dan ikhlas pengabdiannya, tidak rakus kepada harta sehingga menghambat kemakmuran rakyat banyak.
Namun, patut dicontohkan perjuangan orang Papua Merdeka yang tidak tergiur dengn Amnesti, atau otonomi, tapi mereka bersikeras untuk merebut kemerdekaan dari RI.
Dikutip dari Viva. Presiden
Jokowi beberapa waktu lalu berkunjung ke Papua. Dalam lawatannya, orang
nomor satu di Indonesia itu menyatakan siap membuka ruang dialog dengan
TPN/OPM yang kini masih berjuang mengangkat senjata.
Lalu, bagaimana tanggapan kelompok ini?
"Kami hanya mau Papua Merdeka, kami tak mau dialog dengan siapapun termasuk Presiden RI," kata Panglima TPN/OPM wilayah Lany Jaya Papua, Puron Wenda, melalui telepon selulernya, Sabtu, 9 Januari 2016.
Menurut Puron, dialog tidak akan menyelesaikan persoalan Papua. Karena orang Papua hanya ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membangun sendiri Papua. "Dialog, itu hanya omong kosong, karena dialog hanya program pejabat atau segelintir elite Papua, untuk kepentingan mereka. Kami TPN/OPM bersama rakyat hanya ingin merdeka, dan akan terus berjuang untuk mewujudkannya," ujarnya menegaskan.
Puron Wenda meminta, sebaiknya Jokowi melepaskan Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Daripada pertumpahan darah terus terjadi. "Jangan lagi bicara dialog atau otonomi, itu hanya untuk kepentingan segelintir elite pejabat Papua saja," ujarnya berdalih.
Ia meyakini, bila Papua Merdeka, maka tidak akan ada lagi pertumpahan darah. "Kalau Papua sudah merdeka mungkin segala aksi kekerasan akan berhenti dan situasi aman," ujarnya berjanji.
Disinggung bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru, Puron tetap mengatakan akan berjuang sesuai dengan caranya saat ini. Dia memastikan bahwa TPN/OPM tidak akan berhenti.
Penyerang Polsek Sinak
Puron mengungkapkan, bahwa kelompok yang menyerang Polsek Sinak ada di bawah koordinasinya. Ia mengklaim sudah mengatur mereka. "Di bawah komando Lekagak dan Tenggemati Telenggen," ujarnya mengklaim.
Kelompok itu, kata Puron, beranggotakan sekitar 56 orang dan bermarkas di Yambi Puncak Jaya. Komandan pos adalah Lekagak dan komandan operasi Tenggahmati. Pasca penyerangan, Puron mengakui, aparat TNI/Polri terus mengejar mereka dan salah satu anggotanya yang melakukan penyerangan tewas tertembak. "Ada satu anggota saya yang tertembak oleh pasukan Indonesia," ucapnya.
Adapun jumlah senjata saat ini untuk kelompok Yambi di bawah komando Lekagak dan Tenggamati, sudah mencapai dua puluhan pucuk. "Kemarin dari Sinak tambah 6 pucuk, sebelumnya ada 8 dari Pos Polisi Kulirik. Ditambah senjata lama jenis Mouser, AK47 dan AK China sebanyak 6 pucuk serta laras pendek pistol 4 pucuk," ujarnya menerangkan.
Meski pelaku penyerangan Polsek Sinak dari Markas Yambi Puncak Jaya, Puron menyebut ada juga anggotanya yang menjadi komandan Pos di Puncak. "Ada Titus Murib dan Beny Murib di Ilaga dan Sinak," terangnya.
Puron menambahkan, kelompok Yambi kerap beraksi di Sinak, karena jarak tempuhnya yang dekat. Apabila ditempuh dengan jalan kaki maka dari Yambi ke Sinak hanya butuh waktu 6 jam. "Kalau kami dari Lany Jaya 1 hari, jadi Lekagak dan Tenggamati serta pengikutnya lebih mudah beraksi."
Lalu, bagaimana tanggapan kelompok ini?
"Kami hanya mau Papua Merdeka, kami tak mau dialog dengan siapapun termasuk Presiden RI," kata Panglima TPN/OPM wilayah Lany Jaya Papua, Puron Wenda, melalui telepon selulernya, Sabtu, 9 Januari 2016.
Menurut Puron, dialog tidak akan menyelesaikan persoalan Papua. Karena orang Papua hanya ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membangun sendiri Papua. "Dialog, itu hanya omong kosong, karena dialog hanya program pejabat atau segelintir elite Papua, untuk kepentingan mereka. Kami TPN/OPM bersama rakyat hanya ingin merdeka, dan akan terus berjuang untuk mewujudkannya," ujarnya menegaskan.
Puron Wenda meminta, sebaiknya Jokowi melepaskan Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Daripada pertumpahan darah terus terjadi. "Jangan lagi bicara dialog atau otonomi, itu hanya untuk kepentingan segelintir elite pejabat Papua saja," ujarnya berdalih.
Ia meyakini, bila Papua Merdeka, maka tidak akan ada lagi pertumpahan darah. "Kalau Papua sudah merdeka mungkin segala aksi kekerasan akan berhenti dan situasi aman," ujarnya berjanji.
Disinggung bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru, Puron tetap mengatakan akan berjuang sesuai dengan caranya saat ini. Dia memastikan bahwa TPN/OPM tidak akan berhenti.
Penyerang Polsek Sinak
Puron mengungkapkan, bahwa kelompok yang menyerang Polsek Sinak ada di bawah koordinasinya. Ia mengklaim sudah mengatur mereka. "Di bawah komando Lekagak dan Tenggemati Telenggen," ujarnya mengklaim.
Kelompok itu, kata Puron, beranggotakan sekitar 56 orang dan bermarkas di Yambi Puncak Jaya. Komandan pos adalah Lekagak dan komandan operasi Tenggahmati. Pasca penyerangan, Puron mengakui, aparat TNI/Polri terus mengejar mereka dan salah satu anggotanya yang melakukan penyerangan tewas tertembak. "Ada satu anggota saya yang tertembak oleh pasukan Indonesia," ucapnya.
Adapun jumlah senjata saat ini untuk kelompok Yambi di bawah komando Lekagak dan Tenggamati, sudah mencapai dua puluhan pucuk. "Kemarin dari Sinak tambah 6 pucuk, sebelumnya ada 8 dari Pos Polisi Kulirik. Ditambah senjata lama jenis Mouser, AK47 dan AK China sebanyak 6 pucuk serta laras pendek pistol 4 pucuk," ujarnya menerangkan.
Meski pelaku penyerangan Polsek Sinak dari Markas Yambi Puncak Jaya, Puron menyebut ada juga anggotanya yang menjadi komandan Pos di Puncak. "Ada Titus Murib dan Beny Murib di Ilaga dan Sinak," terangnya.
Puron menambahkan, kelompok Yambi kerap beraksi di Sinak, karena jarak tempuhnya yang dekat. Apabila ditempuh dengan jalan kaki maka dari Yambi ke Sinak hanya butuh waktu 6 jam. "Kalau kami dari Lany Jaya 1 hari, jadi Lekagak dan Tenggamati serta pengikutnya lebih mudah beraksi."
loading...
Post a Comment