Aceh Merdeka Post - Haba Nanggroe

AMP - Juru Bicara Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid, Nasir Djamil menilai. Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Indikasikanya, banyak terjadi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Itu disampaikan politisi PKS dan anggota Komisi III DPR RI ini, pada temu pers di Balai Pemenangan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid, Sabtu sore (25/2) di Banda Aceh. Karena itu, mereka meminta penyelenggara pilkada untuk menggelar pemilihan ulang di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) pada sejumlah daerah (kabupaten dan kota)  di Aceh.

Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Muzakir Manaf-TA Khalid, Nasir Djamil dalam konferensi pers yang gelar di balai pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid, Sabtu (25/2). "Dugaan kami kejadian ini sengaja dilakukan, padahal jelas-jelas melanggar PKPU," kata Nasir Djamil.

Nasir Djamil yang didampinggi Ketua Tim Pemenangan Mualem-TA Khalid, Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak) serta kuasa hukum tim ini, Teuku Kamaruzzaman serta Ketua Aswaja Aceh Tgk Bulqaini menjelaskan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2016, tentang perubahan PKPU nomor 4 tahun 2015. Setiap TPS paling banyak hanya boleh untuk 800 orang. Tapi di beberapa daerah yang terjadi adalah, jumlah pemilih 1.200 orang dibuat menjadi empat TPS. Dan ini diduga sengaja dilakukan untuk memudahkan terjadinya kecurangan saat pemungutan suara di TPS Se-Aceh.

Kecuali itu, Nasir juga mengungkapkan berdasarkan Qanun Nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, setiap pemilih diperkenankan bisa mengunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya untuk memberikan hak suaranya. “Namun faktanya penyelenggara hanya memperboleh masyarakat yang memilih harus menggunakan formulir C6 KWK dan E-KTP,” ungkap alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini. "Gara-gara peraturan itu, ada 25 hingga 30 persen masyarakat tidak bisa memilih karena tidak memiliki E-KTP. Ini luar biasa total jumlah pemilih yang tidak bisa memilih," kata Nasir.

Dia mengulas, menurut ketentuan PKPU Nomor 15 tahun 2016, perubahan atas PKPU nomor 11 tahun 2015, pada pasal 4 ayat 1 huruf a menyebutkan, setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir C-KWK dan model C1-KWK lampirannya dari KPPS. Kemudian PPS mengumumkan hasil perhitungan dari seluruh TPS dengan menggunakan lampiran model C1 KWK dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di desa. "Tapi itu juga tidak dilakukan, hampir seluruh kab/kota Se Aceh tidak melaksanakan ketentuan itu, sehingga pelanggaran ini telah mengakibatkan cacat hukum terhadap seluruh tahapan pilkada di Aceh," kata Nasir.

Itu sebabnya, Tim Pemenangan Mualem-TA Khalid menilai telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan oleh penyelenggara, bukan secara tiba-tiba dan kebetulan, tapi dari kabupaten dan kota. “Kami juga  sudah menyampaikan pelanggaran itu kepada pihak penyelenggaran, namun tidak pernah ditindaklanjuti,” ujar Nasir Djamil. Selain itu sebutnya. "Tadi pagi ketika rapat pleno rekapitulasi suara yang berlangsung di DPRA merupakan sikap klimak kami atas pelanggaran yang dilakukan, karena sudah jauh-jauh hari pelanggaran ini kami sampaikan, makanya kami mengambil sikap keluar dari sidang pleno," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta kepada KIP dan Panwaslih Aceh untuk menindaklanjuti berbagai laporan pelanggaran yang terjadi, karena hingga saat ini tim pemenangan Mualem-TA Khalid masih sangat percaya dengan kerja-kerja penyelenggaran pemilu di Aceh. "Kami menginginkan ada pemungutan suara ulang. Bukan sesuatu yang luar biasa ketika meminta pemilihan ulang. Di Jakarta saja yang suhu politiknya tinggi bisa menggelar pemilihan ulang di beberapa TPS, apalagi Aceh yang damai tanpa konflik apapun, bukan hal yang luar biasa itu," kata Anggota DPR RI itu.

Dirinya juga meminta kepada panwaslih agar bisa menegakkan martabatnya. Sehingga panwaslih jangan menjadi macam ompong. "Apakah nanti kasus ini akan sampai ke MK, kami belum berpikir, yang jelas kami masih sangat percaya kepada KIP dan Panwaslih. Mohon kepercayaan kami segera ditindaklanjuti," harap Nasir Djamil.(Modus Aceh)

AMP - Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz‎ Al Saud ke Indonesia harus benar-benar dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di negara tersebut. Saat ini beberapa WNI tengah menghadapi hukuman mati di negara tersebut.

”Hendaknya pemerintah dapat menggunakan momentum langka ini untuk melakukan upaya-upaya diplomasi maksimal. Utamanya terkait perlindungan warga negara kita di Arab Saudi secara keseluruhan,” kata Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid di Gedung DPR, Senin (27/2/2017).

Dia berharap, diplomasi kedua negara bisa mencapai kesepahaman politik antara negara berpenduduk muslim, seperti misalnya sikap terhadap perkembangan kawasan di Timur Tengah. Juga komitmen bersama mendorong Palestina merdeka. ”Termasuk untuk mengundang investasi Arab Saudi di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut Meutya menilai kedatangan Raja Salman ini memiliki banyak nilai positif. Apalagi ini merupakan kunjungan raja Arab Saudi ke Indonesia setelah lebih 45 tahun.

Kedatangan Raja Salman membawa harapan baru akan hubungan kedua negara di masa yang akan datang. Kedekatan hubungan Indonesia dan Arab Saudi seharusnya dapat memperkuat tekanan bagi internasional terhadap kemerdekaan Palestina dari Israel.

”Kedatangan Raja Saudi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia serta negara Islam terbesar yang melaksanakan sistem demokrasi di negaranya,” jelasnya.

Selama ini hubungan kedua negara memang tidak selalu terjalin dengan sangat baik. Beberapa kali terjadi perbedaan pendapat antarkedua negara, salah satunya terkait operasi bersama terhadap Yaman.

Perbedaan lainnya, yaitu Indonesia menjadi penengah terhadap konflik Arab Saudi dengan Iran. Hal ini membawa dampak kerawanan geopolitik di Timur Tengah, serta menimbulkan kembali konflik Sunni-Syiah yang diwakili kedua negara.(Sindonews)

AMP - Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menegaskan perjalanan tahapan Pilkada 2017 di Aceh sudah sesuai aturan. Soal di sana sini ada pelanggaran, itu menjadi tugas Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Saya ihklas menerima hasil pilkada yang telah berjalan baik. Tidak perlu pilkada ulang. Pemilihan ulang nanti tahun 2022,” ujar Zaini sambil tertawa kepada Serambi seusai melepas peserta `Triple Fun Morning’ di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Minggu (26/2) pagi.

Gubernur Zaini yang akrab disapa Abu Doto mengatakan, ia juga sudah menerima hasil pilkada dan dalam waktu dekat ia akan sampaikan ucapan selamat kepada pemenang Pilkada 2017. Doto Zaini mengaku merasa puas dengan terpilihnya Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Doto berencana bertemu Irwandi untuk menyampaikan ucapan selamat dan mendiskusikan masalah Aceh ke depan.

“Sebagai kepala daerah maupun pasangan calon gubernur yang ikut pilkada, kami telah menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KIP Aceh pada sidang pleno di DPRA yang menang pasangan Irwandi Yusuf Nova Iriansyah,” kata Abu Doto.

Mengenai adanya kecurangan dalam tahapan pelaksanaan kampanye maupun pemungutan suara, Gubernur Aceh menyarankan tim sukses paslon melaporkannya kepada Tim Gakkumdu Pilkada, yaitu jaksa, polisi, dan panwaslih. Kepada Tim Gakumdu diharapkan merespons laporan paslon dan tim sukses.

Terkait adanya pihak tertentu yang menolak hasil pilkada dan minta pilkada ulang, Abu Doto menegaskan, silakan saja ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kalaupun nanti ada pilkada ulang yang diputuskan MK, bukan secara menyeluruh melainkan per TPS yang diduga pemungutan suaranya belum sesuai aturan.

Mengulang pilkada secara menyeluruh, menurut Zaini Abdullah, bisa dilakukan di antaranya jika pascapencoblosan terjadi kerusuhan di seluruh daerah dan pelanggaran yang terjadi sudah terlalu banyak.

Zaini Abdullah mengatakan, dalam waktu dekat dirinya akan bertemu pasangan cagub/cawagub terpilih untuk menyampaikan berbagai program pembangunan yang telah dijalankan dalam lima tahun masa pemerintahannya yang akan berakhir pada 25 Juni 2017.

Misalnya, kata Zaini program pembangunan 12 jalan tembus provinsi lintas tengah. Pembangunannya ada yang sudah tuntas 100 persen pengaspalan dan ada juga yang belum. Berikutnya kelanjutan penambahan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas Masjid Raya Baiturrahman supaya pekerjaannya tuntas 100 persen dan fasilitas yang dibangun bisa digunakan untuk kenyamanan beribadah.

Ia juga berharap pemimpin Aceh yang baru bisa melaksanakan berbagai program aksi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang Peraturan Pemerintah (PP)-nya Nomor 5 Tahun 2017 sudah diteken Presiden Joko Widodo dan juga sudah dimasukkan ke dalam lembaran negara.

KEK Arun Lhokseumawre, kata Abu Doto sangat penting dikembangkan karena akan menjadi penggerak atau lokomotif ekonomi baru Aceh pascahabisnya ekspor gas Arun. Jika KEK beroperasi, bisa menyerap banyak tenaga kerja sehingga bisa menurunkan jumlah pengangguran di Aceh.

Ditanya pascamengakhiri jabatan sebagai gubernur apakan akan terjun ke dunia politik, bisnis, LSM, Yayasan atau benar benar pensiun dan menghabiskan waktu dengan cucu, Abu Doto menyatakan, “Saya bersama istri akan ke Swedia lihat cucu setelah itu pulang kampung di Trubue, Pidie.”

Cagub Aceh nomor urut 3, Dr Ir Abdullah Puteh MSi mengatakan sudah lebih awal mengucapkan selamat kepada Irwandi Yusuf. Pada 23 Februari atau dua hari menjelang rapat pleno rekap hasil suara pilgub Aceh dilaksanakan di Gedung DPRA, Abdullah Puteh menelepon Serambi dan melalui media ini ia mengucapkan selamat kepada Irwandi-Nova Iriansyah karena paslon nomor urut 6 itu sudah hampir pasti meraih suara terbanyak. Menurut Puteh, sehari menjelang pencoblosan (15 Februari 2017), ia juga menelepon Irwandi Yusuf dan mengucapkan selamat kepada Irwandi. “Pada saat itu Pak Irwandi sampai kaget karena saya ucapkan selamat justru pada saat pencoblosan belum dimulai. Tapi setelah saya kemukakan alasan saya, Irwandi akhirnya berucap terima kasih,” demikian Abdullah Puteh.(Serambinews)

AMP - Aparat Kepolisian Polres Aceh Utara menurunkan dan menyita selembar Bendara Bulan Bintang berkibar di sebatang pohon di Gampong Seuleunyok, Kecamatan Nibong, Aceh Utara, Minggu, (26/2/2017).

"Kemungkinan bendera tersebut dikibarkan malam hari oleh orang tak dikenal," kata Geuchik Seuleunyok, Budiman pada wartawan.

Menurut Budiman, keberadaan bendera itu awalnya diketahui oleh masyarakat setempat. Aparat desa lantas melaporkan temuan itu ke Mapolsek Nibong.

Kapolsek Nibong Ipda Faisal Saputra mengatakan, anggotanya bersama sejumlah personil BKO Brimob lansung menuju ke lokasi dimana bendera bulan bintang dipajang.

“Dibantu masyarakat, bendera Bulan Bintang berhasil diturunkan,” katanya.

Bendera yang berukuran 30 Cm X 40 Cm sudah diamankan di mapolsek.(beritakini.co)

Oleh: Imam Shamsi Ali
Presiden Nusantara Foundation dan Koordinator rally Today I am a Muslim too

AMP - Itulah penggalang kata-kata saya pada pidato pembukaan rally ‘Today I am a Muslim too’ (hari ini saya juga Muslim). Betapa tidak, rally yang saya berani menyatakan sebagai “an historic” (bersejarah) itu dilakukan di jantung Kota New York. Kota yang sering dijuluki sebagai ‘capitol of the world’ (ibukota dunia).

Bersejarah karena diinisiasi oleh tiga pelaku ‘hubungan antaragama’. Saya sendiri sebagai Imam yang memang sejak dua dekade terakhir telah mendedikasikan hidup membangun relasi dan kerja sama yang baik dengan semua masyarakat agama dan non agama di Amerika. Rabbi Marc Schneier adalah seorang pemimpin Yahudi yang dalam 10 tahun terakhir mendedikasikan dirinya membangun hubungan antara Yahudi dan Muslim. Sementara Russell Simmons adalah raja hiphop dan seorang tokoh di komunitas Hollywood yang berpengaruh dan sangat aktif dalam membela hak-hak sipil masyarakat yang termarjinalkan.

Selain itu, bersejarah karena rally tesebut berhasil menghadirkan puluhan minimal 7.000 peserta, mayoritas non Muslim dengan slogal ‘hari ini saya juga adalah seorang Muslim’. Lebih seratusan pimpinan agama dari berbagai latar belakang, pemerintah New York termasuk Wali Kota New York dan beberapa tokoh Hollywood seperti Susan Sarandom, aktris dan produser yang masyhur.

Menakjubkan bagi sebagian karena kami mempersiapkan acara akbar itu dalam waktu kurang dari 10 hari. Begitu kami maklumkan sejak awal lebih 100-an ikut melibatkan diri baik sebagai co sponsors maupun sebagai supporting organizations. Sejujurnya, kami merasa seolah Allah menurunkan tentara langit membantu dalam proses ini.

Demikian pula peserta membludak di luar perkiraan kami. Tentu terima kasih ke perintis facebook, twitter, instagram, maupun social media oulet lainnya.

Inisiatif non Muslim

Rally hari Ahad (19/2) kemarin itu, sesungguhnya adalah rally kedua yang dilakukan di Kota New York dengan tema yang sama. Rally pertama dilakukan di 2011 lalu sebagai respons terhadap rencana Kongres Amerika mengadakan dengar pendapat tentang radikalisasi Muslim Amerika. Saat itu kita merasa tema dengar pendapat (hearing) itu sangat bias dan diskriminatif terhadap komunitas Muslim Amerika.

Peristiwa di atas itulah yang mendorong Rabi Schneier, presiden Foundation for Ethnic Understanding dan Russell Simmons, yang lebih dikenal di dunia sebagai pebisnis dan sekaligus raja hiphop Amerika, mendatangi saya dan menawarkan protes atau rally dengan tema ‘hari ini saya juga Muslim’.

Saat itu, kami juga menerima tawaran itu. Ribuan non-Muslim ke luar ke Time Square dan menyatakan protes terhadap rencana dengar pendapat itu, sekaligus menyatakan dukungan kepada komunitas Muslim dengan tema ‘hari ini saya juga Muslim’ (Today I am a Muslim too).

Kini dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika, dan diluarkannya kebijakan pelarangan bagi pendatang Muslim dari tujuh negara mayoritas Muslim, teman-teman non Muslim kembali menawarkan hal sama. Tentu, bagi saya, ini adalah peluang besar untuk mengambil manfaat dan mengail solidaritas dari semangat (spirit) mereka saat ini.

Oleh karenanya, rally yang dilakukan Ahad (19/2) kemarin itu dipersiapkan hampir sepenuhnya oleh teman-teman non Muslim. Betapa tidak mencengangkan. Di saat diluncurkan pengumpulan dana yang diperlukan, sekitar 50 ribu dolar Amerika lewat online, hanya dalam waktu 3 jam terkumpul lebih 30 ribu dollar Amerika.


Pesan-pesan rally

Melihat tema ‘Today I am a Muslim too‘ memastikan bahwa pesan utama dari rally itu adalah bahwa komunitas agama-agama di Amerika, bahkan mereka yang merasa tidak berafiliasi dengan agama apapun, menyatakan tekad membela komunitas Muslim. ‘Hari ini saya juga Muslim’ berarti apapun yang terjadi kepada komunitas Muslim juga terjadi kepada komunitas lainnya.

Hampir semua pembicara menekankan pentingnya menegakkan konstitusi dan nilai-nilai Ameria (American values) dalam kebijakan pemerintahan. Bahwa ketidakadilan kepada sebuah kelompok adalah juga ketidak adilan kepada semua orang. Bahwa keadilan dianggap tidak ada di saat masih ada pihak-pihak yang teraniaya.

Saya sendiri dalam pidato pembukaan sebagai pimpinan pelaksana menyampaikan tiga hal. Pertama, bahwa rally ini bukan sekedar ditujukan untuk membela komunitas Muslim. Tapi, sesungguhnya membela Amerika dari kemungkinan terjatuh ke dalam lobang yang berbahaya.

Betapa tidak, Amerika yang dibanggakan bukan karena kekuatan militer, kemajuan ekonomi, atau kehebatan sistim pendidikannya saja. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah karena nilai-nilai tinggi yang dijunjungnya. Kebebasan dan keadilan untuk semua (justice for all) adalah bagian dari nilai-nilai itu. Tapi melihat gelagat kebijakan pemerintahan federal Amerika saat ini, menimbulkan kekhawatiran jika nilai-nilai itu sedang terancam (undermined).

Kedua, bahwa komunitas Muslim Amerika adalah bagian integral dari masyarakat Amerika. Muslim Amerika adalah juga warga Amerika yang menjalani hidupnya sebagaimana warga Amerika lainnya. Dan oleh karenanya upaya marjinalisasi kepada komunitas Muslim sesungguhnya juga adalah marjinalisasi masyarakat Amerika.

Lebih khusus lagi bahwa komunitas Muslim, khususnya imigran, selalu dianggap lambang dalam melakukan integrasi ke dalam masyarakt mainstream Amerika. Walaupun kritikan ini salah alamat karena kenyataannya masyarakat Muslim Amerika adalah warga dengan integrasi tercepat di dunia barat. Bandingkan, misalnya, dengan Muslim di Prancis. Kini dengan sikap pemerintahan federal Amerika yang tidak bersahabat itu justeru menjadi “kendala” bagi proses integrasi itu.

Ketiga, rally itu sesungguhnya adalah perayaan (celebration) yang membanggakan. Bahwa dengan rally itu Amerika masih membuktikan apa Amerika yang sesungguhnya. Bahwa Amerika adalah wajah demokrasi. Bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat (people), sebagaimana amanat konstitusi “We people“.

Oleh karenanya, ketika saudara-saudara non Muslim dengan segala afiliasi keyakinan dan ras membentuk kebersamaan itu, maka itu adalah perayaan yang membahagiakan. Perayaan keragaman, kebersamaan, kebebasan, dan tentenya secara khusus tolerasi dan hubungan antar pemeluk agama.

Sehingga, pada sejatinya saya menyimpulkan bahwa rally ini adalah “wajah Amerika yang sesungguhnya” (True face of Amerika). Itulah wajah yang saya kenal. Dan itu pula Amerika yang dikenal oleh banyak orang yang masih berusaha untuk datang ke negara ini.

Bayangkan dan tentu menyedihkan jika semua itu terkubur oleh kebijakan pemerintahnya sendiri. Maka, dengan sendirinya rally ini bagi kami adalah bentuk patriotisme kepada negara ini. [Islampos]

New York, 21 Februari 2017

AMP - Rabu, (22/2/2017), pesawat yang ditumpangi Netanyahu bersama rombongan sedianya terbang menuju Australia dari Singapura. Namun, akibat larangan dari pemerintah Indonesia, pesawat Netanyahu terpaksa memutar jalan.

Larangan tersebut membuat perjalanan Netanyahu menjadi semakin lama. Menurut laporan Middle East Monitor, pesawat itu tiba di Sydney setelah 11 jam terbang dari Singapura.

Sementara jika ditempuh melalui wilayah udara Indonesia, pesawat Netanyahu hanya membutuhkan waktu sekitar 8,5 jam. Apakah ini tindakan balasan Indonesia atas larangan Israel yang melarang Menlu retno Marsudi memasuki Palestina tahun lalu?

Seperti diketahui, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dengan total penduduk sekitar 250 juta. Indonesia merupakan pendukung kuat agar Palestina menjadi sebagai sebuah negara merdeka dari Israel.

Indonesia bersikap tegas terhadap Israel, ini sekaligus menjadi balasan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang pernah melarang Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi masuk ke Palestina tahun lalu.

Menurut laporan kantor berita Anadolu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membenarkan bahwa dia melarang Netanyahu melintasi langit Indonesia sebagai balasan atas perbuatannya.


“Kejadian ini biasa saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik,” kata juru bicara Kementerian Armanatha Nasir.

Armantha Nasir menambahkan, “Hal yang sama pernah dia (Israel-red) lakukan terhadap kita.”

Seperti diketahui pada Maret 2016 lalu, Israel melarang helikopter Yordania yang mengangkut Menteri Retno mengunjungi Ramallah, Palestina.

Di kota tersebut, Menteri dijadwalkan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan meresmikan konsulat di Amman, Yordania. [Islampos]

AMP - Sekitar 153 anggota Parlemen Prancis menandatangi surat terbuka yang berisi desakan kepada Presiden Prancis Francois Hollande untuk segera mengakui kedaulatan Palestina, sebelum masa jabatan Hollande habis pada akhir tahun ini.

"Prancis harus menunjukkan tekad untuk memecahkan kebuntuan pada konflik ini (antara Israel dan Palestina), dengan sungguh-sungguh menegaskan kembali, atas nama hak seragam untuk menentukan nasib sendiri, rakyat Palestina memiliki hak untuk diberikan gelar Negara. Ini adalah masalah penghormatan terhadap hukum internasional serta keamanan Israel," bunyi surat tersebut, seperti dilansir Russia Today pada Minggu (26/2).

Surat yang ditulis Gilbert Roger, seorang senator sosoalis Prancis dari distrik Seine-Saint-Denis, dan sekaligus Presiden kelompok persahabatan Prancis-Palestina juga menyatakan itu adalah tidak adil bagi Prancis untuk mendukung solusi dua-negara dalam konflik Israel-Palestina tanpa mengakui kedua negara.

"Seperti yang Anda sendiri katakan Bapak Presiden, hanya negosiasi bilateral yang bisa menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu sudah waktunya untuk negosiasi ini berlangsung pada pijakan yang sama, Negara ke Negara," sambungnya.

"Prancis tidak dapat secara resmi mendukung solusi dua-negara dan mengakui hanya salah satunya. Tindakan kita harus sesuai dengan kata-kata kita. Bapak Presiden, tunjukan diri Anda dan hadapi tantangan ini, aku Negara Palestina dari sekarang," tukasnya.

Walaupun Prancis adalah inisiator dari konfrensi perdamaian Israel-Palestina, tapi negara itu belum secara resmi mengakui Palestina. Sedangkan terhadap Israel, Prancis telah memberikan pengakuan sejak tahun 1949, atau sejak Israel terbentuk.[Sindonews]

AMP - Aksi tembak mati oleh polisi terhadap Muklis alias Pok Ye terduga pengedar narkoba yang juga berstatus Keuchik Desa Blang Rambong Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, mendapat kecaman dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Aceh.

"Kita sesalkan arogansi aparat Polres Aceh Timur yang menembak mati saudara Muklis. Jika memang yang bersangkutan diduga terlibat narkoba harusnya cukup ditangkap atau dilumpuhkan," ujar Saifuddin, Sekretaris Apdesi Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara kepada AJNN, Minggu, (26/2).

Sebagai bagian dari pemerintahan, pihaknya mengaku punya semangat yang sama dalam pemberantasan narkoba. Tapi polisi juga perlu bertindak dengan tepat.

"Tidak dengan langsung menembak mati seperti itu. Kamu kecewa dengan sikap penindakan polisi yang seperti itu, apalagi yang bersangkutan juga seorang kepala desa" ungkapnya.

Menurutnya, penegakan hukum sangat penting dilakukan dengan cara menindak tegas pelaku kejahatan narkoba.

"Negara kita kan negara hukum, kalau benar Keuchik Muklis terlibat narkoba, maka diproses hukum saja. Kalau alasan melarikan diri ya dikejar dan ditangkap dalam keadaan hidup. Jangan lah langsung main dor. Ini kan negara hukum bukan negara Duterte" imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Muklis hendak ditanggap di Desa Benteng pada Jumat (24/2), sekitar pukul 17.00 WIB, diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
Saat itu Muklis berhasil melarikan diri, polisi langsung mengejar serta melepaskan tembakan peringatan ke udara agar Muklis menyerah.

Karena tak menghiraukan suara tembakan, polisi terpaksa melepaskan tembakan kearah kaki dan bahu. Diduga akibat pendarahan di bagian bahu sebelah kiri dan betis kanan, akhirnya Muklis menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Graha Bunda Idi Rayeuk Aceh Timur.(AJNN)

AMP - Hegemoni berasal dari kata Hegestai dalam bahasa Yunani. Hegemoni berarti memimpin, kepemimpinan, kekuasaan yang melebihi kekuasan yang lain. Konsep hegemoni digunakan oleh akademisi untuk menjelaskan fenomena mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Penguasa disini memiliki arti luas, tidak hanya terbatas pada penguasa negara (pemerintah) saja. 

Dalam konteks kehidupan sosial penguasa di setiap institusi sosial, dapat melakukan hegemoni untuk menjabarkan ide-idenya. Hegemoni dapat didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar (common sense) Hegemoni adalah alat untuk merebut dan mempertahkan kekuasaan baik dalam sebuah negara maupun lintas negara atau internasional. Ini terlihat dalam beberapa sejarah dunia maupun Indonesia. 

Pasca Revolusi Bolshevik tahun 1917, kelompok proletar Rusia mencoba melakukan hegemoni tentang keindahan revolusi proletar Rusia tahun 1917 ke belahan negara lain, khususnya Eropa. Pengaruh besar Revolusi Rusia pada kaum proletar Eropa sangat besar. Selain menghancurkan absolutisme Rusia, yang merupakan kelas reaksioner utama di Eropa. Juga menumbuhkan kesadaran dan karakter buruh Eropa. Contohnya adalah kejadian di negeri Polandia, yang juga merupakan penghubung antara Eropa Timur dan Barat. Revolusi Rusia memberikan efek hegemoni terciptanya Revolusi proletar di tanah Polandia. Gerakan buruh dan tani yangt membesar telah memberikan kekaguman ke seluruh dunia. Pertemuan-pertemuan raksasa dengan massa 30ribu orang, dilaksanakan dengan parade bendera-bendera merah dan lagu revolusioner. Sedangkan di Jerman proses ini berlangsung selama 4 dekade, kelas buruh Jerman yang memiliki serikat-serikat buruh yang kuat dan kaya dengan perjuangan ekonomi, melakukan loncatan-loncatan besar dan memimpin perjuangan. Apalagi hegemoni yang dilakukan partai sosialis merupakan fungsi partai sosialis demi tujuan merevolusionerkan kesadaran kelas buruh, sebagaimana kapitalisme merevolusionerkan relasi-relasi sosial. Dalam sejarah negara Indonesia, hegemoni juga kencang dilakukan Orde Baru untuk menguatkan dan mempertahankan kekuasaannya. 

Alat untuk menghegomi rakyat menggunakan ideologi tunggal Pancasila “ala orde baru”. Ideologi ini disebarkan melalui pendidikan, pidato-pidato, media massa, berbagai kursus indokrtinasi dan sebagainya. Era orde baru konsep ini, Kepala Negara dianggap sebagai bapak dan rakyat merupakan anaknya. 

Bapak punya kekuasaan yang besar dan tidak dibagikan secara proposional untuk anaknya alasannya kekuasaan itu digunakan bapak untuk kebaikan sang anak. Demikianlah ulah pejabat tinggi Orba, selain itu orba menggunakan hegemoni Trilogi Pembangunan yang berupa 1. Pertumbuhan Ekonomi, 2. Stabilitas Politik, 3. Pemerataan. Namun tidak sedikit cara yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan diluar hegemoni sosial yaitu dengan pendekatan kekerasan, menggunakan tangan militer. 

Menurut Antonio Gramsci, kekuasaan yang dipertahankan melalui kekuatan militer sangat tinggi biayanya dan rakyat harus terus menerus diancam dan ditakuti supaya mau tunduk. Penguasa harus siaga penuh. Begitu penguasa lengah rakyat memberontak. Tingginya biaya bukan hanya berbentuk pengeluaran uang melainkan juga ongkos sosial. Ini terbukti dalam perjalanan sejarah Orde Baru.[kompasiana.com]

AMP - Terjungkalnya suara Partai Aceh di Pilkada kali ini tak lepas dari kerja tim pemenangannya yang dinilai tak maksimal. Dalam perjalanannya, partai yang menobatkan diri sebagai manifestasi dari perjanjian damai MU Helsinki ini, tak kunjung melakukan pengembangan di internalnya.

“Minimnya pengembangan elektoral. Dimana mereka tidak melakukan pendidikan politik rakyat, kemudian pengembangan kader-kader baru, dan bagaimana cara mereka tampil di depan merespon isu-isu publik, memperlihatkan sebenarnya nuansa intelektualitas dan ideologi partai ini tidak muncul. Jadi lebih pada karismatisme dari ketua-ketua partainya saja,” kata Pengamat politik dari Universitas Malikulsaleh, T Kemal Fasya, kepada Pikiran Merdeka, Sabtu pekan lalu.

Pengarusutamaan karismatisme pemimpin, lanjut Kemal, ternyata tak cukup ampuh dalam  membesarkan partai ini. Keadaan itu, otomatis mengantarkannya pada kekalahan. Ironis, tatkala melihat bagaimana PA di masa-masa awal memegang posisi amat krusial sebagai kekuatan demokrasi lokal baru di Aceh, malah terlalu cepat terperosok sebelum genap satu dasawarsa.

“Ini sebenarnya sudah terbaca dari pemilihan legislatif sebelumnya, dimana suara Partai Aceh juga turun drastis, tapi tidak diantisipasi kemudian,” kata Kemal.

Menurutnya lagi, PA terbilang gagal dalam menjaga citra sebagai kekuatan demokrasi lokal. Malah, belakangan peran tersebut dimunculkan secara perlahan oleh rival politiknya di berbagai wilayah. “Yang terdekat, kita sebut saja Irwandi, misalnya. Selain itu ada juga kekuatan independen yang nyaris saja mengalahkan Cek Mad di Pilkada Kabupaten Aceh Utara, dari sini tampak bagaimana kekuatan baru mulai muncul,” tambahnya.

Berbeda dengan kubu pemenangan Mualem, Irwandi Yusuf justru dinilai lebih jeli mempersiapkan diri. Kondisi itu lebih baik dibanding pada Pilkada 2012. “Tim mereka (Irwandi) mempersiapkan segalanya dengan manajemen yang sangat terukur. Anggaran yang mereka keluarkan juga sebenarnya itu tidak cukup besar. Yang paling penting adalah rencana pemenangan. Dan kemudian bagaimana cara mereka menjaga suara. Kali ini Irwandi jauh lebih baik daripada tahun 2012, ia mampu menyediakan kanal alternatif bagi harapan masyarakat,” ujar Kemal.

Kegagalan PA dalam meraup suara pemilih juga tercermin dari cara pandang partai itu terhadap dirinya sendiri. Sejak menjadi kekuatan lokal yang dominan, PA terlampau larut dalam rasa percaya diri yang begitu tinggi. Hal ini membuat mereka lalai dari mengantisipasi geliat pesaing-pesaingnya.

“Kerja tim pemenangan PA di daerah-daerah tidak cukup baik, saya pikir. Atau karena mereka sejak awal sudah terlalu percaya diri bisa menang di basis-basis suara mereka. Jadi mereka terlalu percaya diri dengan kebesaran historisnya yang hanya beberapa tahun saja, tapi mereka tidak ada antisipasi-antisipasi terhadap pihak lawan yang juga mengembangkan diri lebih baik,” kata Kemal.

Sarannya, PA harus kembali memantapkan diri dalam segi gerakan kultural partai, yakni melakukan pendidikan politik. Lantaran penting membaca dinamika politik lokal, selain juga menetapkan orientasi partai pada isu-isu publik yang lebih strategis. Pembahasan ini diharapkan tidak cuma bergulir di masa-masa Pilkada saja.

“Isu-isu seperti kesejahteraan, problem kemiskinan, pengangguran, tidak cukup direspon dalam kerja. Padahal itu adalah inti-inti dari pekerjaan partai. Perlu dicamkan kerja partai bukan hanya pada momentum elektoral untuk siklus lima tahunan seperti ini saja, tapi juga bagaimana mengisi ruang-ruang publik dengan pendidikan politik. Kemudian, bagaimana peran mereka sehari-hari di luar momentum elektoral, dekatkan mereka dengan rakyat? Aspek komunitarianisme semacam ini yang kurang, keakraban mereka dengan publik itu tidak begitu baik,” papar Kemal.

Adapun soal regenerasi, PA juga dinilai kecolongan. Selama ini, sambung Kemal, PA sudah telanjur nyaman di tataran oligarki semata. Dengan hanya mengandalkan kekuatan pada penentu di kalangan elit, partai ini dikhawatirkan tak akan berumur lama.

Untuk memulihkannya, PA perlu memaksimalkan kaderisasi partai. Karena langkanya sosok-sosok muda yang tampil di garda depan, maka banyak penyesuaian yang perlu dilakukan. Partai Aceh, tambah Kemal, tidak bisa lagi mengklaim diri sebagai ‘kaum kombatan’ yang selama ini cenderung memampatkan kesan militer terhadap diri mereka. Menurutnya, Petinggi GAM Alm Hasan Tiro memperjuangkan cita-cita ideologis, bukan cita-cita militer.

“Sekarang tidak bisa lagi mengklaim ‘kaum kombatan’ kalau mereka percaya ini adalah pelanjut dari cita-cita Hasan Tiro. Cita-cita Hasan Tiro adalah cita-cita ideologis, bukan militer. Nah, cita ideologis ini lah yang harus dikembangkan melalui pendidikan, pengkaderan, penempatan kelompok muda di barisan depan partai,” harapnya.

Kondisi ini, tegas Kemal, menjadi pelajaran bagi PA untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap perjalanannya jika tidak ingin kekuatan partai itu terus mengempis dan hilang di waktu mendatang.[Sumber: pikiranmerdeka.co]

AMP - Tim Pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid meminta penyelenggara pilkada untuk menggelar pemilihan ulang di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah daerah Se-Aceh.

Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Muzakir Manaf-TA Khalid, Nasir Djamil dalam konferensi pers yang gelar di balai pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid, Sabtu (25/2).

Menurut Nasir Djamil, pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasalnya banyak terjadi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 tahun 2016, tentang perubahan PKPU nomor 4 tahun 2015, bahwa tiap TPS paling banyak hanya boleh 800 orang. Tapi di beberapa daerah yang terjadi adalah dari jumlah pemilih 1.200 orang dibuat menjadi empat TPS. Dan ini diduga sengaja dilakukan untuk memudahkan terjadinya kecurangan saat pemungutan suara di TPS Se-Aceh.

"Kejadian ini dugaan kami sengaja dilakukan, padahal jelas-jelas melanggar PKPU," kata Nasir Djamil.

Selain itu, Nasir mengungkapkan berdasarkan Qanun Nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, setiap pemilih diperkenankan bisa mnggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya untuk memberikan hak suaranya. Namun faktanya penyelenggara hanya memperboleh masyarakat yang memilih harus menggunakan formulir C6 KWK dan E-KTP.

"Gara-gara peraturan itu, ada 25 hingga 30 persen masyarakat tidak bisa memilih karena tidak memiliki E-KTP. Ini luar biasa total jumlah pemilih yang tidak bisa memilih," kata Nasir.

Bahwa menurut ketentuan PKPU Nomor 15 tahun 2016, perubahan atas PKPU nomor 11 tahun 2015, pada pasal 4 ayat 1 huruf a menyebutkan, setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir C-KWK dan model C1-KWK lampirannya dari KPPS. Kemudian PPS mengumumkan hasil perhitungan dari seluruh TPS dengan menggunakan lampiran model C1 KWK dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di desa.

"Tapi itu juga tida dilakukan, hampir seluruh kab/kota Se Aceh tidak melaksanakan ketentuan itu, sehingga pelanggaran ini telah mengakibatkan cacat hukum terhadap seluruh tahapan pilkada di Aceh," kata Nasir.

Pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh penyelenggara bukan secara tiba-tiba disampaikan, tapi dari tingkat kab/kota pihaknya sudah menyampaikan pelanggaran itu kepada pihak penyelenggaran, namun tidak pernah ditindaklanjuti.

"Tadi pagi ketika rapat pleno rekapitulasi suara yang berlangsung di DPRA merupakan sikap klimak kami atas pelanggaran yang dilakukan, karena sudah jauh-jauh hari pelanggaran ini kami sampaikan, makanya kami mengambil sikap keluar dari sidang pleno," jelasnya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada KIP dan Panwaslih Aceh untuk menindaklanjuti atas laporan pelanggaran yang terjadi, karena hingga kini pihaknya masih sangat percaya dengan kerja-kerja penyelenggaran pemilu di Aceh.

"Kami menginginkan ada pemungutan suara ulang. Bukan sesuatu yang luar biasa ketika meminta pemilihan ulang. Di Jakarta saja yang suhu politiknya tinggi bisa menggelar pemilihan ulang di beberapa TPS, apalagi Aceh yang damai tanpa konflik apapun, bukan hal yang luar biasa itu," kata Anggota DPR RI itu.

Dirinya juga meminta kepada panwaslih agar bisa menegakkan martabatnya. Sehingga panwaslih jangan menjadi macam ompong.

"Apakah nanti kasus ini akan sampai ke MK, kami belum berpikir, yang jelas kami masih sangat percaya kepada KIP dan Panwaslih. Mohon kepercayaan kami segera ditindaklanjuti," tegasnya.(AJNN)

AMP - Partai Aceh mengusung dan mendukung 20 calon kepala daerah pada pilkada serentak 2017, termasuk pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf-TA Khalid.

 

Dari jumlah itu, 10 di antaranya berhasil meraih kemenangan. Sedangkan 10 sisanya diproyeksikan tumbang melawan rival-rivalnya.

Mereka yang berhasil menjaga hegemoni Partai Aceh antara lain, Nazaruddin di Sabang, Muhammad Thaib di Aceh Utara, Hasballah Bin Muhammad Thaib di Aceh Timur, Usman Abdullah di Langsa, Suadi Yahya di Lhokseumawe, Irfan TB di Aceh Jaya, Muhammad Amru di Gayo Lues, Ramli Ms di Aceh Barat, Jamin Idham di Nagan Raya, dan Erli Hasyim di Simeuleu.

Sementara kandidat yang hampir dipastikan kalah masing-masing Muzakir Manaf-TA Khalid, Saifuddin Yahya di Aceh Besar, Sarjani Abdullah di Pidie, Khalili di Bireuen, Rusman di Aceh Tamiang, Alamsyah Mahmud di Aceh Tengah, Ali Basrah di Aceh Tenggara,  Erwanto di Abdya, Yakarim Munir di Singkil dan Illiza Sa’aduddin Djamal di Banda Aceh.

Beberapa kandidat yang kalah, murni berasal dari inti kalangan GAM. Mereka adalah Muzakir Manaf, Saifuddin Yahya dan Sarjani Abdullah.

Sedangkan beberapa lainnya mampu mempertahankan dominasi Partai Aceh yakni Muhammad Thaib, Hasballah Bin Muhammad Thaib, Suadi Yahya dan Usman Abdullah.

Beberapa lainnya justru berhasil mendongkel kekuasaan dari incumbent, seperti Ramli Ms di Aceh Barat dan Erli Hasyim di Simeulue.

Berikut kandidat Partai Aceh yang diproyeksikan menang dan kalah di Pilkada Aceh Serentak 2017:

Sumber: Pleno KIP Kabupaten/Kota | pilkada2017.kpu.go.id

AMP - Ratusan massa pendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Pidie Sarjani Abdullah-M.Iriawan unjukrasa ke kantor Panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie, di Alun-alun, Sigli, Pidie Jumat (24/2) sore.

Mereka menuntut agar dilaksanakan pemungutan suara ulang di daerah itu, karena menganggap pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati di Pide telah dicurangi dengan cara sistematis, masif dan terstruktur untuk memenangkan paslon tertentu.

“Kami menilai kecurangan tersebut itu terjadi secara sistematis, masif dan terstruktur. Jadi kami meminta agar pilkada harus dilakukan ulang,” kata Tungku Fauzi dalam orasi tersebut.

Tungku Fauzi menyebutkan, adapun kecurangan yang terjadi antara lain, terdapat selisih suarat suara yang digunakan dengan dengan pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah dan terdapat selisih jumlah antara surat suara gubernur dengan surat bupati sangat timpang atau signifikan.

Selain itu, amplop Form DA1. KWK dalam kotak suara tidak tersegel. Bahkan juga terdapat salinan form DA 1 KWK dalam bentuk foto copy bukan yang asli saat pleno KIP.

"Kami meminta panwas untuk menindaklanjuti semua bentuk kecurangan yang terjadi selama berlangsung pilkada, jika tidak ditindaklanjuti akan datang massa lebih banyak lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie, Saed Husen mengatakan, pihaknya tidak bisa memeberikan rekomendasi untuk dilakukan pilkada ulang, karena menurutnya, betentangan dengan undang-undang dan peraturan KPU yang telah di tetapkan.

“Artinya, panwas hanya menerima laporan-laporan setiap terjadi pelanggaran yang dilaporkan dan kemudian ditindak lanjutinya,” jelas Saed Husen dihadapan ratusan massa seraya berjanji .

Saed Husen berjanji akan menyelesaikan segala bentuk kecurangan yang telah dilaporkan dan hasilnya akan diumumkan pada hari Senin 27 Februari mendatang.

Pantauan AJNN, unjukrasa massa pendukung paslon Bupati Pidie nomor urut 3 ke kantor panwas berlangsung tertib dengan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian polres setempat.(AJNN)

AMP - Rezim Jokowi kena jebakan Freeport? Menjelang batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pada Kamis lalu, PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya melakukan menawarkan 10,64 persen saham kepada pemerintah yang setara dengan USD1,7 miliar atau Rp23,69 Triliun (Kurs Rp13.935 per USD).

Menanggapi hal ini, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya tidak membeli saham yang ditawarkan oleh Freeport. Pasalnya, hal ini merupakan jebakan dari Freeport agar tidak merugi ketika pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak PTFI.

"Menurut saya ga ada swasta dan orang lain yang mau membeli. Kalau kita beli kita pasti rugi. Jangan sampai terkena jebakan batman. Itu jebakan batman beli saham Freeport," ujar Fuad saat ditemui di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Minggu (17/1/2016).

Menurut Fuad pemerintah seharusnya menyadari rendahnya harga saham PTFI yang terjun bebas pasca penurunan harga bahan komoditas dunia. Sehingga, apabila pemerintah memutuskan untuk membeli saham PTFI, maka hal ini akan memberikan kerugian kepada negara.

"Kalau tahun 2021 pemerintah tidak memustuskan untuk memperpanjang, harga saham ini akan jatuh lagi. Ditawari keliling dunia pun itu (saham) tidak akan ada yang mau beli. Lebih baik nanti tunggu tahun 2019. Jangan sekarang cemplungin kaki dulu," jelasnya.

Sekadar diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sebelumnya menuturkan bahwa Kementerian BUMN siap untuk membeli saham PTFI hingga 30 persen. Namun, saat ini Kementrian BUMN masih menganalisa harga copper hingga reserve dari penawaran saham Freeport.(Konfr)