 |
| Sekitar 153 anggota Parlemen Prancis menandatangi surat terbuka yang berisi desakan kepada Presiden Prancis Francois Hollande untuk segera mengakui kedaulatan Palestina. Foto/Reuters |
AMP - Sekitar 153 anggota Parlemen Prancis menandatangi surat terbuka yang berisi desakan kepada Presiden Prancis Francois Hollande untuk segera mengakui kedaulatan Palestina, sebelum masa jabatan Hollande habis pada akhir tahun ini.
"Prancis harus menunjukkan tekad untuk memecahkan kebuntuan pada konflik ini (antara Israel dan Palestina), dengan sungguh-sungguh menegaskan kembali, atas nama hak seragam untuk menentukan nasib sendiri, rakyat Palestina memiliki hak untuk diberikan gelar Negara. Ini adalah masalah penghormatan terhadap hukum internasional serta keamanan Israel," bunyi surat tersebut, seperti dilansir Russia Today pada Minggu (26/2).
Surat yang ditulis Gilbert Roger, seorang senator sosoalis Prancis dari distrik Seine-Saint-Denis, dan sekaligus Presiden kelompok persahabatan Prancis-Palestina juga menyatakan itu adalah tidak adil bagi Prancis untuk mendukung solusi dua-negara dalam konflik Israel-Palestina tanpa mengakui kedua negara.
"Seperti yang Anda sendiri katakan Bapak Presiden, hanya negosiasi bilateral yang bisa menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu sudah waktunya untuk negosiasi ini berlangsung pada pijakan yang sama, Negara ke Negara," sambungnya.
"Prancis tidak dapat secara resmi mendukung solusi dua-negara dan mengakui hanya salah satunya. Tindakan kita harus sesuai dengan kata-kata kita. Bapak Presiden, tunjukan diri Anda dan hadapi tantangan ini, aku Negara Palestina dari sekarang," tukasnya.
Walaupun Prancis adalah inisiator dari konfrensi perdamaian Israel-Palestina, tapi negara itu belum secara resmi mengakui Palestina. Sedangkan terhadap Israel, Prancis telah memberikan pengakuan sejak tahun 1949, atau sejak Israel terbentuk.[Sindonews]
"Prancis harus menunjukkan tekad untuk memecahkan kebuntuan pada konflik ini (antara Israel dan Palestina), dengan sungguh-sungguh menegaskan kembali, atas nama hak seragam untuk menentukan nasib sendiri, rakyat Palestina memiliki hak untuk diberikan gelar Negara. Ini adalah masalah penghormatan terhadap hukum internasional serta keamanan Israel," bunyi surat tersebut, seperti dilansir Russia Today pada Minggu (26/2).
Surat yang ditulis Gilbert Roger, seorang senator sosoalis Prancis dari distrik Seine-Saint-Denis, dan sekaligus Presiden kelompok persahabatan Prancis-Palestina juga menyatakan itu adalah tidak adil bagi Prancis untuk mendukung solusi dua-negara dalam konflik Israel-Palestina tanpa mengakui kedua negara.
"Seperti yang Anda sendiri katakan Bapak Presiden, hanya negosiasi bilateral yang bisa menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu sudah waktunya untuk negosiasi ini berlangsung pada pijakan yang sama, Negara ke Negara," sambungnya.
"Prancis tidak dapat secara resmi mendukung solusi dua-negara dan mengakui hanya salah satunya. Tindakan kita harus sesuai dengan kata-kata kita. Bapak Presiden, tunjukan diri Anda dan hadapi tantangan ini, aku Negara Palestina dari sekarang," tukasnya.
Walaupun Prancis adalah inisiator dari konfrensi perdamaian Israel-Palestina, tapi negara itu belum secara resmi mengakui Palestina. Sedangkan terhadap Israel, Prancis telah memberikan pengakuan sejak tahun 1949, atau sejak Israel terbentuk.[Sindonews]
loading...
Post a Comment