AMP - Semakin mendekati hari pelaksanaan pilkada serentak, isu politik uang (money politics) semakin kencang berhembus. Sejumlah warga di Aceh, dijanjikan uang oleh orang yang mengaku sebagai perwakilan salah satu pasangan calon.
Pantauan AMP, di sebuah Daerah warga didatangi Tim Sukses salah satu calon Kandidat. pasangan calon nomor urut 4 dan membagi-bagikan uang kepada warga agar menghadiri acara kampanye calon tersebut.
Money politics haram hukumnya dalam pilkada. Ini sesuai Pasal 149 KUHP tentang Pelanggaran Pemilu dan PKPU Nomor 7 Tahun 2015. Dalam undang-undang itu disebutkan, pemberi dan penerima money politics akan dijerat pasal pidana.
Itulah realita kehidupan politik uang jelang pemilihan kepala daerah di Aceh pada tanggal 15 Februari 2017 minggu depan.
Pantauan AMP, di sebuah Daerah warga didatangi Tim Sukses salah satu calon Kandidat. pasangan calon nomor urut 4 dan membagi-bagikan uang kepada warga agar menghadiri acara kampanye calon tersebut.
Money politics haram hukumnya dalam pilkada. Ini sesuai Pasal 149 KUHP tentang Pelanggaran Pemilu dan PKPU Nomor 7 Tahun 2015. Dalam undang-undang itu disebutkan, pemberi dan penerima money politics akan dijerat pasal pidana.
Itulah realita kehidupan politik uang jelang pemilihan kepala daerah di Aceh pada tanggal 15 Februari 2017 minggu depan.
Anak-anak dilibatkan dalam kampanye
Merujuk pada pemahaman yang berkembang selama ini mengenai kampanye politik kita dapat mengambil kata kunci bahwa esensi kampanye politik jangka pendek adalah ”menggiring publik menuju pencoblosan di bilik suara”, Jika kita tilik siapa saja yang mempunyai hak untuk memilih maka jelas-jelas sama sekali tidak ada relasinya dengan anak-anak, sehingga tidak ada alasan anak-anak dilibatkan dalam kampanye politik, Sebab, anak bukan seorang pemilih pemula yang telah berusia 17 tahun. Tapi, mengapa keberadaan anak-anak kerap dilibatkan dalam kampanye politik, adalah fenomena menarik.
Kampanye politik merupakan minimalisasi ruang publik, minimalisme ruang publik menciptakan kondisi yang tidak mendukung dalam proses demokratisasi. Minimalisasi ruang publik dalam konteks masyarakat Indonesia diantaranya pendangkalan ruang publik (Piliang, 2005 : 258). Pendangkalan ruang publik cenderung dibangun oleh representasi atau tindakan tanpa dilandasi oleh pengetahuan yang luas, landasan filosofis yang dalam, serta fondasi moral yang kokoh sebagai penopangngya, melainkan oleh berbagai strategi populer yang memanfaatkan model-model psikologi massa populer dalam rangka menguasai ruang publik melalui kekuatan popularitas didalamnya, meskipun popularitas ini tidak didukung oleh pengetahuan, keterampilan dan kecakapan yang sebenarnya.
Kampanye politik merupakan minimalisasi ruang publik, minimalisme ruang publik menciptakan kondisi yang tidak mendukung dalam proses demokratisasi. Minimalisasi ruang publik dalam konteks masyarakat Indonesia diantaranya pendangkalan ruang publik (Piliang, 2005 : 258). Pendangkalan ruang publik cenderung dibangun oleh representasi atau tindakan tanpa dilandasi oleh pengetahuan yang luas, landasan filosofis yang dalam, serta fondasi moral yang kokoh sebagai penopangngya, melainkan oleh berbagai strategi populer yang memanfaatkan model-model psikologi massa populer dalam rangka menguasai ruang publik melalui kekuatan popularitas didalamnya, meskipun popularitas ini tidak didukung oleh pengetahuan, keterampilan dan kecakapan yang sebenarnya.
Dalam kampanye politik dengan memanfaatkan figur populer ”sosok anak-anak” sebenarnya mengkerdilkan wacana politik yang sesungguhnya mempunyai makna dan nilai yang dalam menjadi sebuah fenomena yang dangkal dan permukaan karena hanya menjadi sebuah ”sensasi politik” belaka, Baca: Mengapa Anak-Anak Dilibatkan Dalam Kampanye Politik?[]
loading...
Post a Comment