AMP - Pemerintah Indonesia akan membawahi tim negosiator dalam pembebasan 10 anak buah kapal (ABK) WNI yang disandera oleh kelompok separatis asal Filipina, Abu Sayyaf.
"Pembentukan tim negosiator terdiri dari pihak Indonesia dan Filipina itu juga di bawah koordinasi pemerintah Indonesia," kata Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Selasa (12/07/2016).
Menurut Luhut, pembentukan tim negosiator ini sejalan dengan pilihan pemerintah Indonesia yang mengedepankan upaya perundingan untuk menyelamatkan sandera, mengingat hingga saat ini opsi militer belum bisa dilakukan karena terganjal konstitusi Filipina yang melarang pelibatan militer negara lain untuk beroperasi langsung di negaranya.
"Tidak, belum ada," kata Luhut saat ditanya terkait izin operasi militer untuk pembebasan sandera WNI di Filipina.
Luhut menambahkan selain menyiapkan tim negosiator, Indonesia juga akan mengupayakan kerja sama peningkatan keamanan jalur perdagangan laut melalui pertemuan trilateral antara menteri pertahanan Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada Selasa-Rabu pekan depan di Kuala Lumpur, Malaysia.
Sebelumnya, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI AD Mayor Jenderal (Purnawirawan) Kivlan Zen mengaku akan bergabung sebagai penasihat dalam tim negosiator pembebasan sandera WNI di Filipina. Proses negosiasi juga diperkirakan akan melibatkan pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari.
Misuari inilah yang pada dasawarsa '90-an aktif menggelar perlawanan bersenjata kepada Istana Malacanang, agar pemerintahan Ferdinand Marcos pada saat itu mau memberi perhatian lebih kepada minoritas muslim di Filipina selatan.(Rimanews)
"Pembentukan tim negosiator terdiri dari pihak Indonesia dan Filipina itu juga di bawah koordinasi pemerintah Indonesia," kata Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Selasa (12/07/2016).
Menurut Luhut, pembentukan tim negosiator ini sejalan dengan pilihan pemerintah Indonesia yang mengedepankan upaya perundingan untuk menyelamatkan sandera, mengingat hingga saat ini opsi militer belum bisa dilakukan karena terganjal konstitusi Filipina yang melarang pelibatan militer negara lain untuk beroperasi langsung di negaranya.
"Tidak, belum ada," kata Luhut saat ditanya terkait izin operasi militer untuk pembebasan sandera WNI di Filipina.
Luhut menambahkan selain menyiapkan tim negosiator, Indonesia juga akan mengupayakan kerja sama peningkatan keamanan jalur perdagangan laut melalui pertemuan trilateral antara menteri pertahanan Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada Selasa-Rabu pekan depan di Kuala Lumpur, Malaysia.
Sebelumnya, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI AD Mayor Jenderal (Purnawirawan) Kivlan Zen mengaku akan bergabung sebagai penasihat dalam tim negosiator pembebasan sandera WNI di Filipina. Proses negosiasi juga diperkirakan akan melibatkan pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari.
Misuari inilah yang pada dasawarsa '90-an aktif menggelar perlawanan bersenjata kepada Istana Malacanang, agar pemerintahan Ferdinand Marcos pada saat itu mau memberi perhatian lebih kepada minoritas muslim di Filipina selatan.(Rimanews)
loading...
Post a Comment