 |
| Sekretaris Kabinet Pramono Anung. |
AMP - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Indonesia tidak akan memenuhi permintaan Pemerintah Turki agar menutup sejumlah sekolah di Tanah Air.
Turki meminta sejumlah sekolah tersebut ditutup karena terindikasi dengan organisasi ulama Fethullah Gulen, tokoh yang dituding berada di balik kudeta atas pemerintahan Presiden Turki Recep Tayip Erdogan beberapa waktu lalu.
"Tentunya kita tidak mau urusan dalam negeri kita dicampuri oleh siapa pun," kata Pramono di Kantor Setkab, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Pramono Anung menegaskan, Indonesia adalah negara yang demokratis, negara yang menjunjung tinggi atau mengedepankan politik bebas-aktif.
Jika memang sekolah yang dilarang oleh Pemerintah Turki tersebut tak melanggar hukum apapun yang ada di Indonesia, maka pemerintah tak akan menutupnya.
"Urusan dalam negeri Indonesia menjadi tanggung jawab Indonesia, termasuk yang secara resmi diatur dalam undang-undang telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah di Indonesia, tentunya peraturan perundangan Indonesia lah yang digunakan," ujar Pramono.
"Karena kedaulatan itu menjadi penting bagi Indonesia," tuturnya.
Kedutaan Besar Turki telah mengeluarkan rilis yang meminta Pemerintah RI melakukan penutupan sekolah-sekolah terkait dengan jaringan Organisasi Teroris Fethullah (FETO).
FETO merupakan sebutan Pemerintah Turki untuk para pengikut Fethullah Gulen, seorang ulama yang dituding Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai dalang aksi percobaan kudeta militer yang terjadi di Turki, beberapa waktu lalu.
Dalam rilis tersebut ada sembilan sekolah yang diduga terkait dengan jaringan Gulen. Di antaranya Pribadi Bilingual Boarding School, Depok, Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung, Kharisma Bangsa Bilingual School, Tangerang Selatan.
Selain itu, Semesta Bangsa Bilingual Boarding School, Semarang, Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Yogyakarta, Sragen Bilingual Boarding School, Sragen, Fatih Boy's Shool, Aceh, Fatih Girl's School, Aceh, Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan.(kompas.com)
Turki meminta sejumlah sekolah tersebut ditutup karena terindikasi dengan organisasi ulama Fethullah Gulen, tokoh yang dituding berada di balik kudeta atas pemerintahan Presiden Turki Recep Tayip Erdogan beberapa waktu lalu.
"Tentunya kita tidak mau urusan dalam negeri kita dicampuri oleh siapa pun," kata Pramono di Kantor Setkab, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Pramono Anung menegaskan, Indonesia adalah negara yang demokratis, negara yang menjunjung tinggi atau mengedepankan politik bebas-aktif.
Jika memang sekolah yang dilarang oleh Pemerintah Turki tersebut tak melanggar hukum apapun yang ada di Indonesia, maka pemerintah tak akan menutupnya.
"Urusan dalam negeri Indonesia menjadi tanggung jawab Indonesia, termasuk yang secara resmi diatur dalam undang-undang telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah di Indonesia, tentunya peraturan perundangan Indonesia lah yang digunakan," ujar Pramono.
"Karena kedaulatan itu menjadi penting bagi Indonesia," tuturnya.
Kedutaan Besar Turki telah mengeluarkan rilis yang meminta Pemerintah RI melakukan penutupan sekolah-sekolah terkait dengan jaringan Organisasi Teroris Fethullah (FETO).
FETO merupakan sebutan Pemerintah Turki untuk para pengikut Fethullah Gulen, seorang ulama yang dituding Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai dalang aksi percobaan kudeta militer yang terjadi di Turki, beberapa waktu lalu.
Dalam rilis tersebut ada sembilan sekolah yang diduga terkait dengan jaringan Gulen. Di antaranya Pribadi Bilingual Boarding School, Depok, Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung, Kharisma Bangsa Bilingual School, Tangerang Selatan.
Selain itu, Semesta Bangsa Bilingual Boarding School, Semarang, Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Yogyakarta, Sragen Bilingual Boarding School, Sragen, Fatih Boy's Shool, Aceh, Fatih Girl's School, Aceh, Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan.(kompas.com)
loading...
Post a Comment