AMP - Rapat Akbar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Tarmizi Karim-Machsalmina Ali diselenggarakan di Halaman Parkir Stadion Lhong Raya, Banda Aceh, Sabtu (01/10/2016). Hadir sejumlah pimpinan partai nasional seperti Surya Paloh (NasDem), Setya Novanto (Golkar) serta Muhammad Romahurmuzy (Romy), Ketua DPP PPP. Termasuk perwakilan dari DPP Hanura, PAN serta PKPI. Selain menyatakan sepakat untuk mengusung dan mendukung Tarmizi-Machsalmina, sejumlah pimpinan parnas juga mengkritik pengunaan dana Otsus yang sudah sepuluh tahun diterima Aceh.
Maklum saja, angka kemiskinan dan pengangguran masih meningkat di Aceh, padahal alokasi anggaran untuk pembangunan besar. Sedikit, APBA 2016, Rp 11 triliuan lebih. Sebelumnya, malah mencapai Rp 14 triliun. "Aceh telah digelontorkan dana yang sangat besar. Jauh lebih besar dari provinsi lain yang ada di Indonesia atas nama otonomi khusus. Tapi apa hasilnya selama sepuluh tahun,” kritik Ketua Dewan Pimpinan Partai (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy.
Menurut Romi, semestinya dana sebanyak Rp 14 trilun yang menjadi APBD Aceh setiap tahun, jika dibagikan kepada seluruh penduduk Aceh yang berjumlah lima juta jiwa secara cash, maka per orang akan mendapatkan masing-masing senilai Rp 28 juta setiap tahun. Namun, uang itu tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah Aceh saat ini. Gugatan serupa juga disuarakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Menurut Novanto, Partai Golkar berjasa dalam penyusunan dan mengawal terbentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) beserta dana Otsus ke Aceh. Tapi dengan dana yang banyak diterima Pemerintah Aceh saat ini, ternyata justeru masih banyak menimbulkan masalah di mana-mana. Ini disebabkan karena Pemerintah Aceh kurang memberikan kontribusi untuk kepentingan rakyat Aceh. “Padahal, bantuan sudah maksimal diberikan tapi masih bermasalah dimana-mana,” kata Novanto. Sementara Wakil DPP PAN, Muhammad Najib menilai, Aceh adalah paku bagi Indonesia dan rakyat Aceh memiliki saham yang cukup besar terhadap republik Indonesia. Jika paku dan saham itu dicabut, tentu makna Indonesia menjadi luntur. Karena itulah, Pemerintah Pusat wajib memperhatikan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Sebab, sudah sangat lama masyarakat Aceh menderita. Namun, harapan itu ternyata belum menjadi kenyataan. Salah satu penyebab adalah, manajemen pemerintahaan di Aceh yang kurang tepat. Itu sebabnya, hadirnya pasangan Tarmizi-Machsalmina memberi harapan baru bagi rakyat Aceh. "Karena itulah, DPP PAN mendukung keduanya," tegas Muhammad Najib. Pernyataan ketiga tokoh politik tersebut disampaikan dalam orasi politik pada Rapat Akbar pasangan calon Gubernur Aceh Tarmizi Karim-Machsalmina Ali yang diusung oleh koalisi partai Golkar, PPP, PAN, PKPI dan Hanura.(modusaceh)
Maklum saja, angka kemiskinan dan pengangguran masih meningkat di Aceh, padahal alokasi anggaran untuk pembangunan besar. Sedikit, APBA 2016, Rp 11 triliuan lebih. Sebelumnya, malah mencapai Rp 14 triliun. "Aceh telah digelontorkan dana yang sangat besar. Jauh lebih besar dari provinsi lain yang ada di Indonesia atas nama otonomi khusus. Tapi apa hasilnya selama sepuluh tahun,” kritik Ketua Dewan Pimpinan Partai (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy.
Menurut Romi, semestinya dana sebanyak Rp 14 trilun yang menjadi APBD Aceh setiap tahun, jika dibagikan kepada seluruh penduduk Aceh yang berjumlah lima juta jiwa secara cash, maka per orang akan mendapatkan masing-masing senilai Rp 28 juta setiap tahun. Namun, uang itu tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah Aceh saat ini. Gugatan serupa juga disuarakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Menurut Novanto, Partai Golkar berjasa dalam penyusunan dan mengawal terbentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) beserta dana Otsus ke Aceh. Tapi dengan dana yang banyak diterima Pemerintah Aceh saat ini, ternyata justeru masih banyak menimbulkan masalah di mana-mana. Ini disebabkan karena Pemerintah Aceh kurang memberikan kontribusi untuk kepentingan rakyat Aceh. “Padahal, bantuan sudah maksimal diberikan tapi masih bermasalah dimana-mana,” kata Novanto. Sementara Wakil DPP PAN, Muhammad Najib menilai, Aceh adalah paku bagi Indonesia dan rakyat Aceh memiliki saham yang cukup besar terhadap republik Indonesia. Jika paku dan saham itu dicabut, tentu makna Indonesia menjadi luntur. Karena itulah, Pemerintah Pusat wajib memperhatikan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Sebab, sudah sangat lama masyarakat Aceh menderita. Namun, harapan itu ternyata belum menjadi kenyataan. Salah satu penyebab adalah, manajemen pemerintahaan di Aceh yang kurang tepat. Itu sebabnya, hadirnya pasangan Tarmizi-Machsalmina memberi harapan baru bagi rakyat Aceh. "Karena itulah, DPP PAN mendukung keduanya," tegas Muhammad Najib. Pernyataan ketiga tokoh politik tersebut disampaikan dalam orasi politik pada Rapat Akbar pasangan calon Gubernur Aceh Tarmizi Karim-Machsalmina Ali yang diusung oleh koalisi partai Golkar, PPP, PAN, PKPI dan Hanura.(modusaceh)
loading...
Post a Comment