AMP - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menitip sejumlah pesan untuk pemerintah Aceh Besar di bawah kepemimpinan Mawardi Ali-Tgk Husaini A Wahab. Pesan itu disampaikannya usai melantik dan mengambil sumpah pasangan itu dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRK Aceh Besar, Senin pagi (10/7/2017) di Jantho.
“Saya ada menulis beberapa catatan, yang pertama, bekerjalah setulus hati dan iklas, dengan mengedepankan azas transparansi dan akuntabilitas,” kata Irwandi.
Yang kedua, segera lakukan konsolidasi politik demi terciptanya roda pemerintahan yang kondusif dan efektif. Irwandi meminta Mawardi-waled membangun kerjasama dengan semua pihak, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang lain, terutama dalam rangka memajukan pusat-pusat ekonomi.
“Ketiga, lakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap standar pelayanan minimal di daerah ini,” katanya.
Empat, kepala daerah harus selalu menjaga kekompakan dan harmonisasi agar birokrasi berjalan efektif.
“Bersikaplah tegas, bijaksana. Jangan angkat pejabat karena orang dekat, tim sukses, saudara, orang kampung saya. Meuphom (paham),” kata Irwandi sambil melirik jenaka ke arah Mawardi-Waled. Reaksi Irwandi itu langsung membuat seisi ruang paripurna tertawa geli.
Irwandi melanjutkan, kelima, dia meminta keduanya bangun komunikasi efektif tapi tidak kolutif dengan legislatif.
Keenam, tingkatkan rasa aman dan kepastian hukum bagi investor dan swasta lainnya, melalui pelayanan yang baik dan birokrasi yang berkualitas. “Jangan sampai ada investor melapor pada saya, masih menunggu izin dari bupati, padahal semua persyaratan sudah lengkap,” katanya
Mawardi-Waled juga diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan TNI/Polri, Kejaksaan, dan BIN. Dengan demikian, katanya, berbagai potensi gangguan bisa ditanggunglangi dengan cepat.
“Ketujuh, kerahkan kemampuan maksimal saudara untuk menyelesaikan pembangunan yang belum selesai,” katanya.
Misal, kata Irwandi, kelanjutan pembanguan Jembatan Pango. “Dari jaman saya gubernur itu dulu sudah begitu, sekarang juga masih begini. Sehingga sering dipelesetkan orang, Jembatan Pango itu jadi 'Jembatan Pungo' (jembatan gila). Ini harus selesai di masa saudara,” tegas Irwandi.
Begitu juga dengan wajah Aceh Besar yang masih tercoreng oleh persoalan sampah. “Maaf, sampah dibuang dimana-mana. Di antara batas jalan Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh,” katanya.
Irwandi juga menyoroti persoalan ternak yang berkeliaran di fasilitas-fasilitas umum. “Saudara juga harus menertibkan ternak, maaf, bukan ternaknya, tapi pemilik ternaknya. Terutama di daerah Ujong Pancu, Peukan Bada sana. Bahkan di salah satu masjid di sana, itu dipenuhi dengan kotoran ternak. Kita ini negeri syariah. Syariah adalah salah satunya kebersihan. Kita mesti bersih-bersih dari sekarang.”
Terakhir, kata Irwandi, sebagai mana dijelaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selain pemerintah di tingkat provinsi, Gubernur Aceh juga wakil pemerintah pusat di daerah yang bertugas membina dan mengawasi jalannya pemerintah di kabupaten/kota. "Jadi ka meho so bos ken? (jadi sudah taukan siapa bosnya?),” kata Irwandi disambut tawa hadirin.(beritakini.co)
“Saya ada menulis beberapa catatan, yang pertama, bekerjalah setulus hati dan iklas, dengan mengedepankan azas transparansi dan akuntabilitas,” kata Irwandi.
Yang kedua, segera lakukan konsolidasi politik demi terciptanya roda pemerintahan yang kondusif dan efektif. Irwandi meminta Mawardi-waled membangun kerjasama dengan semua pihak, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang lain, terutama dalam rangka memajukan pusat-pusat ekonomi.
“Ketiga, lakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap standar pelayanan minimal di daerah ini,” katanya.
Empat, kepala daerah harus selalu menjaga kekompakan dan harmonisasi agar birokrasi berjalan efektif.
“Bersikaplah tegas, bijaksana. Jangan angkat pejabat karena orang dekat, tim sukses, saudara, orang kampung saya. Meuphom (paham),” kata Irwandi sambil melirik jenaka ke arah Mawardi-Waled. Reaksi Irwandi itu langsung membuat seisi ruang paripurna tertawa geli.
Irwandi melanjutkan, kelima, dia meminta keduanya bangun komunikasi efektif tapi tidak kolutif dengan legislatif.
Keenam, tingkatkan rasa aman dan kepastian hukum bagi investor dan swasta lainnya, melalui pelayanan yang baik dan birokrasi yang berkualitas. “Jangan sampai ada investor melapor pada saya, masih menunggu izin dari bupati, padahal semua persyaratan sudah lengkap,” katanya
Mawardi-Waled juga diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan TNI/Polri, Kejaksaan, dan BIN. Dengan demikian, katanya, berbagai potensi gangguan bisa ditanggunglangi dengan cepat.
“Ketujuh, kerahkan kemampuan maksimal saudara untuk menyelesaikan pembangunan yang belum selesai,” katanya.
Misal, kata Irwandi, kelanjutan pembanguan Jembatan Pango. “Dari jaman saya gubernur itu dulu sudah begitu, sekarang juga masih begini. Sehingga sering dipelesetkan orang, Jembatan Pango itu jadi 'Jembatan Pungo' (jembatan gila). Ini harus selesai di masa saudara,” tegas Irwandi.
Begitu juga dengan wajah Aceh Besar yang masih tercoreng oleh persoalan sampah. “Maaf, sampah dibuang dimana-mana. Di antara batas jalan Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh,” katanya.
Irwandi juga menyoroti persoalan ternak yang berkeliaran di fasilitas-fasilitas umum. “Saudara juga harus menertibkan ternak, maaf, bukan ternaknya, tapi pemilik ternaknya. Terutama di daerah Ujong Pancu, Peukan Bada sana. Bahkan di salah satu masjid di sana, itu dipenuhi dengan kotoran ternak. Kita ini negeri syariah. Syariah adalah salah satunya kebersihan. Kita mesti bersih-bersih dari sekarang.”
Terakhir, kata Irwandi, sebagai mana dijelaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selain pemerintah di tingkat provinsi, Gubernur Aceh juga wakil pemerintah pusat di daerah yang bertugas membina dan mengawasi jalannya pemerintah di kabupaten/kota. "Jadi ka meho so bos ken? (jadi sudah taukan siapa bosnya?),” kata Irwandi disambut tawa hadirin.(beritakini.co)
loading...
Post a Comment