AMP - Gubermur Aceh Irwandi Yusuf bersama wakilnya Nova Iriansyah, diharapkan mampu menghilangkan kutipan liar atau pajak nanggroe yang justru disinyalir selama ini merupakan salah satu faktor enggan masuknya investor ke provinsi ujung sumatera.
Faktor keamanan juga menjadi fokus pemerintah Irwandi ke depan, sehingga Aceh dapat bangkit dalam mengejar ketertinggalan baik ekonomi maupun mengurangi angka pengangguran. Kesan selama ini, beberapa investor yang datang ke Aceh masih belum yakin dengan situasi yang selama ini sudah kondusif. Bisa kita lihat dari belasan investor yang datang ke Aceh melihat suasana aman di seluruh kabupaten/kota dan ini menjadi titik fokus bagi pemerintah Aceh Irwandi-Nova.
Kemudian soal listrik juga menjadi permasalahan bagi Aceh. Meski ada pembangkit di Nagan Raya tetapi masih belum maksimal untuk distribusi arus ke ibukota provinsi Aceh.
“Keduanya harus fokus dalam menjalankan tugas ke depan sesuai program yang sudah dikatakan pada waktu kampanye dulu terutama yang sudah dilakukan yakni program rumah duafa di seluruh Aceh,” kata Karimun Usman.
Program lainnya yang sangat dirasakan masyarakat Aceh adalah Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dimana masyarakat dulunya dengan memperlihatkan KTP Aceh sudah bisa berobat gratis di semua rumah sakit yang ada. “Ke depan harus lebih ditingkatkan lagi pelayanannya,” ujarnya.
Jalan Tol Aceh dari Kajhu
Sementara itu Karimun juga menjelaskan rencana pembangunan jalan tol Aceh bakal digarap pada tahun ini. Meski masih dalam pematokan batas lahan tetapi pelaksanaan sudah masuk dalam program pemerintah tahun ini.
Karimun mengharapkan kepada pemerintah Aceh agar benar-benar memperhatikan lahan masyarakat yang terkena pembebasan untuk diganti kerugiannya sehingga tidak menjadi kendala nantinya. Jalan tol yang diprogramkan Presiden Jokowi sudah sejalan idenya dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang digagas sejak 2006 lalu.
Dengan sejalannya ide ini, tambah Karimun tentunya sangat tepat. Baik itu terbukanya peluang tenaga kerja dan akses transportasi menjadi lancar. “Saya yakin program ini berjalan dengan baik. Ke depan tidak hanya lintas timur melainkan kawasan lainpun di Aceh juga dapat diperhatikan misalnya dari Bireuen – Bener Meriah dan pantai barat selatan,” ujarnya.
Jalan tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 75 km merupakan 8 ruas jalan trans sumatera. Berikutnya jalan tol Sigli – Lhokseumawe 110 km serta Lhokseumawe – Langsa 135 km dan Langsa – Binjai 110 km juga merupakan ruas trans sumatera.
Harus Menjadi Prioritas
Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Effendi Hasan, menyambut positif wacana Gubernur Aceh terpilih Irwandi Yusuf, untuk menghapus pajak nanggroe yang selama ini diberlakukan.
“Itu sesuatu yang sangat positif. Saya pikir bukan hanya pajak nanggroe, tapi banyak hal lainnya,” kata Effendi kepada Rakyat Aceh, Selasa (4/7).
Faktor keamanan juga menjadi fokus pemerintah Irwandi ke depan, sehingga Aceh dapat bangkit dalam mengejar ketertinggalan baik ekonomi maupun mengurangi angka pengangguran. Kesan selama ini, beberapa investor yang datang ke Aceh masih belum yakin dengan situasi yang selama ini sudah kondusif. Bisa kita lihat dari belasan investor yang datang ke Aceh melihat suasana aman di seluruh kabupaten/kota dan ini menjadi titik fokus bagi pemerintah Aceh Irwandi-Nova.
Kemudian soal listrik juga menjadi permasalahan bagi Aceh. Meski ada pembangkit di Nagan Raya tetapi masih belum maksimal untuk distribusi arus ke ibukota provinsi Aceh.
“Keduanya harus fokus dalam menjalankan tugas ke depan sesuai program yang sudah dikatakan pada waktu kampanye dulu terutama yang sudah dilakukan yakni program rumah duafa di seluruh Aceh,” kata Karimun Usman.
Program lainnya yang sangat dirasakan masyarakat Aceh adalah Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dimana masyarakat dulunya dengan memperlihatkan KTP Aceh sudah bisa berobat gratis di semua rumah sakit yang ada. “Ke depan harus lebih ditingkatkan lagi pelayanannya,” ujarnya.
Jalan Tol Aceh dari Kajhu
Sementara itu Karimun juga menjelaskan rencana pembangunan jalan tol Aceh bakal digarap pada tahun ini. Meski masih dalam pematokan batas lahan tetapi pelaksanaan sudah masuk dalam program pemerintah tahun ini.
Karimun mengharapkan kepada pemerintah Aceh agar benar-benar memperhatikan lahan masyarakat yang terkena pembebasan untuk diganti kerugiannya sehingga tidak menjadi kendala nantinya. Jalan tol yang diprogramkan Presiden Jokowi sudah sejalan idenya dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang digagas sejak 2006 lalu.
Dengan sejalannya ide ini, tambah Karimun tentunya sangat tepat. Baik itu terbukanya peluang tenaga kerja dan akses transportasi menjadi lancar. “Saya yakin program ini berjalan dengan baik. Ke depan tidak hanya lintas timur melainkan kawasan lainpun di Aceh juga dapat diperhatikan misalnya dari Bireuen – Bener Meriah dan pantai barat selatan,” ujarnya.
Jalan tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 75 km merupakan 8 ruas jalan trans sumatera. Berikutnya jalan tol Sigli – Lhokseumawe 110 km serta Lhokseumawe – Langsa 135 km dan Langsa – Binjai 110 km juga merupakan ruas trans sumatera.
Harus Menjadi Prioritas
Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Effendi Hasan, menyambut positif wacana Gubernur Aceh terpilih Irwandi Yusuf, untuk menghapus pajak nanggroe yang selama ini diberlakukan.
“Itu sesuatu yang sangat positif. Saya pikir bukan hanya pajak nanggroe, tapi banyak hal lainnya,” kata Effendi kepada Rakyat Aceh, Selasa (4/7).
Menurut Effendi, jika ingin melakukan perubahan atau gebrakan baru, Irwandi jangan hanya fokus satu hal saja, akan tetapi harus semua lini.
“Bicara soal pajak nanggroe pasti mengarah kepada mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tapi masih banyak masalah lain, terutama korupsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini banyak permasalah dan persoalan yang belum tuntas sehingga perlu dicarikan solusi. Apalagi korupsi di Aceh sudah menjadi budaya baru. Bahkan, kata dia, berdasarkan data lembaga anti korupsi membuktikan terjadi korupsi besar-besar di Aceh dan harus segera diberantas.
“Banyak, korupsi, pungli dan lainnya,” sebutnya.
Lebih lanjut menuturkan, wacana yang gaungkan dan diutarakan Irwandi tersebut harus bisa diwujudkan serta direalisasikan, bukan hanya retorika belaka. Ia juga berharap, penghentian dan pemberantasan korupsi, pungli dan lainnya dapat menjadi program prioritas gubernur terpilih di tahun pertama menjabat.
“Harus menjadi prioritas, karena banyak uang daerah yang hilang karena kasus-kasus korupsi,” tegasnya.
Dia melanjutkan, jika hal tersebut dapat dilakukan Irwandi pada pemerintahannya akan sangat positif untuk kemajuan Aceh. Karena mampu mengembalikan uang negara dan daerah. Di sisi lain, gebrakan Irwandi ini nantinya akan memberikan dampak posif pada pemerintahannya dan masyarakat semakin percaya.
“Jelas sangat mempengaruhi, ini sangat penting,” tuturnya.(harianrakyataceh.com)
loading...
Post a Comment