Banda Aceh - Sejumlah aset bergerak milik pemerintah Aceh masih dikuasai orang-orang di lingkaran bekas Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Zaini Abdullah-Muzakir Manaf. Meski Petugas Bagian Aset Pemerintah Aceh telah melakukan pendekatan persuasif, aset-aset negara tersebut belum juga dikembalikan.
Kepala Sub Bagian Aset Pemerintah Aceh Agus Salim, Jumat (7/7/2017) lalu mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya tindaklanjut dengan melaporkan ke polisi jika aset-aset yang dikuasai orang-orang Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf itu tak dikembalikan hingga Senin, 10 Juli 2017.
Hal serupa juga akan dilakukan DPP Gerakan Titipan Rakyat (GETARA). Ketua GETARA Evanda Alda mengatakan, kendaraan-kendaraan itu dibeli dengan uang rakyat.
Karena itu, aset tersebut sudah seharusnya difungsikan sebesar-besarnya untuk melayani kebutuhan rakyat. Bukan sebaliknya, digunakan untuk kepentingan yang bersifat pribadi.
"Jika tidak dikembalikan, kami akan buat laporan ke polisi,” kata Evanda Alda dalam siaran pers yang diterima BERITAKINI.CO, Minggu (9/7/2017).
Sementara itu, terkait dua unit Toyota Alphard milik Pemerintah Aceh yang dipinjam Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, menurut Evanda, hal itu tak menjadi soal selama proses dan ketentuan peruntukannya sesuai dengan perundang-undangan.
“Yang menjadi masalah saat ini adalah mobil yang dipinjamkan kepada pihak pihak yang secara ketentuan tidak berhak untuk menggunakan fasilitas negara,” katanya.
Tanggungjawab Kepala Biro Umum
Menurut Evanda, kebijakan Kepala Biro Umum Setda Aceh memfasilitasi pihak-pihak yang berada di lingkaran kedua bekas pemimpin Aceh, itu jelas menjadi masalah.
Dan proses penertibannya, kata dia, menjadi tanggungjawab kepala Biro Umum."Kami sinyalir masih banyak pihak yang tidak berhak menggunakan fasilitas negara, dan ini tanggungjawab kepala Biro Umum menertibkannya," tukasnya.
GETARA juga meminta Dinas Pengelolaan Aset segera melakukan pendataan aset Pemerintah Aceh, khususnya barang bergerak seperti mobil. "Aset harus didata, diverifikasi dan barang dihadirkan agar jelas," sebutnya.(beritakini.co)
Kepala Sub Bagian Aset Pemerintah Aceh Agus Salim, Jumat (7/7/2017) lalu mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya tindaklanjut dengan melaporkan ke polisi jika aset-aset yang dikuasai orang-orang Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf itu tak dikembalikan hingga Senin, 10 Juli 2017.
Hal serupa juga akan dilakukan DPP Gerakan Titipan Rakyat (GETARA). Ketua GETARA Evanda Alda mengatakan, kendaraan-kendaraan itu dibeli dengan uang rakyat.
Karena itu, aset tersebut sudah seharusnya difungsikan sebesar-besarnya untuk melayani kebutuhan rakyat. Bukan sebaliknya, digunakan untuk kepentingan yang bersifat pribadi.
"Jika tidak dikembalikan, kami akan buat laporan ke polisi,” kata Evanda Alda dalam siaran pers yang diterima BERITAKINI.CO, Minggu (9/7/2017).
Sementara itu, terkait dua unit Toyota Alphard milik Pemerintah Aceh yang dipinjam Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, menurut Evanda, hal itu tak menjadi soal selama proses dan ketentuan peruntukannya sesuai dengan perundang-undangan.
“Yang menjadi masalah saat ini adalah mobil yang dipinjamkan kepada pihak pihak yang secara ketentuan tidak berhak untuk menggunakan fasilitas negara,” katanya.
Tanggungjawab Kepala Biro Umum
Menurut Evanda, kebijakan Kepala Biro Umum Setda Aceh memfasilitasi pihak-pihak yang berada di lingkaran kedua bekas pemimpin Aceh, itu jelas menjadi masalah.
Dan proses penertibannya, kata dia, menjadi tanggungjawab kepala Biro Umum."Kami sinyalir masih banyak pihak yang tidak berhak menggunakan fasilitas negara, dan ini tanggungjawab kepala Biro Umum menertibkannya," tukasnya.
GETARA juga meminta Dinas Pengelolaan Aset segera melakukan pendataan aset Pemerintah Aceh, khususnya barang bergerak seperti mobil. "Aset harus didata, diverifikasi dan barang dihadirkan agar jelas," sebutnya.(beritakini.co)
loading...
Post a Comment