AMP - DPR mengecam keras pelaksanaan pertemuan Inter-Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London, Inggris, yang dimotori politisi Eropa dan sejumlah negara kawasan Pasifik. Tindakan demikian cerminan perilaku kolonialisme, sebab secara hukum internasional, masalah Papua sudah final.
"Sudah final, bahwa Papua adalah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Posisi demikian sudah baku di PBB sehingga IPWP merupakan tindakan di luar hukum dan sistem yang sepatutnya dunia dan pemerintah Inggris juga mengecamnya," demikian pernyataan sikap anggota Dewan, yang diterima di Jakarta, Jumat (6/5).
Sikap PBB juga jelas, dimana Papua adalah bagian NKRI, sehingga Papua adalah isu dalam negeri Indonesia. Presiden Joko Widodo punya komitmen kuat menyelesaikan permasalahan dalam negeri, termasuk Papua terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM).
"DPR mendukung penuh strategi baru pendekatan lunak dan road map pemerintah Jokowi untuk penyelesaian Papua," kata dia.
Presiden Jokowi juga terbukti berhasil mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua, dibarengi komitmen pengintegrasian perspektif HAM ke dalam pelaksanaannya. Tahanan politik pro kemerdekaan dibebaskan dan beberapa diberikan grasi oleh presiden. Komitmen tersebut dinilai berhasil dan bisa diukur.
"Dalam 1,5 tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur melebihi pertumbuhan kawasan Barat. Realisasi investasi terpusat di kawasan Indonesia Timur, bahkan untuk pertama kali sejak reformasi indeks gini membaik," kata dia.
Indonesia ingin penyelesaian konflik domestik secara bermartabat tanpa kehilangan kedaulatan negara. Indonesia juga diakui sebagai negara yang paling demokratis di ASEAN. Ke depan, Indonesia juga akan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara Pasifik demi mewujudkan kemakmuran bersama, karena sebagian Indonesia wilayah timur termasuk keluarga besar bangsa Melanesia.
"DPR menolak Usul Fact Finding Team usulan IPWP karena Papua sudah terbuka bagi masyarakat dunia. Sementara DPR mendukung penuh strategi baru diplomasi Pemerintah RI untuk memperluas dan memperdalam kerja sama dengan negara-negara Pasifik," kata dia.
Sikap itu ditandatangani Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, dan Anggota Komisi I Mahfudz Siddik (PKS), Tantowi Yahya (Golkar), Irene Roba (PDIP), Charles Honoris (PDIP), Tuti Roosdiono (PDIP), dan Eva Sundari dari komisi XI (PDIP).
BeritaSatu.com
"Sudah final, bahwa Papua adalah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Posisi demikian sudah baku di PBB sehingga IPWP merupakan tindakan di luar hukum dan sistem yang sepatutnya dunia dan pemerintah Inggris juga mengecamnya," demikian pernyataan sikap anggota Dewan, yang diterima di Jakarta, Jumat (6/5).
Sikap PBB juga jelas, dimana Papua adalah bagian NKRI, sehingga Papua adalah isu dalam negeri Indonesia. Presiden Joko Widodo punya komitmen kuat menyelesaikan permasalahan dalam negeri, termasuk Papua terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM).
"DPR mendukung penuh strategi baru pendekatan lunak dan road map pemerintah Jokowi untuk penyelesaian Papua," kata dia.
Presiden Jokowi juga terbukti berhasil mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua, dibarengi komitmen pengintegrasian perspektif HAM ke dalam pelaksanaannya. Tahanan politik pro kemerdekaan dibebaskan dan beberapa diberikan grasi oleh presiden. Komitmen tersebut dinilai berhasil dan bisa diukur.
"Dalam 1,5 tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur melebihi pertumbuhan kawasan Barat. Realisasi investasi terpusat di kawasan Indonesia Timur, bahkan untuk pertama kali sejak reformasi indeks gini membaik," kata dia.
Indonesia ingin penyelesaian konflik domestik secara bermartabat tanpa kehilangan kedaulatan negara. Indonesia juga diakui sebagai negara yang paling demokratis di ASEAN. Ke depan, Indonesia juga akan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara Pasifik demi mewujudkan kemakmuran bersama, karena sebagian Indonesia wilayah timur termasuk keluarga besar bangsa Melanesia.
"DPR menolak Usul Fact Finding Team usulan IPWP karena Papua sudah terbuka bagi masyarakat dunia. Sementara DPR mendukung penuh strategi baru diplomasi Pemerintah RI untuk memperluas dan memperdalam kerja sama dengan negara-negara Pasifik," kata dia.
Sikap itu ditandatangani Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, dan Anggota Komisi I Mahfudz Siddik (PKS), Tantowi Yahya (Golkar), Irene Roba (PDIP), Charles Honoris (PDIP), Tuti Roosdiono (PDIP), dan Eva Sundari dari komisi XI (PDIP).
BeritaSatu.com
loading...
Post a Comment