AMP - Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) mengecam keras pelaksanaan pertemuan Inter-Parliamentarians for
West Papua (IPWP) di London, Inggris, yang dimotori politisi Eropa dan
sejumlah negara kawasan Pasifik.
Politisi dalam negeri menilai tindakan demikian cerminan perilaku kolonialisme, sebab secara hukum internasional, masalah Papua sudah final.
"Sudah final, bahwa Papua adalah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Posisi demikian sudah baku di PBB sehingga IPWP merupakan tindakan di luar hukum dan sistem yang sepatutnya dunia dan pemerintah Inggris juga mengecamnya," demikian pernyataan sikap sejumlah anggota Dewan yang diterima Harian Terbit di Jakarta, kemarin.
Penyataan sikap itu ditandatangani Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, dan anggota Komisi I Mahfudz Siddik (PKS), Tantowi Yahya (Golkar), Irene Roba (PDIP), Charles Honoris (PDIP), Tuti Roosdiono (PDIP), dan Eva Sundari dari komisi XI (PDIP).
Dalam pernyataannya, para wakil rakyat tersebut juga menyatakan bahwa sikap PBB terhadap Papua juga sudah jelas, yakni Papua adalah bagian NKRI, sehingga Papua adalah isu dalam negeri Indonesia.
Presiden Joko Widodo juga mempunyai komitmen kuat menyelesaikan permasalahan dalam negeri, termasuk Papua terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya, DPR mendukung penuh strategi baru pendekatan lunak dan road map pemerintah Jokowi untuk penyelesaian Papua.
Menurut para anggota DPR RI, Presiden Jokowi juga terbukti berhasil mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua, dibarengi komitmen pengintegrasian perspektif HAM ke dalam pelaksanaannya. Tahanan politik pro kemerdekaan dibebaskan dan beberapa diberikan grasi oleh presiden. Komitmen tersebut dinilai berhasil dan bisa diukur.
Dalam 1,5 tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur melebihi pertumbuhan kawasan Barat. Realisasi investasi terpusat di kawasan Indonesia Timur, bahkan untuk pertama kali sejak reformasi indeks rasio gini membaik.
Indonesia ingin penyelesaian konflik domestik secara bermartabat tanpa kehilangan kedaulatan negara. Indonesia juga diakui sebagai negara yang paling demokratis di ASEAN. Ke depan, Indonesia juga akan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara Pasifik demi mewujudkan kemakmuran bersama, karena sebagian Indonesia wilayah timur termasuk keluarga besar bangsa Melanesia.
DPR juga menolak tim pencari fakta usulan IPWP karena Papua sudah terbuka bagi masyarakat dunia. Sebaliknya, DPR mendukung penuh strategi baru diplomasi Pemerintah RI untuk memperluas dan memperdalam kerja sama dengan negara-negara Pasifik.
Hanya Segelintir
Sementara itu Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris Raya, Rizal Sukma memastikan acara tersebut bukan diselenggarakan oleh Parlemen Inggris, melainkan hanya oleh segelintir anggotanya saja.
"Pemerintah Inggris juga telah menegaskan dukungannya terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, red.)," kata Rizal dalam siaran persnya, kemarin.
Menurut Rizal, dukungan individual itu bukanlah sikap resmi Parlemen UK. Mayoritas dari 650 anggota House of Commons atau Dewan Perwakilan Rakyat di Parlemen UK, baik dari Partai Konservatif yang kini berkuasa, maupun dari kalangan oposisi utama Partai Buruh, mendukung NKRI. Demikian pula mayoritas dari 850 anggota House of Lord, atau Majelis Tinggi.
Aksi-aksi serupa seperti mendirikan kantor perwakilan di Inggris pada 2013 juga pernah dilakukan pemimpin organisasi Papua Merdeka, Benny Wenda di Oxford, Inggris. Kantor yang disebut Benny sebagai perwakilan OPM itu adalah sebuah ruangan kecil di gedung dimana banyak lembaga non pemerintah (NGO) berkantor. Pada 2014, IPWP juga menggelar acara serupa di Brussel, Belgia. Tapi, Parlemen Uni Eropa pun menyatakan dukungannya terhadap NKRI, kata Dindin.
Berdasarkan situs IPWP, jumlah anggota parlemen yang mendukung gerakan OPM mencapai 95 orang dari sejumlah wilayah dan negara seperti Inggris, Australia, Belanda, Swedia, Selandia Baru, Swiss, Ceko, Kanada, Amerika Serikat, Komite Eropa, Skotlandia, Finlandia, Samoa, Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Menurut situs tersebut, anggota IPWP di Parlemen UK, dari Partai Konservatif antara lain Gary Streeter, Peter Bottomley, Bill Wiggin, Edward Vaizey, David Amess. Adapun dari Partai Buruh terdapat nama-nama antara lain Andrew Smith, Jeremy Corbyn, Alan Whitehead, Michael Foster MP, Betty Williams, Andy Slaughter, Keith Vaz, Diane Abbott, Nick Brown, Anneliese Dodds.
Sejumlah anggota dari Partai Hijau atau Green Party juga masuk dalam daftar anggota IPWP. Dukungan juga diperoleh dari Uskup Oxford, John Pritchard. Lord Averbury, salah satu pendukung setia telah meninggal Februari lalu. Selain Averbury , Lord Harries juga tercatat sebagai loyalis OPM.(harianterbit.com)
Politisi dalam negeri menilai tindakan demikian cerminan perilaku kolonialisme, sebab secara hukum internasional, masalah Papua sudah final.
"Sudah final, bahwa Papua adalah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Posisi demikian sudah baku di PBB sehingga IPWP merupakan tindakan di luar hukum dan sistem yang sepatutnya dunia dan pemerintah Inggris juga mengecamnya," demikian pernyataan sikap sejumlah anggota Dewan yang diterima Harian Terbit di Jakarta, kemarin.
Penyataan sikap itu ditandatangani Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, dan anggota Komisi I Mahfudz Siddik (PKS), Tantowi Yahya (Golkar), Irene Roba (PDIP), Charles Honoris (PDIP), Tuti Roosdiono (PDIP), dan Eva Sundari dari komisi XI (PDIP).
Dalam pernyataannya, para wakil rakyat tersebut juga menyatakan bahwa sikap PBB terhadap Papua juga sudah jelas, yakni Papua adalah bagian NKRI, sehingga Papua adalah isu dalam negeri Indonesia.
Presiden Joko Widodo juga mempunyai komitmen kuat menyelesaikan permasalahan dalam negeri, termasuk Papua terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya, DPR mendukung penuh strategi baru pendekatan lunak dan road map pemerintah Jokowi untuk penyelesaian Papua.
Menurut para anggota DPR RI, Presiden Jokowi juga terbukti berhasil mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua, dibarengi komitmen pengintegrasian perspektif HAM ke dalam pelaksanaannya. Tahanan politik pro kemerdekaan dibebaskan dan beberapa diberikan grasi oleh presiden. Komitmen tersebut dinilai berhasil dan bisa diukur.
Dalam 1,5 tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur melebihi pertumbuhan kawasan Barat. Realisasi investasi terpusat di kawasan Indonesia Timur, bahkan untuk pertama kali sejak reformasi indeks rasio gini membaik.
Indonesia ingin penyelesaian konflik domestik secara bermartabat tanpa kehilangan kedaulatan negara. Indonesia juga diakui sebagai negara yang paling demokratis di ASEAN. Ke depan, Indonesia juga akan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara Pasifik demi mewujudkan kemakmuran bersama, karena sebagian Indonesia wilayah timur termasuk keluarga besar bangsa Melanesia.
DPR juga menolak tim pencari fakta usulan IPWP karena Papua sudah terbuka bagi masyarakat dunia. Sebaliknya, DPR mendukung penuh strategi baru diplomasi Pemerintah RI untuk memperluas dan memperdalam kerja sama dengan negara-negara Pasifik.
Hanya Segelintir
Sementara itu Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris Raya, Rizal Sukma memastikan acara tersebut bukan diselenggarakan oleh Parlemen Inggris, melainkan hanya oleh segelintir anggotanya saja.
"Pemerintah Inggris juga telah menegaskan dukungannya terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, red.)," kata Rizal dalam siaran persnya, kemarin.
Menurut Rizal, dukungan individual itu bukanlah sikap resmi Parlemen UK. Mayoritas dari 650 anggota House of Commons atau Dewan Perwakilan Rakyat di Parlemen UK, baik dari Partai Konservatif yang kini berkuasa, maupun dari kalangan oposisi utama Partai Buruh, mendukung NKRI. Demikian pula mayoritas dari 850 anggota House of Lord, atau Majelis Tinggi.
Aksi-aksi serupa seperti mendirikan kantor perwakilan di Inggris pada 2013 juga pernah dilakukan pemimpin organisasi Papua Merdeka, Benny Wenda di Oxford, Inggris. Kantor yang disebut Benny sebagai perwakilan OPM itu adalah sebuah ruangan kecil di gedung dimana banyak lembaga non pemerintah (NGO) berkantor. Pada 2014, IPWP juga menggelar acara serupa di Brussel, Belgia. Tapi, Parlemen Uni Eropa pun menyatakan dukungannya terhadap NKRI, kata Dindin.
Berdasarkan situs IPWP, jumlah anggota parlemen yang mendukung gerakan OPM mencapai 95 orang dari sejumlah wilayah dan negara seperti Inggris, Australia, Belanda, Swedia, Selandia Baru, Swiss, Ceko, Kanada, Amerika Serikat, Komite Eropa, Skotlandia, Finlandia, Samoa, Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Menurut situs tersebut, anggota IPWP di Parlemen UK, dari Partai Konservatif antara lain Gary Streeter, Peter Bottomley, Bill Wiggin, Edward Vaizey, David Amess. Adapun dari Partai Buruh terdapat nama-nama antara lain Andrew Smith, Jeremy Corbyn, Alan Whitehead, Michael Foster MP, Betty Williams, Andy Slaughter, Keith Vaz, Diane Abbott, Nick Brown, Anneliese Dodds.
Sejumlah anggota dari Partai Hijau atau Green Party juga masuk dalam daftar anggota IPWP. Dukungan juga diperoleh dari Uskup Oxford, John Pritchard. Lord Averbury, salah satu pendukung setia telah meninggal Februari lalu. Selain Averbury , Lord Harries juga tercatat sebagai loyalis OPM.(harianterbit.com)
loading...
Post a Comment