AMP - Asisten Perencanaan Anggaran (Asrena) Kapolri Inspektur Jenderal Arif Wachyunadi menyatakan pengajuan anggaran tambahan oleh institusinya pada APBN Perubahan 2016 dialokasikan dalam rangka penguatan penanganan terorisme, khususnya penguatan operasional Satuan Densus 88.
Menurut Arif, selama ini korps utama Brimob Polri lah yang menyokong dukungan baik secara taktis dan teknis terkait operasional satuan kerja Densus 88.
"Densus itu mendapat dukungan taktis dan teknis dari core Brimob Polri. Jadi perlu dapat dukungan tambahan dari 1,92 triliun tersebut," ujar Arif dalam rapat bersama Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (8/6).
Arif menyatakan pengajuan anggaran tambahan ini bersifat mendesak karena termasuk perintah Presiden saat rapat pimpinan bersama Polri beberapa waktu lalu.
Arief menuturkan, skema dana penguatan operasional Densus 88 pertama-tama berasal dari BA-BUN (Badan Anggaran Bendahara Umum Negara) sebesar Rp322 miliar. Sementara sisa tambahannya dialokasikan dari APBN-P 2016.
"Tahap pertama dapat dukungan dari BA-BUN sebesar Rp322 miliar. Setelah bertahap, Rp1,92 triliun sisanya akan mendapat tambahan dalam waktu dekat dari APBN-P. Makanya istilahnya mendesak," kata Arif.
Sebelumnya, Polri meminta penambahan anggaran untuk penanganan tindak pidana terorisme sebesar Rp1,925 triliun dalam APBN Perubahan 2016.
Arif mengatakan penambahan anggaran untuk pemberantasan terorisme mendesak, sebagai antisipasi terduga teroris yang baru pulang dari Suriah.
Secara keseluruhan, Polri memiliki pagu anggaran pada APBN 2016 sebesar Rp73,002 triliun. Jumlah anggaran tersebut dibagi ke dalam 13 program dan 89 kegiatan di rencana kerja dan anggaran Polri.
Selain penambahan anggaran penanganan terorisme, sebanyak Rp7,014 triliun dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Dengan demikian Polri mengajukan total tambahan anggaran sebesar Rp8,393 miliar.
Di sisi lain, kata Arif, Polri juga memotong atau menghemat anggaran sebesar Rp1,56 triliun.
"Sebanyak 13 program Kepolisian itu sudah ada dalam anggaran tahun 2016, tapi dirasakan kurang dalam rangka mendukung tugas-tugas Kepolisian," kata Arif. (CNNIndonesia)
Menurut Arif, selama ini korps utama Brimob Polri lah yang menyokong dukungan baik secara taktis dan teknis terkait operasional satuan kerja Densus 88.
"Densus itu mendapat dukungan taktis dan teknis dari core Brimob Polri. Jadi perlu dapat dukungan tambahan dari 1,92 triliun tersebut," ujar Arif dalam rapat bersama Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (8/6).
Arif menyatakan pengajuan anggaran tambahan ini bersifat mendesak karena termasuk perintah Presiden saat rapat pimpinan bersama Polri beberapa waktu lalu.
Arief menuturkan, skema dana penguatan operasional Densus 88 pertama-tama berasal dari BA-BUN (Badan Anggaran Bendahara Umum Negara) sebesar Rp322 miliar. Sementara sisa tambahannya dialokasikan dari APBN-P 2016.
"Tahap pertama dapat dukungan dari BA-BUN sebesar Rp322 miliar. Setelah bertahap, Rp1,92 triliun sisanya akan mendapat tambahan dalam waktu dekat dari APBN-P. Makanya istilahnya mendesak," kata Arif.
Sebelumnya, Polri meminta penambahan anggaran untuk penanganan tindak pidana terorisme sebesar Rp1,925 triliun dalam APBN Perubahan 2016.
Arif mengatakan penambahan anggaran untuk pemberantasan terorisme mendesak, sebagai antisipasi terduga teroris yang baru pulang dari Suriah.
Secara keseluruhan, Polri memiliki pagu anggaran pada APBN 2016 sebesar Rp73,002 triliun. Jumlah anggaran tersebut dibagi ke dalam 13 program dan 89 kegiatan di rencana kerja dan anggaran Polri.
Selain penambahan anggaran penanganan terorisme, sebanyak Rp7,014 triliun dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Dengan demikian Polri mengajukan total tambahan anggaran sebesar Rp8,393 miliar.
Di sisi lain, kata Arif, Polri juga memotong atau menghemat anggaran sebesar Rp1,56 triliun.
"Sebanyak 13 program Kepolisian itu sudah ada dalam anggaran tahun 2016, tapi dirasakan kurang dalam rangka mendukung tugas-tugas Kepolisian," kata Arif. (CNNIndonesia)
loading...
Post a Comment