Halloween Costume ideas 2015
March 2016
Twitter Facebook

March 31, 2016 , ,
AMP - Kasus meninggalnya anak dan ibu saat bersalin dan tak ada pelayanan dari dokter di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh, semakin heboh, bahkan netizen menyabarkan foto-foto direktur RS dengan editan klaim pembunuh.

Seperti dikutip di jejaring sosial facebook netizen menuliskan, 

Saya tidak mengenal Almarhumah Suryani Bin Abdul Wahab, begitu juga dengan suaminya Muslem, warga Desa Lambatee, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Suyani beserta bayinya meninggal dunia usai melahirkan anak ketiganya. Namun ketika saya membaca di media massa kisah pilu seorang ibu yang sedang berjuang antara hidup dan mati dalam proses kelahiran anaknya. Ironisnya pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh seperti tidak punya hati, mareka tega menelantarkan Suryani hingga 15 jam.
Karena Suryani terus merintih kesakitan, pihak keluarga menanyakan keberadaan dokter dan meminta agar Suryani dirujuk ke rumah sakit lain jika tidak ada dokter spesialis kandungan, Pihak RSIA bukannya merasa iba, tetapi Satpam RSIA mengusir keluarga almarhumah Suryani. Tidak terasa bulir air mata menetes di pipi saya. Sebagai seorang ayah, saya pernah melihat langsung bagaimana istri saya merintih kesakitan saat mencoba melahirkan normal anak kami yang pertama selama tiga jam di rumah, walaupun pada akhirnya kami membawa ke RS dan langsung dilakukan operasi caesar, Alhamdulillah ibu dan anak selamat walaupun kepala putri kami sedikit boyok saat baru lahir.

Saya tidak habis pikir di mana hati nurani pihak RSIA. Dokter Piket pada hari naas tersebut yaitu dr. Ulfah Wijaya Kesumah Sp. OG mengaku kurang sehat makanya tidak bisa hadir. Tapi saat itu dia mengaku terus menginstruksikan bidan untuk mengawasi kemajuan persalinan pasien. Kalau dia benar ada memantau kondisi almarhum Suryani via telpon, kenapa dia tidak langsung memutuskan untuk merujuk ke RS lain, kenapa dia tega membiarkan kondisi Suryani menahan kesakitan dari pukul 06.00 sampai pukul 21.00. Ketika dirujuk ke RSUZA, dokter langsung melakukan operasi ceasar, bayi sudah meninggal dalam kandungan dan rahim Suryani sudah hancur sehingga harus diangkat. Tidak lama kemudian suryani-pun menghembus nafas terakhir di RSUZA. Moga saja Almarhumah Suryani mendapat pahala syahid.
Sampai saat ini saya masih bertanya dalam hati bagaimana SOP RSIA Banda Aceh, mareka benar-benar tidak manusiawi, mareka berhati iblis tega menelantarkan pasien yang berujung kepada kematian, yang lebih memuakkan lagi sampai saat ini tidak ada permintaan maaf secara resmi pihak RSIA kepada keluarga Almarhum, walaupun permintaan maaf tidak dapat mengembalikan nyawa Suryani dan malaikat kecilnya. Saya menulis status ini dengan penuh emosi, seandainya saya jumpa langsung dengan kedua iblis diatas, rasanya belum puas hati saya jika belum meninju di muka kedua dokter tersebut.(Red)
Twitter Facebook

March 31, 2016 ,
AMP - Bertahun-tahun angkatan bersenjata Filipina berupaya keras menghabisi kelompok militan Abu Sayyaf di kawasan Mindanao, tapi sampai kini pasukan yang lebih senang disebut Harakah Islamiyah itu tak juga tumpas. Semangat dan kemampuan tempur mereka jadi faktor Abu Sayyaf bisa tetap bertahan.
 
Ali Fauzi Manzi, adik kandung Ali Imron, pelaku peledakan bom Bali asal Lamongan, Jawa Timur, mengatakan, bagi milisi Abu Sayyaf, perang adalah hal biasa. Bertahun-tahun mereka biasa menghadapi serangan militer Filipina. "Mereka sudah biasa bertempur dan mereka enjoy. Perang dianggap hiburan," katanya dihubungi VIVA.co.id pada Rabu malam, 30 Maret 2016.
 
Fauzi menjelaskan, Abu Sayyaf adalah nama kelompok militan Filipina, berdiri sendiri dari Moro Islamic Liberation Front (MILF), organisasi militan lain yang berbasis di Filipina bagian selatan. "Abu Sayyaf bukan nama orang. Nama ini berasal dari kata Arab: abu artinya bapak, sayyaf berarti pedang. Bapaknya pedang," ujarnya.
 
Kelompok Abu Sayyaf, kata Fauzi, berdiri digagas oleh Abdur Rajak Janjalani. Setelah Rajak terbunuh, komando Abu Sayyaf digantikan adiknya, Khadafi Janjalani. "Kemudian Khadafi meninggal tertembak juga, termasuk bersama beberapa orang Indonesia waktu itu, lalu pimpinannya diganti Rodulan Tsahirun.”
 
Kelompok Abu Sayyaf tersebar di beberapa daerah di Filipina bagian selatan, seperti Basilan, Tawi-tawi, dan Sulu, yang berbatasan dengan Malaysia. "Abu Sayyaf ini personelnya kebanyakan dari bangsa Sulu," kata mantan instruktur bom Jamaah Islamiyah Wakalah Jawa Timur itu.
 
Sejak awal berdiri, kata Fauzi, Abu Sayyaf memang aktif dan konsentrasi melakukan teror dengan cara membajak kapal laut, merampok, dan lainnya. Bagi mereka, itu dilakukan sebagai cara untuk membeli amunisi sebagai alat pertahanan. "Dan sepak terjang Abu Sayyaf lebih hebat dibandingkan MILF dan MNLF yang memiliki personel lebih banyak," ujarnya.
 
Fauzi mengaku pernah diajak bergabung dengan Abu Sayyaf saat dia masih aktif di kamp pelatihan militer MILF pada tahun 1994-1996 di Mindanao, Filipina. Tapi Fauzi menolak. Waktu itu, kelompok Abu Sayyaf masih seirama gerakan dengan MILF. "Saya juga pernah bersentuhan dengan orang-orang Abu Sayyaf pada tahun 2002 sampai 2005," ujarnya.
 
Dengan sepak terjang seperti itu, Fauzi menyarankan pasukan gabungan pembebasan 10 warga Indonesia awak kapal tugboat yang disandera milisi Abu Sayyaf di Perairan Mindanao tidak sembarangan melakukan serangan.
 
"Saya rasa jalur diplomasi perlu juga dilakukan, dengan memanfaatkan tahanan-tahanan Abu Sayyaf yang ditahan pemerintah Filipina, untuk bernegosiasi dengan mereka. Jadi tidak harus perang," kata Fauzi, yang kini lebih dikenal sebagai pengamat terorisme itu.(VIVA)
Twitter Facebook

March 31, 2016 ,
AMP - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi mengaku telah menerima laporan kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah Aceh. Sebelumnya sebanyak lima pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terlihat hadir dalam kegiatan politik Zaini Abdullah di Aceh Tenggara, Minggu 27 Maret 2016. Dari laporan tersebut, Menteri Yuddy siap memberi sanksi berupa pemecatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat.

“Ya, saya sudah dapat laporan bahwa T. Asnal selaku Kepala Biro Umum Setda Aceh, Al Hudri (Kepala Dinas Sosial), Hasanuddin Darjo (Kepala Dinas Pendidikan Aceh) dan dr. M. Yani. M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan) serta Ir. Samsulrizal (Kepala Dinas Pengairan) hadir ke lokasi Deklarasi Relawan Tim Sukses Zaini Abdullah untuk Gubernur Aceh.Kita akan beri sanksi, sanksi ringan, sanksi sedang, itu pencopotan dari jabatannya sekarang sampai kita lihat pelanggaran lain. Jika dia terbukti jadi timses kampanye, dia gunakan fasilitas pemerintah dia pakai seragam terang-terangan wah itu sudah berlapis-lapis itu akan diberhentikan,” ujar Yuddy kepada wartawan di Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu (30/3).

Yuddy mengatakan, dalam beberapa pekan ini pihaknya akan menentukan sanksi apa yang akan diberikan terhadap pegawai PNS yang sudah dilaporkan. Dia menyebut tak akan main-main memberi sanksi dalam memberi sanksi tegas.

“Oleh karena itu,kami akan melakukan investigasi dan melakukan kroscek pada mereka yang terlibat politik praktis. Kami juga akan undang BKN ini bukan gertak sambal tapi benar kita lakukan jangan kan aparatur di daerah, di pusat saja kan kita beri sanksi kalau ada pelanggaran,” paparny.

Para SKPA itu diduga telah melanggar surat edaran Menpan_RB nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tersebut merupakan penegasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.(http://berita3.co)
Twitter Facebook

March 31, 2016 ,
Ilustrasi
AMP -  Seorang ibu rumah tangga, SYF (21) warga Idi Tunong, ketahuan memasukkan pemuda ke rumahnya, MK (22) warga Banda Alam, Aceh Timur, saat suami SYF yang berprofesi sebagai nelayan tidak berada dirumah.

Pasangan yang dilanda birahi asmara itu ditangkap warga Desa Blang Gelumpang, Idi Rayeuk, Aceh Timur, Kamis 31 Maret 2016 sekira pukul 10:00 WIB pagi dirumah SYF, di desa setempat. Untuk mempertangungjawabkan perbuatannya, pasangan ini telah diamankan di kantor Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Timur.

Berdasarkan pengakuan SYF, pasangan haramnya itu ‘bertamu’ pada Rabu 30 Maret 2016 malam sekira pukul 23:00 WIB. “Dia masuk melalui jendela kamar, sehingga tidak pernah ketahuan,” ujar SYF.

Wanita yang baru menikah dan sedang hamil 7 bulan ini, menjalin hubungan terlarang dengan MK sejak satu bulan setelah dirinya menikah.

“Kami sering ketemuan di gubuk, waktu masih tinggal di Buket Kareung. Setelah dua bulan lalu saya tinggal di Blang Geulumpang, Idi Rayeuk, MK datang kerumah sebulan 3 kali waktu suami pergi ke laut,” katanya.

Kabid WH Aceh Timur Muzakir, SHI, kepada klikkabar.com, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan  pasangan tersebut. “Mereka sedang dalam pemeriksaan dan kita masih menunggu keluarga dari kedua belah pihak serta suami SYF yang saat ini masih di laut, untuk dilakukan proses lebih lanjut,” kata Muzakir.(klikkabar.com)
Twitter Facebook

March 31, 2016
AMP - Filipina menegaskan tidak memerlukan bantuan Indonesia dalam menyelamatkan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf.

"Berdasarkan aturan konstitusi, kami tidak boleh mengizinkan adanya pasukan militer (asing) ke sini tanpa adanya perjanjian," ucap juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) Kolonel Restituto Padilla, seperti dikutip Inquirer, Rabu (30/3/2016).

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku siap membantu membebaskan 10 warga negara Indonesia yang ditahan Abu Sayyaf, jika Filipina memintanya.

"Jika kami tidak boleh masuk kami tidak bisa memaksa. Jika Manila bisa menyelesaikannya sendiri, maka kami akan menunggu. Tapi jika mereka membutuhkan bantuan, maka kami akan masuk," tutur Ryamizard.

Namun Padilla kembali mengatakan "AFP memiliki kapabilitas untuk menjalankan mandat negara."

Abu Sayyaf meminta sejumlah uang tebusan untuk pembebasan 10 WNI yang disandera di perairan Sulu pada Sabtu kemarin. Para WNI berada di atas kapal Brahman 12 yang dibajak pria bersenjata.

Sementara itu TNI sudah menyiapkan pasukan elite dan kapal perang untuk membebaskan 10 warga Indonesia dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Operasi penyelamatan dikendalikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Untuk pembebasan, Panglima TNI yang mengatur, semua ada konsepnya. Pasukan elite sudah disiagakan," kata Kepala Staf TNI Angkutan Laut Laksamana Ade Supandi di Padang, Sumatera Barat.

Panglima menegaskan, Markas Besar TNI terus berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina. "Prioritas kami adalah menyelamatkan warga negara," katanya.(metro)
Twitter Facebook

March 31, 2016 ,
AMP - Kasihan adik kecil ini. Saya nggak tega melihat anak sekecil ini kehilangan orangtuanya. 

Entah karena kesasar atau tertinggal sehingga adik ini tidak bisa pulang kerumah bertemu dengan keluarganya dalam pelukan hangat dan kasih sayang. 

Mohon para netizen informasikan kepada semua pihak siapa yang kehilangan seorang anak yang masih kecil ini untuk datang ke Polsek Langsa. 

Disini Pak Polisi yang baik dan mulia hatinya sudah menjaga adik ini sampai orang-tuanya datang mengambil. 

Namanya Kiki, umur sekitar 4 tahunan. Terima kasih kepada rekan Brigadir Eko Hadianto Nnzz-wtda yang sudah memposting foto.[*]
Twitter Facebook

March 31, 2016 ,
Malik Mahmud Duduk di Kursi Mirip Raja
AMP - Kekecewaan Aceh terhadap Pemerintah Pusat bukan saja terjadi pada perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tapi juga terjadi pada Pemberontakan DI-TII. Ada perjanjian Lamteh masa DI-TII yang hanya di atas kertas saja tanpa implementasi.

Kegigihan rakyat Aceh dalam menentang penjajahan sejak 1873 dengan Belanda sudah diakui dunia.

“Aceh menjadi daerah modal bagi Indonesia, bukan karena pesawat tapi Aceh membantu dengan tentaranya mengusir Belanda,” kata Wali Nanggroe Aceh, Paduka yang Mulia Malik Mahmud Al Hayta dalam seminar nasional Satu Dekade Perdamaian Aceh di Gedung AAC Dayan Dawod, Selasa (20/10/2015).

Malik Mahmud mengharapkan agar mahasiswa tidak lupa pada sejarah Aceh. “Kita harus mengenal diri kita sendiri sebagai orang Aceh. Bagaimana Aceh dalam Indonesia,” terang Wali Nanggroe dihadapan ratusan mahasiswa.

Kita punya perbedaan politik dengan Indonesia. Sudah 1200 tahun Aceh sebagai bangsa yang bermartabat. Penjajahan pertama sekali dengan Portugis saat menguasai malaka, tapi Aceh menentang dan Portugis tidak dapat berkembang.

Sejak itu Aceh memiliki hubungan dengan Kerajaan Turki Utsmaniyah yang merupakan kerajaan di Eropa terbesar saat itu.

Portugis tidak bisa mengalahkan Aceh dan kemudian datanglah Belanda, Inggris, Perancis dan Spanyol. Negara eropa itu datang untuk menguasai Asia Tenggara. Disitulah terjadi pertentangan Politik. Aceh Memainkan perannya dengan bersekutu dengan Inggris. “Kita punya hubungan dengan Inggris untuk menghadang Belanda,” kata Malik Mahmud.

Saat itu Indonesia dikuasai Belanda. Hanya Aceh yang masih merdeka. Lalu kemudian pada 28 Maret 1873, Belanda menyatakan perang dengan Kerajaan Aceh. Terjadilah perang selama 70 tahun sampai 1941 yang akhirnya Belanda dapat diusir dari Aceh.

Kemudian masuk Jepang. Menurut Wali Nanggroe Aceh, Negara Jepang hanya 3,5 tahun menguasai Aceh. Lalu terjadi Perang Dunia ke II, Bom Atom menghancurkan Kota Hiroshima. Waktu itu terjadi Perang Cumbok di Aceh yang menghayat hati karena perang saudara.

Kemudian Belanda ingin mencoba lagi menjajah Aceh tapi tidak berhasil. Waktu itu Aceh menjadi daerah integral Indonesia. Aceh membantu Indonesia berdiri. Kita sumbang pesawat terbang, bantuan tentara dengan senjata rampasan dari Jepang. Belanda tidak dapat mendarat di Aceh.

Setelah Indonesia jatuh ke Belanda, Aceh adalah bangsa yang tetap merdeka dengan Bendera Merah Putih tetap berkibar. Aceh menjadi daerah modal bagi Indonesia.

Disegi politik International, Aceh memberi kekuatan yang luar biasa kepada berdirinya Indonesia. Tapi sayang sekali, sesudah Indonesia merdeka, Pemerintah Pusat menempatkan Aceh di bagian Sumatera Timur. “Aceh merasa kecewa karena tidak diberi daerah istimewa,” terang Malik Mahmud.

Saat itu Indonesia baru berdiri. Kemudian di Aceh muncul perlawanan melalui Pemberontakan DI-TII pada 1953 sampai 1963. Lahirlah yang namanya Perjanjian Lamteh. “Sayangnya perjanjian itu hanya surat tidak diimplementasikan,” ujar Wali Nanggroe saat menjadi nara sumber dalam Seminar Nasional itu.

Aceh merasa kecewa walaupun dalam perjanjian Lamteh juga mengharapkan daerah Istimewa. Sesudah itu muncullah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena kami kecewa dengan Pemerintah Pusat. Terjadilah konflik selama 30 tahun dengan GAM.

Tapi dengan adanya pertukaran pimpinan pemerintahan terjadilah berbagai perundingan-perundingan antara RI dan GAM.

Malik Mahmud mengatakan pada tahun 2000 ada Jeda Kemanusiaan bersama Hasan Wirajuda. Kita mendapat persetujuan Jeda Kemanusiaan tapi sayang konflik di lapangan masih terus terjadi sehingga perjanjian itu rusak.
Kemudian ada CoHA di Jepang juga gagal karena konflik di lapangan terus memuncak.

Pertukaran Presiden RI pada tahun 2004 mulai mendapatkan titik terang. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Jusuf Kalla sangat ingin agar konflik Aceh segera berakhir.

Akhir tahun 2004, Aceh diporak-porandakan oleh gempa dan gelombang tsunami. Kata Malik Mahmud, Negara Amerika Serikat, Jepang sangat giat meminta agar konflik bersenjata di Aceh selesai.

“Kami menyatakan perundingan di Helsinki yang dimediasi oleh Presiden Finlandia, Marty Ahtisaari. Dalam lima kali pertemuan dan akhirnya kita setuju penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005,” ungkap Malik.

Seterusnya Aceh telah aman dan telah dibentuk AMM untuk mengawal proses perdamaian ini. Kemudian tahun 2006 lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintah Aceh. Selanjutnya sebagian telah diimplementasikan dalam Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Qanun Aceh yang menjadi hukum positif antara hukum di Indonesia untuk kondisi Aceh kedepan.

Kemudian Perdamaian Aceh ini menjadi contoh bagi negara-negara lain didunia. Wali Nanggroe menyebutkan Colombia, Thailand dan Philiphina yang pernah datang ke Aceh menanyakan bagaimana menyelesaikan konflik bersenjata. [acehterkini.com]
Twitter Facebook

March 31, 2016 ,
AMP - Konser penyanyi Aceh yang namanya sedang melambung, Zuhdi ‘Adi Bergek’ yang dijadwalkan di Lapangan Cut Nyak Dhien, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Minggu 3 April 2016 dipastikan batal karena DPRK dan kalangan ulama melarang pementasan si pelantun lagu Boh Hate Gadoh tersebut.

Kesepakatan pelarangan konser Bergek dicapai pada pertemuan DPRK Aceh Barat dan ulama di Gedung DPRK di Meulaboh, Rabu (30/3) sore. Sidang yang dimulai pukul 15.30 WIB tersebut dipimpin Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE. Agendanya adalah membahas tuntutan pimpinan pesantren di Aceh Barat yang menolak konser Bergek.

Pada persidangan tersebut hadir Asisten I Setdakab T Nofrizal SSTP, Ketua dan Wakil Ketua MPU Tgk Abdurrani dan Tgk Ahmad Rivai, Ketua MAA Umar Alimufti, Sekretaris Dinas Syariat Islam, Kasi WH, pejabat DPKKD, pejabat dari Polres, Kodim 0105, Muspika Kaway XVI, dan FPI Aceh Barat. Lima pimpinan pesantren turut dihadirkan, yaitu dari Pesantren Serambi Mekkah, Pesantren Serambi Aceh, Pesantren Madinatul Diniah Almunawarah, Pesantren Darussalam, dan Pesantren Aswal Hidayatussalam.

Melalui pertemuan itu disepakati melarang konser Bergek yang rencananya digelar 3 April 2016 di Lapangan Cut Nyak Dhien, Kaway XVI. Konser tersebut dilarang karena dinilai dapat membawa dampak tidak sesuai dengan syariat Islam serta lebih kepada hura-hura. Penolakan juga disuarakan anggota DPRK, yaitu Tgk Usman, Tgk Mawardi Basyah, dan Tgk Syarifuddin Uhat.

Pimpinan Pesantren Serambi Mekkah, Tgk Harmen Nuriqmar mengatakan, pelaksanaan konser dalam Undang-Udang Pemerintah Aceh harus mendapat rekomendasi dari Dinas Syariat Islam dan MPU. Namun ini sering diabaikan sehingga bila dilihat kegiatan seperti ini lebih banyak membawa mudharat. Pendapat serupa juga disampaikan pihak MPU dan MAA.

Asisten I Setdakab Aceh Barat, T Nofrizal SSTP mengatakan bupati sepakat konser ditiadakan. Namun tentu ada implikasi yakni tidak pilih kasih. Artinya, kalau konser Bergek dilarang tentu konser artis lain, baik lokal maupun nasional juga harus dilarang di Aceh Barat untuk ke depannya. “Perlu dibawa ke rapat pimpinan daerah untuk dibuatkan seruan dan keputusan,” kata Asisten I.

Pendapat pihak eksekutif didukung oleh Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE dengan mengatakan terhadap desakan pimpinan pesantren serta berbagai pihak lainnya, maka DPRK Aceh Barat segera mengeluarkan surat rekomendasi berupa pelarangan konser Bergek yang akan digelar di Kecamatan Kaway XVI. “Demikian juga ke depan, tidak dibuat lagi konser di Aceh Barat,” tandas Ramli.

Pejabat dari Polres Aceh Barat, Ipda Alpon mengatakan, izin yang dikeluarkan tentu harus sesuai mekanisme dan tahapan seperti konser Bergek yang akan dilaksanakan di Kaway XVI. Tentu sudah ada permintaan izin seperti surat keuchik dan Muspika sehingga tidak ada persoalan. Akan tetapi, kata Alpon, terhadap adanya surat yang harus mengetahui ulama maka menjadi masukan bagi pihaknya ke depan. “Hasil dari pertemuan ini akan kami sampaikan ke pimpinan,” kata Alpon.(Serambinews)
Twitter Facebook

March 31, 2016
AMP - Tim gabungan Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk melancarkan misi pembebasan atas aksi pembajakan kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 dan penyanderaan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia oleh militan Abu Sayyaf di Perairan Mindanao, Filipina.

Namun, Ali Fauzi Manzi, pengamat terorisme dan mantan aktivis gerakan radikal asal Lamongan, Jawa Timur, meminta pasukan Indonesia waspada menghadapi militan Abu Sayyaf. Selain pengalaman berperang, para milisi kelompok ini juga didukung persenjataan yang komplet.

"Di sana (di daerah basisnya Abu Sayyaf) amunisinya lebih komplet dari pada teroris Indonesia. RPG (rocket- propelled grenade), granat untuk antitank itu, seperti sampah di sana. Seperti mortar, apalagi hanya M-16 dan AK-47 banyak sekali, biasa di sana," kata Fauzi dihubungi VIVA.co.id, Rabu, 30 Maret 2016.

Selain dukungan senjata, lanjut bekas instruktur latihan merakit bom Jamaah Islamiyah Wakalah Jawa Timur itu, milisi Abu Sayyaf juga memiliki pengalaman lama dalam pertempuran menghadapi angkatan perang Filipina.

"Menghadapi tentara Filipina mereka sudah biasa," kata Fauzi.

Adik bomber Bali Ali Imron ini mengaku tahu kekuatan Abu Sayyaf karena pernah bersentuhan semasa mengikuti pelatihan militer di Mindanao, saat bergabung dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF) pada tahun 1994 sampai 1996. "Saya juga pernah bersentuhan dengan kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2002 sampai 2005," katanya.

Pada waktu itu, lanjut Fauzi, pemimpin Abu Sayyaf masih bergabung dengan Komandan MILF, Samad Hasyim. Sekarang dua organisasi separatis ini pecah kongsi setelah MILF berganti pimpinan. "Setelah ada ISIS, Abu Sayyaf lebih sreg dengan ISIS," katanya.

Fauzi mengatakan, MILF dan Abu Sayyaf merupakan kelompok berbeda dan berdiri sendiri. Basis Abu Sayyaf berada di wilayah Filipina Selatan, yang paling banyak anggotanya berasal dari bangsa Sulu. "Mereka lebih senang disebut Harakah Islamiyah dari pada Abu Sayyaf," ujarnya.[VIVA]
Twitter Facebook

March 30, 2016
AMP - Militer Moskow merahasiakan sosok pasukan khusus Rusia Spetsnaz yang dijuluki “Rambo” setelah minta dirinya dibunuh dengan dibombardir pesawat tempur ketika dikepung banyak militan ISIS di Palmyra, Suriah.

Dia minta dibombardir agar tewas bersama banyak militan Islamic State (ISIS) yang mengepungnya. Pemerintah Rusia menyebutnya sebagai pahlawan.

Sosok pasukan Spetznas itu kini terungkap. Dia bernama Alexander Prokhorenko, berusia 25 tahun. Dia secara heroik menelepon kru pesawat tempur Rusia agar menjatuhkan bom pada dirinya yang dikepung banyak militan ISIS.

Foto-foto si “Rambo” Rusia ini telah dirilis sejumlah media Inggris. Salah satunya, foto Prokhorenko bersama istrinya, Ekaterina, yang sedang hamil anak pertama mereka.

Meski sang suami tewas secara heroik, Ekaterina mengaku tidak tahu jika suaminya bertugas di Suriah.

Salah satu sumber yang tahu tentang keluarga Prokhorenko, mengatakan bahwa pasukan Spetsnaz itu merasa seperti “orang paling berbahagia di dunia” ketika dia menikahi Ekaterina 18 bulan yang lalu.

Dia telah menerima banyak pujian dari militer dan publik Rusia atas keberanian dan pengorbanan nyawanya. Menurut surat kabar Rusia, Orenday, mengutip teman korban bernama Sasha, melaporkan bahwa pasukan Spetsnaz itu merasa semua impiannya telah terwujud.

“Karena memiliki istri terbaik di dunia dan melayani bangsa yang dicintainya,” tulis surat kabar itu, semalam (29/3/2016).

Militer Moskow sampai saat ini menolak mengidentifikasi sosok “Rambo” Rusia itu. ”Seorang perwira pasukan operasi khusus Rusia tewas di dekat Palmyra saat melaksanakan tugas khusus untuk mengarahkan serangan udara Rusia pada target kelompok ISIS,” bunyi pernyataan militer Rusia, melalui seorang juru bicara.

”Petugas sedang melakukan tugas tempur di daerah Palmyra selama seminggu, mengidentifikasi target penting ISIS dan melewati koordinat yang tepat untuk serangan dengan pesawat Rusia,” lanjut pihak militer Rusia.

”Petugas meninggal sebagai pahlawan, ia ‘menarik api’ ke dirinya setelah dikelilingi oleh teroris.”(Rol)
Twitter Facebook

March 30, 2016 , ,
Rakyat Aceh kibarkan bulan bintang pada tahun 1999. foto: doc AcehMerdekaPost.com
AMP - Bendera Bulan Bintang menjadi senjata ampuh untuk memutar bioskop politik Aceh yang akan tampil di pemilu nanti, namun sayangnya, orang-orang yang bau politik dari partai Aceh hanya bisa mengoceh dan teriak-teriak dalam gedung dan tak berani mengibarkannya.

Dikutip dari Portasatu.com, Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, S.H., menantang DPR Aceh untuk mengibarkan bendera Bintang Bulan. Dia mempertanyakan sikap DPR Aceh yang terkesan ogah mengibarkan bendera tersebut setelah pengesahan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

"Saya sudah bawa bendera ke DPR, tapi mereka tidak berani mengibarkannya. Kalau menurut DPR Aceh sudah sah, kenapa mereka takut? Maka saya bilang kalau bendera tidak selesai, ya, sudahlah, kita setop dulu pembicaraannya. Kita bahas lain saja, yang lebih penting untuk rakyat," kata Safaruddin saat mendeklarasikan Sahabat T. M. Nurlif di Mess Pemda Bener Meriah, Rabu, 30 Maret 2016. T M. Nurlif akan maju sebagai bakal calon Gubernur Aceh pada pilkada 2017.

Safaruddin juga menyesalkan absennya pihak DPR Aceh dalam rapat Forkopimda untuk membahas bendera beberapa waktu lalu di Meuligo Wali Nanggroe.

"Inilah DPR. Waktu pembahasan tidak hadir. Lantas usai keputusan, mereka ramai-ramai bicara lewat media," ujar Safaruddin.

Safaruddin mengatakan sudah sepatutnya DPR dan Gubernur Aceh berada di garis depan untuk mengibarkan bendera Bintang Bulan yang sudah disahkan menjadi Bendera Aceh.

"Jangan paksakan rakyat untuk kibarkan Bintang Bulan. Rakyat tidak sanggup menanggung risikonya," ujar Safaruddin.[portalsatu.com]
Twitter Facebook

March 30, 2016
AMP - Amerika Serikat dilaporkan memerintahkan keluarga pejabat keamanan dan diplomat untuk meninggalkan Turki selatan karena adanya masalah keamanan.

Mereka dikeluarkan dari provinsi Adana, Izmir dan Mugla.

Komando Eropa AS menyatakan keputusan tersebut tidak bersifat tetap, tetapi "bertujuan untuk mengurangi risiko terhadap unsur dan anggota (Kementerian Pertahanan) termasuk anggota keluarganya".

Turki yang sebelumnya dipandang stabil, sekarang memasuki periode peningkatan ketegangan dan kekerasan.

Kota-kota penting diserang pemboman mematikan. Sementara negara itu memerangi milisi Kurdi di bagian timur yang bergolak dan berjuang mencegah kekerasan menyebar dari perbatasan dengan Suriah.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengunjungi Amerika Serikat minggu ini untuk menghadiri KTT keamanan nuklir Presiden Barack Obama.

Tetapi hubungan AS dan salah satu sekutu pentingnya di NATO tersebut jarang seburuk seperti yang terjadi antara Washington dan Ankara saat ini, kata wartawan BBC, Jonathan Marcus.

Reaksi kedua negara itu terkait dengan masalah Suriah seringkali menjadi sumber ketegangan.(BBC)
Twitter Facebook

March 30, 2016
AMP - Penumpang pesawat Mesir yang sebelumnya dibajak telah tiba di Bandar Udara Internasional Kairo pada Selasa malam (29/3).

Pada Selasa (29/3), semua 81 penumpang --termasuk 21 orang asing-- dibebaskan di Siprus dan pembajaknya ditangkap.

Pesawat Airbus 320 milik EgyptAir sedang dalam penerbangan dari Iskandariyah menuju Kairo, sebelum dibajak oleh Seif-Eddin Mostafa, warga negara Mesir yang berusia 59 tahun dan mengenakan sabuk peledak palsu serta memaksa awak pesawat mendaratkan pesawat tersebut di Bandar Udara Larnaca di Siprus.

Pesawat itu membawa sebanyak 55 penumpang dan tujuh anggota awak ketika dibajak. Semua penumpang meliputi warga negara Mesir serta orang asing dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Prancis, Italia, Yunani dan Suriah, kata Kepala Bandar Udara Borg Al-Arab di Iskandariyah kepada stasiun televisi Mesir.

Setelah pesawat tersebut mendarat di Bandar Udara Larnaca pada pukul 08.50 waktu setempat (12.50 WIB), pembajaknya membebaskan sebagian besar orang di dalam pesawat kecuali empat anggota awak dan tiga penumpang.

Dinas Penerbangan Sipil Mesir sebelumnya mengatakan pembajak itu telah mengancam akan meledakkan sabuk peledak yang melingkari tubuhnya, yang belakangan dipastikan sebagai peledak palsu oleh pihak berwenang Siprus setelah pria tersebut ditangkap.

Perdana Menteri Mesir Sherif Ismail, yang disertai oleh Menteri Penerbangan Sipil Sherif Fathy --yang pada Selasa siang terbang ke Siprus-- bertemu dengan semua penumpang dan anggota awak penerbangan di bandar udara itu.

"Kebanyakan ahli keamanan kami mengkonfirmasi bahwa sabuk yang dipakai pembajak bukan peledak," kata Menteri Penerbangan tersebut kepada wartawan di bandar udara.

"Sabuk itu bukan peledak dan itu sebabnya tidak terlihat di mesin pemeriksa keamanan di bandar udara, tanpa bahan apa pun yang bisa dideteksi," ia menambahkan.

Menteri Pariwisata Mesir Mohamed Yahia mengatakan kepada Xinhua, peristiwa tersebut memiliki "tanda positif" sebab itu memperlihatkan reaksi cepat dan profesional petugas keamanan Mesir.

"Dalam waktu beberapa jam, kami berhasil menyelamatkan semua penumpang dan tak seorang pun cedera, sedangkan pembajaknya ditangkap," kata Menteri tersebut. Ia menambahkan itu bukti akan sistem keamanan Mesir serta pesan bahwa Mesir aman.

Menurut beberapa laporan resmi Mesir, peristiwa itu tidak berkaitan dengan terorisme dan bahwa pembajak tersebut adalah "penipu dan pemalsu" yang menghadapi tuntutan yang layak di pengadilan.

Kementerian Dalam Negeri mengatakan di dalam satu pernyataan pada Selasa bahwa pria tersebut memiliki mantan istri, yang berkebangsaan Siprus. Ia pernah dihukum tapi melarikan diri di tengah kerusuhan politik pada 2011, lalu kembali ke penjara pada Januari 2014 dan dibebaskan tahun lalu. (rol/ar)
Twitter Facebook

March 30, 2016 ,
AMP - Pasukan Elite TNI dengan sedikitnya lima kapal perang-nya, sudah bersandar di perairan Tarakan-Filipina. Komando utama TNI AL untuk membebaskan WNI yang disandera militan Abu Sayyaf telah resmi menjadi tugasnya saat ini.

Diantara kapal perang yang diturunkan TNI adalah Kapal Patroli cepat KRI Ajak dan KRI Badau, Kapal Cepat Rudal KRI Mandau, Kaapal Fregat KRI Ahmad Yani, dan Kapal Markas KRI Surabaya.

Kapal perang tersebut telah didukung unsur yang mobile. Mereka berada di bawah komando Komandan Gugus Tempur Laut Koartim Laksma TNI I Nyoman Gede Ariawan yang sudah siaga di Tarakan. Ujar Kepala Dinas Penerangan Koartim Letkol Laut, KH Maman Sulaeman.

Maman S menambahkan, “Pasukan khusus seperti Satkopaska Kormatim dan unsur Penerbangan TNI-AL yang onboard di KRI dalam posisi standby”.

Sebelumnya pada jajaran Koarmabar telah menaklukan perompak Somalia pada maret 2011 di Laut Merah pada 2011 silam. Perintah dalam menghadapi sandera bagi jajaran Koartim merupakan hal baru.

Terjunnya armada Kapal Perang tersebut diharapkan menjadi efek deterence. Seperti Kapal KRI Ahmad Yani sebagai Kapal Kombat Utama di perairan seperti halnya Leopard, main battle tank matra darat.

Selain dari TNI AL, pihak TNI turut menyiapkan personel pasukan elite TNI AD dan Polri dalam operasi tersebut. “Berhubung menyangkut kedaulatan negara, pimpinan TNI sudah pasti menyiapkan langkah tegas” Tegas Maman S.(loperonline.com)
Twitter Facebook

March 30, 2016 ,
AMP - Masa pemerintahan pasangan Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah dan Wakilnya, Muzakkir Manaf mulai memasuki tahun terakhir. Namun peningkatan kesejahteraan rakyat yang dijanjikan belum juga terwujud.

Koordinator Masyarakat Pro Demokrasi (MPD), Zulfiansyah Lumna melalui keterangan tertulisnya yang diterima Waspada Online, menerangkan bahwa pasangan ZIKIR (Zaini, Muzakir) sangat pantas menyandang predikat gagal! Kemiskinan dan angka pengangguran yang terus meningkat di tengah situasi anggaran yang terus meningkat.

“Ini bukti bahwa instrument pemerintahan di Aceh kinerjanya sangat buruk alias tidak mampu merumuskan strategi dan program-program pembangunan yang pro-rakyat, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah Aceh untuk tidak mengakui kegagalannya dalam mengelola segenap potensi anggaran yang dimiliki untuk penyejahteraan rakyat,” tulisnya, Senin (28/3).

Selain itu tulisnya lagi, ketidak mampuan tersebut menunjukkan bahwa struktur SKPA lebih dominan diisi oleh sosok yang sama sekali tidak kredibel. Permasalahan pada pemerintahan Aceh menurutnya semakin hari semakin merisaukan publik. Tidak hanya persoalan kinerja SKPA yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, serta ditambah hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang memprihatinkan.

Tetapi yang lebih menyedihkan, menurutnya adalah perintah Gubernur yang kerap diabaikan oleh SKPA, Semua persoalan ini dinilai serius dan ditakutkan akan menjadi boomerang bagi pembangunan Aceh hingga tahun 2017.

“Jangan sampai pemimpin Aceh, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, justru diam melihat kinerja lelet para bawahannya. Karena baik buruknya pemerintahan periode ini, akan ditentukan dengan terobosan yang ditempuh dalam satu tahun terakhiri ini. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui, tak ada terobosan yang berarti,” tulisnya lagi.

Pihaknya berpendapat bahwa untuk terus mendorong tercapainya pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, maka sangat dibutuhkan kinerja SKPA yang lebih baik agar semua perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dalam RPJM dan RPJP dapat berjalan secara maksimal dalam satu tahun sisa pemerintahan ZIKIR.

“Kita juga berharap setiap SKPA yang mengelola anggaran harus transparan dan mempublikasikan kemana saja aliran dana tersebut terserap. Selama ini belum pernah ada SKPA yang mempublikasikan capaian kinerja dan serapan anggaran ke publik dengan rinci,” jelasnya.

MPD dalam hal ini mendesak Gubernur dan Wakilnya agar segera melakukan evaluasi terhadap SKPA yang tidak bekerja dengan baik guna memutus mata rantai ketimpangan sebagaimana telah terjadi selama ini agar pembangunan Aceh dalam satu tahun terakhir dapat dirasakan oleh masyarakat.(Waspada)
Twitter Facebook

March 30, 2016 ,
AMP - Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk memverifikasi data-data dugaan pelanggaran HAM di Papua. Sebelumnya, Komnas HAM merilis data, selama Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden, ratusan orang Papua teraniaya.

"Soal dugaan pelanggaran HAM di Papua memang cukup memprihatinkan. Kami menerima Info dari Komnas HAM, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap setidaknya 700 orang Papua," kata Dasco di Jakarta, Rabu (30/03/2016)

Diakui Dasco, data tersebut memang cenderung bombastis. Sebab itu, pemerintah harus memverifikasi dan menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut

Ia menambahkan,  kondisi Papua saat ini tidak terlepas dari kesalahan pendekatan yang sudah terjadi sejak lama. "Pendekatan keamanan yang diterapkan  selama ini memang memperbesar resiko terjadinya pelanggaran HAM," ungkapnya.

Kasus-kasus lama yang tidak tuntas diusut, kata Dasco, menyisakan kekecewaan dan bahkan dendam bagi masyarakat yang menjadi korban.

Dalam kondisi seperti ini situasi Papua seperti api dalam sekam, setiap saat bisa muncul dan berkobar.

"Kami mengapresiasi pernyataan Menkopolhukan yang akan menuntaskan 16 kasus HAM Papua dalam waktu satu tahun. Yang tak kalah penting, pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan tanah Papua damai dan aman serta melaksanakan pembangunan berbasis HAM," pungkas Politikus Gerindra itu.(RIMA)
Twitter Facebook

March 30, 2016
AMP - Amerika Serikat akan memulangkan seluruh keluarga pesonel militer dan diplomat mereka dari tiga provinsi Turki karena alasan keamanan. Ketiga provinsi itu adalah Adana, Izmir dan Mugla di tenggara Turki. 

Komando Eropa AS memastikan bahwa hal ini hanya sementara dan hanya "dimaksudkan untuk mengurangi risiko terhadap elemen maupun personel (Departemen Pertahanan), termasuk keluarga."

Hampir 100 orang telah tewas dalam lima aksi teror di sejumlah kota besar di Turki sejak awal tahun 2016. Dua serangan diklaim ISIS sementara sisanya dilakukan oleh separatis Kurdi.

Departemen Luar Negeri AS telah memperingatkan seluruh warganya agar selalu berhati-hati saat melakukan perjalanan ke bagian tenggara Turki. Perjalanan dinas juga dibatasi hanya untuk "misi kritis".

Keputusan untuk memindahkan keluarga pegawai AS ini diambil setelah berkonsultasi dengan pemerintah Turki, kata Komando Eropa AS dalam sebuah pernyataan, Selasa (29/03/2016).

"Kami memahami hal ini mengganggu keluarga personel militer kami, tapi kami harus memastikan keselamatan mereka dan keefektifan bertempur tentara untuk mendukung sekutu kuat kami Turki dalam perang menghadapi terorisme," tambah pernyataan tersebut.

Sekitar 5.000 personel militer AS beserta keluarga mereka tinggal di sekitar pangkalan udara Incirlik di kota Adana. AS melancarkan serangan udara mereka di Timur Tengah dari pangkalan udara ini, demikian sebagaimana dikutip dari International Business Times.

[RIMA]
Twitter Facebook

March 30, 2016 ,
AMP - Aparat keamanan Indonesia sudah sepatutnya bereaksi cepat atas pembajakan dua kapal berbendera Indonesia – yaitu kapal tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batubara - dan penyanderaan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Diduga kuat pelakunya adalah kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Filipina.

Bergerak cepat, namun harus dengan perhitungan matang. Bila benar pelakunya Abu Sayyaf, maka Indonesia menghadapi kelompok profesional yang memang salah satu profesi mereka adalah menculik orang demi mendapat tebusan – bahkan tak segan-segan bertindak brutal bila permintaan mereka tidak dituruti. Maka operasi penyelamatan para WNI ini tidak saja butuh keahlian dan kesigapan pasukan elite, namun juga negosiator yang andal dan analis intelijen yang paham akan kondisi di lapangan. 


Abu Sayyaf merupakan salah satu kelompok sempalan dari gerakan separatis Fron Pembebasan Nasional Moro (MNLF) di Mindanao, Filipina. Kelompok Abu Sayyaf terdiri dari milisi yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao.

Kelompok yang memiliki afiliasi dengan Al Qaeda itu bertanggung jawab terhadap aksi-aksi pengeboman, pembunuhan, penculikan, dan pemerasan dalam upaya mendirikan negara Muslim di sebelah barat Mindanao dan Kepulauan Sulu.

Kapal Motor Brahma 12 yang dinakhodai Peter itu diduga dibajak kelompok Abu Sayyaf di perairan Laguyan, Tawi-Tawi, Mindanao Selatan. Saat ditemukan warga setempat, 10 kru dari kapal dengan call sign YDB-4731 itu sudah tidak berada di kapal. Mereka diduga sudah dibawa anggota kelompok Abu Sayyaf.

Berikut 10 nama kru kapal yang disandera di tautan ini.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nassir mengatakan, pihaknya pada hari Senin kemarin, 28 Maret 2016, menerima informasi awal mengenai adanya dua kapal berbendera Indonesia yang dibajak, serta 10 WNI awak kapal yang disandera di perairan Filipina.

Saat dibajak kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas (Fililina Selatan), dan tidak diketahui persis kapan kapal dibajak. Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf.

"Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan saat ini sudah di tangan otoritas Filipina. Sementara itu kapal Anand 12 dan 10 orang awak kapal masih berada di tangan pembajak, namun belum diketahui persis posisinya," ujar Arrmanatha dalam keterangan persnya, Selasa, 29 Maret 2016.

Dalam komunikasi melalui telepon kepada perusahaan pemilik kapal, para penyandera menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp14,2 miliar. Mereka memberikan batas waktu uang tebusan lima hari, terhitung sejak Sabtu 26 Maret 2016 lalu.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kini pemerintah sedang mengupayakan koordinasi dengan kelompok milisi Abu Sayyaf, agar segera membebaskan para sandera.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, juga sudah diperintahkan mengumpulkan data-data terkait peristiwa ini. Termasuk berkoordinasi dengan otoritas Filipina menyangkut upaya pembebasan yang sedang dilakukan.

"Dan kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat TNI untuk membantu agar proses pembebasan penyanderaan ini bisa segera dilakukan," kata Pramono di kantornya, Selasa 29 Maret 2016.   

Misi Pembebasan
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Padjaitan memastikan, 10 WNI awak buah kapal Brahma 12 yang disandera di perairan Filipina oleh kelompok milisi Abu Sayyaf, hingga saat ini masih dalam kondisi hidup.
Adapun langkah pemerintah guna membebaskan WNI yang disandera masih menunggu proses negoisasi pihak perusahaan dengan kelompok Abu Sayyaf yang saat ini masih berlangsung.
Namun Luhut memastikan operasi penyelamatan sandera telah disiapkan.  Pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk membebaskan sandera yang merupakan WNI bila proses negosiasi buntu. "Tapi apa langkah kami, kan tidak mungkin saya beberkan sekarang," tegas Luhut.
Komandan Pangkalan Utama TNI AL XIII Tarakan, Kalimantan Utara, Laksamana Pertama Wahyudi H Dwiyono mengatakan Tarakan akan menjadi pangkalan operasi gabungan untuk pembebasan 10 WNI di Filipina. Seluruh unsur TNI, Angkatan Darat, Laut dan Udara akan berkumpul di Tarakan menjalankan misi pembebasan sandera.
"Yang jelas, ini (operasi) gabungan melibatkan 159 pasukan, kemungkinan nanti berkembang, ada AD, AL dan AU," kata Laksamana Pertama Wahyudi di Lantamal XIII Tarakan, Selasa, 29 Maret 2016.
Sebanyak lima kapal perang RI (KRI) akan dikerahkan ke perairan Filipina untuk operasi pembebasan sandera. Selain lima KRI, helikopter TNI dan Sea Rider atau kapal cepat juga disiagakan untuk melakukan pengejaran target. Tarakan dijadikan pangkalan operasi, karena jaraknya tak jauh dari lokasi penyanderaan.
"Kurang lebih 180 nautical mile," ujar Wahyudi sembari menyebutkan lima KRI yang dikerahkan, KRI Surabaya, KRI Ajak, KRI Badik, KRI Mandau dan KRI Ahmad Yani.
Markas Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) TNI AL di Surabaya, Jawa Timur, juga telah bersiap. Sejumlah personel pasukan elite TNI AL, Komando Pasukan Katak (Kopaska), pun dilibatkan dalam operasi tersebut. Berapa jumlah pasukan elite yang akan menerobos markas Abu Sayyaf masih dirahasiakan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) juga telah menyiapkan timnya untuk bergabung dalam tim negosiator 10 WNI yang disandera oleh milisi Abu Sayyaf di Filipina.
Informasi itu menyebutkan, tim yang terdiri dari 10 orang itu telah berkumpul di Markas Detasemen Khusus 81 (Satuan Penanggulangan) di komplek Mako Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Selasa pagi.
Persiapan keberangkatan tim elite Kopassus itu langsung dicek oleh Danjen Kopassus Mayor Jenderal M Herindra. Setelah itu, mereka akan terbang ke Filipina dan bergabung dengan tim Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI untuk melakukan negosiasi.

Kepala Dinas Penerangan Kopassus Letkol Inf Joko Tri Hadimantoyo, saat dikonfirmasi mengenai kesiapan Kopassus dalam operasi pembebasan sandera, mengakui jika prajurit Kopassus selalu siap kapan pun diperintahkan.
Joko mengatakan, saat ini Kopassus hanya menunggu perintah karena seluruh kewenangan ada pada pemerintah sebagai pengambil keputusan.
"Persiapan personel. Disiapkan saja. Setiap waktu diminta siap," kata Kepala Penerangan Kopassus Letkol Infanteri Joko Tri Hadimantoyo, Selasa 29 maret 2016.
Meski demikian, Menlu RI Retno LP Marsudi, menekankan pemerintah akan mengutamakan keselamatan para WNI korban sandera Abu Sayyaf di Filipina. Pihak perusahaan pelayaran sejauh ini telah menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga 10 awak kapal yang disandera.
"Kita akan terus bekerja dengan keras dan berkoordinasi untuk menyelamatkan semuanya," kata Retno, di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2016.

[Baca juga: Abu Sayyaf Pernah Sandera WNI Selama 164 Hari]
Jalur Rawan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti wilayah perairan tempat 10 WNI disandera milisi Abu Sayyaf. Menurut Hasanuddin, wilayah pembajakan kapal dan penyanderaan itu memang rawan tindak kejahatan.
"Wilayah sekitar laut Sulawesi sampai dengan pantai Cotabato atau Mindanao selatan memang merupakan daerah rawan dari kegiatan penyelundupan dan perompakan," kata TB dalam pesan tertulisnya, Selasa 29 Maret 2016.
Hasanuddin menerangkan di sekitar wilayah Mindanao itu memang banyak faksi-faksi perjuangan. Ia menyebut kelompok National People Army, Moro National Liberation Front (MNLF), Moro Islamic Liberation Front (MILF), dan juga kelompok bersenjata Abu Sayyaf.
"Semua kelompok ini punya teritorial dengan tujuan masing-masing dan sulit dikontrol oleh Angkatan Perang Filipina," ujar pensiunan jenderal bintang dua TNI AD ini.
Untuk pencarian dan penyelamatan 10 WNI tersebut, politikus PDIP ini menyarankan agar pemerintah melakukan upaya lain, yaitu melalui pendekatan lunak. "Lewat koordinasi dengan aparat intelijen setempat atau melalui tokoh warga negara Indonesia yang sudah tahunan berada di wilayah tersebut sebagai pelintas tradisional," terang dia.
Politikus PDIP itu mengakui kelompok Abu Sayyaf merupakan kelompok garis keras. Berdasarkan pengalamannya yang pernah bertugas di wilayah Mindanao, kelompok Abu Sayyaf dikuasai oleh empat kelompok, yang masing-masing punya tujuan berbeda.
"Abu Sayyaf itu garis keras, pasukannya cukup banyak, daerah itu memang sangat rawan. Untuk membebaskan WNI yang disandera ada dua cara, melalui diplomasi dan mengerahkan intelijen. Yang penting selamatkanlah, kalau soal tebusan itu dirembukkan," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai penyanderaan ini menunjukan rasa frustrasi kelompok Abu Sayyaf. "Kelompok Abu Sayyaf saat ini makin terdesak dan kesulitan pendanaan. Mereka lakukan cara-cara pemerasan antara lain melalui penyanderaan," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq ketika dihubungi, Selasa 29 Maret 2016.
Para penyandera dikabarkan meminta sejumlah uang tebusan. Mereka meminta tebusan sebanyak 50 juta Peso, atau sekitar Rp15 miliar Rupiah. "Pemerintah tidak perlu memenuhi permintaan tersebut," ujar Mahfudz.
Menurut politikus PKS ini, yang terpenting dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah membangun koordinasi dengan pemerintah Filipina. "Koordinasi dengan pemerintah Filipina untuk pembebasan sandera WNI," tegas dia.(Sumber: Viva)
Twitter Facebook

March 29, 2016 , ,
Ilustrasi
AMP - Memanfaatkan kesempatan saat anak-anak membeli jajan di kiosnya, seorang kakek yang juga mantan lurah, warga Desa Tepi Air, Kota Tapaktuan, diduga mencabuli empat anak di bawah umur. Dua di antaranya, anak pejabat Pemkab Aceh Selatan.

Informasi yang dikumpulkan Pikiran Merdeka, dalam aksinya pelaku diduga memegang payu dara korban bahkan ada yang sampai memegang alat kemaluan (vagina) korban termasuk menyuruh memegang alat kemaluan pelaku.

Aksi bejat pelaku tersebut sempat menggegerkan masyarakat Kota Tapaktuan. Soalnya, selain korbannya masih anak di bawah umur, seorang di antaranya merupakan anak pejabat di Setdakab Aceh Selatan. Di samping itu, pelaku tersebut merupakan bagian dari tokoh masyarakat setempat karena pernah menjabat Lurah Desa Pasar, Kota Tapaktuan.

Kasus dugaan pencabulan ini, pertama kali terungkap dari pengakuan anak pejabat Aceh Selatan yang masih berumur 5 tahun. Setelah diinterogasi oleh ayahnya, ternyata kakak korban yang berumur 9 tahun juga telah terlebih dulu menjadi korban aksi bejat pelaku. Tidak hanya itu, setelah ditelusuri lebih jauh, tetangga mereka yang selama ini teman bermain korban, juga telah terlebih dulu menjadi korban kakek jahil tersebut.

Tidak terima dengan perlakuan pelaku, orang tua korban yang merupakan pejabat di salah satu bagian Setdakab Aceh Selatan berinisial R (43), melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Satuan Reskrim Polres Aceh Selatan dengan bukti laporan Nomor : LP/24/III/2016/SPKT tertanggal 27 Maret 2016.

Kapolres Aceh Selatan AKBP Achmadi SIK yang dikonfirmasi melalui Kanit PPA, Bripka Fadhli R, Selasa (29/3), mengakui telah menerima laporan dugaan pencabulan yang dilakukan kakek berinisial AZ (62), pensiunan PNS di jajaran Pemkab Aceh Selatan.

“Berdasarkan pengakuan saksi korban, aksi pencabulan itu dilakukan oleh pelaku dengan cara memanfaatkan kesempatan saat anak-anak membeli jajan (permen dan kue) di kios miliknya. Saat uang telah diserahkan oleh korban tapi barang yang dibeli tidak diserahkan dulu. Saat itu pelaku diduga memegang payu dara korban dan bahkan sampai memegang alat kelaminan (vagina) korban. Setelah aksi bejat itu selesai dilakukan baru barang jajanan yang dibeli diserahkan,” kata Bripka Fadhli.

Menurutnya, aksi pencabulan itu telah berlangsung sejak lama dan diduga telah memakan korban beberapa anak-anak yang masih di bawah umur. Namun, karena korban tidak berani melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya, maka kasus itu selama ini tidak terungkap.

“Kasus ini baru terungkap setelah anak salah seorang pejabat Aceh Selatan berani melaporkan kepada ayahnya. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata aksi bejat pelaku juga telah menimpa kakak korban serta dua orang anak lainnya,” ujar Fadhli.

Sejauh ini, terlapor dugaan pencabulan tersebut belum dilakukan penahanan oleh pihak penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Aceh Selatan, karena kasus tersebut masih dalam tahap pengumpulan keterangan dari saksi korban serta pengumpulan data-data untuk menguatkan barang bukti. Dalam tahap penyelidikan ini, tidak menutup kemungkinan korban pencabulan akan bertambah karena penyidik terus mengumpulkan laporan dari para orang tua anak-anak di desa tersebut.

“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, pelaku masih berstatus terlapor. Sejauh ini kami masih meminta keterangan dari saksi korban dan pihak pelapor. Jika keterangan dan barang bukti kami nilai sudah cukup, maka kasus ini segera dinaikkan ke tahap penyidikan dan segera ditetapkan tersangka. Pada tahap ini, penyidik baru akan melakukan penahanan terhadap tersangka,” paparnya.[Sumber: pikiranmerdeka.co]
Twitter Facebook

March 29, 2016 ,
AMP - Kemampuan dan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) cukup memadai melawan dan mengalahkan kelompok Abu Sayyaf Filipina yang menyandera 10 Warga Negara Indonesia (WNI).

"Saya meyakini kemampuan pasukan TNI cukup memadai melawan kelompok ini," ujar Peneliti terorisme dan intelijen Ridlwan Habib kepada Tribunnews.com, Selasa (29/3/2016).

Bagaimanapun menurut Ridlwan, kelompok Abu Sayyaf adalah militan sipil non kombatan.

"Pasti kalah dengan pasukan tempur, apalagi pasukan komando," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kelompok Abu Sayyaf merupakan spesialis menculik dan meminta tebusan.

Pemimpinnya Isnilon Hapilon alias Abu Abdullah sebenarnya kondisinya sudah sakit, tapi anggotanya masih banyak dan militan.

Kelompok Abu Sayyaf ini berbasis di Basilan. Namun juga mempunyai pos-pos militer di pulau pulau kecil antara Sulu hingga perbatasan Lahaddatu Malaysia.

"Pada tahun 2013 ada serangan gerilyawan Sulu ke Lahaddatu, saat itu sebagian anggota Abu Sayyaf masuk," jelas Ridlwan yang pada Maret 2013 melakukan penelitian operasi militer Daulat Malaysia di Lahaddatu.

Kelompok ini mahir dalam pertempuran laut karena berasal dari wilayah nelayan.

"Mereka cukup menjadi legenda karena mampu melakukan penyelaman bawah air tanpa alat yang itu membuat pihak Filipina selalu kehilangan jejak,"kata alumni S2 Intelijen UI itu.

Kelompok ini sudah dikatagorikan gerakan terorisme Internasional. Isnilon bahkan dihargai kepalanya oleh Amerika Serikat sebesar 5 miliar dolar AS.

Ridlwan Habib menjelaskan kelompok yang terkenal kejam dan bengis ini sudah bergabung ke ISIS sejak Januari lalu.

"Kalau yang menculik adalah Abu Sayyaf Group, maka itu sudah berganti nama menjadi Harakatul Islamiyah dan berbaiat ke Isis sejak Desember 2015," ujar Ridlwan.

Menurut Ridlwan, kelompok Abu Sayyaf berbaiat ke ISIS dan bersumpah setia pada khilafah Abu Bakar Al Baghdady.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera memerintahkan upaya penyelamatan maksimal terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga disandera kelompok Abu Sayyaf, di Filipina.

"Negara harus semaksimal mungkin melakukan operasi pembebasan sandera yang senyap dan taktis," ujarnya.

Menurut pengamat intelijen ini, pengalaman pembebasan sandera sebelumnya di Somalia, dengan pelibatan satuan satuan TNI sudah teruji.

"Kejadian ini sudah bukan juridiksi Polri karena termasuk ancaman bagi keselamatan warga negara dari kekuatan bersenjata asing," katanya.

Karena itu menurutnya Presiden Jokowi bisa segera memerintahkan instansi terkait untuk melakukan upaya semaksimal mungkin bagi keselamatan warga negaranya.(tribunnews.com)
Twitter Facebook

March 29, 2016 , ,
Suasana rapat tertutup membahas tentang bendera Aceh yang dihadiri unsur Forkopimda di Pendopo Gubernur Aceh, Senin (28/3). Pertemuan ini melahirkan pernyataan bersama Forkopimda Aceh
AMP - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang terdiri atas Wali Nanggroe, Gubernur, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda, dan Kajati Aceh mengeluarkan pernyataan bersama tentang bendera dan lambang Aceh dalam sebuah rapat tertutup di Meuligoe (Pendapa) Gubernur Aceh, Senin (28/3) sore.

Dalam seruan bersama itu Forkopimda meminta semua pihak menahan diri, jangan dulu mengibarkan bendera Aceh, mengingat belum ada suatu kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh tentang bendera dan lambang dimaksud.

Sebagaimana diketahui, bendera dan lambang Aceh yang baru (bukan Pancacita -red) sudah ditetapkan DPRA dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Namun, berhubung qanun tersebut belum ada suatu kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh, maka Forkopimda meminta kepada semua pihak untuk tidak menaikkan, mengibarkan, menggunakan, dan mempublikasikan Bendera dan Lambang Aceh dimaksud sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut.

Seruan itu dikeluarkan di Banda Aceh tanggal 28 Maret 2016, bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dengan harapan Forkopimda Aceh untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Serambi juga mendapat informasi bahwa dalam pertemuan tertutup itu berkembang pembicaraan dalam waktu dekat Gubernur Zaini Abdullah bersama Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Al-Haythar akan menjumpai Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK). Tujuannya, untuk menanyakan persoalan bendera yang tinjauan dan pembahasan politiknya di tingkat pusat masih berstatus “cooling down”.

“Dalam waktu dekat saya bersama Wali Nanggroe akan segera menghubungi pemerintah pusat, berjumpa dengan Pak JK untuk menyelesaikan masalah ini (bendera),” ujar Gubernur Zaini saat memimpin rapat dengan unsur Forkopimda dan Forkopimda Plus, Senin (28/3) sore.

Forkopimda Aceh yang terdiri atas Gubernur Zaini Abdullah, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar, Pangdam Mayjen TNI Luczisman Rudi Polandi, Kapolda Irjen Pol Drs M Husein Hamidi, Kajati Raja Nafrizal MH, dan beberapa unsur pimpinan daerah lainnya, termasuk ulama dan rektor, meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan ulah oknum-oknum yang menaikkan bendera Bintang Bulan di beberapa daerah di Aceh.

Forkopimda juga menyayangkan aksi pengibaran bendera yang serupa dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Jabal Rahmah, Mekkah, Arab Saudi, Selasa (23/3).

Dalam press release yang dikirimkan Humas Setda Aceh kepada Serambi tadi malam disebutkan, aksi tersebut diprediksi dapat merusak hubungan luar negeri antara Indonesia dan Arab Saudi, bahkan dikhawatirkan bisa membuat kuota haji untuk Indonesia, khususnya Aceh, bisa berkurang.

Dari hasil rapat itu dilaporkan juga oleh Kepala Biro Humas Setda Aceh bahwa Forkopimda dan Forkopimda Plus sepenuhnya mendukung upaya Pemerintah Aceh untuk melakukan dialog langsung tentang finalisasi bendera dan lambang Aceh, dengan pemerintah pusat, dalam hal ini dengan Wapres Jusuf Kalla.

“Apa pun kebijakan pemerintah, asalkan masih berjalan pada koridor hukum yang benar akan sepenuhnya didukung. Aparat keamanan pun akan fokus menjaga keamanan Aceh, sehingga tetap kondusif dan terjaga,” kata Frans mengutip sikap mayoritas peserta dalam rapat terbatas itu.

Meski rapat tertutup itu merupakan rapat Forkopimda Aceh dan dihadiri lebih dari 15 orang, namun Ketua DPRA atau yang mewakilinya tidak terlihat dalam pertemuan tersebut.(Sumber: serambinews.com)
Twitter Facebook

March 29, 2016 ,
Ilustrasi
AMP - Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Polisi Agung Sabar Santoso membenarkan satu orang anggota Brimob Polda bernisial Hd, dan dua orang Satuan Pengamanan (Satpam) kampus Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, tewas terkena bom saat melakukan pelatihan pengaman bahan peledak.

"Memang benar, terjadi insiden bom meledak di kampus saat kegiatan pelatihan pengamanan bahan peledak yang dilakukan satuan Gegana Brimob," kata Kapolda saat dihubungi melalui telepon selulernya di Kendari, Selasa (29/3/2016).

Kapolda mengatakan, selain tiga korban meninggal, ada delapan orang lainnya luka-luka dan kejadiannya dalam ruangan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UHO.(Okezone.com)
Twitter Facebook

March 29, 2016 ,
Kelompok Santoso saat berlatih militer. (Foto: istimewa)
AMP - Kelompok teroris pimpinan Abu Wardah alias Santoso melakukan kegiatan tadrib (pelatihan militer) di hutan di lokasi persembunyiannya di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka membuat halang rintang sendiri untuk kegiatan tadrib ini.

"Mereka mendirikan tenda dari terpal sebagai camp mereka selama di hutan. Di hutan itu mereka melakukan tadrib," ujar Kapolda Sulteng Brigjen Rudy Sufahriadi kepada detikcom, Senin (28/3/2016).

Rudy mengatakan, kelompok Santoso terus bergerak berpindah-pindah tempat setiap hari. Mereka berjalan menyusuri hutan dari pagi hingga sore hari.

"Saat menemukan lokasi yang cocok untuk dijadikan sebagai camp kemudian mendirikan tenda terpal dan masak makanan," imbuhnya.

Adapun, pelatihan militer dilakukan kelompok Santoso di hutan dengan membuat halang rintang sendiri.

Dari foto yang diperoleh detikcom, kelompok Santoso melakukan kegiatan tadrib dengan berlatih di halang rintang tersebut. Mereka bergelantungan di atas seutas tambang atau berlatih keseimbangan di antara tiang kayu yang dibentuk seperti esteger.

Rudy mengungkap, keberadaan Santoso saat ini diyakini masih berada di Poso, Sulteng. Santoso semakin terjepit karena banyak kurir yang sudah diputus oleh tim Satgas Tinombala yang terua memburunya dalam keadaan hidup atau mati.

Sejumlah anak buahnya baik WNI maupun WN China etnis Uighur juga telah ditangkap. Salah satu pengikutnya, MAQ alias S alias Brother (19), ditangkap tim Satgas Tinombala saat turun gunung karena kelaparan.

Pasokan logistik kelompok Santoso juga sudah menipis setelah tim Satgas menangkap kurir-kurirnya dan anak buahnya. Untuk bertahan hidup selama menunggu pasokan, kelompok Santoso berburu hewan yang ada di hutan.[detik.com]
Twitter Facebook

March 29, 2016 ,
Manila - A total of 10 citizens who were on the ship with a hull name Brama Indonesian flag, was attacked and abducted by suspected Abu Sayyaf group. Philippine authorities called the kidnappers demanded a ransom.

As quoted by Reuters on Tuesday (03/29/2016), two Philippine military officials who declined to be named, said the militant group Abu Sayyaf demanded a ransom for the 10 citizens who were abducted.

Local officials said the ship carried 10 Indonesians were hijacked and taken hostage near the Malaysian border while sailing from Indonesia to the Philippines. The citizen had a chance to contact their employer to tell about piracy experienced, but the location where they were taken hostage is unknown.

Earlier, the State Intelligence Agency (BIN) Sutiyoso confirmed that 10 Indonesians were abducted by the Abu Sayyaf Group in the Philippines.

"Right occurred on last Saturday," said Sutiyoso told AFP on Monday (03/28/2016).

Based on the information obtained, there are 10 citizens who were on the barge. The militant group attacked the ship then continued hostage. 10 Indonesians were brought by boat to the island group allegedly attacked Sulu or Basilan.

While the barge was found to be empty by Philippine police in Tawi-tawi. The attackers had contacted Philippine authorities and demanded a ransom of Rp 15 billion.[Detik.com]
Twitter Facebook

March 29, 2016 ,
AMP - Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri menyebut manusia di Tanah Air ada keturunan budak.

“Manusia indonesia ini betul-betul ada keturunan budak karena harus disuruh, dipecut dahulu baru bekerja,” ujarnya saat memberikan kuliah presiden (Presidential Lecture) dalam rangka ulang tahun Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Indonesia ke-50, di Jakarta, Kamis (28/5).

Ia mencontohkan ketika masyarakat Indonesia yang diam saat Belanda menerapkan taktik untuk menguasai pohon cengkeh.

“Saat penjajahan Belanda di Indonesia, masyarakatnya bekerja karena sistem tanam paksa (Cultuurstelsel),” ujarnya.

“Mereka (Belanda) harus berkeliling mencari cengkeh yaitu dengan memotong pohon cengkeh dan kemudian mengupayakan pohon cengkeh kita dikuasai. Tetapi masyarakat kok diam saja,” ujarnya.(Rol)
Twitter Facebook

March 29, 2016 ,
Rumah tak layak huni di Desa Seuneubok Baro, Kecamatan Cot Girek.(WOL Photo/Chairul Sya'ban).
AMP - Seribuan rumah di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, dilaporkan tidak layak huni dan butuh perhatian khusus dari pemerintah setempat.

Masing-masing rumah tak layak huni yang pemiliknya hidup di bawah garis kemiskinan terdapat di Kecamatan Nibong, Cot Girek dan Seuneuddon.

“Yang sudah terdata rumah tak layak huni sekitar 300 unit lebih, untuk angka pastinya saya tidak terlalu ingat. Yang jelas sudah kami usulkan ke Dinas Cipta Karya untuk tahun 2016 ini, dengan harapan semoga terealisasi,” ujar Camat Nibong, Halimuddin S.sos kepada Waspada Online di sela-sela mendampingi reses anggota DPR Aceh Utara, Riyanti, Senin (28/3).

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak rumah tak layak huni yang butuh perhatian di Kecamatan itu. Sementara dari masing-masing geuchik (kepala desa), sebut Halimuddin, enggan melaporkan data rumah tak layak huni ke pihak Kecamatan.

“Sepertinya masih ada rumah tak layak huni yang belum terdata, namun dalam hal ini Geuchik enggan melaporkannya ke kami. Mungkin mereka menganggap telah lelah untuk melaporkan hal itu jika ujung-ujungnya tak terealisasi. Maka mereka enggan terlalu jauh untuk menaruh harapan,” jelas Halimuddin.

Hal yang sama disampaikan Camat Seuneuddon, Fatwa Maulana. Secara terpisah kepada Waspada Online, ia menyebutkan terdapat sekitar 300 unit rumah tak layak huni butuh perhatian. Akan tetapi pihaknya berjanji akan terus mengupayakan agar warga miskin mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni.

Pihaknya sendiri juga sudah mengajukan permohonan bantuan rumah layak huni kepada Dinas Cipta Karya, Dinas Sosial dan Kementerian. Pihaknya sangat berharap pengajuan yang terlah diajukannya itu dapat segera terealisasi.

“Rata-rata penghuni 300 rumah tak layak huni dikecamatan kami ini adalah penduduk miskin yang berprofesi sebagai nelayan, khususnya bagi yang bertempat tinggal diwilayah pesisir. Sebelumnya juga sudah pernah dibangun seratus unit rumah bantuan untuk nelayan, untuk yang belum mendapatkan maka sabar dulu. Sebab kami masih berjuang,” jelas Fatwa.

Camat Cot Girek, Usman K, S.sos pun demikian. Saat dikonfirmasi oleh Waspada Online secara terpisah, ia mengaku bahwa ada sekitar 400 unit lebih tercatat rumah tak layak huni di Kecamatan Cot Girek dari 24 desa yang ada. Sementara sudah ada yang dibantu dan mulai rampung.

“Kami masih mengupayakan rumah tersebut, tidak bisa kita bangun sekaligus karena masih dalam pengajuan. Sementara saat ini ada sekitar enam rumah yang direalisasi, yaitu empat rumah di Desa Seuneubok Baro dan dua rumah di Desa Beurandang. Di Desa Seuneubok Baro merupakan bantuan dari Bupati dan Dandim 0103,” jelas Usman.(wol)
loading...

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget