AMP - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Masyarakat Pro Demokrasi (MPD) bagikan selebaran kepada pengguna jalan di bundaran Simpang Lima Banda Aceh, Senin (28/), mereka mendesak pemerintah Aceh agar mengevaluasi kinerja SKPA.
"Kita mendesak gubernur dan wakil gubernur Aceh untuk segera melakukan evaluasi terhadap SKPA yang tidak bekerja dengan baik, guna memutus mata rantai ketimpangan sebagaimana telah terjadi selama ini agar pembangunan Aceh dalam satu tahun dapat dirasakan masyarakat," kata koordinator MPD Zulfiansyah
Dikatakan Zulfiansyah, MPD terus mendorong tercapainya pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, sangat dibutuhkan kinerja SKPA yang baik agar semua perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dalam RPJM dan RPJP dapat berjalan maksimal.
"Jangan sampai pemimpin Aceh justru diam melihat kinerja lelet para bawahanya. Karena baik buruk SKPA merupakan cerminan pemerintah saat ini. ditentukan dengan terobosan yang ditempuh dalam satu tahun terakhir, selama ini belum ada terobosan yang berarti," ujarnya.
Ia menambahkan permasalahan di pemerintah Aceh makin hari semakin merisaukan publik, tidak hanya persoalan kinerja, SKPA juga tidak menjalankan fungsinya.
"Tapi yang menyedihkan adalah perintah gubernur kerap diabaikan oleh SKPA, semua persoalan ini kami nilai serius dan ditakutkan akan menjadi boomerang bagi pembangunan Aceh hinggal tahun 2017," tuturnya. (AJNN.Net)
"Kita mendesak gubernur dan wakil gubernur Aceh untuk segera melakukan evaluasi terhadap SKPA yang tidak bekerja dengan baik, guna memutus mata rantai ketimpangan sebagaimana telah terjadi selama ini agar pembangunan Aceh dalam satu tahun dapat dirasakan masyarakat," kata koordinator MPD Zulfiansyah
Dikatakan Zulfiansyah, MPD terus mendorong tercapainya pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, sangat dibutuhkan kinerja SKPA yang baik agar semua perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dalam RPJM dan RPJP dapat berjalan maksimal.
"Jangan sampai pemimpin Aceh justru diam melihat kinerja lelet para bawahanya. Karena baik buruk SKPA merupakan cerminan pemerintah saat ini. ditentukan dengan terobosan yang ditempuh dalam satu tahun terakhir, selama ini belum ada terobosan yang berarti," ujarnya.
Ia menambahkan permasalahan di pemerintah Aceh makin hari semakin merisaukan publik, tidak hanya persoalan kinerja, SKPA juga tidak menjalankan fungsinya.
"Tapi yang menyedihkan adalah perintah gubernur kerap diabaikan oleh SKPA, semua persoalan ini kami nilai serius dan ditakutkan akan menjadi boomerang bagi pembangunan Aceh hinggal tahun 2017," tuturnya. (AJNN.Net)
loading...
Post a Comment