AMP - Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk memverifikasi data-data dugaan pelanggaran HAM di Papua. Sebelumnya, Komnas HAM merilis data, selama Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden, ratusan orang Papua teraniaya.
"Soal dugaan pelanggaran HAM di Papua memang cukup memprihatinkan. Kami menerima Info dari Komnas HAM, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap setidaknya 700 orang Papua," kata Dasco di Jakarta, Rabu (30/03/2016)
Diakui Dasco, data tersebut memang cenderung bombastis. Sebab itu, pemerintah harus memverifikasi dan menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut
Ia menambahkan, kondisi Papua saat ini tidak terlepas dari kesalahan pendekatan yang sudah terjadi sejak lama. "Pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini memang memperbesar resiko terjadinya pelanggaran HAM," ungkapnya.
Kasus-kasus lama yang tidak tuntas diusut, kata Dasco, menyisakan kekecewaan dan bahkan dendam bagi masyarakat yang menjadi korban.
Dalam kondisi seperti ini situasi Papua seperti api dalam sekam, setiap saat bisa muncul dan berkobar.
"Kami mengapresiasi pernyataan Menkopolhukan yang akan menuntaskan 16 kasus HAM Papua dalam waktu satu tahun. Yang tak kalah penting, pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan tanah Papua damai dan aman serta melaksanakan pembangunan berbasis HAM," pungkas Politikus Gerindra itu.(RIMA)
"Soal dugaan pelanggaran HAM di Papua memang cukup memprihatinkan. Kami menerima Info dari Komnas HAM, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap setidaknya 700 orang Papua," kata Dasco di Jakarta, Rabu (30/03/2016)
Diakui Dasco, data tersebut memang cenderung bombastis. Sebab itu, pemerintah harus memverifikasi dan menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut
Ia menambahkan, kondisi Papua saat ini tidak terlepas dari kesalahan pendekatan yang sudah terjadi sejak lama. "Pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini memang memperbesar resiko terjadinya pelanggaran HAM," ungkapnya.
Kasus-kasus lama yang tidak tuntas diusut, kata Dasco, menyisakan kekecewaan dan bahkan dendam bagi masyarakat yang menjadi korban.
Dalam kondisi seperti ini situasi Papua seperti api dalam sekam, setiap saat bisa muncul dan berkobar.
"Kami mengapresiasi pernyataan Menkopolhukan yang akan menuntaskan 16 kasus HAM Papua dalam waktu satu tahun. Yang tak kalah penting, pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan tanah Papua damai dan aman serta melaksanakan pembangunan berbasis HAM," pungkas Politikus Gerindra itu.(RIMA)
loading...
Post a Comment