AMP - Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Gayo, Aramiko Aritonang, menolak pengibaran bendara bulan bintang. Menurut dia, simbol yang dikibarkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh, kemarin, tidak mewakili kepentingan seluruh rakyat Aceh.
“Kalau bendera itu mau berkibar di Aceh, silakan. Tapi tidak di Gayo,” kata Aramiko kepada AJNN, Rabu (2/3).
Menurut Aramiko, pengibaran bendera oleh Fraksi Partai Aceh di dewan menunjukkan arogansi politik. Hal ini berlangsung sejak lama. Sayangnya, kata Aramiko, yang diperjuangkan hanya simbol. Bukan inti permasalahan yang dihadapi masyarakat Aceh saat ini: kemiskinan.
“Mereka selalu saja memaksakan kehendak mereka sendiri dan lupa kewajiban mereka kepada masyarakat,” kata Aramiko.
Sebelumnya, Aramiko dan mahasiswa asal Bener Meriah dan Aceh Tengah berdemonstrasi. Mereka Aksi dimulai pukul 18.00 WIB itu menolak kehadiran Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar ke Tanah Gayo.
Mereka juga mendesak Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh tidak menghalangi pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara Barat Selatan. Mereka menulis “DPRA, Gubernur dan Wagub, sudahlah iklaskan saja kami merdeka menjadi provinsi sendiri. Kami lelah hidup di bawah jajahan Pemerintahan Aceh”.
Aksi ini dilakukan oleh bersama oleh HMI, GMNI, Gayo Merdeka, Ippemata Banda Aceh, Aliansi Parlemen Jalanan, BEM STIKES YPNAD, Forum Mahasiswa Gayo Leus, Ikatan Pemuda Kebayakan, dan GeRAK Gayo. [AJNN]
“Kalau bendera itu mau berkibar di Aceh, silakan. Tapi tidak di Gayo,” kata Aramiko kepada AJNN, Rabu (2/3).
Menurut Aramiko, pengibaran bendera oleh Fraksi Partai Aceh di dewan menunjukkan arogansi politik. Hal ini berlangsung sejak lama. Sayangnya, kata Aramiko, yang diperjuangkan hanya simbol. Bukan inti permasalahan yang dihadapi masyarakat Aceh saat ini: kemiskinan.
“Mereka selalu saja memaksakan kehendak mereka sendiri dan lupa kewajiban mereka kepada masyarakat,” kata Aramiko.
Sebelumnya, Aramiko dan mahasiswa asal Bener Meriah dan Aceh Tengah berdemonstrasi. Mereka Aksi dimulai pukul 18.00 WIB itu menolak kehadiran Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar ke Tanah Gayo.
Mereka juga mendesak Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh tidak menghalangi pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara Barat Selatan. Mereka menulis “DPRA, Gubernur dan Wagub, sudahlah iklaskan saja kami merdeka menjadi provinsi sendiri. Kami lelah hidup di bawah jajahan Pemerintahan Aceh”.
Aksi ini dilakukan oleh bersama oleh HMI, GMNI, Gayo Merdeka, Ippemata Banda Aceh, Aliansi Parlemen Jalanan, BEM STIKES YPNAD, Forum Mahasiswa Gayo Leus, Ikatan Pemuda Kebayakan, dan GeRAK Gayo. [AJNN]
loading...
Post a Comment