TAGAR #SalamJKA kini tak lagi sekadar slogan kampanye Irwandi Yusuf. Setelah terpilih sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022, Irwandi dituntut merealisasikan JKA tersebut.
Program JKA atau Jaminan Kesehatan Aceh itu sebelumnya menjadi gebrakan saat Irwandi menjadi Gubernur Aceh periode 2007-2012. Bersama wakilnya kala itu, Muhammad Nazar, JKA diklaim sebagai salah program yang sukses. Sebagai mekanisme pengobatan bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu, JKA mudah diakses. Administrasinya juga tak berbelit-belit.
Tak ayal, di kampanye di Pilkada tahun ini, Irwandi Yusuf yang berpasangan dengan Nova Iriansyah, kembali menampilkan JKA sebagai program andalannya. “Orang ingat Irwandi, ingat JKA, biaya berobat jadi mudah dengan program tersebut,” ujar Fadil, warga Banda Aceh kepada Pikiran Merdeka, Jumat pekan lalu.
Seperti tertera dalam dokumen visi misi Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah yang diunggah di situs Komisi Independen Pemilihan Aceh, JKA menjadi salah satu dari 15 program unggulan. Namun, namanya kini menjadi JKA Plus, berada di urutan pertama dalam program Aceh Seujahtera. JKA yang merupakan singkatan dari Jaminan Kesejahteraan Aceh ini meliputi pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah, terintegrasi dan berkualitas bagi masyarakat. JKA Plus juga menyediakan santunan gratis bagi untuk lansia. Selain itu, ada juga pembangunan rumah sakit regional tanpa menggunakan utang luar negeri.
Ketua Tim Pemenangan Irwandi—Nova, Samsul Bahri menuturkan pembangunan rumah sakit regional merupakan bagian dari JKA Plus tersebut. “Rumah sakit regional agar pasien tidak membludak ke Zainal Abidin (RSUDZA). Di beberapa tempat mungkin akan dibangun yang baru. Atau juga rumah sakit yang ada di beberapa kabupaten kota dibenahi, ditambah fasilitasnya, dan ditingkatkan status sebagai rumah sakit regional,” ujar Samsul yang juga legislator DPR Aceh dari Partai Nasional Aceh ini.
Karena berkomitmen tak menggunakan utang luar negeri, kata Samsul, sumber dana mengacu pada APBA dan APBN. “Irwandi juga berharap ada orang luar yang siap membangun rumah sakit di Aceh, bukan utang tapi dalam bentuk investasi,” ungkapnya.
Namun, pengamat ekonomi Rustam Effendi menilai JKA tersebut hanyalah program subsidi. “Memang ini (JKA) luar biasa. Tapi agenda ekonomi produktif harus lebih dikedepankan. Irwandi harus pertajam misi ekonominya. Aceh punya masalah besar di situ,” ujar Rustam, Selasa pekan lalu.
Selain JKA, program lain yang bersifat subsidi adalah beasiswa. Ini masuk dalam program Aceh Carong. Tujuan dari program ini agar anak-anak Aceh mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat regional dan nasional.
Selain JKA Plus, Irwandi-Nova juga mencetuskan Aceh Green. Program ini disebutkan sebagai penegas kembali pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam. Beberapa item yang tercakup di dalamnya seperti mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (green growth plan), langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana, rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah. Selain itu ada rencana untuk membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (wood polymer composite) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.
Menyangkut Aceh Green, Irwandi berkomitmen untuk meninjau ulang lagi setiap proyek energi di Aceh. “Irwandi jelas menolak pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan. Hutan perlu dilestarikan. Soal ijin eksplorasi akan kita tinjau ulang semua. Sangat mungkin untuk tidak diperpanjang. Ini demi slogan Aceh Green,” ujar Samsul.
Namun Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh Muhammad Nur berharap Aceh Green tak sebatas program semata. Apalagi dalam catatan Walhi, penerbitan izin tambang di Aceh pernah bertaburan saat Irwandi menjadi gubernur tempo hari. “Jika merujuk pada rezim dia dulu, justru izin tambang terbanyak tapi sektor perkebunan sedikit. Semoga Aceh Green tak hanya slogan,” ujar M Nur, Selasa pekan lalu.
Di masa Zaini Abdullah menjadi gubernur, kata dia, dari 134 izin tambang menjadi sekitar 70. “Semangat menjalankan lingkungan itu lebih tinggi. Merapikan tata kelola sektor tambang merupakan alat ukurnya,” ujar M Nur.
Namun, walaupun mengurangi IUP (izin usaha pertambangan), kata M Nur, Zaini memperbanyak HGU (hak guna usaha) perkebunan. “Ada sekitar delapan HGU yang bertambah di Aceh. Jadi periode kedua gubernur ini, ada dua semangat yang berbeda. Periode lama semangat pada sektor tambang, periode yang sekarang pada sektor kebun,” ujarnya.
Selain 15 program unggulan tersebut, kata Samsul, Irwandi-Nova juga akan melanjutkan program yang tertunda ketika Zaini-Muzakir memimpin Aceh. “Hal-hal yang tertunda dari masa Irwandi dan pemerintahan yang sekarang akan dilanjutkan. Pembangunan 14 jalan tembus oleh Abu Doto (Zaini Abdullah), misalnya. Kan belum fungsional semua, maka akan kita lanjutkan,” ujar Samsul.
Selain itu, Irwandi juga akan mengusahakan pengelolaan KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe menjadi sepenuh di tangan Pemerintah Aceh. “Hal ini akan menjadi perhatian kita juga. Karena dari KEK tersebut dapat menampung ribuan tenaga kerja. Tentunya dapat menjadi salah satu faktor meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh,” ujar Samsul.
Dari kelimabelas program unggulan tersebut, ada beberapa yang cakupannya sama. Misalnya, Aceh Meugo dan Meulaot yang berisi tentang pertanian dan maritim. Program ini agak mirip dengan Aceh Troe yang memuat soal pemenuhan bahan pangan dan gizi. Samsul mengakui ada kemiripan tersebut. “Karena itu program-program tersebut akan dibedah ulang. Nanti akan ada pakar dan tim untuk setiap bidang tersebut. Masih adalam tahap persiapan. Maaf, saya belum pegang datanya. Yang pasti dari unsur akademisi, ada juga birokrat, yang jelas mereka yang kompeten di masing-masing bidangnya,” ungkap Samsul.
Setelah dibedah ulang, program-program tersebut, kata dia, dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Untuk sementara ini, visi dan misi Irwandi-Nova juga sudah dimasukkan ke dalam RPJM yang di Bappeda. Sedapat mungkin visi dan misi harus masuk ke 2018. Kita juga koordinasi dengan pemerintah yang sekarang. Dan mereka siap.”
Selamatkan Ekonomi Aceh - Baca SELANJUTNYA
Program JKA atau Jaminan Kesehatan Aceh itu sebelumnya menjadi gebrakan saat Irwandi menjadi Gubernur Aceh periode 2007-2012. Bersama wakilnya kala itu, Muhammad Nazar, JKA diklaim sebagai salah program yang sukses. Sebagai mekanisme pengobatan bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu, JKA mudah diakses. Administrasinya juga tak berbelit-belit.
Tak ayal, di kampanye di Pilkada tahun ini, Irwandi Yusuf yang berpasangan dengan Nova Iriansyah, kembali menampilkan JKA sebagai program andalannya. “Orang ingat Irwandi, ingat JKA, biaya berobat jadi mudah dengan program tersebut,” ujar Fadil, warga Banda Aceh kepada Pikiran Merdeka, Jumat pekan lalu.
Seperti tertera dalam dokumen visi misi Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah yang diunggah di situs Komisi Independen Pemilihan Aceh, JKA menjadi salah satu dari 15 program unggulan. Namun, namanya kini menjadi JKA Plus, berada di urutan pertama dalam program Aceh Seujahtera. JKA yang merupakan singkatan dari Jaminan Kesejahteraan Aceh ini meliputi pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah, terintegrasi dan berkualitas bagi masyarakat. JKA Plus juga menyediakan santunan gratis bagi untuk lansia. Selain itu, ada juga pembangunan rumah sakit regional tanpa menggunakan utang luar negeri.
Ketua Tim Pemenangan Irwandi—Nova, Samsul Bahri menuturkan pembangunan rumah sakit regional merupakan bagian dari JKA Plus tersebut. “Rumah sakit regional agar pasien tidak membludak ke Zainal Abidin (RSUDZA). Di beberapa tempat mungkin akan dibangun yang baru. Atau juga rumah sakit yang ada di beberapa kabupaten kota dibenahi, ditambah fasilitasnya, dan ditingkatkan status sebagai rumah sakit regional,” ujar Samsul yang juga legislator DPR Aceh dari Partai Nasional Aceh ini.
Karena berkomitmen tak menggunakan utang luar negeri, kata Samsul, sumber dana mengacu pada APBA dan APBN. “Irwandi juga berharap ada orang luar yang siap membangun rumah sakit di Aceh, bukan utang tapi dalam bentuk investasi,” ungkapnya.
Namun, pengamat ekonomi Rustam Effendi menilai JKA tersebut hanyalah program subsidi. “Memang ini (JKA) luar biasa. Tapi agenda ekonomi produktif harus lebih dikedepankan. Irwandi harus pertajam misi ekonominya. Aceh punya masalah besar di situ,” ujar Rustam, Selasa pekan lalu.
Selain JKA, program lain yang bersifat subsidi adalah beasiswa. Ini masuk dalam program Aceh Carong. Tujuan dari program ini agar anak-anak Aceh mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat regional dan nasional.
Selain JKA Plus, Irwandi-Nova juga mencetuskan Aceh Green. Program ini disebutkan sebagai penegas kembali pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam. Beberapa item yang tercakup di dalamnya seperti mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (green growth plan), langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana, rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah. Selain itu ada rencana untuk membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (wood polymer composite) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.
Menyangkut Aceh Green, Irwandi berkomitmen untuk meninjau ulang lagi setiap proyek energi di Aceh. “Irwandi jelas menolak pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan. Hutan perlu dilestarikan. Soal ijin eksplorasi akan kita tinjau ulang semua. Sangat mungkin untuk tidak diperpanjang. Ini demi slogan Aceh Green,” ujar Samsul.
Namun Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh Muhammad Nur berharap Aceh Green tak sebatas program semata. Apalagi dalam catatan Walhi, penerbitan izin tambang di Aceh pernah bertaburan saat Irwandi menjadi gubernur tempo hari. “Jika merujuk pada rezim dia dulu, justru izin tambang terbanyak tapi sektor perkebunan sedikit. Semoga Aceh Green tak hanya slogan,” ujar M Nur, Selasa pekan lalu.
Di masa Zaini Abdullah menjadi gubernur, kata dia, dari 134 izin tambang menjadi sekitar 70. “Semangat menjalankan lingkungan itu lebih tinggi. Merapikan tata kelola sektor tambang merupakan alat ukurnya,” ujar M Nur.
Namun, walaupun mengurangi IUP (izin usaha pertambangan), kata M Nur, Zaini memperbanyak HGU (hak guna usaha) perkebunan. “Ada sekitar delapan HGU yang bertambah di Aceh. Jadi periode kedua gubernur ini, ada dua semangat yang berbeda. Periode lama semangat pada sektor tambang, periode yang sekarang pada sektor kebun,” ujarnya.
Selain 15 program unggulan tersebut, kata Samsul, Irwandi-Nova juga akan melanjutkan program yang tertunda ketika Zaini-Muzakir memimpin Aceh. “Hal-hal yang tertunda dari masa Irwandi dan pemerintahan yang sekarang akan dilanjutkan. Pembangunan 14 jalan tembus oleh Abu Doto (Zaini Abdullah), misalnya. Kan belum fungsional semua, maka akan kita lanjutkan,” ujar Samsul.
Selain itu, Irwandi juga akan mengusahakan pengelolaan KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe menjadi sepenuh di tangan Pemerintah Aceh. “Hal ini akan menjadi perhatian kita juga. Karena dari KEK tersebut dapat menampung ribuan tenaga kerja. Tentunya dapat menjadi salah satu faktor meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh,” ujar Samsul.
Dari kelimabelas program unggulan tersebut, ada beberapa yang cakupannya sama. Misalnya, Aceh Meugo dan Meulaot yang berisi tentang pertanian dan maritim. Program ini agak mirip dengan Aceh Troe yang memuat soal pemenuhan bahan pangan dan gizi. Samsul mengakui ada kemiripan tersebut. “Karena itu program-program tersebut akan dibedah ulang. Nanti akan ada pakar dan tim untuk setiap bidang tersebut. Masih adalam tahap persiapan. Maaf, saya belum pegang datanya. Yang pasti dari unsur akademisi, ada juga birokrat, yang jelas mereka yang kompeten di masing-masing bidangnya,” ungkap Samsul.
Setelah dibedah ulang, program-program tersebut, kata dia, dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Untuk sementara ini, visi dan misi Irwandi-Nova juga sudah dimasukkan ke dalam RPJM yang di Bappeda. Sedapat mungkin visi dan misi harus masuk ke 2018. Kita juga koordinasi dengan pemerintah yang sekarang. Dan mereka siap.”
Selamatkan Ekonomi Aceh - Baca SELANJUTNYA
loading...
Post a Comment