 |
| Mendagri Tjahjo Kumolo (Adhar Muttaqin/detikcom) |
AMP - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan organisasi anti-Pancasila
harus 'disikat'. Apalagi sudah ada perintah jelas dari Presiden Joko
Widodo (Jokowi) agar organisasi mana pun yang bertentangan dengan
Pancasila dan UUD 1945 ditindak tegas.
Apabila organisasi semacam PKI muncul lagi, Presiden memerintahkan untuk menggebuk saja.
Menurut Tjahjo, ada sebuah ormas yang dengan jelas ingin mengambil alih negara melalui cara apa pun. Mereka juga ingin mengganti Pancasila. Sejumlah cara telah mereka lakukan, misalnya dengan melakukan rekrutmen terbuka hingga level kampus.
Dia pun meminta rektor yang kampusnya memberi kesempatan kepada ormas anti-Pancasila untuk membaiat mahasiswanya melakukan penertiban.
Tjahjo menyebut ada tokoh nasional sekaligus mantan menteri, yang juga komisaris salah satu badan usaha milik negara, teriak-teriak anti-Pancasila. "Bayangkan ada tokoh nasional, komisaris BUMN, berteriak-teriak ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Bayangkan tokoh nasional, mantan menteri, komisaris BUMN besar," kata Tjahjo kepada wartawan di sela pemberian arahan kepada kepala daerah terpilih di kantor BPSDM Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).
Padahal, menurut Tjahjo, jika menyangkut negara, hal itu bisa dibicarakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika dikonfirmasikan soal identitas mantan menteri yang dimaksud, dia menyebut Menkopolhukam memiliki rekaman visualnya.
"Pak Wiranto (Menkopolhukam) menyebut data ada rekaman visualnya, ada rekaman tertulisnya, ada fotonya, di mana, jam berapa ada semua," ujar Tjahjo.
"Masak nggak tahu?" tutur dia.(Detik.com)
Apabila organisasi semacam PKI muncul lagi, Presiden memerintahkan untuk menggebuk saja.
Menurut Tjahjo, ada sebuah ormas yang dengan jelas ingin mengambil alih negara melalui cara apa pun. Mereka juga ingin mengganti Pancasila. Sejumlah cara telah mereka lakukan, misalnya dengan melakukan rekrutmen terbuka hingga level kampus.
Dia pun meminta rektor yang kampusnya memberi kesempatan kepada ormas anti-Pancasila untuk membaiat mahasiswanya melakukan penertiban.
Tjahjo menyebut ada tokoh nasional sekaligus mantan menteri, yang juga komisaris salah satu badan usaha milik negara, teriak-teriak anti-Pancasila. "Bayangkan ada tokoh nasional, komisaris BUMN, berteriak-teriak ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Bayangkan tokoh nasional, mantan menteri, komisaris BUMN besar," kata Tjahjo kepada wartawan di sela pemberian arahan kepada kepala daerah terpilih di kantor BPSDM Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).
Padahal, menurut Tjahjo, jika menyangkut negara, hal itu bisa dibicarakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika dikonfirmasikan soal identitas mantan menteri yang dimaksud, dia menyebut Menkopolhukam memiliki rekaman visualnya.
"Pak Wiranto (Menkopolhukam) menyebut data ada rekaman visualnya, ada rekaman tertulisnya, ada fotonya, di mana, jam berapa ada semua," ujar Tjahjo.
"Masak nggak tahu?" tutur dia.(Detik.com)
loading...
Post a Comment