Pemukulan Din Minimi Bukti Hukum Tak Berfungsi

AMP - Kasus pemukulan terhadap Nurdin alias Din Minimi adalah bukti kekecewaan dan ketidakadilan yang dirasakan korban terhadap buruknya penegakan hukum. Aksi serupa diprediksi terulang jika pemerintah mengabaikan mekanisme hukum dalam menyelesaikan berbagai aksi DM saat masih memanggul senjata.

“Ini kekecewaan korban DM terhadap hukum dan tidak menutup kemungkinan terulang jika mekanisme hukum diabaikan pemerintah,” kata pengamat hukum dan politik Aceh, Aryos Nivada, Jumat (29/4).

Aryos mengatakan pemerintah harus menyelesaikan berbagai kasus yang menimpa korban atas tindakan Din Minimi melalui mekanisme hukum. Hal itu untuk memberi rasa keadilan terhadap para korban dan mengembalikan kepercayaan atas hukum.

“Dampak yang kita khawatirkan adalah korban Din Minimi mencari cara sendiri untuk menyelesaikan dendamnya. Untuk itu kasus yang menimpa korban harus diselesaikan dengan mekanisme hukum,” kata Aryos.

Tak hanya memenuhi hak hak atas korban, ucapnya, pengusutan berbagai tindakan yang dilakukan DM juga akan mengembalikan tegaknya supremasi hukum di tengah masyarakat. Pemerintah, lanjutnya, berkewajiban melaksanakan perintah undang-undang dan konstitusi tersebut melalui aparat penegak hukum.

“Kita berharap jangan karena kepentingan politik lantas penegakkan hukum diabaikan. Kasus pemukulan terhadap DM ini merupakan sinyal ketidakpuasan korban. Untuk itu penegak hukum kita harap tidak mempetieskan laporan terhadap DM,” kata dia.[AJNN]

loading...