 |
| Dr Taqwaddin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang kini menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh. |
AMP - Dr Taqwaddin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang kini menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus mampu menjalankan amanat kosntitusi yaitu mampu melindungi segenap bangsa dan mensejahterakan rakyatnya.
Hal itu dikatakan Taqwaddin saat menyampaikan kriteria calon seorang pemimpin dalam sesi Seri Dikusi Publik Partai NasDem dengan tema “Aceh Mencari Pemimpin” yang di gelar di Aula Balroom II Hermes Palace Hotel pada Selasa 12 Januari 2016 malam.
“Aceh saat ini butuh Pemimpin yang sudah tua dalam artian sudah dewasa dan berpengalaman dalam berpolitik. Pemimpin itu tidak ada kata-kata Jahannam dan Bangsat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Taqwaddin mengatakan bahwa kriteria seorang pemimpin Aceh itu harus bisa melindungi, adil dan peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya.
“Sungguh sangat naif bila Aceh hari ini yang punya kewenangan dan keistimewaan yang besar tapi rakyatnya miskin, apalagi Aceh secara keuangan punya anggaran yang sangat besar, masak menempati sebagai provinsi termiskin kedua di Sumatera dan ketujuh di Indonesia,” imbuhnya.
Menurutnya, pemimpin Aceh ke depan harus mampu membawa perubahan bagi Aceh, serius dalam menjalankan program yang pro rakyat serta adil dalam segala aspek. “Karena hanya dengan demikian pembangunan, kemajuan dan kemakmuran rakyat Aceh bisa dicapai,” tutupnya. [lintasnasional]
Hal itu dikatakan Taqwaddin saat menyampaikan kriteria calon seorang pemimpin dalam sesi Seri Dikusi Publik Partai NasDem dengan tema “Aceh Mencari Pemimpin” yang di gelar di Aula Balroom II Hermes Palace Hotel pada Selasa 12 Januari 2016 malam.
“Aceh saat ini butuh Pemimpin yang sudah tua dalam artian sudah dewasa dan berpengalaman dalam berpolitik. Pemimpin itu tidak ada kata-kata Jahannam dan Bangsat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Taqwaddin mengatakan bahwa kriteria seorang pemimpin Aceh itu harus bisa melindungi, adil dan peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya.
“Sungguh sangat naif bila Aceh hari ini yang punya kewenangan dan keistimewaan yang besar tapi rakyatnya miskin, apalagi Aceh secara keuangan punya anggaran yang sangat besar, masak menempati sebagai provinsi termiskin kedua di Sumatera dan ketujuh di Indonesia,” imbuhnya.
Menurutnya, pemimpin Aceh ke depan harus mampu membawa perubahan bagi Aceh, serius dalam menjalankan program yang pro rakyat serta adil dalam segala aspek. “Karena hanya dengan demikian pembangunan, kemajuan dan kemakmuran rakyat Aceh bisa dicapai,” tutupnya. [lintasnasional]
loading...
Post a Comment